• Walikota Prabumulih Takut Tindak Pokja ULP

    0
    Walikota Prabumulih Takut Tindak Pokja ULP

    Walikota Prabumulih Takut Tindak Pokja ULP

    Walikota Prabumulih Takut Tindak Pokja ULP

    Walikota Prabumulih Takut Tindak Pokja ULP

    PRABUMULIH, jurnalsumatra.com – Putusan KPPU Mandul, WALIKOTA PRABUMULIH BELUM TINDAK POKJA ULP. Walikota Prabumulih belum menjatuhkan Sanksi Administratif kepada POKJA III ULP Kota Prabumulih. Empat perusahaan yang dijatuhi membayar denda sebesar Rp 4,1 Miliar juga belum menyetorkan denda ke Kas Negara.

    Putusan perkara Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) No. 05/KPPU-L/2016 tanggal 21 Januari 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dinilai mandul.

    Para terlapor yang sudah dijatuhi hukuman diduga keras belum melaksanakan isi putusan. Bahkan, Walikota Prabumulih Ir. Ridho Yahya kabarnya juga belum memberikan Sanksi Administratif kepada Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan III Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Prabumulih.

    Seluruh anggota Pokja III Jasa Pengadaan Konstruksi dan Konsultansi Bidang Bina Marga yakni H. Beni Akbari, ST, MM, Maiduty Fitriyansah, ST, MT dan Renaldo Nasution, SP masih tetap menjalankan tugas seperti biasa, tidak menerima Sanksi sama sekali.

    Padahal dalam putusan Perkara No. 05/KPPU-L/2015 tentang dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terkait tender Rehab/Pemeliharaan Jalan Lingkar Timur Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2013, Majelis Komisi yang diketuai Saidah Sakwan, M.A didampingi anggota majelis Dr Syarkawi Rauf, S.E.,M.E. dan Ir M Nawir Messi, M.Sc, menyatakan Pokja Pengadaan III (Jasa Pengadaan Konstruksi dan Konsultasi Bidang Bina Marga) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Prabumulih, Sumatera Selatan.

    Sebagai Terlapor I, PT Gajah Mada Sarana.

    sebagai Terlapor II, PT Bina Baraga Palembang.

    sebagai Terlapor III, PT Dwi Graha Mandiri.

    sebagai Terlapor IV, PT Cindo Abadi Perkasa.

    sebagai Terlapor VII, dan PT. Krida Utama Mandiri.

    sebagai Terlapor VIII terbukti melanggar Pasal 22 UU No. 5 tahun 1999.Sedangkan Terlapor V PT. Taruna Jaya Cipta dan Terlapor VI PT. Tri Cipta Abadi tidak terbukti melanggar Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999.

    KPPU menghukum PT. Gajah Mada Sarana membayar denda sebesar Rp.1.446.151.000, PT. Bina Braga Palembang membayar denda sebesar Rp.850.677.000, PT. Dwi Graha Mandiri membayar denda sebesar Rp.935.745.000, PT. Cindo Abadi Perkasa membayar denda sebesar Rp.935.745.000,-.

    Sementara terhadap Terlapor PT. Krida Utama Mandiri, majelis Komisi menjatuhkan hukuman berupa larangan   mengikuti tender di Kota Prabumulih selama 2 tahun berturut-turut sejak putusan Perkara No. 05/KPPU-L/2015 tersebut memiliki kekuatan hukum tetap‎.

    Majelis Komisi juga memberikan rekomendasi kepada Walikota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan untuk memberikan Sanksi Administratif kepada POKJA III ULP Pemerintah Kota Prabumulih dan meninjau ulang kompetensi seluruh Pokja Pengadaan dengan melakukan bimbingan teknis secara intensif kepada seluruh Pokja Pengadaan di lingkungan instansi terkait.

    Permintaaan konfirmasi yang dikirimkan JURNALSUMATRA.COM melalui surat No. 02/Red-DS/W/03/2016 kepada Walikota Prabumulih Ir. H. Ridho Yahya belum mendapat jawaban hingga berita ini ditulis. Direktur Utama PT. Gajah Mada Sarana, Herry Zaman yang dalam putusan perkara KPPU No. 05/KPPU-L/2015 disebut selaku penggagas persekongkolan yang dicoba ditemui dikantornya menurut petugas Satpam tidak berada di tempat.

    Surat konfirmasi yang dititipkan kepada petugas Satpam, belum mendapat balasan   hingga berita ini ditulis.

    SARAT TINDAK PIDANA PEMALSUAN.

    Tak hanya persekongkolan tender. Pelelangan Rehab/Pemeliharaan Jalan Lingkar Timur Kota Prabumulih sumber dana APBD tahun 2013 dengan nilai HPS sebesar Rp 38.421.093.000,- yang ditangani oleh POKJA Pengadaan III ULP Kota Prabumulih dengan ketua H. Beni Akbari, ST, MM ternyata sarat dengan tindak pidana pemalsuan.

    Dalam putusan perkara KPPU No. 05/KPPU-L/2015 tersebut terungkap fakta-fakta pemalsuan, diantaranya : pemalsuan materai dengan cara Scan. Nomor materai tempel Rp 6.000 yang digunakan dalam Dokumen Penawaran PT. Gajah Mada Sarana sama dengan materai yang digunakan oleh PT. Bina Baraga Palembang, PT. Dwi Graha Mandiri, PT. Taruna Jaya Cipta, PT. Tri Cipta Abadi, PT. Cindo Abadi Perkasa dan PT. Krida Utama Mandiri.

    Pemalsuan materai tersebut secara langsung telah mengakibatkan kerugian negara karena bea materai merupakan salah satu sumber pendapatan negara.

    Tidak hanya pemalsuan materai, dalam pelelangan juga terjadi pemalsuan data PT. Taruna Jaya Cipta dan PT. Tri Cipta Abadi. Kedua perusahaan tersebut ternyata tidak pernah mendaftar mengikuti pelelangan. Kasus tersebut telah diaporkan ke Polda Sumsel dengan bukti lapor No. STTPL/172/III/2015/SUMSEL.

    HASIL PEMBANGUNAN HANCUR LEBUR

    Disamping persekongkolan tender dan pemalsuan, permasalahan yang paling vital dalam Pekerjaan Rehab/Pemeliharaan Jalan Lingkar Timur Kota Prabumulih tahun 2013 lalu itu adalah Kwalitas Hasil Pekerjaan. Hanya beberapa bulan setelah dikerjakan, kondisi ruas Jalan Lingkar Timur Kota Prabumulih tersebut sudah hancur lebur.(amrizal aroni)

    Menurut laporan ketua LSM INDOMAN, Ir. Amrizal Aroni, M.Si, hanya ruas jalan dari   Islamic Center sampai RSUD Prabumulih. yang masih bagus. Selebihnya sudah rusak berat. Badan jalan sudah pecah-pecah, bahkan sebagian sudah berbentuk kubangan bila disiram air hujan. Kemungkinan besar penyebabnya karena rendahnya kwalitas pekerjaan ditambah tonase kenderaan yang diduga melebihi kapasitas jalan, kata Amrizal seraya berharap kerusakan dini Jalan Lingkar Timur Kota Prabumulih tersebut perlu mendapat penanganan khusus dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian atau Kejaksaan

     

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com