• Tiga Kelompok Pekerja Suarakan UMP Di Kendari

    0

    Kendari, jurnalsumatra.com – Sedikitnya tiga kelompok buruh/pekerja di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara menyampaikan aspirasi di posko ‘May Day’ di sekertariat Dinas Nakertrans Sultra yang menyuarakan kesejahteraan terkait upah minimun provinsi (UMP) yang dinilai masih sangat jauh dari harapan.
    Ketiga kelompok massa yang satang menyampaikan aspirasi secara bergantian di posko may day Kendari, Senin yakni dari Aliansi Jurnaslitik Indonesia (AJI) sekitar pukul 09.30 Wita, kemudian kelompok kedua Serikat Buruh Konstruksi Bangunan (SBKB) sekitar pukul 10.25 Wita dan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Kota Kenari sekitar pukul 11.30 Wita.
    Dalam orasi, jurnalis yang tergabung dalam AJI mengajukan beberapa tuntutan dalam perayaan Hari Buruh Internasional di Kota Kendari, salah satunya adalah minta mencabut PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan.
    Sementara para pengunjukrasa lainnya menyuarakan terkait UMP di Kota Kendari dan Sultra pada umumnya yang dinilai masih jauh dari harapan. Apalagi  saat ini menghadapi kompetisi dunia Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), hak-hak dasar buruh/pekerja  hingga kini belum bisa dipenuhi.
    Koordinator lapangan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Kota Kendari, Amar Ma’ruf dalam orasinya secara tegas menyatakan sikap, agar kualitas SDM buruh dan pengawas ketenagakerjaan melalui bimbingan dan pelatihan sertifikasi.
    “Kami juga menyuarakan agar pekerja melalui ‘out sourching’ dihapus dan menolak peraturan pemeriintah PP 78/2015 tentang pengupahan,” ujarnya.
    Bentuk penolakan lainya yang disuarakan para kelompok massa yakni menolak mobilisasi tenaga kerja asing, menolak kriminalisasi terhadap buruh mendesak kepada pemerintah agar upah honorer provinsi dari Rp1 juta menjadi Rp2 juta per bulan.
    Sementara itu, Sekertaris Panitia Hari Buruh Tingkat Provinsi, yang juga Kabid Hubinsasker dan pengawasan Tenaga Kerja Disnakertrans Sultra, Magner Sinaga mengatakan, memahami tuntutan para buruh terhadap upah yang dinilai masih kecil dibanding dengan beberapa daerah di Tanah Air.
    Namun demikian, kata dia bahwa penetapan UMP itu, bukan saja kewenangan sepihak dari pemerintah provinsi maupun bupati dan wali kota, namun telah melalui pengkajian dan analisis yang melibatkan dari semua unsur terkait.
    Khususnya masih lemahnya pengawasan dinas tenaga kerja kepada sejumlah perusahaan, Makner mengatakan, hal itu dipahami, karena hingga saat ini jumlah pengawas yang masih sangat jauh dari yang diharapkan.
    “Saat ini, kami hanya memiliki 22 tenaga pengawas yang tersebar pada 17 kabupaten kota di Sultra, sementara idealnya harus 100-120 tenaga pengawas,” ujarnya.  (anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com