• Saksi Benarkan Tanah Milik Ali Nangcik

    0
    ali

    Saksi Benarkan Tanah Milik Ali Nangcik

    PALEMBANG, jurnalsumatra.com  – Pasca dibukanya akses Jalan Panji Noerdin tahun lalu, sengketa kepemilikan lahan yang berada disekitaran Jalan yang menghubungkan dua Kecamatan Sako dan Sukarame di Palembang tersebut, mulai jadi rebutan dan sengketa.

    Salah satunya, lahan yang dikuasai ahli waris dari Yakub Bin Said yakni anakya sendiri Ali Nangcik (56), seluas 32.000 m2, di KM 6 Sukabangun II bagian dusun Sukarame Marga Talang Kelapa, dan sekarang dikenal Jalan Sukawinatan (Panji Noerdin) RT 68/10 Kelurahan Sukajaya Sukarame Palembang, mulai digugat orang tak bertanggung jawab.

    Menurut kuasa hukum Ali Nangcik yaitu Joni Usman, lahan yang dikuasai kleinnya sejak tahun 1980an tersebut, diklaim orang-orang yang tidak mempunyai dasar, dan pihaknya merasa tidak gentar menghadapinya, terlebih saat ini pihaknya ditetapkan tersangka oleh penyidik Polda Sumsel, atas dugaan penyerobotan lahan.

    Tadi ,(24 Mei) kita menghadirkan saksi meringankan, A Rivai yang merupakan tokoh masyarakat dan Abdull Wahab. Dalam keterangannya, saksi menjelaskan riwayat tanah milik Yakub dan diteruskan kepada anaknya. Tetapi, ternyata pada 2012 diklaim orang lainnya,”, Rabu (25/5/16).

    Menurutnya, dengan keterangan saksi-saksi ke penyidik Polda Sumsel itu, menjadikan lahan yang disengketakan sedikit menemui titik terang, jika benar adalah milik Yakub.

    Jadi saksi tadi menyampaikan keterangan saja , apa yang diketahui, didengar dan dirasakan selama ini. Sehingga, kita cukup menghadirkan saksi itu saja dulu,”tuturnya.

    Ditambahkan Joni, meskipun kliennya telah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Sumsel, dengan sangkaan memindahkan benda tidak bergerak seolah-oleh miliknya (penyerobotan tanah), dengan cara dengan surat palsu, memalsukan surat, merusakan bersama-sama dijerat pasal KUHP 266,263, 170, dan 385. Hal itu tidak menjadikan pihaknya ingin mengajukan Pra Peradilan, meskipun kasus ini sebenarnya sudah dihentikan pihak Polresta Palembang.

    Kita belum berencana untuk pra peradilan pihak kepolisian, atas penetapan klien kita sebegai tersangka, kita belum merasakan dampak penetapan itu secara fisik, mungkin hanya repot saja, jadi tidak masalah, apalagi kita lihat penyidik selama ini menjalankan tugasnya sudah profesional,

    Dirinya berharap, proses ini segera tuntas untuk kepastian hukum, dan menjadi contoh bagi masyarakat lainnya untuk tidak coba-coba menyerobot lahan orang lain.

    Harapan kita, proses penyidikan ini untuk dihentkan, karena berdasarkan bukti-bukti yang ada, arahnya sangkaan ke kita sudah dibantah. Soal pengerusakan beramai-rami tidak ada, termasuk penyerobotan dan memalsukan surat itu terbantakan dan tidak benar,”tegasnya.

    Menurut Joni, pihaknya mempublikasikan kemedia, semata-mata agar kasus ini cepat clear dan kepemilikan sah yang ada diklainnya, apalagi gugatan itu bukan yang pertama kali yang dilayangkan kepihaknya, dan yang di Polda ini atas laporan kuasa dari Arifin Daud yaitu M Sarudi/Rudi Sarino, dengan nomor: LPB/1103/XII/2014/Sumsel tanggal 14 Desember 2014 yang tidak lain orang dekat dari Arifin yang pengaduan di Polresta Palembang sebelumnya telah dihentikan atau SP2 HP dengan nomor: B/1414-a/II/2015/Reskrim. Dengan kesimpulan perkara tidak bisa dilanjutkan, karena masing-masing pihak punya bukti.

    Selain itu, pihaknya juga sebelumnya berkoordinasi dengan pihak Propam Polda Sumsel, apabila penyidik dianggap tidak benar, maka Propam siap memprosesnya.

    Soal penetapan saksi dan tersangka itu merupakan kewenangan penyidik, tetapi jika dilakukan pemangku kekuasaan secara sewenang-wenang, pasti akan ada resikonya, dan kita siap menghadapinya,”tegasnya.

    Dijelaskan Joni, dalam pengaduan ke Polda Sumsel tersebut banyak kejanggalan dari pelapor, dimana sertifikat tanah tersebut dikeluarkan dari Wakil Kades (Hardiman) Sukajaya, padahal tidak ada jabatan wakil kades dalam perangkat Desa dari dulu hingga sekarang.

    Proses penyidikan Polresta yang diambil dari BPN Palembang, jika sertifikat Arifin tidak ada Warkah (asal-usul tanah). Ini sesuai dengan sertifikat hak milik berdasarkan BPN pada 20 Okt 2014, dengan nomor:2043/7-16.71/X/2014, sehingga Polresta menghentikannya. Namun disarankan ke pelapor jika kemudian hari ditemukan bukti penyidikan perkara, silahkan hubungi langsung satuan reskrim unit harda atau penyidik Deli Haris,”jelasnya”(mdn)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com