• ROA Sulteng Nilai Reklamasi Langgar Pemanfaatan Ruang

    0

         Palu, jurnalsumatra.com – Lembaga Swadaya Masyarakat Relawan untuk Orang dan Alam (ROA) Sulawesi Tengah menilai kegiatan penimbunan pesisir pantai di Kelurahan Lere dan Kelurahan Talise merupakan pelanggaran terhadap pemanfaatan ruang.
    Direktur Eksekutif ROA Sulteng Moh. Subarkah, di Palu, Senin, menyatakan Pemkot Palu tidak memiliki aturan secara khusus tentang kawasan reklamasi yang dapat dijadikan pedoman dalam pemanfaatan ruang untuk kegiatan reklamasi.
    “Daerah tidak memiliki aturan secara khusus yang mengatur tentang pelaksanaan reklamasi pantai di pesisir pantai Teluk Palu, sehingga jika ada kegiatan reklamasi hal itu dapat dikatakan melanggar,” ujar Subarkah pula.

         Bahkan, kata dia, Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah tidak mendelinasi atau menentukan batasan tentang kawasan reklamasi pantai yang secara tidak langsung tidak membenarkan adanya kegiatan reklamasi pantai.
    Pada sisi lain kegiatan reklamasi pantai yang saat ini dilakukan oleh PT Yauri Properti Investama di pesisir pantai Kelurahan Talise seluas 38,33 hektare, memberikan dampak negatif ketimbang dampak positif.
    Begitupula dengan kegiatan reklamasi pantai yang dilakukan oleh PT Mahakarya Putra Palu di Kelurahan Lere seluas 24,4 hektare dengan nilai investasi Rp200 miliar lebih untuk penimbunan.
    Menurutnya, kegiatan reklamasi pantai menambah sedimentasi di laut yang secara tidak langsung mematikan biota laut serta merusak lingkungan laut dan darat.

         “Apa pun alasannya kegiatan reklamasi pantai di Kelurahan Talise dan Kelurahan Lere lebih memberikan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat Kota Palu ketimbang dampak positifnya,” ujarnya lagi.
    Dia mengatakan, saat ini Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Drs Longki Djanggola telah menghentikan pelaksanaan reklamasi pantai di dua kelurahan tersebut lewat surat nomor: 660/327/B/HD tanggal 10 Mei 2016 yang ditujukan kepada Wali Kota Palu.
    Dia berharap surat Gubernur Sulawesi Tengah tersebut dapat ditindaklanjuti secepat mungkin oleh Wali Kota Palu Hidayat, untuk mencabut izin reklamasi pantai pada dua kelurahan tersebut.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com