• Puan Minta Kartu Bansos Terintegrasi Januari 2017

    0

         Jakarta, jurnalsumatra.com – Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani meminta semua layanan kartu bantuan sosial sudah terintegrasi satu sama lain dan terkoneksi dengan fasilitas perbankan pada Januari 2017.
    Dalam penandatanganan kesepahaman elektronifikasi bantuan sosial dengan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo di Jakarta, Kamis, Puan mengatakan pada 2017 cukup satu kartu bantuan sosial untuk melayani berbagai program seperti layanan Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP), dan Program Keluarga Sejahtera (PKS).
    Dengan begitu, ujar Puan, masyarakat penerima bantuan sosial tidak perlu direpotkan untuk membawa banyak kartu ketika ingin menagih haknya dari negara.
    Selain itu, untuk mengatasi mahalnya biaya distribusi dan layanan kartu, Puan meminta kementerian di bawah koordinatornya untuk berkoordinasi dengan BI dan perbankan agar layanan kartu bantuan sosial dapat diakses melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan agen Layanan Keuangan DIgital (LKD).
    “Ke depan harus kita lakukan dengan integrasi kartu bantuan sosial. Nantinya jangan karena kebanyakan kartu, (masyarakat penerima) malah tidak ada yang bawa kartu karena repot,” kata Puan.
    Puan mengatakan rencana tersebut juga merupakan instruksi dari Presiden Joko Widodo, agar semua layanan bansos dapat terintegrasi.

    Oleh karena itu pula, ujar dia, kementerian teknis di bawah koordinasinya harus melakukan terobosan dalam penerapan layanan bantuan sosial ini.
    Lebih lanjut, kata Puan, unsur pimpinan negara lain, seperti Ratu Belanda, Putri Maxima juga telah menyampaikan apresiasinya atas peluncuran kartu bansos di era Presiden Joko Widodo.
    Namun, Ratu Maxima ingin mengetahui lebih jauh, apakah penerapan layanan bantuan sosial ini juga telah efektif dan berhasil mensejahterakan rakyat.
    “Jadi sekarang yang dipikirkan ini implementasinya. Masing-masing kementerian tidak bisa berjalan sendiri, tapi harus terintegrasi,” ujar Puan.
    Hadir dalam penandatanganan kesepahaman tersebut adalah Menteri Agama Lukman Saifuddin, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Djafar, dan Menteri Sosial yang diwakilan eselon I.
    Pada kesempatan yang sama, Agus mengatakan pihaknya akan memfasilitasi kementerian yang memiliki program bansos dan ingin mengubah metode pembayaran bansos dengan konsep Layanan Keuangan Digital (LKD) atau non-tunai.
    Bank Sentral, kata Agus, akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk membuat mekanisme agar anggaran bantuan sosial di bawah masing-masing kementerian dapat dibayarkan secara non-tunai, baik melalui penyelenggara pemerintah, maupun agen perbankan.
    Kemudian, pihaknya juga akan menggandeng perbankan yang akan menjadi perantara langsung ke masyarakat, untuk menyalurkan pembayaran bansos non-tunai tersebut.
    Selain perbankan, layanan bansos non-tunai juga sangat memungkinkan untuk disalurkan melalui agen LKD.
    Menurut Agus, untuk anggaran bansos 2016 saja jumlahnya mencapai Rp35 triliun, dengan rincian Program Keluarga Harapan senilai Rp12 triliun, Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) senilai Rp11 triliun, dan Program Indonesia Pintar senilai Rp12 triliun.
    Agus menargetkan minimal 50 persen dari total anggaran tersebut disalurkan melalui non-tunai.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com