• Polda Jambi Limpahkan Berkas Karhutla PT RKK

    0

         Jambi, jurnalsumatra.com – Penyidik Polda Jambi kembali melimpahkan berkas perkara pembakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan tersangka Head Officer PT Ricky Kurniawan Kartaperdasa (RKK) Munandi kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) untuk proses hukum selanjutnya.
    Kasubbid Penmas Bidang Humas Polda Jambi, Kompol Wirmanto di Jambi, Rabu, mengatakan, setelah adanya permintaan dari Kejaksaan untuk melimpahkan tahap II kasus karhutla PT RKK dengan tersangka Munadi, akhirnya oleh penyidik kepolisian melimpahkan berkas perkara berupa tersangka dan barang bukti kepada jaksa.
    Pelimpahan tahap II tersangka Munadi menyusul pelimpahan berkas perakara tahap II tersangka DS Pulungan Manajer Operasional PT ATGA yang Selasa (10/5) juga secara resmi dilimpahkan juga ke Kejati Jambi.

         “Dengan demikian sudah ada dua tersangka karhutla dari pihak perusahaan atau korporasi perkebunan yang melakukan pembakaran lahan dan hutan yang berkas perkaranya resmi dilimpahkan ke Kejati Jambi untuk diproses selanjutnya,” kata Wirmanto.
    Sesuai petunjuk Kejaksaan yang diterima penyidik kepolisian bahwa berkas perkara karhutla PT RKK sudah dianggap lengkap. Kejati Jambi akan langsung menyerahkan kepada jaksa penuntut Kejaksaan Negeri (Kejari) Sengeti Kabupaten Muarojambi.
    Kasus PT RKK akan disidangkan di Muarojambi karena lahan atau objek permasalahan hukumnya ada di Kabupaten Muarojambi, yakni luas lahan PT RKK yang terbakar mencapai ratusan hektar dan berkas perkara sudah dilengkapi dengan keterangan saksi ahli dari ITB tentang lahan yang terbakar.

         Untuk berkas perkara kedua pimpinan perusahaan perkebunan itu, tinggal menunggu untuk dilimpahkan ke pengadilan setempat.
    Polda Jambi dalam kasus karhutla ini telah menangani dua tersangka dari perusahaan atau korporasi yang berkasnya sudah dilimpahkan, yakni RKK dan ATGA.
    Atas perbuatannya tersangka akan disangkaan 108 jo pasal 113 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan pasal 98 ayat (1) atau pasal 99 ayat (1) jo pasal 118 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp10 miliar.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com