• Pemuda Pancasila Siapkan Pendampingan Hukum Warga Kebonharjo

    0

    Semarang, jurnalsumatra.com – Pemuda Pancasila Kota Semarang siap memberikan pendampingan hukum kepada warga Kebonharjo atas penertiban lahan yang dilakukan PT Kereta Api Indonesia (KAI).
    “Kami mendukung apa yang dilakukan DPRD Kota Semarang yang mengajak lembaga-lembaga bantuan hukum,” kata Ketua MPC Pemuda Pancasila Kota Semarang Joko Santoso di Semarang, Senin.
    Pascapenertiban lahan Kebonharjo, Semarang, yang dilakukan KAI, DPRD Kota Semarang mengajak kalangan asosiasi pengacara untuk memberikan pendampingan secara hukum bagi warga Kebonharjo.
    Di Pemuda Pancasila Kota Semarang, kata Joko yang juga Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, juga terdapat lembaga bantuan hukum yang akan menjadi bagian dari pendampingan warga Kebonharjo.
    “Dari DPRD kan mengajak (memberikan, red.) bantuan hukum di semua lembaga, termasuk Pemuda Pancasila Kota Semarang yang juga memiliki (lembaga bantuan huku,” kata politikus Partai Gerindra itu.
    Joko menegaskan lembaga bantuan hukum yang dimiliki Pemuda Pancasila akan memberikan pendampingan hukum secara gratis kepada warga Kebonharjo yang lahannya ditertibkan oleh KAI.
    PT KAI Daerah Operasi IV Semarang, Kamis (19/5) menertibkan puluhan rumah di kawasan Kebonharjo, Semarang, yang rencananya akan dibangun rel dari Stasiun Tawang-Pelabuhan Tanjung Emas.
    Sebelumnya, DPRD Kota Semarang berencana mengajak kalangan asosiasi pengacara untuk membantu dan memberikan pendampingan hukum bagi warga Kebonharjo yang terkena penggusuran oleh PT KAI.
    “Kami akan melibatkan beberapa asosiasi pengacara untuk bisa mendampingi warga Kebonharjo yang terkena musibah (penertiban, red.),” kata Ketua DPRD Kota Semarang Supriyadi.
    Politikus PDI Perjuangan itu mengatakan legislastif sudah melakukan audiensi dengan berbagai pihak terkait pascapenertiban di Kebonharjo, salah satunya Badan Pertanahan Nasional.
    Dari audiensi, kata dia, diektahui sebelum penertiban KAI telah mengajukan pelaporan ke Polda Jateng dan masih dalam proses penyelidikan dengan mengundang BPN sebagai salah satu saksi.
    “Semestinya, saat proses penyelidikan saksi-saksi ini status quo. Kedua belah pihak, baik warga Kebonharjo maupun PT KAI tidak boleh ada aksi apapun. (KAI, red.) Jangan penertiban dulu,” katanya.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com