• Pemkab OKI dan Banyuasin Lecehkan Lembaga DPRD Sumsel

    0

    LOGO SUMSELPalembang, jurnalsumatra.com -  Dua pemerintah kabupaten di Sumsel lecehkan lembaga DPRD Sumsel dengan tidak mengindahkan undangan rapat pembahasan permasalahan tapal batas antar kabupaten di wilayah hokum Sumsel.

    Kabupaten yang dimaksud Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Banyuasin dengan alasan petinggi pemkab tersebut tingkatan Sekda dan Asisten satu  sedang berada diluar kota di pulau jawa.

    Setelah di investigasi oleh jurnal Sumatra ternyata pejabat setingkat Sekda dan Asisiten satu tidak bepergian ke pulau jawa, Sekda Ogan Komering Ilir Husin SPD ternyata tengah menghadiri acara perpisahan siswa SMAN Kayuagung sedangkan Sekda Banyuasin Firmansyah mengikuti kegiatan penutupan MTQ tingkat kabupaten.

    Komisi I DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) kecewa dengan sikap pemerintah Kabupaten Banyuasin dan OKI. Rapat persoalan tapal batas yang seharusnya dihadiri sekretaris daerah atau Asisten I ternyata hanya dihadiri kasubbag saja.

    Kekecewaan ini dikatakan  tiga anggota Komisi I DPRD Sumsel yaitu Ellianuddin HB, Sri Mulyadi serta Wakil Ketua Komisi I Husni Thamrin. “Kecewa. Kami kecewa dengan sekda OKI dan Banyuasin karena tidak hadir rapat. Mereka tidak menghargai kita” kata Ellianuddin Rabu (11/5) saat keluar dari ruang rapat Badan Anggaran.

    Melihat agenda rapat yang penting, ujar politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) ini, harusnya yang hadir sekda langsung. Kalau pun tidak bisa siwakilkam kepada asisten I yang membidangi pemerintahan. Bukan malah mengutus kasubbag yang tidak bisa dan tidak berwenang mengambil putusan

    Dari pernyataan utusan ujar Ellianuddin sekda OKI berada di Bandung, dan sekda Banyuasin berada di Sidoarjo. Hal ini dosesalkan karena seharusnya mereka bisa melihat kepentingan persoalan ini.

    Apalagi katanya surat ke DPRD Sumsel cukup banyak yang masuk meminta agar persoalan tapal batas segera diselesaikan. Kalau pun sekda tidak bisa, harusnya memberi mandat ke asisten I. “Bukan mengutus yang tidak berkepentingan” katanya.

    Diakui surat memang baru masuk beberapa hari ini. Namun di era canggih sekarang ini, serba IT tidak harus menunggu surat fisik. Dan dengan transportasi yang canggih harusnya mudah untuk pergi pulang. “Ya, pulang dong pagi-pagi. Pesawat banyak,” katanya.

    Apa lagi kata Ellianuddin saat ini banyak persoalan tapal batas yang harus diselesaikan. Antara Kabupaten OKI dan Ogan Ilir. Lalu batas Kota Palembang dengan Muara Enim, Banyuasin – Pali. Juga Muara Enim dengan Lahat, Muara Enim dengan OKU. Ia berharap hal ini bisa segera diselesaikan dengan cepat.

    “Kami ini hanya sebagai fasilitator saja. Mediator. Kalau ada kesepakatan antara bupati dan atau wakonya sudah. Kalau pun tidak yang nanti pemprov dan kemendagri menyesuaikannya,” ujarnya.

    Hal sama diakui Wakil Ketua Komisi I Husni Thamrin yang juga pimpinan rapat. Ia mengatakan sempat kecewa dengan ketidakhadiran sekda atau pun asisten. Ia berharap rapat berikutnya mereka bisa hadir. “Kita masih menunggu jadwal kapan mereka bisa.”

    Ia mengatakan sebenarnya bila tidak ada kepentingan dengan masyarakat dewan tidak perlu rapat. Hanya saja persoalan ini ada gesekan di masyarakat membuat dewan harus turun tangan.”Kalau antar bupati atau walikota saja tidak ada konflik masyarakat ya cukup sesama kepala daerah menyelesaikannya. Tapi ini berbeda ada masyarakat yang terlibat,” tukasnya. (eka)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com