• Nasib Ratusan Guru Honorer di OKI Belum Jelas

    0

    guru-honorer-tuntut-cpns-majalahkomunitasKAYUAGUNG,  jurnalsumatra.com – Prasarana Personil Pendanaan dan Dokumen (P3D) yang sebelumnya menjadi kewenangan Kabupaten/Kota pada tahun 2017 kewenangannya dikembalikan ke Provinsi Sumatera Selatan terkhusus administrasi pengelolaan SMA/SMK.

    Peralihan sejumlah kewenangan ini berdasarkan amanat UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pengganti UU No 42 tahun 2014.

    Terkait kewenangan pengambil alihan tersebut secara otomatis hak dan kewajiban Pemerintah Kabupaten terhadap SMA/SMK tersebut putus, baik dalam sisi anggaran operasional maupun administrasi, tidak lagi menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten.

    Termasuk salah satunya anggaran gaji para guru honorer yang telah mengabdi di SMA/SMK tersebut.

    Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKD) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Listiadi Martin mengatakan, pihaknya terus berjuang untuk nasib para guru honorer ini bahkan, pihaknya telah membahasnya dengan pemerintah provinsi terkait nasib guru honorer tersebut.

    “ Yang jelas kita akan mencarikan solusi terbaik untuk mengatasi persoalan tersebut,”terangnya ketika dibincangi diruang kerjanya Selasa (31/5).

    Pihaknya berharap, pelimpahan kewenangan ini bukan hanya aset saja. Tetapi bagaimana nasib guru honor dan guru komite yang ada di SMA/SMK sederajat ikut menjadi perhatian Pemprov juga.

    Menurut Listiadi, terkait kebijakan pelimpahan tersebut ada sekitar 568 guru PNS yang akan diambil alih oleh provinsi. “Kalau yang PNS tidak jadi masalah karena mereka digaji oleh Negara sementara nasib guru honorernya yang telah mengabdi sekian tahun mau diapakan, ini yang menjadi bahan diskusi kita dengan provinsi mudah-mudahan ada jalan keluar,”kata Listiadi seraya menyebutkan dirinya tidak mengetahui persis berapa jumlah guru honorer SMA/SMK di OKI yang jelas jumlahnya ratusan.

    Ditambahkan Sekretaris BKD, Ibnu Hajar, berdasarkan rapat yang dilakukan pihaknya dengan provinsi beberapa waktu lalu, pihak provinsi hanya menerima Guru PNS dan sampai dengan saat ini belum ada pernyataan dari provinsi menerima includ para honorer tersebut. “Tapi yang jelas kita akan berupaya semaksimal mungkin mengenai nasib guru honorer ini dan kita juga akan koordinasikan dengan Disdik OKI apakah nanti guru honorer ini disalurkan ke SD/SMP atau ikut diambil oleh provinsi tapi yang jelas kepada seluruh guru honorer jangan khawatir,”ungkapnya.

    Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten OKI, Zulkarnain melalui Kabid Sekolah Menengah Iqbal mengatakan, terkait pengambil alihan tersebut pihaknya memasukkan guru honorer dalam P3D. “Penyerahan SMK/SMA tersebut termasuk guru PNS dan Honorer telah kita masukkan dalam P3D tinggal tergantung provinsi nantinya, yang jelas para guru honorer ini juga dibutuhkan di sekolah tersebut,”jelasnya.

    Sementara itu, salah seorang guru honorer disalah satu SMA mengatakan, kalau dirinya telah mengetahui terkait kebijakan tersebut akan tetapi dirinya berharap pemerintah juga memperhatikan bagaimana nasib guru honorer sepertinya.

    “ Kita berharap pemerintah mencarikan solusi terkait kebijakan ini jangan sampai pemerintah lepas tangan, karena ini menyangkut nasib ratusan guru honorer,”jelasnya. (ata)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com