• Mulai Juni 612.816 Peserta PKH Terima LKD

    0

    Jakarta, jurnalsumatra.com – Sebanyak 612.816 peserta Program Keluarga Harapan akan menerima bantuan melalui Layanan Keuangan Digital mulai Juni 2016.
    “Mulai Juni tahun ini akan disalurkan bantuan PKH lewat LKD. Ini merupakan proyek percontohan,” kata Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Harry Hikmat di Jakarta, Kamis.
    Hal itu disampaikan pada penandatanganan nota kesepahaman (MoU) bersama Bank Indonesia tentang pelaksanaan elektronifikasi penyaluran bantuan sosial. Acara tersebut juga dihadiri Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.
    MoU juga dilakukan antara Menteri Pendidikan Anies Baswedan, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, serta Menteri Pembangunan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar dengan Gubernur BI Agus Martowardojo.
    Lebih lanjut Harry yang mewakili Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan, peserta PKH yang akan menjadi percontohan untuk LKD merupakan Keluarga Sangat Miskin (KSM) di 18 provinsi, 74 kabupaten/kota dan 688 kecamatan.
    Selama ini bantuan PKH disalurkan secara tunai lewat PT Pos sehingga penerima bantuan harus lama mengantri. Untuk LKD Kementerian Sosial akan bekerja sama dengan tiga bank yaitu BNI, BRI dan Bank Mandiri.
    Harry mengatakan tahun depan target penyaluran bantuan melalui LKD akan diperluas sampai satu juta KSM.
    Secara proporsional melihat kondisi wilayah Indonesia yang terdiri dari kepulauan, selama ini masih ada daerah yang sulit dijangkau layanan perbankan untuk mendukung LKD.
    “Secara proporsional dengan kondisi Indonesia bisa mencapai 35 persen saja atau sepertiga dari penerima PKH itu sudah sangat bagus,” kata dia seraya menambahkan jumlah peserta PKH tahun ini mencapai enam juta KSM.
    Sementara untuk daerah yang sulit dilayani perbankan, menurut dia masih tetap digunakan alternatif layanan keuangan tunai.
    Target ke depan pada 2017 berbagai bantuan sosial dapat diterima lewat satu kartu dimana bantuan masuk dalam satu akun penerima.
    Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan, dalam penyaluran bantuan sosial selama ini masih banyak kendala antara lain penerima perlu waktu dan biaya karena jarak dan lokasi penerima susah dijangkau.
    “Kalau kita bayar secara tunai akan makan waktu dan biaya. Juga ada stigma orang miskin itu kalau kita salurkan di kantor Pos ada ribuan orang antri seolah-olah kita negara miskin,” ujar Agus.
    Dilihat dari sisi pemerintah, jika disalurkan secara tunai setiap tahun perlu lelang yang membutuhkan proses dan biaya. Selain itu jika bantuan disalurkan tunai rawan terjadi kebocoran, juga tidak memenuhi azas tepat waktu dan tepat sasaran.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com