• Merasa tak dianggap, BPD Protes ke Dewan OI

    0

    INDRALAYA, jurnalsumatra.com – Sejumlah pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama tokoh masyarakat Kabupaten Ogan Ilir (OI) mendatangi gedung DPRD OI. Kedatangan pengurus BPD dan Tokoh Masyarakat tersebut Lantaran tidak pernah dilibatkan dalam pemilihan pejabat kepala desa (kades) maupun penggunaan dana desa dan memprotes keras penunjukkan pj kades tanpa melalui musyawarah dengan BPD. 

    “BPD itu merupakan salah satu bagian dalam pemerintahan desa sehingga perlu dimusyawarahkan bersama. Memang Camat itu perpanjangan tangan pemerintahan kabupaten, tapi alangkah baiknya jika melibatkan BPD dalam memutuskan siapa yang akan memimpin desa ini,”Ujar Ketua BPD Sukananti Kecamatan Rantau Alai, Badri didampingi anggota BPD Mekar Sari Ikbal dan tokoh masyarakat Kecamatan Rantau Alai Sumar di DPRD OI. 

    Menurutnya kedatangan mereka karena meminta dukungan anggota dewan terhormat agar permasalahan pj kades dapat disikapi seksama. Termasuk memainkan peranan BPD dalam ikut serta menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan di desa masing-masing sesuai dengan PP No 43/2014 tentang undang-undang desa.

    Sesuai dengan aturan, semuanya harus dimusyawarahkan dahulu bersama BPD. Apalagi terkait pemilihan Pj Kades harus melibatkan BPD sebagai lembaga perwakilan masyarakat desa.

    “Jika camat main tunjuk saja tanpa restu BPD, bagaimana arah pembangunan desa nanti. Pastinya BPD harus dilibatkan. Dengan begitu seluruh pengawasan kegiatan pembangunan di desa dapat terpantau baik,”Imbuhnya.

     Senada dikatakan Ketua BPD Sridalam Kecamatan Tanjung Raja, Anang yang menambahkan pihaknya memprotes keras perpanjangan jabatan Pj kades Sridalam Suharto. Sebab, bersangkutan tidak pernah melibatkan masyarakat dalam pembangunan desa maupun ketidaktransparanan bersangkutan dalam penggunaan dana desa.

    “Makanya kami seluruh pengurus BPD mendatangi Asisten I Pemkab OI menolak perpanjangan Pj kades. Kami juga meminta agar pemeirntah menunda pelantikan terhadap Pj kades Sridalam,”Tukasnya. 

    Dia berharap pemerintah dapat segera melakukan pilkades menginggat sebagian desa di OI dipegang Pj kades.

    Menyikapi hal itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPRD OI Kusharyadi Alun membenarkan bahwa pihaknya telah menerima laporan pengaduan sejumlah BPD yang meminta kejelasan soal pemilihan PJ kades yang tidak melibatkan pihak-pihak terkait di desa setempat.

    “Agar tidak ada kericuhan dan konflik di desa, dalam waktu dekat ini kami akan memanggil para camat di OI agar menjelaskan dan menyelesaikan permasalahan yang dilaporkan warga ini,” Katanya. (Edi)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com