• MENPAN Isyaratkan “Antrean” Rekrutmen Pegawai Kementerian/Lembaga

    0

    Jakarta, jurnalsumatra.com- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Chrisnandi mengisyaratkan terjadinya “antrean” rekrutmen pegawai kementerian dan lembaga ditengah pemberlakuan moratorium calon pegawai negeri sipil tahun 2016.
    Menurut Yuddy, di Jakarta, Kamis, Kementerian Keuangan tahun ini hanya mengalokasi 81.000 kursi penerimaan pegawai pemerintah yang terbatas di sektor pendidikan, kesehatan, penegak hukum dan sektor penunjang program unggulan nawacita.
    Dari total alokasi tersebut sekitar 43.000 di antaranya sudah dialokasi bagi tenaga kesehatan, 11.000 bagi sekolah kedinasan, dan 5.000 bagi guru garis depan yang akan diambil dari sarjana lulusan universitas ternama.
    Sementara sisanya akan dialokasikan bagi tenaga peneliti, penegak hukum, tenaga ketahanan pangan dan lain sebagainya.
    “Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia akan kehilangan 200 peneliti yang akan pensiun sehingga harus ditambah, begitu juga dengan BPPT, Batan dan lainnya. Selain itu, rekrutmen harus diprioritaskan juga bagi aparat penegak hukum khususnya di lapas serta tenaga ketahanan pangan,” ujar Yuddy.
    Politikus Hanura itu menyampaikan karena banyaknya pengajuan penambahan pegawai tidak sebanding dengan alokasi dari Kementerian Keuangan yang hanya berjumlah 81.000, maka penambahan pegawai terpaksa dibatasi realisasinya.
    “Mungkin nanti untuk tenaga penegak hukum dan tenaga ketahanan pangan kita realisasikan setengah dulu dari jumlah total yang diajukan,” ucap Yuddy.
    Yuddy mengulas, pembatasan penerimaan pegawai harus dilakukan sebagai wujud efisiensi anggaran pemerintah. Selain itu, pemerintah juga tengah menggencarkan sistem pemerintahan secara elektronik yang diyakini akan mengurangi jumlah pegawai.
    Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan perkembangan dan penerapan teknologi dalam sistem pemerintahan, secara otomatis merevisi kebutuhan jumlah pegawai pemerintah. Oleh karena itu, menurut Jusuf Kalla, saat ini minat mahasiswa untuk menjadi PNS harus mulai dibatasi.
    “Dulu kalau ada ‘polling’ bagi mahasiswa, tentu mayoritas mau menjadi PNS. Tapi dengan perkembangan sistem pemerintahan secara elektronik, sekarang PNS dirasa sudah cukup, maka ada moratorium, dan minat itu juga harus kita batasi agar lebih efektif,” kata Wapres.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com