• Menaker Tegaskan Penghentian TKI Informal Ke Qatar

    0

    London, jurnalsumatra.com – Menteri Tenaga Kerja Hanif Dakhiri menegaskan kembali kebijakan pemerintah mengenai penghentian penempatan tenaga kerja Indonesia informal pada pengguna perorangan di Qatar dan negara-negara di kawasan Timur Tengah.
    Hal ini terungkap ketika Duta Besar RI untuk Qatar Muhammd Basri Sidehabi didampingi Staf Teknis Ketenagakerjaan Agus Widayat melakukan pertemuan dengan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, demikian  Pelaksana Fungsi Politik KBRI Doha, Boy Dharmawan kepada Antara London, Rabu.
    Pertemuan tersebut dilaksanakan dalam rangka konsultasi guna menindaklanjuti Kebijakan pemerintah untuk menghentikan pengiriman TKI pada pengguna perseorangan di Timur Tengah terutama di Qatar. Kebijakan tersebut berdampak terhadap para TKI informal  di Qatar khususnya tenaga kerja domestik khususnya terhadap TKI di Qatar yang masih bekerja.
    Pada pertemuan yang dihadiri Sekjen Kemnaker Ir Abdul Wahab Bangkona,  Menaker Hanif menegaskan kembali mengenai kebijakan pemerintah saat ini yang memberlakukan pelarangan penempatan tenaga kerja pada pengguna perorangan di negara-negara  Timur Tengah.
    Guna mengantisipasi dampak kebijakan tersebut,  Menaker Hanif  menginstruksikan Perwakilan Indonesia lainnya di Timur Tengah  untuk  fokus dalam penanganan TKI. Perlu upaya TKI yang ada di Qatar mempunyai legalitas agar terlindungi keberadaannya.
    Menaker Hanif mengapresiasi kebijakan KBRI Doha terkait ketenagakerjaan, perlindungan dan penanganan TKI bermasalah di Qatar.
    Menteri Hanif juga meminta perwakilan RI di Timur Tengah untuk mengupayakan dan  mendorong agar senantiasa menempatkan penempatan TKI terampil pada sektor formal  guna membantu mengatasi masalah pengangguran di Indonesia.
    Kunjungan kerja tersebut dimanfaatkan Dubes Sidehabi untuk bertemu dengan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) Nusron Wahid guna membahas peningkatan tenaga terja formal ke Qatar pada 4 Mei 2016.
    Dubes Sidehabi menjelaskan bahwa pemerintah Qatar telah menjanjikan tambahan kuota tenaga kerja dari 40 ribu saat ini menjadi 50 ribu tenaga kerja.  Dari jumlah sekitar 40 ribu, sekitar 10 ribu adalah tenaga kerja terampil dan sisanya 30 ribu tenaga kerja infomal. Diutarakan pula bahwa hanya 0,4 persen dari buruh migran Indonesia yang bermasalah di Qatar.
    Dengan kebijakan “look east policy” Qatar yang memfokuskan pada negara-negara Asia, termasuk Indonesia, diutarakan pula kiat-kiat dan rekomendasi agar BNP2TKI dapat mempersiapkan tenaga trampil untuk Qatar yang dianggap menjanjikan.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com