• LSM Indoman : Alex Noerdin Bohongi Kejagung

    0
    amrizal aroni berpose sejenak di pos penjagaan usai melaporkan alex noerdin di bareskrim mabes polri

    amrizal aroni berpose sejenak di pos penjagaan usai melaporkan alex noerdin di bareskrim mabes polri

    Palembang, jurnalsumatra.com – Pengakuan Alex Noerdin Gubernur Sumsel berkenaan dengan sudah mengembalikan dana hibah Bansos 2013 sebesar 15 milyar sesuai perintah BPK usai diperiksa Kejaksaan agung (kejagung) 29 April 2016 lalu disinyalir berbohong.

    Menurut Amrizal Aroni ketua LSM Indoman pengakuan itu merupakan kebohongan, karena uang yang dikembalikan tersebut adalah uang kelebihan bayar dari beberapa pekerjaan proyek dan pengadaan barang dan jasa di beberapa SKPD, menurut hasil audit ada kelebihan bayar hal tersebut dikarenakan dari uji petik yang dilakukan oleh pemeriksa BPK kurang volume dan kemahalan harga namun tetap dibayar seratus persen. Rekomendasi inilah yang diperintahkan oleh BPK untuk dikembalikan senilai lebih kurang 15 milyar. Uang tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan dana bansos yang tengah disidik oleh Kejagung.

    HASIL PEMERIKSAAN ATAS

    KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

    Hasil pemeriksaan atas Kepatuhan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun

    Anggaran (TA) 2013 terhadap peraturan perundang-undangan mengungkapkan sebanyak

    12 temuan pemeriksaan, dengan rincian sebagai berikut.

    1. Status Kepemilikan Penyertaan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada

    PDAM Tirta Musi Tidak Jelas dan Proses Likuidasi PD Grafika Meru Belum

    Berjalan

    Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov. Sumsel) pada Neraca per 31

    Desember 2013, telah menyajikan nilai Investasi Permanen sebesar

    Rp643.185.903.927,54. Nilai investasi tersebut merupakan penyertaan modal kepada

    perusahaan daerah dengan rincian pada Tabel 1 berikut.

    Tabel 1. Rincian Nilai Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

    pada Perusahaan Daerah

    Nilai Investasi

    No Nama Perusahaan Daerah 31 Desember 2013 31 Desember 2012

    (Rp) (Rp)

    1 PT Bank SumselBabel 413.218.068.749,20 368.645.264.599,68

    2 PD Pertambangan dan Energi 100.274.947.691,00 86.983.508.497,00

    3 PD Grafika Meru (GM) 377.682.795,00; 377.682.795,00

    4 PD Perhotelan Swarna Dwipa 40.425.030.955,00 36.548.447.503,00

    5 PD Prodexim 5.409.699.290,78 3.329.620.038,70

    6 PT Asuransi Bangun Askrida 630.000.000,00 500.000.000,00

    7 PT Swarna Dwipa Selaras 3.277.575.782,31 3.239.283.517,20

    8 BPR Sumsel sebesar 78.286.675.058,06 71.706.732.530,86

    9 PDAM Tirta Musi Palembang 287.854.029,80 287.854.029,80

    10 PT Penjaminan Kredit Daerah 998.369.576,39 486.521.075,11

    Jumlah 643.185.903.927,54 572.104.914.586,35

    Permasalahan ini sebelumnya telah diungkapkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan

    (LHP) BPK RI Nomor 15.C/LHP/XVIII.PLG/06/2013 tanggal 13 Juni 2013 yaitu temuan

    dengan judul Status Kepemilikan Penyertaan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

    kepada PDAM Tirta Musi Tidak Jelas dan Proses Likuidasi PD Grafika Meru Belum

    Berjalan. Berdasarkan pemeriksaan atas tindak lanjut permasalahan tersebut, diketahui

    bahwa belum ada tindak lanjut yang signifikan untuk menyelesaikan permasalahan

    tersebut terutama terkait tindak lanjut terkait penyertaan pada PDAM Tirta Musi.

    Permasalahan yang ada terkait Status Penyertaan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

    pada PDAM dan proses likuidasi PD Grafika Meru dapat diuraikan sebagai berikut.

    1. Status Kepemilikan Penyertaan Pemprov. Sumsel kepada PDAM Tirta Musi

    Tidak Jelas

    Angka penyertaan merupakan angka yang diambil dari Laporan Keuangan (audited)

    PDAM Tirta Musi yang dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik Hertanto, Sidik,

    dan Rekan. Berdasarkan laporan tersebut, diketahui bahwa terdapat penyajian

    penyertaan modal Pemprov. Sumsel sebesar Rp287.854.029,80, nilai tersebut

    merupakan hasil pemeriksaan BPKP untuk Tahun Buku 2008 dimana penyertaan

    tersebut dalam bentuk bantuan pemerintah provinsi untuk pemasangan pipa

    BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 4

    distribusi pada Tahun 1970 –1979, namun rinciannya tidak ada.

    Jumlah penyertaan modal pemerintah provinsi tersebut tidak pernah mengalami

    perubahan, baik itu koreksi tambah atau kurang, bentuk kontribusi PDAM Tirta

    Musi kepada Pemprov. Sumsel atas penyertaan tersebut juga tidak pernah ada setiap

    tahunnya. Konfirmasi terakhir dengan Bidang Akuntansi BPKAD, mengungkapkan

    bahwa belum ada hasil tindak lanjut atas rekomendasi BPK RI agar Kepala Bagian

    Akuntansi berkoordinasi secara intensif dengan pihak PDAM Tirta Musi mengenai

    ketetapan hukum atas nilai penyertaan tersebut.

    1. Proses Likuidasi PD Grafika Meru Belum Berjalan

    Pemeriksaan atas laporan keuangan Pemprov. Sumsel selama lima tahun berturut-

    turut sejak Tahun 2009-2013, menunjukkan bahwa investasi pada PD Grafika Meru

    disajikan sebesar Rp377.682.795,00 dalam Neraca. Nilai investasi tersebut tidak

    pernah mengalami perubahan baik itu koreksi tambah atau kurang. PD Grafika Meru

    sedang dalam proses likuidasi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012

    tanggal 12 Juni 2012 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1982

    tentang Pendirian Perusahaan Daerah Industri Grafika Meru yang dinyatakan bahwa

    PD Industri Grafika Meru dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

    Berdasarkan tanggapan Gubernur Sumatera Selatan atas temuan BPK RI seperti

    tersebut di atas, diketahui bahwa telah dibentuk tim likuidasi PD Industri Grafika

    Meru berdasarkan SK Gubernur Sumatera Selatan Nomor 393/KPTS/IV/2013

    tanggal 30 April 2013 tentang Pembentukan Tim Likuidasi PD Industri Grafika

    Meru, yang bertujuan untuk meneliti Laporan Keuangan Likuidasi Perusahaan. BPK

    RI telah merekomendasikan Tim Likuidasi PD Grafika untuk segera menyampaikan

    laporan hasil kerjanya terutama kejelasan mengenai mekanisme pengalihan aktiva

    dan penyelesaian kewajiban. Konfirmasi terakhir dengan Bidang Akuntansi BPKAD

    diketahui bahwa proses penelitian masih dilakukan dan belum mendapatkan hasil.

    Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

    1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 41 ayat

    (5) yang menyatakan bahwa penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan

    negara/daerah/swasta ditetapkan dengan peraturan daerah;

    1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan

    Keuangan Daerah Pasal 74 yang menyatakan bahwa penyertaan modal pemerintah

    daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun

    anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan

    modal daerah berkenaan;

    1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah

    pada Pernyataan Nomor 6 tentang Akuntansi Investasi pada Paragraf 15 yang

    menyatakan bahwa investasi permanen yang dilakukan oleh pemerintah adalah

    investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan

    dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga

    hubungan kelembagaan. Investasi permanen dapat berupa:

    1) Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan negara/daerah, badan

    internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara;

    2) Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan

    pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;

    BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 5

    1. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tanggal 12 Juni 2012 tentang Pencabutan

    Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1982 tentang Pendirian Perusahaan Daerah

    Industri Grafika Meru pada Pasal 2:

    1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa seluruh aktiva dan passiva PD Grafika Meru

    dikembalikan kepada Pemprov. Sumsel;

    2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa PD Grafika Meru wajib menyampaikan

    neraca likuidasi kepada Pemprov. Sumsel;

    3) Ayat (3) yang menyatakan bahwa gubernur menunjuk auditor independen atau

    aparat pengawasan untuk melakukan audit terhadap neraca likuidasi

    sebagaimana dimaksud pada Ayat (2).

    Permasalahan di atas mengakibatkan:

    1. Penyajian investasi PDAM Tirta Musi dalam Neraca Pemprov. Sumsel diragukan

    kewajarannya karena belum jelas status kepemilikannya;

    1. Hak dan kewajiban pemegang saham, direksi, dan pihak lain yang terkait tidak jelas;
    2. Penyajian nilai investasi PDAM Tirta Musi dan PD Grafika Meru sebesar

    Rp665.536.824,80 (Rp287.854.029,80 + Rp377.682.795,00) tidak mencerminkan

    nilai sebenarnya.

    Hal tersebut disebabkan oleh:

    1. Belum adanya koordinasi yang intensif antara Bidang Akuntansi Badan Pengelola

    Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dengan Bagian Keuangan PDAM Tirta Musi

    Palembang;

    1. Belum adanya hasil tim likuidasi dari Pemprov. Sumsel untuk meneliti Laporan

    Keuangan Likuidasi PD Industri Grafika Meru yang bertujuan untuk melakukan

    proses likuidasi dan kejelasan mengenai mekanisme pengalihan aktiva dan

    penyelesaian kewajiban.

    Atas permasalahan tersebut, Kepala BPKAD menyatakan bahwa pihaknya telah

    berkoordinasi dengan pihak PDAM Tirta Musi dengan surat Nomor 900/03256/BPKAD-

    IV/2013 tanggal 19 September 2013 perihal Rincian Penyertaan Modal Pemerintah

    Provinsi Sumatera Selatan kepada PDAM Tirta Musi Palembang, namun sampai saat ini

    pihak PDAM belum dapat memberikan rincian. Sedangkan untuk PD Grafika Meru

    Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah menyerahkan kepada BPKP untuk

    melakukan audit dan saat ini pihak Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sedang

    menunggu hasil pemeriksaan.

    BPK merekomendasikan kepada Gubernur Sumatera Selatan agar memerintahkan:

    1. Kepala BPKAD secara berjenjang untuk memerintahkan Kepala Bidang Akuntansi

    BPKAD untuk melakukan koordinasi yang intensif dengan Wakil Direktur

    Keuangan PDAM Tirta Musi;

    1. Tim Likuidasi untuk segera menerbitkan laporannya atas penelitian terhadap

    Laporan Keuangan Likuidasi Perusahaan Daerah Industri Grafika Meru.

    BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 6

    1. Kerjasama kepada Pihak Ketiga Dalam Bentuk Bangun Guna Serah (BGS) Tidak

    Sesuai Ketentuan

    Pemprov. Sumsel dalam Neraca per 31 Desember 2013, telah menyajikan nilai

    Aset Lainnya berupa Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebesar Rp438.481.518.913,72.

    Kemitraan tersebut berupa kerjasama Bangun Guna Serah (BGS) dengan pihak swasta

    dengan mengembangkan aset yang dimiliki oleh Pemprov. Sumsel. Rincian kerjasama

    BGS tersebut dapat dilihat pada Tabel 2 berikut.

    Tabel 2. Rincian Kerjasama BGS Pemprov. Sumsel dengan Pihak Ketiga

    Obyek Kerjasama

    No Mitra Kerjasama

    Asal Aset Obyek BGS

    1 Komplek Stadion Bumi Hotel, Palembang Convention PT GISI

    Sriwijaya Gedung Sport Hall Center/GOR, dan Town Square

    2 Tanah Kosong di Jakabaring Taman Rekreasi, Sarana Olaharga dan PT LSM

    Fasilitas Perparkiran

    3 Komplek Stadion Bumi Rumah Sakit, Mall dan Sarana Perparkiran PT PPM

    Sriwijaya

    4 Lapangan Tennis Indoor Sarana Pendidikan PT RJT

    5 Museum Tekstil (Eks BP7 Prov. Hotel Heritage PT DKLN

    Sumsel)

    6 Tanah Kosong di Jakabaring Mall Jakabaring dan Sarana Perparkiran PT GP

    7 Tanah Kosong di Jalan POM IX Hotel dan Sarana Perparkiran PT BJL

    Angkatan 45 (PS Mall)

    Hasil pemeriksaan fisik dan analisis dokumen menunjukkan bahwa terdapat dua

    obyek kerjasama yang tidak sesuai ketentuan, dengan rincian sebagai berikut.

    1. Kontribusi dari PT GP Belum Diterima

    Kerjasama BGS Pembangunan Pusat Perbelanjaan dan Fasilitas Penunjang Lainnya

    di Jakabaring dilaksanakan oleh PT GP, berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Nomor

    008/SPK/VI/2011 dan Nomor 001/GP-DIR/VI/2011 tanggal 24 Februari 2011.

    Lahan yang dimanfaatkan dalam BGS adalah tanah seluas ± 60.156 m² yang terletak

    di Jalan H.A. Bastari Jakabaring Palembang.

    Hasil wawancara dan pemeriksaan fisik pada tanggal 24 April 2014, menunjukkan

    bahwa pembangunan gedung pusat perbelanjaan dan fasilitas pendukung telah

    selesai dan telah dilakukan operasionalisasi sejak bulan Juni 2013. Hasil konfirmasi

    kepada PT GP, menunjukkan bahwa PT GP memang belum melakukan penyetoran

    atas kontribusi kepada Pemprov. Sumsel.

    Berdasarkan pada Pasal 10 perjanjian kerjasama tersebut, pihak investor diwajibkan

    memberikan kontribusi dengan cara sebagai berikut.

    1) Untuk Mall, 1% dari pendapatan kotor setiap tahunnya;

    2) Kontribusi parkir, pengelolaan parkir di lokasi Pusat Perbelanjaan dan fasilitas

    penunjang akan dikelola oleh pihak kedua, yang mana hasil pendapatan dari

    perparkiran akan dibagikan kepada para pihak, yang masing-masing pihak akan

    mendapatkan 60% untuk pihak investor dan 40% untuk pihak Pemprov. Sumsel

    dari pendapatan bersih setelah dikurangi pajak dan biaya pengelolaan parkir.

    Pihak BPKAD telah mengirimkan surat teguran pembayaran kontribusi melalui surat

    Nomor 900/0061/BPKAD-V/2014 tanggal 8 April 2014. Namun demikian, sampai

    BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 7

    dengan pemeriksaan berakhir tanggal 19 Mei 2014, belum ada tanggapan dari pihak

    investor.

    1. Objek BGS dengan PT RJT Tidak Sesuai Perjanjian

    Kerjasama BGS Pembangunan Sarana Pendidikan Beserta Fasilitas Penunjangnya

    dilaksanakan oleh PT RJT, berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Nomor

    009/SPK/VI/2011 dan Nomor 001/RJT-DIR/VI/2011 tanggal 28 Februari 2011.

    Lahan yang dimanfaatkan dalam BGS adalah tanah seluas ± 2.820 m² dengan

    Sertifikat Hak Pakai Nomor 405 Tahun 1997 yang terletak di Jalan POM IX

    Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang. Berdasarkan Berita

    Acara Serah Terima diketahui bahwa Tanah Bangunan Lapangan Tennis dan

    Lapangan Basket Indoor di Jalan POM IX Seluas ± 2.820 m² diserahkan kepada PT

    RJT untuk dibangun sarana pendidikan beserta fasilitasnya pada tanggal 28

    November 2011.

    Hasil wawancara dan pemeriksaan fisik pada tanggal 9 Mei 2014, menunjukkan

    bahwa sarana pendidikan yang menjadi obyek perjanjian dikelola oleh Yayasan

    Sekolah Palembang Harapan. Selain menempati gedung yang menjadi obyek BGS,

    yayasan juga menempati dan menggunakan lapangan basket indoor, lapangan mini

    soccer, gedung trampoline dan kolam pemanasan yang tidak termasuk dalam obyek

    perjanjian.

    Menurut keterangan pihak PT RJT, diketahui bahwa atas obyek-obyek yang dikuasai

    akan dibuatkan perjanjian sewa menyewa yang mencakup objek diluar yang

    dikerjasamakan untuk dikenakan kontribusi. Namun, sampai dengan pemeriksaan

    berakhir tanggal 19 Mei 2014 perjanjian tersebut belum terealisasi.

    1. Nilai Obyek BGS dengan PT RJT Kurang dari yang Diperjanjikan

    Kerjasama BGS Pembangunan Kawasan Gedung Olahraga (GOR) Jalan POM IX

    Palembang dilaksanakan oleh PT RJT, berdasarkan Surat Perjanjian Kerja sama

    Nomor 009/SPK/VI/2011 tanggal 28 Februari 2011, yang melaksanakan

    pengembangan tanah dengan membangun gedung sarana pendidikan beserta fasilitas

    penunjang. Nilai investasi yang akan ditanamkan dalam obyek BGS adalah sebesar

    Rp150.000.000.000,00. Hasil pengamatan fisik dan wawancara pada tanggal 9 Mei

    2014, menunjukkan bahwa sarana pendidikan sudah beroperasi. Pada Tahun 2013,

    pihak investor telah menunjuk appraisal independen untuk menilai investasi yang

    telah ditanamkan. Untuk melaksanakan penilaian tersebut telah ditunjuk Kantor Jasa

    Penilai Publik Doli Siregar dan rekan. Hasil penilaian aset yang dituangkan dalam

    laporan Nomor DSR-PST/A/FAV/III/14/0235 tanggal 18 Maret 2014, menunjukkan

    bahwa nilai pasar properti yang ditanamkan sebesar Rp64.681.000.000,00 termasuk

    nilai pasar tanah sebesar Rp18.442.000.000,00. Dengan demikian, nilai investasi

    yang ditanamkan tidak sesuai dengan komitmen yang dituangkan dalam perjanjian

    kerjasama.

    Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

    1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

    Pasal 58 ayat (2) yang menyatakan bahwa SKPD yang mempunyai tugas memungut

    dan/atau menerima dan/atau kegiatannya berdampak pada penerimaan daerah wajib

    mengintensifkan pemungutan dan penerimaan tersebut;

    BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 8

    1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis

    Pengelolaan Barang Milik Daerah, pada:

    1) Pasal 1 angka 22 yang menyatakan bahwa bangun guna serah adalah

    pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara

    mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian

    didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah

    disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan

    dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu;

    2) Pasal 33 ayat (7) yang menyatakan bahwa hasil penerimaan sewa disetor ke Kas

    Daerah;

    3) Pasal 41 ayat (2) huruf a yang menyatakan bahwa mitra bangun guna serah

    yang telah ditetapkan selama jangka waktu pengoperasian, harus memenuhi

    kewajiban membayar kontribusi ke Kas Daerah berdasarkan hasil perhitungan

    tim yang dibentuk oleh kepala daerah;

    1. Perjanjian Kerja Sama Nomor 008/SPK/VI/2011 dan Nomor 001/GP-DIR/VI/2011

    tanggal 24 Februari 2011 Pasal 10 yang menyatakan bahwa sebagai kompensasi dari

    diberikan hak yang diatur dalam perjanjian ini oleh pihak pertama kepada pihak

    kedua, maka pihak kedua wajib memberikan kontribusi kepada pihak pertama,

    dengan pembayaran tetap sebagai berikut.

    1) Untuk mall, 1% dari pendapatan kotor setiap tahunnya;

    2) Untuk kontribusi parkir, pengelolaan parkir di lokasi pusat perbelanjaan dan

    fasilitas penunjang lainnya akan dikelola oleh pihak kedua yang mana hasil

    pendapatan dari perparkiran akan dibagikan kepada pihak, yang masing-masing

    pihak akan mendapatkan 60% untuk pihak kedua dan pihak pertama akan

    mendapatkan 40%;

    1. Perjanjian Kerja Sama Nomor 009/SPK/VI/2011 dan Nomor 001/RJT-DIR/VI/2011

    tanggal 28 Februari 2011 yang menyatakan bahwa:

    1. a) Pendahuluan Poin b yang menyatakan bahwa lahan yang dimanfaatkan dalam

    BGS adalah tanah seluas ± 2.820 m² Sertifikat Hak Pakai Nomor 405 Tahun

    1997 yang terletak di Jalan POM IX Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir

    Barat I Kota Palembang;

    1. b) Pasal 3 yang menyatakan bahwa pihak kedua dengan kesanggupan terbaik

    menyatakan bahwa jumlah investasi yang akan ditanamkan dalam obyek BGS

    adalah sebesar Rp150.000.000.000,00.

    Permasalahan di atas mengakibatkan:

    1. Pendapatan daerah kurang diterima;
    2. Terdapat aset yang tidak dapat digunakan untuk kepentingan operasional dan

    pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;

    1. Nilai manfaat dari perjanjian BGS berupa penerimaan aset tidak maksimal.

    Hal tersebut disebabkan oleh:

    1. Kepala BPKAD kurang melakukan pengawasan atas pelaksanaan kerjasama dengan

    pihak ketiga;

    1. Kepala Bidang Penatausahaan dan Pemanfaatan BPKAD kurang optimal dalam

    melakukan pengawasan kerjasama dengan pihak ketiga.

    BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 9

    Atas permasalahan tersebut, Kepala BPKAD menyatakan akan menyurati PT GP

    untuk segera menyetorkan kewajibannnya dan terkait objek BGS dengan PT RJT,

    Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menginformasikan bahwa perjanjian sewa

    menyewa lapangan basket indoor, lapangan mini soccer, gedung trampoline dan kolam

    pemanasan sedang dalam proses. Sementara itu, terkait nilai objek BGS yang kurang dari

    yang diperjanjikan, Pemprov. Sumsel menjelaskan bahwa hal tersebut terjadi karena nilai

    yang tercantum dalam perjanjian kerjasama adalah nilai investasi yang direncanakan

    dengan memperhatikan luasan lahan yang akan dikelola, sedangkan nilai yang dicatat

    dalam laporan keuangan adalah nilai appraisal berdasarkan metode nilai pasar properti

    yang terbangun yang setiap tahunnya akan cenderung menunjukkan adanya kenaikan

    nilai.

    BPK merekomendasikan kepada Gubernur Sumatera Selatan agar memerintahkan

    Kepala BPKAD untuk:

    1. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga;
    2. Menagih kontribusi yang belum dibayar oleh PT GP;
    3. Memperbaharui dan mengevaluasi perjanjian kerjasama bangun guna serah dengan

    PT RJT terkait dengan penguasaan obyek diluar perjanjian dan nilai investasi yang

    tidak sesuai dengan yang diperjanjikan;

    1. Memerintahkan Kepala Bidang Penatausahaan dan Pemanfaatan BPKAD supaya

    lebih optimal dalam melakukan pengawasan kerjasama dengan pihak ketiga.

    1. Penatausahaan dan Pengelolaan Utang RS dr. Ernaldi Bahar Belum Tertib

    Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada Neraca per 31 Desember 2013, telah

    menyajikan Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp158.219.229.868,66, dengan

    rincian pada Tabel 3 berikut.

    Tabel 3. Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya Per 31 Desember 2013

    No Uraian Jumlah (Rp)

    1 Utang Jamsoskes Sumsel Semesta 20.165.556.642,46

    2 Ganti Rugi Tanah pada Biro Pemerintahan & Dinas PU 881.617.056,00

    Bina Marga

    3 Tagihan Pihak Ketiga pada Dinas Perhubungan, 568.736.000,00

    Komunikasi & Informatika dan Dinas PU Cipta Karya  TA

    2013 dalam proses pembayaran di TA 2014

    4 Biaya Berlangganan Internet RS Dr Ernaldi Bahar 4.125.000,00

    5 Tagihan Pihak Ketiga atas Belanja TA 2013 pada 136.599.195.170,20

    Beberapa SKPD

     Jumlah 158.219.229.868,66

    Tagihan Pihak Ketiga atas Belanja TA 2013 sebesar Rp136.599.195.170,20, terdiri

    atas tagihan belanja pada 22 SKPD yang belum terbayar pada Tahun 2013. Salah satu

    SKPD tersebut adalah RS dr. Ernaldi Bahar, yang telah mencatat hutang kepada pihak

    ketiga per 31 Desember 2013 sebesar Rp777.020.251,00, dengan rincian pada Tabel 4

    berikut.

    BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 10

    Tabel 4. Rincian Hutang Pihak Ketiga Pada RS dr Ernaldi Bahar

    No. Nama Perusahaan Jumlah Hutang (Rp)

    1. PT IGM 154.656.336,00
    2. PT APL 141.832.571,00
    3. PT MUP 345.456.911,00
    4. PT AMS 69.008.805,00
    5. PT PPG 27.558.033,00
    6. PT EPM 38.507.595,00

     Jumlah 777.020.251,00

    Berdasarkan hasil pemeriksaan berupa dokumen dan faktur penagihan dari

    rekanan, diketahui bahwa hutang tersebut merupakan hutang kepada supplier obat selama

    bulan Juni s.d. Oktober 2013, dengan rincian pada Tabel 5 berikut.

    Tabel 5. Rincian Pemesanan Obat dan Faktur Penagihan Obat

    Jumlah

    No Nama Perusahaan Tanggal Pemesanan Keterangan

    Faktur

    1. PT IGM 35 buah 20 Juni s.d. 23 Oktober 2013 Setiap faktur pesanan
    2. PT APL 23 buah 22 Juli s.d. 8 Oktober 2013 nominal dibawah

    Rp10.000.000,00

    1. PT MUP 60 buah 20 Agustus s.d. 25 Oktober 2013
    2. PT AMS 16 buah 20 Agustus s.d. 11 September 2013
    3. PT PPG 9 buah 6 s.d. 31 Agustus 2013
    4. PT EPM 11 buah 12 Agustus s.d. 6 September 2013

    Berdasarkan keterangan dari Asisten Apoteker Instalasi Farmasi RS dr. Ernaldi

    Bahar, diketahui bahwa selama ini pemesanan obat kepada para supplier obat di atas

    hanya berdasarkan telepon (by phone) saja sesuai dengan kebutuhan obat harian untuk

    pasien yang diperkirakan oleh asisten apoteker yang bertanggungjawab di instalasi

    farmasi tanpa adanya ikatan berupa kontrak kerja atau SPK yang ditandatangani oleh

    pihak RS dr. Ernaldi Bahar dan supplier obat. Untuk selanjutnya, supplier obat kemudian

    akan mengirimkan obat beserta faktur penagihan sesuai dengan pesanan yang diterima.

    Berdasarkan keterangan dari Bagian Keuangan RS dr. Ernaldi Bahar, diketahui bahwa

    obat yang dipesan langsung tersebut, rencananya akan dibayar dengan dana dropping

    Jamkesmas, namun sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2013, dana dropping

    Jamkesmas tidak juga turun sehingga hutang membengkak menjadi Rp777.020.251,00.

    Supplier obat tidak akan memenuhi pesanan obat dari RS dr. Ernaldi Bahar jika tagihan

    mereka belum juga dibayar, sehingga Direktur RS dr. Ernaldi Bahar berinisiatif

    memasukkan hutang tersebut di dalam laporan keuangan rumah sakit yang kemudian juga

    diakui di dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagai hutang.

    Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

    1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah terakhir dengan

    Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa

    Pemerintah, pada:

    1) Pasal 39 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengadaan Langsung dapat

    dilakukan terhadap Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang

    bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan

    ketentuan:

    1. a) Kebutuhan operasional K/L/D/I;

    BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 11

    1. b) Teknologi sederhana;
    2. c) Risiko kecil; dan/atau
    3. d) Dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa usaha orang-perseorangan

    dan/atau badan usaha kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket

    pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh

    Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan koperasi kecil.

    2) Pasal 55 Tanda Bukti Perjanjian:

    1. a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa tanda bukti perjanjian terdiri atas:

    (1) bukti pembelian;

    (2) kuitansi;

    (3) Surat Perintah Kerja (SPK); dan

    (4) surat perjanjian.

    1. b) Ayat (2) yang menyatakan bahwa bukti pembelian sebagaimana dimaksud

    pada ayat (1) huruf a, digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang

    nilainya sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

    1. c) Ayat (3) yang menyatakan bahwa kuitansi sebagaimana dimaksud pada

    ayat (1) huruf b, digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang nilainya

    sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

    1. d) Ayat (4) yang menyatakan bahwa SPK sebagaimana dimaksud pada ayat

    (1) huruf c, digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa

    Lainnya sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan

    untuk Jasa Konsultansi dengan nilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima

    puluh juta rupiah);

    1. e) Ayat (5) Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,

    digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya

    dengan nilai di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk

    Jasa Konsultansi dengan nilai di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta

    rupiah).

    1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

    Pemerintahan pada Lampiran II Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Kas

    Menuju Akrual Pernyataan Nomor 9 tentang Akuntansi Kewajiban Paragraf 11 yang

    menyatakan bahwa suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka

    pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal

    pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka

    panjang.

    1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

    Pasal 18:

    1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam menyusun APBD, penganggaran

    pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan

    dalam jumlah yang cukup;

    2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa penganggaran untuk setiap pengeluaran

    APBD harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.

    Permasalahan di atas mengakibatkan pembayaran atas hutang RS dr. Ernaldi Bahar

    sebesar Rp777.020.251,00 belum memenuhi aspek legalitas.

    BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 12

    Hal tersebut disebabkan oleh:

    1. Direktur RS dr. Ernaldi Bahar kurang cermat dalam melakukan pengawasan

    terhadap pengelolaan hutang;

    1. Kepala Sub Bagian Keuangan RS dr. Ernaldi Bahar kurang cermat dalam

    melaporkan hutang.

    Atas permasalahan tersebut, Direktur RS dr Ernaldi Bahar menyatakan bahwa

    hutang tersebut berasal dari pembelian obat yang akan dibayarkan dengan dana

    Jamkesmas, namun sampai dengan tahun anggaran berakhir terhadap klaim bulan Juni

    s.d. Desember 2013 belum dibayarkan. Selain itu, pada TA 2013 terdapat efisiensi atas

    anggaran pembelian obat sebesar Rp1.827.000.000,00. Untuk kedepannya pihak rumah

    sakit telah menyiapkan MoU dengan distributor tentang penyediaan obat untuk pasien

    JKN ataupun pasien umum.

    BPK merekomendasikan kepada Gubernur Sumatera Selatan agar memerintahkan

    Direktur RS dr. Ernaldi Bahar untuk:

    1. Melakukan pengawasan terhadap pengelolaan hutang di lingkungan kerjanya;
    2. Memerintahkan Kepala Sub Bagian Keuangan RS dr. Ernaldi Bahar supaya lebih

    cermat dalam melaporkan hutang.

    1. Kesalahan Penganggaran Belanja Daerah pada Dua SKPD Sebesar

    Rp11.903.791.000,00

    Pemprov. Sumsel pada Laporan Realisasi Anggaran TA 2013, telah

    menganggarkan belanja sebesar Rp6.221.526.149.006,89 dan telah direalisasikan sebesar

    Rp5.678.703.610.531,20 atau 91,28% dari anggaran. Pengujian secara uji petik pada dua

    SKPD yaitu BPKAD serta Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya (Dinas PU Cipta Karya),

    menunjukkan adanya kesalahan penganggaran sebesar Rp11.903.791.000,00, dengan

    uraian sebagai berikut.

    1. BPKAD

    Kesalahan Penganggaran Belanja Barang dan Jasa Kegiatan Pemeliharaan

    Jalan JSC yang Seharusnya Dianggarkan pada Belanja Modal Sebesar

    Rp5.340.791.000,00

    Pada TA 2013, BPKAD telah menganggarkan Belanja Barang sebesar

    Rp62.107.122.900,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp56.132.345.603,00 atau

    90,38% dari anggaran. Salah satu kegiatan dalam belanja barang tersebut yaitu

    belanja pemeliharaan jalan.

    Kegiatan pemeliharaan rutin berkala area Jakabaring Sport City (JSC) yaitu

    pemeliharaan jalan di lingkungan JSC dianggarkan pada belanja pemeliharaan

    sebesar Rp5.340.791.000,00. Pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh PT TRA,

    berdasarkan kontrak Nomor 03/PBJL/BPKAD-V/SPPP/2013 tanggal 21 Agustus

    1. Pekerjaan telah selesai berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO)

    Nomor 06b/PBJL/BPKAD/BAPP/2013 tanggal 14 Agustus 2013. Atas pekerjaan

    tersebut, telah dibayar 100% atau sebesar Rp5.340.791.000,00.

    BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 13

    Berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen kontrak dan pemeriksaan fisik di

    lapangan pada tanggal 7 Februari 2014, diketahui bahwa rincian item pekerjaan

    adalah berupa perkerasan berbutir lapis pondasi aggregate A, Perkerasan Aspal

    Laston Lapis Aus AC-WC dan lain-lain, sehingga pekerjaan tersebut termasuk

    kategori peningkatan jalan dan bukan pemeliharaan rutin. Berdasarkan hal tersebut,

    seharusnya pekerjaan tersebut dianggarkan melalui belanja modal dan bukan sebagai

    belanja barang.

    1. Dinas PU Cipta Karya

    Kesalahan Penganggaran pada Belanja Barang yang Seharusnya Dianggarkan

    pada Belanja Modal Sebesar Rp6.563.000.000,00

    Dinas PU Cipta Karya pada TA 2013 telah menganggarkan Belanja Barang yang

    Akan Diserahkan pada Pihak Ketiga pada akun Belanja Barang sebesar

    Rp112.658.952.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp91.084.763.148,00 atau

    80,85% dari anggaran. Pengujian atas belanja tersebut menunjukkan bahwa terdapat

    kesalahan penganggaran pada Kegiatan Pembangunan Asrama Haji Lanjutan Kota

    Palembang.

    Kegiatan Pembangunan Asrama Haji Lanjutan Kota Palembang dianggarkan pada

    belanja barang yang akan diserahkan pada masyarakat sebesar Rp6.563.000.000,00.

    Pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh PT PMU dengan kontrak Nomor

    08/SPPP/Asrama Haji/DPU.CIPTA KARYA/TPB/VI/2013 tanggal 24 Juni 2013.

    Pekerjaan telah dinyatakan selesai 100% berdasarkan Berita Acara Serah Terima

    Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor 420/DPU-CIPTA KARYA-TPB/2013 tanggal 12

    Desember 2013. Atas pekerjaan tersebut, telah dibayar 100% atau sebesar

    Rp6.563.000.000,00, terakhir dengan SP2D Nomor 12901/SP2D/1.03.03.01/2013

    tanggal 20 Desember 2013.

    Pemeriksaan lebih lanjut terhadap dokumen kontrak dan fisik di lapangan pada

    tanggal 25 April 2014, menunjukkan bahwa pekerjaan yang dilakukan adalah berupa

    pembangunan fisik asrama haji. Berdasarkan Dokumen Berita Acara Penyerahan

    Sementara bulan Februari 2014, pengelolaan dan pemeliharaannya diserahkan

    kepada Badan Pengelola Asrama Haji Sumatera Selatan.

    Berdasarkan keterangan dari Dinas PU Cipta Karya, dinyatakan bahwa asrama haji

    tersebut akan diserahkan kepada Biro Umum dan Perlengkapan pada Sekretariat

    Daerah. Menurut keterangan dari Biro Umum dan Perlengkapan, dijelaskan bahwa

    asrama haji tersebut adalah milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan tercatat

    di dalam Kartu Inventaris Barang (KIB C) Gedung dan Bangunan pada Biro Umum

    dan Perlengkapan Sekretariat Daerah. Hal tersebut menunjukkan bahwa seharusnya

    belanja tersebut dianggarkan pada belanja modal dan bukan sebagai belanja barang.

    Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

    1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

    Pemerintahan pada Lampiran II Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Kas

    Menuju Akrual, pada:

    1) Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 tentang Laporan

    Realisasi Anggaran Paragraf 36, yang menyatakan bahwa belanja operasi adalah

    pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang

    BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 14

    memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja

    pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial;

    2) Buletin Teknis Nomor 3 tentang Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah

    Daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dengan Konversi Bab

    III, yang menyatakan bahwa belanja yang diperuntukkan kepada instansi

    vertikal (jika ada) atau sumbangan yang diberikan kepada pihak lain, yang

    sifatnya sukarela dan tidak mengikat direklasifikasi ke akun hibah;

    3) Buletin Teknis Nomor 4 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja

    Pemerintah, Bab V.C.1.b, yang menyatakan bahwa belanja barang adalah

    pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai

    untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan,

    dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada

    masyarakat dan belanja perjalanan;

    1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah

    terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang

    Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada:

    1) Pasal 42 Ayat (1), yang menyatakan bahwa belanja hibah digunakan untuk

    menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa

    kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok

    masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya;

    2) Pasal 52:

    1. a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa belanja barang/jasa sebagaimana yang

    dimaksud dalam Pasal 50 huruf b digunakan untuk menganggarkan

    pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari dua belas

    bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah;

    1. b) Ayat (2) yang menyatakan bahwa belanja barang/jasa sebagaimana

    dimaksud pada ayat (1) berupa belanja barang pakai habis, bahan/material,

    jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor,

    cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana

    mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor,

    makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja,

    pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas

    pindah tugas dan pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultansi, dan

    lain-lain pengadaan barang/jasa, dan belanja lainnya yang sejenis;

    3) Pasal 122 ayat (9) yang menyatakan bahwa setiap SKPD dilarang melakukan

    pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah

    ditetapkan dalam APBD;

    Permasalahan di atas mengakibatkan:

    1. Belanja Barang lebih catat sebesar Rp11.903.791.000,00 (Rp5.340.791.000,00 +

    Rp6.563.000.000,00);

    1. Belanja Modal kurang catat sebesar Rp11.903.791.000,00 (Rp5.340.791.000,00 +

    Rp6.563.000.000,00).

    Hal tersebut disebabkan oleh:

    1. TAPD kurang cermat dalam mengalokasikan anggaran;
    2. Kepala BPKAD lalai dalam menganggarkan belanja sesuai jenisnya.

    BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 15

    1. Kepala Dinas PU Cipta Karya lalai dalam menganggarkan belanja sesuai jenisnya.

    Atas permasalahan tersebut:

    1. Sekretaris Daerah menyatakan mengakui bahwa terjadi kesalahan pengganggaran

    pada kegiatan tersebut dan kedepannya akan menjadi perhatian pihak Sekretariat

    Daerah;

    1. Kepala Dinas PU Cipta Karya menyatakan mengakui bahwa terjadi kesalahan

    penganggaran pada kegiatan tersebut yang seharusnya belanja modal, tetapi dalam

    pelaksanaannya menggunakan belanja barang yang akan diserahkan pada

    masyarakat/pihak ketiga.

    BPK merekomendasikan kepada Gubernur Sumatera Selatan agar memerintahkan:

    1. TAPD agar lebih cermat dalam mengalokasikan anggaran;
    2. Kepala BPKAD agar lebih cermat dalam menganggarkan belanja sesuai jenisnya;
    3. Kepala Dinas PU Cipta Karya agar lebih cermat dalam menganggarkan belanja

    sesuai jenisnya.

    1. Penerimaan Retribusi Pelayanan Pendidikan pada RS dr. Ernaldi Bahar Terlambat

    Disetorkan Sebesar Rp34.884.480,00 dan Digunakan Langsung Sebesar

    Rp330.924.520,00

    Pada TA 2013, Rumah Sakit dr. Ernaldi Bahar menganggarkan penerimaan sebesar

    Rp4.500.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp3.818.382.390,00 atau 84,85% dari

    anggaran. Realisasi penerimaan tersebut terdiri atas Retribusi Pelayanan Kesehatan

    sebesar Rp3.794.382.390,00 dan Lain-lain Penerimaan sebesar Rp24.000.000,00.

    Berdasarkan pemeriksaan kas pada Bendahara Penerimaan RS dr. Ernaldi Bahar

    pada tanggal 29 Januari 2014, diketahui terdapat uang tunai yang dikuasai oleh

    Bendahara Penerimaan sebesar Rp38.000.000,00. Uang tersebut merupakan penerimaan

    atas Retribusi Pelayanan Pendidikan TA 2012 sebesar Rp8.076.960,00, TA 2013 sebesar

    Rp29.507.520,00, TA 2014 sebesar Rp415.000,00 dan selisih pembulatan sebesar

    Rp520,00.

    Berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut atas laporan perincian penerimaan, retribusi

    pelayanan pendidikan terdiri atas kegiatan pendaftaran, administrasi MoU, Orientasi,

    Praktek, Evaluasi, Honor Clinical Instructure (CI) dan sertifikat. Penerimaan yang

    berasal dari pendaftaran, evaluasi, uji klinik kompetensi, 95 % dari jumah honor CI dan

    sertifikat digunakan langsung untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan. Penerimaan yang

    berasal dari administrasi MoU, orientasi, praktek dan 5% dari jumlah honor CI disetorkan

    ke kas daerah sebesar 30% dari jumlah penerimaan bruto, sedangkan 70% diserahkan

    kepada unit Diklat dan Litbang RS dr. Ernaldi Bahar. Sementara itu, untuk penerimaan

    yang berasal dari kegiatan penelitian data awal seluruhnya diserahkan oleh Bendahara

    Penerimaan kepada unit Diklat dan Litbang. Rincian penerimaan yang digunakan

    langsung, diserahkan ke unit Diklat dan Litbang dan disetorkan ke Kas daerah untuk TA

    2012 dan 2013 dapat dilihat pada Tabel 6 berikut.

    BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 16

    Tabel 6. Rincian Penerimaan RS dr. Ernaldi Bahar

    Digunakan langsung

    Disetorkan ke Kas

    No Tahun Anggaran Diserahkan ke Unit Daerah

    Kegiatan Pendidikan

    Diklat dan Litbang (Rp)

    (Rp)

    (Rp)

    1 2012 104.994.300,00 18.846.240,00 8.076.960,00

    2 2013 144.533.100,00 62.550.880,00 26.807.520,00

     Jumlah 249.527.400,00 81.397.120,00 34.884.480,00

    Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa pendapatan yang digunakan langsung

    pada TA 2012 dan 2013 adalah sebesar Rp330.924.520,00 (Rp249.527.400,00 +

    Rp81.397.120,00) dan yang disetorkan ke kas daerah sebesar Rp34.884.480,00.

    Atas penerimaan sebesar Rp34.884.480,00, telah disetorkan ke Kas Daerah pada

    tanggal 10 Februari 2014. Sedangkan penerimaan TA 2014 sebesar Rp415.000,00 masih

    dipegang oleh Bendahara Penerimaan. Berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut, diketahui

    bahwa tarif untuk kegiatan pendaftaran, administrasi MoU, evaluasi, uji klinik

    kompetensi, Honor CI dan sertifikat tidak diatur dengan perda melainkan hanya diatur

    dengan Surat Keputusan Direktur RS dr. Ernaldi Bahar.

    Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2005

    tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada:

    1. Pasal 58 ayat (1) yang menyatakan bahwa SKPD dilarang melakukan pungutan

    selain dari yang ditetapkan dalam peraturan daerah;

    1. Pasal 59 :

    1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa penerimaan SKPD yang merupakan

    penerimaan daerah tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran;

    2) Ayat (3) yang menyatakan bahwa semua penerimaan daerah sebagaimana

    dimaksud pada ayat (1) apabila berbentuk uang harus segera disetor ke kas

    umum daerah dan berbentuk barang menjadi milik/aset daerah yang dicatat

    sebagai inventaris daerah.

    Permasalahan di atas mengakibatkan:

    1. Pendapatan Retribusi Pelayanan Pendidikan terlambat dimanfaatkan sebesar

    Rp34.884.480,00 dan kurang dicatat sebesar Rp330.924.520,00 (Rp249.527.400,00

    + Rp81.397.120,00);

    1. Membuka peluang penyalahgunaan atas penerimaan daerah.

    Hal tersebut disebabkan oleh:

    1. Direktur dan Kepala Unit Diklat RS dr. Ernaldi Bahar belum mematuhi peraturan

    yang berlaku atas pengelolaan pendapatan daerah;

    1. Bendahara Penerimaan lalai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

    Atas permasalahan tersebut, Direktur RS dr. Ernaldi Bahar menyatakan bahwa atas

    temuan tersebut akan ditindaklanjuti dengan melakukan teguran kepada Bendahara

    Penerimaan agar mematuhi ketentuan yang berlaku.

    BPK merekomendasikan kepada Gubernur Sumatera Selatan agar memerintahkan

    Direktur RS Ernaldi Bahar untuk:

    1. Mematuhi peraturan yang berlaku atas pengelolaan pendapatan daerah;

    BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 17

    1. Menginstruksikan Kepala Unit Diklat RS dr. Ernaldi Bahar supaya mematuhi

    peraturan yang berlaku atas pengelolaan pendapatan daerah;

    1. Menginstruksikan Bendahara Penerimaan supaya lebih cermat dalam melaksanakan

    tugas dan fungsinya.

    1. Harga Satuan Beberapa Kegiatan Pekerjaan Belanja Modal pada Dinas PU Cipta

    Karya Ditetapkan Lebih Tinggi Sebesar Rp80.643.193,35

    Hasil pemeriksaan dokumen secara uji petik pada kegiatan belanja modal,

    menunjukkan terdapat ketinggian harga satuan sebesar Rp80.643.193,35, dengan uraian

    sebagai berikut.

    1. Perluasan Pembangunan Gedung Dinas PU Cipta Karya Provinsi Sumatera

    Selatan Sebesar Rp25.161.708,00

    Pelaksanaan kegiatan Perluasan Pembangunan Gedung Dinas PU Cipta Karya

    Provinsi Sumatera Selatan dilaksanakan oleh CV VAA, berdasarkan Surat Perjanjian

    Kontrak Nomor 104/RPUCIPTA KARYA/SPP/DPU.CIPTA KARYA-TPB/2013

    tanggal 24 Juni 2013 senilai Rp1.370.160.000,00, termasuk PPN 10%. Jangka waktu

    pelaksanaan pekerjaan selama 150 hari kalender.

    Dari hasil pemeriksaan atas dokumen kontrak, diketahui terdapat analisis harga

    satuan pekerjaan tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI), sehingga

    terdapat ketinggian harga satuan pekerjaan sebesar Rp25.161.708,00, dengan rincian

    pada Tabel 7 berikut.

    Tabel 7. Ketinggian Harga Satuan Pekerjaan Perluasan Pembangunan Gedung

    Dinas PU Cipta Karya Provinsi Sumatera Selatan

     Volume Harga

    Jumlah

    No Pekerjaan Sat Satuan

    Kontrak SNI Selisih (Rp)

    (Rp)

    1. Pembesian Kolom 35 x 35 Kg 5.864,00 4.603,24 1.260,76 12.100,00 15.255.196,00
    2. Pembesian Balok Lantai

    35 x 70 Kg 3.808,00 2.989,28 818,72 12.100,00 9.906.512,00

     Jumlah 25.161.708,00

    1. Perluasan Pembangunan Gedung Unit Donor Darah (PMI) Provinsi Sumatera

    Selatan Sebesar Rp55.481.485,35

    Pelaksanaan kegiatan Perluasan Pembangunan Gedung Unit Donor Darah (PMI)

    Provinsi Sumatera Selatan dilaksanakan oleh CV SRM, berdasarkan Surat Perjanjian

    Kontrak Nomor 103/UDD/SPP/DPU.CIPTA KARYA-TPB/2013 tanggal 24 Juni

    2013 senilai Rp2.235.813.400,00, termasuk PPN 10%. Jangka waktu pelaksanaan

    pekerjaan selama 150 hari kalender.

    Dari hasil pemeriksaan atas dokumen kontrak, diketahui terdapat analisis harga

    satuan pekerjaan yang tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI),

    sehingga terdapat ketinggian harga satuan pekerjaan sebesar Rp55.481.485,35,

    dengan rincian pada Tabel 8 berikut.

    BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 18

    Tabel 8. Ketinggian Harga Satuan Pekerjaan Perluasan Pembangunan

    Gedung Unit Donor Darah (PMI) Provinsi Sumatera Selatan

    Volume Bahan dan Upah (Rp) Volume Jumlah

    No. Pekerjaan

    Kontrak SNI Selisih (m3) (Rp)

    1. Beton K225 1.201.700,00 846.475,00 355.255,00 95,15 33.799.658,75
    2. Pasangan Keramik 40 x 40 155.582,00 111.463,58 44.118,42 374,05 16.502.495,00
    3. Acian 27.555,00 24.250,00 3.305,00 1.567,12 5.179.331,60

     Jumlah 55.481.485,35

    Keadaan tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010

    sebagaimana  diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang

    Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada:

    1. Pasal 6 huruf f yang menyatakan bahwa para pihak yang terkait dalam pelaksanaan

    pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika, antara lain menghindari dan mencegah

    terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan

    barang/jasa;

    1. Pasal 89 ayat (4) yang menyatakan bahwa pembayaran bulanan/termin untuk

    pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk

    peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan

    diserahterimakan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kontrak.

    Permasalahan di atas mengakibatkan pemborosan keuangan daerah sebesar

    Rp80.643.193,35 (Rp25.161.708,00 + Rp55.481.485,35).

    Hal tersebut disebabkan oleh:

    1. Kepala Dinas PU Cipta Karya kurang melakukan pengawasan dalam penyusunan

    HPS;

    1. PPK masing-masing kegiatan kurang cermat dalam menyusun analisis harga satuan

    HPS.

    Atas permasalahan tersebut, Kepala Dinas PU Cipta Karya menyatakan mengakui

    kesalahan dikarenakan menggunakan SNI Tahun 2002 yang dikeluarkan oleh Bappeda

    Kota Palembang dan untuk yang akan datang akan mengunakan SNI yang berlaku.

    BPK merekomendasikan kepada Gubernur Sumatera Selatan agar memerintahkan

    Kepala Dinas PU Cipta Karya untuk:

    1. Meningkatkan pengawasan dalam penyusunan HPS;
    2. Memerintahkan PPK masing-masing kegiatan supaya lebih cermat dalam menyusun

    analisis harga satuan HPS.

    1. Lima Paket Pekerjaan Belanja Modal pada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan

    Dinas PU Bina Marga Terlambat Diselesaikan dan Belum Dikenakan Denda

    Keterlambatan Sebesar Rp2.253.217.352,31

    Pada TA 2013, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah menganggarkan belanja

    modal sebesar Rp997.305.002.610,00 dengan realisasi sebesar Rp862.903.668.426,40 atau

    86,52% dari anggaran. Hasil pemeriksaan fisik atas beberapa pekerjaan belanja modal

    BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 19

    yang dilaksanakan oleh tiga SKPD yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Dinas

    PU Bina Marga, menunjukkan bahwa terdapat paket pekerjaan yang pelaksanaannya

    terlambat, dan belum dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp2.253.217.352,31,

    dengan uraian sebagai berikut.

    1. Pekerjaan Pengadaan Meubeler pada Dinas Pendidikan

    Pekerjaan Pengadaan Meubeler Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan

    dilaksanakan oleh CV PI, berdasarkan kontrak Nomor 29/KPM/DISDIK.SS/2013

    tanggal 30 September 2013 dengan nilai kontrak sebesar Rp750.190.000,00. Jangka

    waktu pelaksanaan konstruksi pekerjaan selama 60 hari kalender, terhitung sejak

    tanggal 30 September s.d. 28 November 2013. Pekerjaan kemudian diaddendum

    dengan addendum kontrak Nomor 55/KPM/Disdik.SS/2013 tanggal 29 November

    1. Jangka waktu pelaksanaan ditambah 50 hari kalender, terhitung sejak 29

    November 2013 s.d. 17 Januari 2014. Atas pekerjaan tersebut, sampai dengan akhir

    Tahun 2013 belum dilakukan pembayaran.

    Hasil pemeriksaan fisik atas pekerjaan tersebut pada tanggal 2 Desember 2013

    menunjukkan bahwa terdapat item pekerjaan berupa kursi auditorium tipe LS-605B

    sebanyak 310 unit senilai Rp702.150.000,00 yang belum datang. Selanjutnya, tim

    BPK melakukan pemeriksaan fisik atas pekerjaan tersebut pada tanggal 3 Februari

    1. Hasil pemeriksaan fisik atas pekerjaan tersebut menunjukkan bahwa item

    pekerjaan berupa kursi auditorium tipe LS-605B sebanyak 310 unit tersebut telah

    terpasang semuanya dengan lengkap.

    Kursi auditorium tipe LS-605B sebanyak 310 unit tersebut telah diterima oleh Dinas

    Pendidikan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 04/PMK/Disdik.SS/2014

    tanggal 13 Januari 2014. Sehingga atas keterlambatan pekerjaan tersebut, harus

    dikenakan denda keterlambatan selama 46 hari (29 November 2013 s.d. 13 Januari

    2014) dengan nilai sebesar Rp34.508.740,00 (Rp750.190.000,00 x 1/1000 x 46 hari).

    1. Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan

    Pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan/Kedokteran Program Pengadaan

    Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit

    Mata Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Rumah Sakit Dinas Kesehatan Provinsi

    Sumatera Selatan Tahun 2013 dilaksanakan oleh PT FKM, berdasarkan Kontrak

    Nomor 027/2353/Alkes/Kontrak/APBD/Kes/2013 tanggal 13 September 2013

    dengan nilai sebesar Rp19.828.234.000,00. Jangka waktu pelaksanaan selama 85

    hari kalender mulai tanggal 13 September s.d. 6 Desember 2013.

    Pekerjaan telah mencapai 100% dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan

    Nomor 12.24.08/BAST/Kes/I/2013 tanggal 24 Desember 2013. Atas pekerjaan

    tersebut, telah dibayar 100% atau sebesar Rp19.828.234.000,00, dengan SP2D

    Nomor 08149/SP2D/1.02.01.01/2013 tanggal 25 September 2013 sebesar

    Rp3.965.646.800,00 dan SP2D Nomor 13719/SP2D/1.02.01.01/2013 tanggal 24

    Desember 2013 sebesar Rp15.862.587.200,00.

    Hasil pemeriksaan fisik atas pekerjaan tersebut pada tanggal 10 Desember 2013

    menunjukkan bahwa terdapat item barang belum dilakukan uji fungsi, Berita Acara

    Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Serah Terima Barang belum ada, certificate of

    BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 20

    origin (coo) belum dilampirkan serta terdapat beberapa item barang yang belum

    datang. Menindaklanjuti hal tersebut, pada tanggal 20 Februari 2014 dilakukan

    pemeriksaan fisik kembali. Hasil pemeriksaan fisik menunjukkan bahwa barang

    telah diterima seluruhnya dan telah dilakukan uji fungsi.

    Berdasarkan pengujian atas dokumen pendukung berupa Surat Pengantar Barang,

    Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa, dan Berita Acara Uji Coba/Uji Fungsi,

    diketahui bahwa terdapat beberapa item barang yang terlambat datang dan terlambat

    dilakukan uji fungsi dengan keterlambatan antara 4 s.d. 18 hari. Atas keterlambatan

    tersebut, seharusnya dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp194.107.414,20.

    Rincian item barang dan besarnya denda keterlambatan pada Lampiran 1.

    1. Dinas PU Bina Marga

    Hasil pemeriksaan dokumen kontrak dan pengujian fisik secara uji petik terhadap

    beberapa pekerjaan, diketahui terdapat pekerjaan yang mengalami keterlambatan dan

    rekanan harus dikenakan denda sebesar Rp2.024.601.198,11, dengan uraian sebagai

    berikut.

    1) Penggantian Jembatan Air Kayu Mulu

    Penggantian Jembatan Air Kayu Mulu dilaksanakan oleh PT TRA, berdasarkan

    Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 632/164/KPA/PNK/WIL.II/PU.BM/II/2013

    tanggal 25 Februari 2013 dengan nilai kontrak sebesar Rp15.568.305.000,00.

    Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 240 hari kalender, terhitung mulai

    tanggal 28 Februari s.d. 25 Oktober 2013.

    Kontrak mengalami perubahan, terakhir dengan Amandemen ke 4 Nomor

    632/164.F/KPA/PNK/WIL.II/PU.BM/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013

    tentang perpanjangan jangka waktu pelaksanaan kontrak menjadi 303 hari

    kalender. Pekerjaan tersebut telah dibayar sebesar Rp11.870.832.562,50,

    dengan rincian pada Tabel 9 berikut.

    Tabel 9. Realisasi Pembayaran Penggantian Jembatan Air Kayu Mulu

    No Nomor SP2D Tanggal SP2D Nilai (Rp) Keterangan

    1. 01326/SP2D/1.03.01.01/2013 2 April 2013 3.113.661.000,00 Uang Muka
    2. 08052/SP2D/1.03.01.01/2013 24 September 2013 2.919.057.187,50 Angsuran I
    3. 08216/SP2D/1.03.01.01/2013 27 September 2013 2.919.057.187,50 Angsuran II
    4. 10717/SP2D/1.03.01.01/2013 28 November 2013 2.919.057.187,50 Angsuran III

    Jumlah 11.870.832.562,50

    Hasil pemeriksaan atas dokumen kontrak dan laporan kemajuan fisik tanggal 24

    Desember 2013, menunjukkan bahwa realisasi fisik pekerjaan mencapai

    97,619%. Pekerjaan fisik dinyatakan selesai 100%, berdasarkan Berita Acara

    Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor 172/BA-PHO/KPA.WIL.II

    /PU.BM/II/2014 tanggal 14 Februari 2014. Sehingga, penyelesaian pekerjaan

    penggantian Jembatan Air Ujan Mas mengalami keterlambatan selama 48 hari.

    Dengan demikian, pihak rekanan harus dikenakan denda keterlambatan sebesar

    Rp17.792.704,42 (2,381% x Rp15.568.305.000,00 x 48 x 1‰).

    BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 21

    2) Penggantian Jembatan Air Ujan Mas

    Penggantian Jembatan Air Ujan Mas dilaksanakan oleh PT GU, berdasarkan

    Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 632/165/KPA/PNK/WIL.II/PU.BM/II/2013

    tanggal 25 Februari 2013 dengan nilai kontrak sebesar Rp11.661.477.000,00.

    Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 240 hari kalender, terhitung sejak

    diterbitkannya SPMK tanggal 28 Februari s.d. 25 Oktober 2013.

    Kontrak mengalami perubahan, terakhir dengan Amandemen Kontrak IV

    Nomor 632/165.F/KPA/PNK/WIL.II/PU.BM/XII/2013 tanggal 27 Desember

    2013 tentang perpanjangan jangka waktu pelaksanaan kontrak dan tambah

    kurang pekerjaan. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan menjadi 303 hari

    kalender dan nilai kontrak menjadi Rp10.495.329.300,00. Pekerjaan tersebut

    telah dibayar lunas sebesar Rp10.495.329.300,00, dengan rincian pada Tabel 10

    berikut.

    Tabel 10. Realisasi Pembayaran Penggantian Jembatan Air Ujan Mas

    No Nomor SP2D Tanggal SP2D Nilai (Rp) Keterangan

    1. 01250/SP2D/1.03.01.01/2013 28 Maret 2013 2.332.295.400,00 Uang Muka
    2. 06773/SP2D/1.03.01.01/2013 2 Agustus 2013 2.186.526.937,50 Angsuran I
    3. 08057/SP2D/1.03.01.01/2013 24 September 2013 2.186.526.937,50 Angsuran II
    4. 10599/SP2D/1.03.01.01/2013 26 November 2013 1.967.874.243,75 Angsuran III
    5. 01157/SP2D/1.20.05.02/2014 10 April 2014 1.297.339.316,25 Pembayaran Utang
    6. 02010/SP2D/1.20.05.02/2014 30 April 2014 524.766.465,00 Pembayaran Utang

    Jumlah 10.495.329.300,00

    Hasil pemeriksaan atas dokumen kontrak dan laporan kemajuan fisik tanggal 24

    Desember 2013, menunjukkan bahwa realisasi fisik pekerjaan mencapai

    97,651%. Pekerjaan fisik dinyatakan selesai 100%, berdasarkan Berita Acara

    Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor 171/BA-PHO/KPA.WIL.II

    /PU.BM/II/2014 tanggal 14 Februari 2014. Sehingga, penyelesaian pekerjaan

    penggantian Jembatan Air Ujan Mas mengalami keterlambatan selama 48 hari.

    Dengan demikian, pihak penyedia jasa harus dikenakan denda keterlambatan

    sebesar Rp11.833.693,69 (2,349% x Rp10.495.329.300,00 x 48 x 1‰).

    3) Pembangunan Jembatan Fly Over Simpang Jakabaring

    Pembangunan Jembatan Fly Over Simpang Jakabaring dilaksanakan oleh PT

    WK berdasarkan, Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor

    631/300/KPA/PEMB/WIL.II/PU.BM/IV/2013 tanggal 8 April 2013 dengan

    nilai kontrak sebesar Rp88.420.114.000,00. Jangka waktu pelaksanaan

    pekerjaan selama 250 hari kalender, terhitung sejak diterbitkannya SPMK

    tanggal 8 April s.d. 13 Desember 2013.

    Kontrak mengalami perubahan, terakhir dengan Amandemen Kontrak IV

    Nomor 631/1089/KPA/AMAND-KTR/PEMB/WIL.II/PU.BM/XII/2013 tanggal

    27 Desember 2013 tentang perpanjangan jangka waktu pelaksanaan kontrak dan

    tambah kurang pekerjaan. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan menjadi 315

    hari kalender dan nilai kontrak menjadi Rp79.082.112.000,00. Pekerjaan

    tersebut telah dibayar sebesar Rp75.128.006.400,00, dengan rincian pada Tabel

    11 berikut.

    BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 22

    Tabel 11. Realisasi Pembayaran Pembangunan Jembatan Fly Over Simpang Jakabaring

    No Nomor SP2D Tanggal SP2D Nilai (Rp) Keterangan

    1. 04328/SP2D/1.03.01.01/2013 4 Juni 2013 17.684.022.800,00 Pembayaran Uang Muka
    2. 08638/SP2D/1.03.01.01/2013 11 Oktober 2013 5.020.892.250,00 Pembayaran I s.d. 5
    3. 00797/SP2D/1.20.05.02/2014 28 Maret 2014 12.939.215.100,00 Pembayaran Utang MC 6

    s.d. 9

    1. 00828/SP2D/1.20.05.02/2014 28 Maret 2014 39.483.876.250,00 Pembayaran Utang

    Jumlah 75.128.006.400,00

    Hasil pemeriksaan atas dokumen kontrak dan sertifikat bulanan (MC) Bulan

    Desember 2013, menunjukkan bahwa realisasi fisik pekerjaan mencapai

    47,445% atau sebesar Rp37.520.137.000,00. Berdasarkan Addendum Kontrak

    IV Nomor 631/1089/KPA/AMAND-KTR/PEMB/WIL.II/PU.BM/XII/2013

    Pasal 7, diketahui bahwa masa waktu pelaksanaan yang dikenakan denda adalah

    50 hari kalender terhitung sejak tanggal 29 Desember 2013 s.d. 16 Februari

    1. Pekerjaan fisik dinyatakan selesai 100%, berdasarkan Berita Acara Serah

    Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor 171/BA-PHO/FO-JKBR/KPA/WIL.II

    /PU.BM/II/2014 tanggal 14 Februari 2014. Sehingga, penyelesaian pekerjaan

    Pembangunan Jembatan Fly Over Simpang Jakabaring mengalami

    keterlambatan selama 48 hari. Dengan demikian, pihak penyedia jasa harus

    dikenakan denda sebesar Rp1.994.974.800,00 ((Rp79.082.112.000,00-

    Rp37.520.137.000,00) x 48 x 1‰).

    Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

    1. Keadaan tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010

    sebagaimana  diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012

    tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada:

    1) Pasal 118 ayat (1) huruf e yang menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan

    Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan sanksi adalah tidak dapat menyelesaikan

    pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab;

    2) Pasal 120 yang menyatakan bahwa selain perbuatan atau tindakan sebagaimana

    dimaksud dalam pasal 118 ayat (1), Penyedian Barang/Jasa yang terlambat

    menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam

    kontrak karena kesalahan Penyedian Barang/Jasa, dikenakan denda

    keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai kontrak atau nilai

    bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan;

    1. Kontrak Nomor 29/KPM/DISDIK.SS/2013 tanggal 30 September 2013 pada Pasal

    12 ayat (1) yang menyatakan bahwa jika Pihak Kedua setelah mendapat peringatan

    tertulis dari Pihak Pertama sampai 3 (tiga) kali berturut-turut tidak dapat

    mengindahkan tugas dan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam perjanjian ini,

    maka setiap kali terjadi kelalaian, Pihak Kedua wajib membayar ganti rugi kelalaian

    sebesar 1‰ (satu per mil) dari harga kontrak;

    1. Kontrak Nomor 027/2353/Alkes/Kontrak/APBD/Kes/2013 tanggal 13 September

    2013, pada:

    1) Pasal 6 ayat (6) yang menyatakan bahwa Pihak Pertama menerima penyerahan

    pekerjaan setelah:

    BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 23

    1. a) Seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak dan

    diterima oleh Panitia/Pejabat Pemeriksa dan Penerima Hasil

    Pekerjaan/Barang;

    1. b) Menyerahkan Berita Acara Uji Fungsi terhadap barang/peralatan yang

    memerlukan uji fungsi yang ditandatangani Panitia Pemeriksa/Penerima

    Barang;

    1. c) Penyedia menyerahkan sertifikat garansi kepada Pihak Pertama untuk

    barang yang memerlukan garansi dan Certificate of Origin untuk barang-

    barang yang memerlukannya;

    2) Pasal 10 ayat (1) yang menyatakan bahwa bilamana terjadi keterlambatan di

    dalam penyelesaian pekerjaan sesuai dengan jangka waktu yang telah

    ditetapkan, maka Pihak Kedua dikenakan denda sebesar sebesar 1‰ (satu per

    mil) dari nilai kontrak atau bagian kontrak yang belum dilaksanakan setiap hari

    keterlambatan, dengan denda maksimal sebesar 5% (lima persen) dari nilai

    kontrak;

    1. Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 632/164/KPA/PNK/WIL.II/PU.BM/II/2013

    tanggal 25 Februari 2013 pada Pasal 21 bagian Denda, yang menyatakan khusus

    untuk keterlambatan penyelesaian pekerjaan, maka pihak kedua dikenakan denda

    keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan, sebesar:

    1) 1/1000 dari sisa harga bagian kontrak yang belum dikerjakan, apabila bagian

    pekerjaan yang sudah dilaksanakan dapat berfungsi, maksimum 5% dari sisa

    bagian kontrak yang belum dikerjakan;

    2) 1/1000 dari harga kontrak, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan

    belum berfungsi, maksimum 5% dari harga kontrak;

    3) Keterlambatan dihitung sejak jangka waktu pelaksanaan berakhir.

    1. Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 632/165/KPA/PNK/WIL.II/PU.BM/II/2013

    tanggal 25 Februari 2013 pada Pasal 21 bagian Denda, yang menyatakan khusus

    untuk keterlambatan penyelesaian pekerjaan, maka pihak kedua dikenakan denda

    keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan, sebesar:

    1) 1/1000 dari sisa harga bagian kontrak yang belum dikerjakan, apabila bagian

    pekerjaan yang sudah dilaksanakan dapat berfungsi, maksimum 5% dari sisa

    bagian kontrak yang belum dikerjakan;

    2) 1/1000 dari harga kontrak, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan

    belum berfungsi, maksimum 5% dari harga kontrak;

    3) Keterlambatan dihitung sejak jangka waktu pelaksanaan berakhir.

    1. Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 631/300/KPA/PEMB/WIL.II/PU.BM/IV/2013

    tanggal 8 April 2013 pada Pasal 21 bagian Denda, yang menyatakan khusus untuk

    keterlambatan penyelesaian pekerjaan, maka pihak kedua dikenakan denda

    keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan, sebesar:

    1) 1/1000 dari sisa harga bagian kontrak yang belum dikerjakan, apabila bagian

    pekerjaan yang sudah dilaksanakan dapat berfungsi, maksimum 5% dari sisa

    bagian kontrak yang belum dikerjakan;

    2) 1/1000 dari harga kontrak, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan

    belum berfungsi, maksimum 5% dari harga kontrak;

    3) Keterlambatan dihitung sejak jangka waktu pelaksanaan berakhir.

    BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 24

    Permasalahan di atas mengakibatkan:

    1. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam hal ini Dinas Pendidikan, Dinas

    Kesehatan dan Dinas PU Bina Marga tidak dapat segera memanfaatkan hasil

    pekerjaan tersebut;

    1. Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan belum dikenakan sebesar

    Rp2.253.217.352,31, yang terdiri atas:

    1) Dinas Pendidikan yaitu CV PI sebesar Rp34.508.740,00;

    2) Dinas Kesehatan yaitu PT FKM sebesar Rp194.107.414,20;

    3) Dinas PU Bina Marga yaitu:

    1. a) PT TRA sebesar Rp17.792.704,42;
    2. b) PT GU sebesar Rp11.833.693,69;
    3. c) PT WK sebesar Rp1.994.974.800,00.

    Hal tersebut disebabkan oleh:

    1. Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Dinas PU Bina

    Marga kurang melakukan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan;

    1. PPK, PPTK, dan Pengawas Lapangan tidak cermat dalam melakukan pengawasan

    terhadap pelaksanaan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya;

    1. Rekanan tidak melaksanakan kegiatan pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam

    kontrak.

    Atas permasalahan tersebut:

    1. Kepala Dinas Pendidikan menyatakan akan melakukan pemotongan SP2D atas

    pembayaran pekerjaan pengadaan meubiler sebesar Rp34.508.740,00;

    1. Kepala Dinas Kesehatan menyatakan akan menindaklanjuti dengan memerintahkan

    rekanan untuk menyetorkan sisa kekurangan denda keterlambatan sebesar

    Rp140.548.741,20. Dinas Kesehatan telah melakukan pemotongan sebesar

    Rp53.558.673,00 kepada PT FKM pada saat pembayaran SP2D Nomor

    13719/SP2D/1.02.01.01/2013 tanggal 24 Desember 2013;

    1. Dinas PU Bina Marga menyatakan bahwa akan memerintahkan rekanan untuk

    menyetorkan denda keterlambatan.

    Menindaklanjuti permasalahan tersebut di atas, Dinas PU Bina Marga telah

    melakukan pemotongan pada saat pembayaran SP2D sebesar Rp2.006.808.493,69, yang

    terdiri dari:

    1. PT GU sebesar Rp11.833.694,69 dengan melakukan pemotongan SP2D Nomor

    01157/SP2D/1.20.05.02/2014 tanggal 10 April 2014;

    1. PT WK sebesar Rp1.994.974.800,00 dengan melakukan pemotongan SP2D Nomor

    00828/SP2D/1.20.05.02/2014 tanggal 28 Maret 2014.

    BPK merekomendasikan kepada Gubernur Sumatera Selatan agar memerintahkan

    Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Dinas PU Bina Marga

    untuk:

    1. Meningkatkan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan;
    2. Menginstruksikan PPK, PPTK, dan Pengawas Lapangan supaya lebih cermat dalam

    melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang menjadi tanggung

    jawabnya;

    BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 25

    1. Menarik denda keterlambatan dan menyetor ke Kas Daerah sebesar

    Rp192.850.185,62 yang terdiri dari:

    1) Dinas Pendidikan yaitu CV PI sebesar Rp34.508.740,00

    2) Dinas Kesehatan yaitu PT FKM sebesar Rp140.548.741,20

    3) Dinas PU Bina Marga yaitu PT TRA sebesar Rp17.792.704,42.

    1. Pekerjaan pada Kegiatan Belanja Barang pada Dinas PU Cipta Karya serta Dinas

    Kelautan dan Perikanan Kurang Volume Sebesar Rp268.159.749,45

    Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada TA 2013 menganggarkan Belanja

    Barang sebesar Rp1.185.256.181.040,00 dengan realisasi sebesar

    Rp1.074.254.134.559,80 atau 90,63% dari anggaran. Berdasarkan pemeriksaan terhadap

    pelaksanaan terhadap tiga kegiatan Belanja Barang yang akan diserahkan pada

    Masyarakat/Pihak Ketiga pada Dinas PU Cipta Karya serta Dinas Kelautan dan Perikanan

    menunjukkan adanya kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp60.314.406,32. Sedangkan

    pengujian terhadap dua kegiatan Belanja Barang pada Dinas PU Cipta Karya terdapat

    kekurangan volume sebesar Rp207.845.343,13 dengan uraian sebagai berikut.

    1. Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

    1) Dinas PU Cipta Karya

    Dinas PU Cipta Karya pada TA 2013 telah menganggarkan Belanja Barang

    yang Akan Diserahkan pada Masyarakat/Pihak Ketiga pada akun Belanja

    Barang sebesar Rp112.658.952.000,00 dan telah direalisasikan sebesar

    Rp91.084.763.148,00 atau 80,85% dari anggaran. Pengujian atas beberapa

    paket pekerjaan belanja barang yang akan diserahkan pada masyarakat

    menunjukkan adanya kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp17.386.086,32,

    dengan uraian sebagai berikut.

    1. a) Kegiatan Pembangunan Jalan Setapak Lorong Sepakat RT 03

    Kelurahan Ulak Lebar Lubuk Linggau

    Kegiatan Pembangunan Jalan Setapak Lorong Sepakat RT 03 Kel. Ulak

    Lebar Lubuk Linggau dilaksanakan oleh CV SB, berdasarkan kontrak

    Nomor PL.30/SPPP/DPUCIPTA KARYA-TRPP/VII/2013 tanggal 12 Juli

    2013, dengan nilai kontrak sebesar Rp178.184.000,00. Jangka waktu

    pelaksanaan pekerjaan selama 90 hari kalender terhitung dari tanggal 12

    Juli s.d. 9 Oktober 2013.

    Pekerjaan telah mencapai 100% berdasarkan Berita Acara Serah Terima

    Pertama (PHO) Nomor 286d/DPU-CIPTA KARYA-TRPP/IX/2013

    tanggal 20 September 2013. Atas pekerjaan tersebut telah dibayar 95%

    atau sebesar Rp169.274.000,00, dengan SP2D Nomor

    01589/LS/1.20.05.02/2014 tanggal 24 April 2014.

    Hasil pemeriksaan atas dokumen kontrak dan pemeriksaan fisik di

    lapangan pada tanggal 24 April 2014, menunjukkan bahwa pekerjaan cor

    beton yang telah dilakukan pada 2 ruas jalan yaitu gang STA 0+000 s.d.

    0+082,5 dan lorong sepakat STA 0+000 s.d 0+146,2 terdapat kekurangan

    BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 26

    volume pekerjaan sebesar Rp14.035.115,50. Ketebalan beton yang

    terpasang dan dapat diterima bervariasi antara 8 s.d. 18 cm, sedangkan

    ketebalan rancangan yang dipersyaratkan bervariasi antara 12 s.d. 20 cm,

    3

    sehingga terjadi kekurangan volume beton sebesar 15,37 m atau senilai

    3 3

    Rp14.035.115,50 (15,37 m x Rp913.150,00/m ).

    1. b) Revitalisasi Kawasan Wisata Air Terjun Temam Lubuk Linggau

    Revitalisasi Kawasan Wisata Air Terjun Temam Lubuk Linggau

    dilaksanakan oleh CV TS, berdasarkan kontrak Nomor

    P.31/SPPP/DPU.CIPTA KARYA-TRPP/IV/2013 tanggal 25 April 2013,

    dengan nilai kontrak sebesar Rp405.241.000,00. Pekerjaan mengalami

    addendum pekerjaan berdasarkan CCO tambah kurang pekerjaan Nomor

    P.31/CCO/SPPP/DPU.CIPTA KARYA-TRPP/VI/2013 tanggal 17 Juni

    1. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 hari kalender

    terhitung dari tanggal 25 April s.d. 22 Agustus 2013.

    Pekerjaan telah mencapai 100% berdasarkan Berita Acara Serah Terima

    Pertama Pekerjaan Konstruksi Nomor 269a/DPU-CIPTA KARYA-

    TRPP/VIII/2013 tanggal 21 Agustus 2013. Atas pekerjaan tersebut, telah

    dibayar 100% atau sebesar Rp405.241.000,00, dengan rincian pada Tabel

    12 berikut.

    Tabel 12. Realisasi Pembayaran Revitalisasi Kawasan Wisata Air Terjun Temam

    Lubuk Linggau

    No Nomor SP2D Tanggal SP2D Jumlah (Rp) Uraian

    1 02862/SP2D/1.03.03.01/2013 8 Mei 2013 121.572.300,00 Uang Muka

    2 08006/SP2D/1.03.03.01/2013 20 September 2013 263.406.650,00 Pembayaran

    Angsuran I dan II

    3 12296/SP2D/1.03.03.01/2013 16 Desember 2013 20.262.050,00 Pembayaran

    Angsuran III

    Jumlah 405.241.000,00

    Hasil pemeriksaan atas dokumen kontrak dan pemeriksaan fisik di

    lapangan pada tanggal 24 April 2014, menunjukkan bahwa terdapat

    kekurangan volume sebesar Rp3.350.970,81, dengan rincian pada Tabel 13

    berikut.

    Tabel 13. Kekurangan Volume Revitalisasi Kawasan Wisata Air Terjun Temam Lubuk Linggau

    Volume Harga

    Selisih Nilai

    No Uraian Pekerjaan Sat Satuan

    Kontrak Cek Fisik Volume (Rp)

    (Rp)

    II Pekerjaan Pedestrian Tangga

    1 Cor Jalan Setapak ad 1:2:3 M3 31,13 28,05 3,08 777.032,54 2.393.260,22

    III Pekerjaan Mushola + WC

     Pekerjaan Lantai

    1 Pek Lantai Keramik 30×30 M2 87,18 81,45 5,73 167.139,72 957.710,60

    Jumlah 3.350.970,82

    2) Dinas Kelautan dan Perikanan

    Dinas Kelautan dan Perikanan pada TA 2013 menganggarkan Belanja Barang

    yang Akan Diserahkan pada Masyarakat/Pihak Ketiga pada Akun Belanja

    Barang sebesar Rp19.480.988.000,00 dan telah direalisasikan sebesar

    BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 27

    Rp18.977.813.200,00 atau 97,42% dari anggaran. Pengujian atas satu kegiatan

    belanja barang yang akan diserahkan ke masyarakat berupa pengadaan kapal

    penangkapan >30 GT dan alat tangkap menunjukkan adanya kelebihan

    pembayaran sebesar Rp42.928.320,00.

    Pengadaan Kapal Penangkapan >30 GT dan Alat Tangkap dilaksanakan oleh

    PT KMM, berdasarkan kontrak Nomor 050/071/SPPBJ/III/Dislutkan/2013

    tanggal 1 Juli 2013, dengan nilai kontrak sebesar Rp7.192.601.000,00. Jangka

    waktu pelaksanaan pekerjaan selama 150 hari kalender terhitung sejak tanggal 2

    Juli s.d. 28 November 2013.

    Pekerjaan telah mencapai 100% berdasarkan Berita Acara Serah Terima

    Pertama (PHO) Nomor 050/200.1/BA/III/Dislutkan/2013 tanggal 25 November

    1. Atas pekerjaan tersebut, telah dibayar 100% atau sebesar

    Rp7.192.601.000,00, dengan rincian pada Tabel 14 berikut.

    Tabel 14. Rincian Pembayaran Pengadaan Kapal Penangkapan >30 GT dan Alat Tangkap

    No Nomor SP2D Tanggal SP2D Jumlah (Rp) Uraian

    1 05925/SP2D/2.05.01.01/2013 17 Juli 2013 1.438.520.200,00 Uang Muka 20%

    2 07380/SP2D/2.05.01.01/2013 2 September 2013 2.877.040.400,00 Pembayaran

    Termin I

    3 12049/SP2D/2.05.01.01/2013 13 Desember 2013 2.517.410.350,00 Pembayaran

    Termin II

    4 12987/SP2D/2.05.01.01/2013 20 Desember 2013 359.630.050,00 Pembayaran

    Terakhir

    Jumlah 7.192.601.000,00

    Hasil pemeriksaan atas dokumen kontrak dan pemeriksaan fisik di lapangan

    pada tanggal 15 Maret 2014, menunjukkan terdapat kekurangan volume

    pekerjaan sebesar Rp10.732.080,00 per kapal atau Rp42.928.320,00 untuk 4

    kapal, dengan rincian pada Tabel 15 berikut.

    Tabel 15. Rincian Kekurangan Volume Kapal Penangkapan >30GT dan Alat Tangkap

    Volume Selisih Harga Satuan Nilai

    No Uraian Pekerjaan Sat

    Kontrak Cek Fisik Volume (Rp) (Rp)

    D.3 Interior

    1 Rak Gudang dan Dapur Kg 58,32 0,00 58,32 31.500,00 1.837.080,00

    E.1 Jendela dan Pintu

    1 Jendela Aluminium + Tempered Bh 11,00 9,00 2,00 1.875.000,00 3.750.000,00

    Glass Screen 60 cm x 50 cm

    2 Pintu Kayu Toilet, Dapur dan Bh 3,00 2,00 1,00 590.000,00 590.000,00

    Gudang

    H.2 Lampu Penerangan

    1 Lampu Penerangan Ruang Bh 9,00 4,00 5,00 370.000,00 1.850.000,00

    Akomodasi, AC 220 V

    H.3 Lampu Navigasi DC-12 V

    1 Stern Light, 12 Volt-20 W Bh 1,00 0,00 1,00 750.000,00 750.000,00

    2 Lampu Peta 12 Volt-20 W Bh 1,00 0,00 1,00 750.000,00 750.000,00

    I.3 Perlengkapan Navigasi

    1 Jam dinding Bh 1,00 0,00 1,00 980.000,00 980.000,00

    2 Mistar Jajar Set 2,00 1,00 1,00 125.000,00 125.000,00

    3 Jangka Bh 2,00 1,00 1,00 100.000,00 100.000,00

    J u m l a h untuk 1 kapal 10.732.080,00

    Jumlah untuk 4 Kapal 42.928.320,00

    BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 28

    Kapal ini sudah diserahkan pada 4 Kelompok Nelayan yaitu KUB NM, KUB

    BS, KUB Mnj dan KUB SBL dengan Berita Acara Serah Terima Nomor

    050/106.1 s.d. 4/III/DKP-SS-TKP/2013 tanggal 25 November 2013.

    1. Belanja Barang pada Dinas PU Cipta Karya

    Pada TA 2013, Dinas PU Cipta Karya telah menganggarkan Belanja Langsung

    sebesar Rp151.446.558.000,00. Hasil pemeriksaan dokumen dan pengujian fisik

    secara uji petik pada dua kegiatan menunjukkan terdapat pekerjaan kurang volume

    sebesar Rp207.845.343,13, dengan uraian sebagai berikut.

    1) Pembangunan Asrama Haji (Lanjutan) Sebesar Rp202.161.934,06

    Pembangunan Asrama Haji (Lanjutan) Kota Palembang dilaksanakan oleh PT

    PMU, berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 08/SPPP/Asrama

    Haji/DPU.CIPTA KARYA/TPB/VI/2013 tanggal 24 Juni 2013 dengan nilai

    kontrak sebesar Rp6.563.000.000,00. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan

    selama 180 hari kalender, terhitung mulai tanggal 24 Juni s.d. 20 Desember

    2013.

    Kontrak mengalami perubahan dengan Contract Change Order (CCO) tentang

    tambah kurang pekerjaan. Pekerjaan fisik dinyatakan selesai 100%, berdasarkan

    Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor 420/DPU-CIPTA

    KARYA-TPB/2013 tanggal 12 Desember 2013. Pekerjaan tersebut telah

    dibayar 100% atau sebesar Rp6.563.000.000,00, terakhir dengan SP2D Nomor

    12901/SP2D/1.03.03.01/2013 tanggal 20 Desember 2013.

    Hasil pemeriksaan atas dokumen kontrak dan pemeriksaan fisik di lapangan

    tanggal 25 April 2014 menunjukkan bahwa terdapat kekurangan volume

    pekerjaan sebesar Rp202.161.934,06, rincian pada Lampiran 2.

    2) Pembangunan SPAM IKK Gumay Talang Kabupaten Lahat Sebesar

    Rp5.683.409,07

    Pembangunan SPAM IKK Gumay Talang Kabupaten Lahat dilaksanakan oleh

    PT Sel, berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor

    690/826/SPK/DPU.CIPTA KARYA-AMPL/2013 tanggal 26 Agustus 2013

    dengan nilai kontrak sebesar Rp2.684.181.500,00. Jangka waktu pelaksanaan

    pekerjaan selama 120 hari kalender, terhitung mulai tanggal 26 Agustus s.d. 23

    Desember 2013.

    Kontrak mengalami perubahan dengan Contract Change Order (CCO) tentang

    tambah kurang pekerjaan. Pekerjaan fisik dinyatakan selesai 100%, berdasarkan

    Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor 1176/DPU-CIPTA

    KARYA-AMPL/XII/2013 tanggal 6 Desember 2013. Pekerjaan tersebut telah

    dibayar 95% atau sebesar Rp2.549.972.425,00, terakhir dengan SP2D Nomor

    13393/SP2D/1.03.03.01/2013 tanggal 23 Desember 2013.

    Hasil pemeriksaan atas dokumen kontrak dan pemeriksaan fisik di lapangan

    tanggal 17 April 2014, menunjukkan bahwa terdapat kekurangan volume

    pekerjaan sebesar Rp5.683.409,07, dengan rincian pada Tabel 16 berikut.

    BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 29

    Tabel 16. Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Gumay Talang

    Kabupaten Lahat

    Harga Volume

    No Uraian Pekerjaan Sat Jumlah (Rp)

    Satuan (Rp) Rancangan Pemeriksaan Selisih

    1 Water Level Air Ls 3.000.000,00 1,00 0,00 1,00 3.000.000,00

    2 Pekerjaan m1 55.919,50 300,00 276,10 23,90 1.336.476,05

    Pengadaan Pipa

    PVC (RR) dia. 100

    mm (S-12,5)

    3 Pekerjaan m1 56.357,03 300,00 276,10 23,90 1.346.933,02

    Pemasangan Pipa

    PVC dia. 100 mm

    termasuk Galian,

    penimbunan

    kembali, perpihan

    dan pengangkutan

    material, koneksi

    lengkap sesuai

    gambar

     Jumlah 5.683.409,07

    Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010

    sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang

    Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada:

    1. Pasal 6 huruf f yang menyatakan bahwa para pihak yang terkait dalam pelaksanaan

    pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika menghindari dan mencegah terjadinya

    pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa;

    1. Pasal 89 Ayat (4) yang menyatakan pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan

    konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.

    Hal tersebut mengakibatkan:

    1. Terjadinya kelebihan pembayaran sebesar Rp262.476.340,38, dengan rincian:

    1) Dinas PU Cipta Karya sebesar Rp219.548.020,37, dengan rincian:

    1. a) CV SB sebesar Rp14.035.115,50;
    2. b) CV TS sebesar Rp3.350.970,82;
    3. c) PT PMU sebesar Rp202.161.934,06;

    2) Dinas Kelautan dan Perikanan yaitu PT KMM sebesar Rp42.928.320,00,

    1. Terjadinya potensi kelebihan pembayaran untuk pekerjaan pada Dinas PU Cipta

    Karya, yaitu PT Sel sebesar Rp5.683.409,07.

    Hal tersebut disebabkan oleh:

    1. Kepala Dinas PU Cipta Karya serta Dinas Kelautan dan Perikanan kurang

    melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan;

    1. PPK, PPTK, pengawas lapangan, dan panitia pemeriksa kegiatan kurang cermat

    dalam mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan sesuai kontrak;

    1. Panitia Penerima Pekerjaan masing-masing kegiatan tidak cermat dalam

    melaksanakan tugas.

    Atas permasalahan tersebut:

    1. Kepala Dinas PU Cipta Karya menyatakan akan memerintahkan rekanan

    pembangunan asrama haji (lanjutan), Pembangunan SPAM IKK Gumay Talang Kab.

    Lahat dan pekerjaan Revitalisasi kawasan Air Terjun Temam Lubuk Linggau untuk

    menyetorkan kelebihan pembayaran ke kas daerah. Untuk kegiatan Pembangunan

    BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 30

    Jalan Lorong Sepakat RT 03 Kel. Ulak Lebar Lubuk Linggau akan dipotong dari

    pembayaran retensi sebesar Rp7.937.288,00, sedangakan sisanya akan diperintahkan

    kepada rekanan untuk menyetor.

    1. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan menyatakan akan memerintahkan rekanan

    untuk menyetorkan kelebihan pembayaran ke Kas Daerah.

    Menindaklanjuti atas kelebihan pembayaran pada Kegiatan Pengadaan Kapal pada

    Dinas Kelautan dan Perikanan, rekanan telah menyetor ke Kas Daerah pada tanggal 20

    Mei 2014 sebesar Rp42.928.320,00.

    BPK merekomendasikan kepada Gubernur Sumatera Selatan agar memerintahkan

    Kepala Dinas PU Cipta Karya serta Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan untuk:

    1. Meningkatkan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan;
    2. Menginstruksikan PPK, PPTK, dan Pengawas Lapangan lebih cermat dalam

    mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan sesuai kontrak;

    1. Menginstruksikan Panitia Penerima Pekerjaan lebih cermat dalam melaksanakan

    tugas;

    1. Menarik kelebihan pembayaran atas pekerjaan pada Dinas PU Cipta Karya dan

    menyetor ke Kas Daerah sebesar Rp219.548.020,38, yaitu:

    1) CV SB sebesar Rp14.035.115,50;

    2) CV TS sebesar Rp3.350.970,82;

    3) PT MU sebesar Rp202.161.934,06;

    1. Memotong pembayaran retensi atas potensi kelebihan pembayaran pada Dinas PU

    Cipta Karya atau menarik kelebihan pembayaran dan menyetor ke Kas Daerah, yaitu

    PT Sel sebesar Rp5.683.409,07.

    1. Pelaksanaan 47 Kegiatan Belanja Modal pada Delapan SKPD Kurang Volume

    Sebesar Rp2.641.410.454,46

    Dalam APBD TA 2013, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menganggarkan

    Belanja Modal sebesar Rp997.305.002.610,00 dengan realisasi sebesar

    Rp862.903.668.426,40 atau 86,52% dari anggaran. Berdasarkan pemeriksaan atas 47

    kegiatan Belanja Modal pada delapan SKPD diketahui bahwa terdapat kekurangan

    volume sebesar Rp2.641.410.454,46, dengan uraian sebagai berikut.

    1. Dinas Pendidikan

    Hasil pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan fisik secara uji petik terhadap

    beberapa paket pekerjaan belanja modal pada Dinas Pendidikan, menunjukkan

    bahwa terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp353.234.680,81, dengan

    uraian sebagai berikut.

    1) Pembangunan Gedung SMP-SMA Olahraga Negeri Sriwijaya Sebesar

    Rp49.590.705,23

    Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Gedung SMP-SMA Olahraga Negeri

    Sriwijaya dilaksanakan oleh PT TL, berdasarkan kontrak Nomor

    147.SONS/DISDIK.SS/2013 tanggal 23 Agustus 2013, dengan nilai kontrak

    sebesar Rp6.652.603.000,00. Pekerjaan dinyatakan selesai 100% sesuai Berita

    BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 31

    Acara Serah Terima PHO Nomor 370/SONS/DISDIK/2013 tanggal 13

    Desember 2013. Atas pekerjaan tersebut, telah dibayar 95% atau sebesar

    Rp6.319.972.850,00, dengan rincian pada Tabel 17 berikut.

    Tabel 17. Rincian Pembayaran Pembangunan Gedung SMP-SMA Olahraga Negeri Sriwijaya

    No Nomor SP2D Tanggal SP2D Jumlah (Rp) Uraian

    1 08278/SP2D/1.01.01.01/2013 2 Oktober 2013 1.330.520.600,00 Uang Muka

    2 08860/SP2D/1.01.01.01/2013 25 Oktober 2013 1.829.465.825,00 Pembayaran Termin I

    3 11020/SP2D/1.01.01.01/2013 2 Desember 2013 1.829.465.825,00 Pembayaran Termin II

    4 13381/SP2D/1.01.01.01/2013 23 Desember 2013 1.330.520.600,00 Pembayaran Termin III

    Jumlah 6.319.972.850,00

    Hasil pemeriksaan fisik, menunjukkan terdapat kekurangan volume sebesar

    Rp43.508.869,33, dengan rincian pada Tabel 18 berikut.

    Tabel 18. Rincian Kekurangan Volume Pembangunan Gedung SMP-SMA Olahraga Sriwijaya

    Volume

    Harga

    No Pekerjaan Sat Cek Jumlah (Rp)

    Kontrak Selisih Satuan

    Fisik

    1 Pekerjaan Sloof 30/45 cm m3 44,58 42,10 2,48 4.673.518,40 11.590.325,63

    beton bertulang K225

    2 Pekerjaan Pasangan M 267,90 – 267,90 50.000,00 13.395.000,00

    Listplank Woodplank

    3 Pekerjaan Pasangan m2 831,74 803,24 28.50 225.000,00 6.412.500,00

    Kuda-kuda Baja Ringan +

    Atap Genteng Metal

    Berpasir

    4 Poor Beton Bertulang M 26.72 25.64 1.08 1.364.860,00 1.474.048,80

    5 Plat Lantai 2 beton m3 82.46 75.59 6.87 1.311.590,00 9.010.623,30

    6 Listplang beton m3 7.58 6.34 1.24 1.311.590,00 1.626.371,60

    Jumlah 43.508.869,33

    Disamping kekurangan volume, terdapat juga koreksi atas harga satuan berupa

    Miniple Beton. Harga satuan pekerjaan menurut RAB sebesar Rp1.364.860,00,

    sedangkan menurut revisi sebesar Rp1.311.590,00. Sehingga, terdapat selisih

    sebesar Rp53.270,00 (Rp1.364.860,00 – Rp1.311.590,00). Volume pekerjaan

    sebesar Rp114,17/m. Sehingga, terjadi kelebihan pembayaran sebesar

    Rp6.081.835,90 (114,17 m x Rp53.270,00/m).

    2) Pembangunan Lanjutan SMAN Internasional Sumatera Selatan Sebesar

    Rp52.222.376,10

    Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Lanjutan SMAN Internasional Sumatera

    Selatan dilaksanakan oleh PT PMU, berdasarkan kontrak Nomor 449/KPLSI

    /DISDIK.SS/2013 tanggal 18 Juni 2013, dengan nilai kontrak sebesar

    Rp14.220.000.000,00. Kontrak kemudian mengalami addendum, terakhir

    melalui CCO Nomor 05/TIM CCO/Disdik.SS/2013 tanggal 25 September 2013.

    Pekerjaan dinyatakan selesai 100% sesuai Berita Acara Serah Terima PHO

    Nomor 545/KPLSI/DISDIK/2013 tanggal 6 Desember 2013. Atas pekerjaan

    tersebut, telah dibayar 100% atau sebesar Rp14.220.000.000,00, dengan rincian

    pada Tabel 19 berikut.

    BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 32

    Tabel 19. Rincian Pembayaran Pembangunan Lanjutan SMAN Internasional

    Sumatera Selatan

    No Nomor SP2D Tanggal SP2D Jumlah (Rp) Uraian

    1 05226/SP2D/1.01.01.01/2013 28 Juni 2013 2.844.000.000,00 Uang Muka

    2 07633/SP2D/1.01.01.01/2013 11 September 2013 2.844.000.000,00 Pembayaran

    Termin I

    3 08727/SP2D/1.01.01.01/2013 22 Oktober 2013 3.555.000.000,00 Pembayaran

    Termin II

    4 10024/SP2D/1.01.01.01/2013 18 Nopember 2013 2.133.000.000,00 Pembayaran

    Termin III

    5 10024/SP2D/1.01.01.01/2013 13 Desember 2013 2.133.000.000,00 Pembayaran

    Termin IV

     13138/SP2D/1.01.01.01/2013 23 Desember 2013 711.000.000,00 Pembayaran

    Termin V

    (Pemeliharaan)

    Jumlah 14.220.000.000,00

    Hasil pemeriksaan fisik, menunjukkan bahwa terdapat kekurangan volume

    pekerjaan sebesar Rp52.222.376,10, berupa pekerjaan Cor Beton K225. Volume

    3

    pekerjaan menurut kontrak sebesar 517,04 m , sedangkan volume pekerjaan

    3

    yang terpasang sebesar 473,95 m . Harga satuan pekerjaan sebesar

    3

    Rp1.211.937,25/m . Sehingga, terjadi kekurangan volume pekerjaan sebesar

    3 3 3 3

    43,09 m (517,04 m – 473,95 m ) atau sebesar Rp52.222.376,10 (43,09 m x

    3

    Rp1.211.937,25/m ).

    3) Pekerjaan Rehabilitasi Pagar SLB Negeri Pembina Sebesar

    Rp41.281.334,21

    Pekerjaan Rehabilitasi Pagar SLB Negeri Pembina dilaksanakan oleh CV AP

    HK, berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 41/RSBBS/DISDIK.SS

    /2013 tanggal 24 Juli 2013 dengan nilai kontrak sebesar Rp817.000.000,00.

    Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 140 hari kalender, terhitung sejak

    SPMK ditandatangani atau dari tanggal 24 Juli s.d. 10 Desember 2013.

    Kontrak mengalami perubahan dengan Contract Change Order (CCO) tentang

    tambah kurang pekerjaan. Pekerjaan fisik dinyatakan selesai 100%, berdasarkan

    Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor 49/AP-

    HK/XI/2013 tanggal 21 November 2013. Atas pekerjaan tersebut, telah dibayar

    95% atau sebesar Rp776.150.000,00, terakhir dengan SP2D Nomor

    11718/SP2D/1.01.01.01/2013 tanggal 10 Desember 2013.

    Hasil pemeriksaan atas dokumen kontrak dan pemeriksaan fisik di lapangan

    tanggal 23 dan 28 April 2014, menunjukkan bahwa terdapat kekurangan volume

    pekerjaan sebesar Rp41.281.334,21. Rincian pada Lampiran 3.

    4) Pekerjaan Pembangunan, Revitalisasi, dan Renovasi Beserta Sarana dan

    Prasarana Tempat Penitipan Anak (TPA) di Palembang Sebesar

    Rp28.541.716,05

    Pekerjaan Pembangunan, Revitalisasi, dan Renovasi Beserta Sarana dan

    Prasarana TPA di Palembang dilaksanakan oleh CV CA, berdasarkan Surat

    Perjanjian (Kontrak) Nomor 050.g/PAUD/Disdik.SS/2013 tanggal 9 Juli 2013

    dengan nilai kontrak sebesar Rp1.230.967.000,00. Jangka waktu pelaksanaan

    BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 33

    pekerjaan selama 120 hari kalender, terhitung sejak tanggal 8 Juli s.d. 4

    November 2013.

    Kontrak mengalami perubahan dengan Contract Change Order (CCO) tentang

    tambah kurang pekerjaan. Pekerjaan fisik dinyatakan selesai 100%, berdasarkan

    Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor 062/CA/XII/2013

    tanggal 4 November 2013. Atas pekerjaan tersebut, telah dibayar 100% atau

    sebesar Rp1.230.967.000,00, terakhir dengan SP2D Nomor

    13708/SP2D/1.02.01.01/2013  tanggal 24 Desember 2013.

    Hasil pemeriksaan atas dokumen kontrak dan pemeriksaan fisik di lapangan

    tanggal 23 April 2014, menunjukkan bahwa terdapat kekurangan volume

    pekerjaan sebesar Rp28.541.716,05. Rincian pada Lampiran 4.

    5) Pekerjaan Rehabilitasi Kantor, Lapangan Parkir, Drainase dan Gapura

    SMKN Sumatera Selatan Sebesar Rp150.722.337,71

    Pekerjaan Rehabilitasi Kantor, Lapangan Parkir, Drainase dan Gapura SMKN

    Sumatera Selatan dilaksanakan oleh CV Lin, berdasarkan Surat Perjanjian

    (Kontrak) Nomor 100/PSMK/DISDIK.SS/2013 tanggal 24 Juli 2013 dengan

    nilai kontrak sebesar Rp1.143.512.000,00. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan

    selama 140 hari kalender, terhitung sejak SPMK ditandatangani atau dari

    tanggal 24 Juli s.d. 10 Desember 2013.

    Kontrak mengalami perubahan dengan Contract Change Order (CCO) tentang

    tambah kurang pekerjaan. Pekerjaan fisik dinyatakan selesai 100%, berdasarkan

    Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor

    72/Lingga/XII/2013 tanggal 9 Desember 2013. Atas pekerjaan tersebut, telah

    dibayar 95% atau sebesar Rp1.086.336.400,00, terakhir dengan SP2D Nomor

    13287/SP2D/1.01.01.01/2013  tanggal 23 Desember 2013.

    Hasil pemeriksaan atas dokumen kontrak dan pemeriksaan fisik di lapangan

    tanggal 23 April 2014, menunjukkan bahwa terdapat kekurangan volume

    pekerjaan sebesar Rp150.722.337,71, dengan rincian pada Tabel 20 berikut.

    Tabel 20. Kekurangan Volume Pekerjaan Rehabilitasi Kantor, Lapangan Parkir, Drainase

    dan Gapura SMKN Sumatera Selatan

    Harga Volume

    No Uraian Pekerjaan Sat Satuan Jumlah (Rp)

    (Rp) Rancangan Pemeriksaan Selisih

    1 Pas. Batu Bata m3 780.696,00 527,20 335,26 191,94 149.846.790,24

    Drainase ad. 1:4

    2 Pek. Plesteran m2 41.812,20 2.396,88 2.375,94 20,94 875.547,47

     Jumlah 150.722.337,71

    6) Pekerjaan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Dinas Pendidikan

    Provinsi Sumatera Selatan Sebesar Rp30.876.211,51

    Pekerjaan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Dinas Pendidikan Provinsi

    Sumatera Selatan dilaksanakan oleh CV MU, berdasarkan Surat Perjanjian

    (Kontrak) Nomor 24/RSBGK/DISDIK.SS/2013 tanggal 18 September 2013

    dengan nilai kontrak sebesar Rp798.191.000,00. Jangka waktu pelaksanaan

    pekerjaan selama 100 hari kalender, terhitung sejak tanggal 18 September s.d.

    BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 34

    26 Desember 2013.

    Kontrak mengalami perubahan dengan addendum Nomor

    51/RSBGK/DISDIK.SS/2013 tanggal 15 November 2013 tentang tambah

    kurang pekerjaan. Pekerjaan fisik dinyatakan selesai 100%, berdasarkan Berita

    Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor 67/MU-BAST/XII/2013

    tanggal 11 Desember 2013. Atas pekerjaan tersebut, telah dibayar 100% atau

    sebesar Rp798.191.000,00, terakhir dengan SP2D Nomor

    13206/SP2D/1.01.01.01/2013  tanggal 23 Desember 2013.

    Hasil pemeriksaan atas dokumen kontrak dan pemeriksaan fisik di lapangan

    tanggal 22 April 2014, menunjukkan bahwa terdapat kekurangan volume

    pekerjaan sebesar Rp30.876.211,51, dengan rincian pada Tabel 21 berikut:

    Tabel 21. Kekurangan Volume Pekerjaan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

    Dinas Pendidikan Sumatera Selatan

    Harga Volume

    No Uraian Pekerjaan Satuan Jumlah (Rp)

    Satuan (Rp) Rancangan Pemeriksaan Selisih

    1 Pasang Granit Tile uk. m2 270.604,70 214,24 206,03 8,21 2.221.664,59

    60×60 Lantai Selasar,

    Ruang Tunggu, Aula

    dan Gudang

    2 Pasang Dinding Partisi m2 170.600,00 319,62 247,57 72,05 12.291.730,00

    Teakwood Penutup

    Dinding, Jendela dan

    Pintu

    3 Pasang Lantai m2 146.880,00 370,10 316,56 53,54 7.863.955,20

    Plywood Tebal 23 mm

    4 Pasang Ambal/ Karpet m2 106.617,50 370,10 316,56 53,54 5.708.300,95

    5 Pekerjaan Polituran m2 39.678,10 329,62 259,29 70,33 2.790.560,77

    Dinding Partisi + Pintu

     Jumlah 30.876.211,51

    1. Dinas Kesehatan

    Pekerjaan Penyelesaian Pembangunan Rumah Sakit Gigi dan Mulut Provinsi

    Sumatera Selatan Sebesar Rp40.571.060,00

    Pekerjaan Penyelesaian Pembangunan Rumah Sakit Gigi dan Mulut Provinsi

    Sumatera Selatan dilaksanakan oleh PT DJ, berdasarkan kontrak Nomor

    245/Kontrak/KES/APBD/I/2013 tanggal 27 Juni 2013, dengan nilai kontrak sebesar

    Rp4.785.000.000,00. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 hari kalender,

    terhitung sejak tanggal 27 Juni s.d. 24 September 2013. Kontrak mengalami

    perubahan dengan Addendum Nomor 394/Addendum/Kontrak/KES/APBD/I/2013

    tanggal 23 September 2013 tentang tambah kurang pekerjaan. Nilai kontrak

    bertambah menjadi sebesar Rp5.008.900.000,00.

    Pekerjaan fisik dinyatakan selesai 100%, berdasarkan Berita Acara Serah Terima

    Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor 464.2/BA/KES/I/2013 tanggal 15 November 2013.

    Atas pekerjaan tersebut, telah dibayar 100% atau sebesar Rp5.008.900.000,00,

    terakhir dengan SP2D Nomor 13135/SP2D/1.02.01.01/2013 tanggal 23 Desember

    2013.

    Hasil pemeriksaan atas dokumen kontrak dan pemeriksaan fisik di lapangan tanggal

    25 April 2014, menunjukkan bahwa terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar

    Rp40.571.060,00, dengan rincian pada Tabel 22 berikut.

    BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 35

    Tabel 22. Kekurangan Volume Pekerjaan Penyelesaian Pembangunan Rumah Sakit Gigi

    dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan

    Volume Harga

    No Uraian Pekerjaan Sat Jumlah (Rp)

    Kontrak Cek Fisik Selisih Satuan (Rp)

    1 Pagar Pipa Stain Steel m3 172,00 140,60 31,40 1.147.300,00 36.025.220,00

    dia. 2″

    2 Back Drop Aluminium m2 69,44 63,80 5,64 750.000,00 4.230.000,00

    8 mm Papan Nama

    3 Cat Duco Papan m2 69,44 63,80 5,64 56.000,00 315.840,00

    Nama

     Jumlah 40.571.060,00

    1. Dinas Peternakan

    Hasil pemeriksaan dokumen dan pengujian fisik secara uji petik pada dua kegiatan di

    Dinas Peternakan menunjukkan terdapat pekerjaan kurang volume sebesar

    Rp237.551.649,60, dengan uraian sebagai berikut.

    1) Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Bangunan Kandang Demo Farm Sebesar

    Rp112.742.361,80

    Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Bangunan Kandang Demo Farm dilaksanakan

    oleh CV KA, berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak)

    Nomor SPPP.027/71.03/Prod-Disnak/2013 tanggal 25 Maret 2013, dengan nilai

    kontrak sebesar Rp1.036.978.000,00. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan

    selama 150 hari kalender, terhitung mulai tanggal 25 Maret s.d. 21 Agustus

    1. Kontrak mengalami perubahan dengan addendum Nomor

    SPK.027/04.08/Prod.Disnak/2013 tanggal 16 Agustus 2013 tentang

    perpanjangan masa pelaksanaan kontrak menjadi 260 hari kalender.

    Pekerjaan fisik dinyatakan selesai 100%, berdasarkan Berita Acara Serah

    Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor 524.1/1652/PHO/Sekrt.Disnak/2013

    tanggal 9 Desember 2013. Atas pekerjaan tersebut, telah dibayar 95% atau

    sebesar Rp985.129.100,00, dengan SP2D Nomor 12891/SP2D/2.01.03.01/2013

    tanggal 20 Desember 2013.

    Hasil pemeriksaan atas dokumen kontrak dan pemeriksaan fisik di lapangan

    tanggal 21 April 2014 menunjukkan bahwa terdapat kekurangan volume

    pekerjaan sebesar Rp112.742.361,80. Rincian pada Lampiran 5.

    2) Pengadaan Konstruksi Bangunan Gedung Processing Komplit Sebesar

    Rp124.809.287,80

    Pengadaan Konstruksi Bangunan Gedung Processing Komplit dilaksanakan

    oleh CV SK, berdasarkan Surat Perjanjian Nomor SPPP.027/72.03/Prod-

    Disnak/2013 tanggal 25 Maret 2013, dengan nilai kontrak sebesar

    Rp2.792.831.000,00. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 150 hari

    kalender, terhitung mulai tanggal 25 Maret s.d. 21 Agustus 2013. Kontrak

    mengalami perubahan dengan CCO dan Addendum Nomor

    SPK.027/05.08/Prod.Disnak/2013 tanggal 16 Agustus 2013 tentang tambah

    kurang pekerjaan dan perpanjangan masa pelaksanaan kontrak menjadi 260 hari

    kalender.

    BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 36

    Pekerjaan fisik dinyatakan selesai 100%, berdasarkan Berita Acara Serah

    Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor 524.1/1653/PHO/Sekrt.Disnak/2013

    tanggal 11 Desember 2013. Atas pekerjaan tersebut, telah dibayar 100% atau

    sebesar Rp2.792.831.000,00, dengan SP2D Nomor

    13126/SP2D/2.01.03.01/2013 tanggal 23 Desember 2013.

    Hasil pemeriksaan atas dokumen kontrak dan pemeriksaan fisik di lapangan

    tanggal 21 April 2014, menunjukkan bahwa terdapat kekurangan volume

    pekerjaan sebesar Rp124.809.287,80. Rincian pada Lampiran 6.

    1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

    Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor UPTD Balai Pelayanan

    Kemetrologian Sebesar Rp106.319.871,98

    Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor UPTD Balai Pelayanan

    Kemetrologian dilaksanakan oleh PT RRJA, berdasarkan Surat Perjanjian Kerja

    (Kontrak) Nomor 020/Perindag/Metro-Cor/SPK/VII/2013 tanggal 22 Juli 2013

    dengan nilai kontrak sebesar Rp2.042.000.000,00. Jangka waktu pelaksanaan

    pekerjaan selama 135 hari kalender, terhitung sejak tanggal surat perjanjian kerja

    ditandatangani tanggal 22 Juli s.d. 4 Desember 2013.

    Kontrak mengalami perubahan dengan Contract Change Order (CCO) tentang

    tambah kurang pekerjaan. Pekerjaan fisik dinyatakan selesai 100%, berdasarkan

    Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor 45/Perindag/XI/2013

    tanggal 28 November 2013. Atas pekerjaan tersebut, telah dibayar 95% atau sebesar

    Rp1.939.900.000,00, terakhir dengan SP2D Nomor 11769/SP2D/2.06.01.01/2013

    tanggal 11 Desember 2013.

    Hasil pemeriksaan atas dokumen kontrak dan pemeriksaan fisik di lapangan tanggal

    28 April 2014, menunjukkan bahwa terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar

    Rp106.319.871,98. Rincian pada Lampiran 7.

    1. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

    Kegiatan Pembangunan Fasilitas Darat Pelabuhan Laut Tanjung Api-Api

    Sebesar Rp23.879.760,00

    Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Fasilitas Darat Pelabuhan Laut Tanjung Api-

    Api dilaksanakan oleh PT LKS, berdasarkan kontrak Nomor

    050.2/15/I/DISHUBKOMINFO tanggal 11 Februari 2013 dengan nilai sebesar

    Rp13.517.869.000,00. Jangka waktu pelaksanaan selama 270 hari kalender terhitung

    sejak tanggal 11 Februari s.d. 7 November 2013. Kontrak mengalami addendum

    dengan addendum kontrak terakhir Nomor 050.2/109.2/I/Dishubkominfo tanggal 27

    Agustus 2013 tentang penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan. Jangka waktu

    pelaksanaan pekerjaan yang semula 270 hari kalender bertambah menjadi 300 hari

    kalender dan berakhir pada tanggal 7 Desember 2013.

    Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (PHO) Nomor 010/XII-

    2013/PHO-PJKST2-2013/DISHUBKOMINFO tanggal 5 Desember 2013 dinyatakan

    bahwa fisik pekerjaan mencapai 86,30% dari nilai kontrak sehingga yang dapat

    dibayarkan hanya sebesar Rp11.665.930.000,00. Tidak selesainya pekerjaan tersebut

    BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 37

    disebabkan adanya faktor di luar kendali pelaksana. Atas pekerjaan tersebut, telah

    dilakukan serah terima dengan Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor

    050.2/179.6/2/DISHUBKOMINFO tanggal 6 Desember 2013. Pekerjaan telah

    dibayar 86,30% atau sebesar Rp11.665.930.000,00 dengan SP2D terakhir Nomor

    12146/SP2D/1.07.01.01/2013.

    Hasil pemeriksaan atas dokumen kontrak dan pemeriksaan fisik di lapangan pada

    tanggal 10 Februari 2014, menunjukkan bahwa terdapat kekurangan volume atas

    pekerjaan  pemancangan sedalam  87 m dengan harga satuan Rp274.480,00, dengan

    nilai sebesar Rp23.879.760,00.

    1. Dinas PU Cipta Karya

    Hasil pemeriksaan dokumen dan pengujian fisik secara uji petik pada dua kegiatan di

    Dinas PU Cipta Karya, menunjukkan bahwa terdapat pekerjaan kurang volume

    sebesar Rp76.980.071,65, dengan uraian sebagai berikut.

    1) Pekerjaan Perluasan Pembangunan Gedung Dinas PU Cipta Karya

    Sebesar Rp48.153.404,60

    Pekerjaan Perluasan Pembangunan Gedung Dinas PU Cipta Karya dilaksanakan

    oleh CV VAA, berdasarkan Surat Perjanjian Nomor

    104/RPUCK/SPP/DPU.CK-TPB/2013 tanggal 24 Juni 2013, dengan nilai

    kontrak sebesar Rp1.370.160.000,00. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan

    selama 150 hari kalender, terhitung mulai tanggal 26 Juni s.d. 22 November

    1. Kontrak mengalami perubahan dengan Contract Change Order.

    Pekerjaan fisik dinyatakan selesai 100%, berdasarkan Berita Acara Serah

    Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor 38/DPU-CK-TPB/2013 tanggal 21

    November 2013. Atas pekerjaan tersebut, telah dibayar 95% atau sebesar

    Rp1.301.652.000,00, terakhir dengan SP2D Nomor

    13868/SP2D/1.03.03.01/2013 tanggal 27 Desember 2013.

    Hasil pemeriksaan atas dokumen kontrak dan pemeriksaan fisik di lapangan

    tanggal 11 April 2014, menunjukkan bahwa terdapat kekurangan volume

    pekerjaan sebesar Rp48.153.404,60, dengan rincian pada Tabel 23 berikut.

    Tabel 23. Kekurangan Volume Pekerjaan Perluasan Pembangunan Gedung Dinas PU Cipta Karya

    Harga Volume

    No Uraian Pekerjaan Sat Jumlah (Rp)

    Satuan (Rp) Rancangan Pemeriksaan Selisih

    1. Lantai I

    1 Kolom Beton 35/35 cm m3 5.447.298,00 16,97 13,08 3,89 21.189.989,22

    2 Plesteran Beton Adukan m2 36.700,00 324,20 225,31 98,89 3.629.263,00

    1:3 (Kolom, Balok Lantai)

    3 Beton Tangga Adukan m3 4.119.890,00 3,36 2,57 0,79 3.254.713,10

    1:2:3

    4 Lantai Granit 60×60 cm m2 446.168,00 18,60 14,08 4,52 2.016.679,36

    (tangga)

    1. Lantai II

    1 Kolom Beton 35/35 cm m3 5.447.298,00 11,76 10,80 0,96 5.229.406,08

    2 Plesteran Beton Adukan m2 39.163,75 324,65 151,75 172,90 6.771.412,38

    1:3 (Kolom, Balok Lantai)

    3 Lantai Granit 60×60 cm m2 448.700,33 262,20 248,69 13,51 6.061.941,46

     Jumlah 48.153.404,60

    BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 38

    2) Pembangunan Gedung Unit Donor Darah (PMI) Provinsi Sumatera

    Selatan Sebesar Rp28.826.667,05

    Pembangunan Gedung Unit Donor Darah (PMI) Provinsi Sumatera selatan

    dilaksanakan oleh CV SPA RM, berdasarkan Surat Perjanjian Nomor

    103/UDD/SPP/DPU.CK-TPB/2013 tanggal 24 Juni 2013 dengan nilai kontrak

    sebesar Rp2.235.813.400,00. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 150

    hari kalender, terhitung mulai tanggal 26 Juni s.d. 22 November 2013. Kontrak

    mengalami perubahan dengan Addendum Nomor

    295A/ADD/UDD/SPPP/DPU.CK-TPB/2013 tanggal 1 November 2013 tentang

    tambah kurang pekerjaan dan perpanjangan masa pelaksanaan kontrak menjadi

    165 hari kalender.

    Pekerjaan fisik dinyatakan selesai 100%, berdasarkan Berita Acara Serah

    Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor 409/DPU-CK-TPB/2013 tanggal 6

    Desember 2013. Atas pekerjaan tersebut, telah dibayar 95% atau sebesar

    Rp2.124.022.730,00, dengan SP2D Nomor 13944/SP2D/1.03.03.01/2013

    tanggal 27 Desember 2013.

    Hasil pemeriksaan atas dokumen kontrak dan pemeriksaan fisik di lapangan

    tanggal 11 April 2014, menunjukkan bahwa terdapat kekurangan volume

    pekerjaan sebesar Rp28.826.667,05, dengan rincian pada Tabel 23 berikut.

    Tabel 24. Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Gedung Unit Donor Darah (PMI)

    Provinsi Sumatera Selatan

    Harga Volume

    No Uraian Pekerjaan Satuan Jumlah (Rp)

    Satuan (Rp) Rancangan Pemeriksaan Selisih

    1 Pek. Pasang Dinding m2 87.720,00 303,75 218,24 85,51 7.500.937,20

    Bata ad. 1:4

    2 Pek. Plesteran m2 31.280,00 607,50 436,48 171,02 5.349.505,60

    Dinding ad. 1:4

    3 Rabatan Keliling m2 729.175,00 164,00 142,09 21,91 15.976.224,25

    Bangunan

     Jumlah 28.826.667,05

    1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

    Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Kantor Sebesar Rp20.823.067,25

    Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Kantor dilaksanakan oleh CV PJ,

    berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (kontrak) Nomor

    602.1/1134/Nakertrans/2013 tanggal 30 April 2013, dengan nilai kontrak sebesar

    Rp1.291.998.000,00. Jangka waktu pelaksaaan pekerjaan selama 90 hari kalender,

    terhitung mulai tanggal 3 Mei s.d. 29 September 2013. Kontrak mengalami

    perubahan dengan Addendum Nomor 602.1/1725/Nakertrans/2013 tanggal 15 Juli

    2013 tentang pekerjaan tambah kurang.

    Pekerjaan telah dinyatakan 100%, berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pertama

    Pekerjaan Tahap Kedua (FHO) Nomor BA.019/PJ/XII/2013 tanggal 31 Desember

    1. Atas pekerjaan tersebut, telah dibayar 95% atau sebesar Rp1.227.398.100,00,

    dengan rincian pada Tabel 25 berikut.

    BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 39

    Tabel 25. Realisasi Pembayaran Kegiatan Rehabilitasi Gedung Kantor Dinas Tenaga

    Kerja dan Transmigrasi

    No Nomor SP2D Tanggal SP2D Nilai (Rp) Keterangan

    1. 03742/SP2D/1.14.01.01/2013 22 Mei 2013 258.399.600,00 Pembayaran Uang Muka
    2. 05838/SP2D/1.14.01.01/2013 15 Juni 2013 484.499.250,00 Pembayaran I
    3. 08617/SP2D/1.14.01.01/2013 11 Oktober 2013 484.499.250,00 Pembayaran termyn

    terakhir

    Jumlah 1.227.398.100,00

    Hasil pemeriksaan atas dokumen kontrak dan pemeriksaan fisik di lapangan tanggal

    November 2013, menunjukkan bahwa terdapat kekurangan volume pekerjaan

    sebesar Rp20.823.067,25, dengan rincian pada Tabel 26 berikut.

    Tabel 26. Kekurangan Volume Kegiatan Rehabilitasi Gedung Kantor Dinas Tenaga

    Kerja dan Transmigrasi

    Volume Selisih Harga Satuan Nilai

    No Uraian Pekerjaan Sat

    Kontrak Cek Fisik Volume (Rp) (Rp)

    1 Balok Beton M3 6,60 4,40 2,20 2.983.838,00 6.564.443,60

    2 Besi Balok kg 1.320,00 825,00 495,00 14.300,00 7.078.500,00

    3 Plat kembang 2,5mm M2 577,50 279,28 298,22 24.076,60 7.180.123,65

    Jumlah 20.823.067,25

    1. Dinas PU Bina Marga

    Hasil pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan fisik secara uji petik terhadap

    beberapa paket pekerjaan belanja modal pada Dinas PU BM menunjukkan bahwa

    terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp1.782.048.519,31, dengan uraian

    sebagai berikut.

    1) Kegiatan Rehab/Pemeliharaan Jalan Paket Pemeliharaan Berkala Jalan

    1. Panjaitan Cs Sebesar Rp35.361.340,45

    Pekerjaan Rehab/Pemeliharaan Jalan Paket Pemeliharaan Berkala Jalan DI.

    Panjaitan Cs dilaksanakan oleh PT YMP, berdasarkan kontrak Nomor

    621/149/KPA/PML/WIL.II/PU.BM/II/2013 tanggal 21 Februari 2013, dengan

    nilai kontrak sebesar Rp3.120.506.000,00. Jangka waktu pelaksanaan

    konstruksi pekerjaan selama 180 hari kalender terhitung sejak tanggal 25

    Februari s.d. 23 Agustus 2013. Masa pemeliharaan selama 180 hari kalender.

    Kontrak mengalami dua kali addendum tambah kurang pekerjaan dengan

    addendum kontrak terakhir Nomor 621/149.c/KPA/PML/WIL.II/

    PU.BM/IV/2013 tanggal 02 Agustus 2013 yang mengubah nilai kontrak

    menjadi Rp2.808.455.400,00.

    Pekerjaan telah mencapai 100% dengan Berita Acara Serah Terima Pertama

    Pekerjaan (PHO) Nomor 621/2103/BA/PUBM/VIII/2013 tanggal 23 Agustus

    1. Atas pekerjaan tersebut, telah dibayar 89,72% atau sebesar

    Rp2.519.808.595,00, dengan rincian pada Tabel 27 berikut.

    Tabel 27. Realisasi Pembayaran Rehab/Pemeliharaan Jalan Paket Pemeliharaan

    Berkala Jalan DI. Panjaitan Cs

    Nilai

    No. Nomor SP2D Tanggal SP2D

    (Rp)

    1 01055/SP2D/1.03.01.01/2013 26 Maret 2013 624.101.200,00

    2 07930/SP2D/1.03.01.01/2013 18 September 2013 1.755.284.625,00

    3 13166/SP2D/1.03.01.01/2013 23 Desember 2013 140.422.770,00

    Jumlah 2.519.808.595,00

    BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 40

    Hasil pemeriksaan dokumen kontrak dan pemeriksaan fisik tanggal 21

    November 2013, menunjukkan bahwa terdapat kekurangan volume pekerjaan

    sebesar Rp35.361.340,45, dengan rincian pada Tabel 28 berikut.

    Tabel 28. Kekurangan Volume Pekerjaan Rehab/Pemeliharaan Jalan Paket Pemeliharaan

    Berkala Jalan DI. Panjaitan Cs

    Volume Selisih Harga Satuan Nilai

    No Uraian Pekerjaan Sat

    Kontrak Cek Fisik Volume (Rp) (Rp)

    1 2 3 4 5 6 = (4 – 5) 7 8 = (6 x 7)

    1. Lapis Perekat Liter 3.195,05 3.044,46 150,59 10.292,27 1.549.912,94
    2. AC WC Ton 771,64 735,27 36,37 382.846,27 13.924.118,84
    3. aspal minyak Ton 50,22 47,85 2,37 8.291.664,27 19.651.244,32
    4. Filler Kg 1.506,46 1.435,46 71,00 3.324,85 236.064,35

    Jumlah 35.361.340,45

    2) Kegiatan Pembangunan Jalan Paket Peningkatan Akses Jalan Kota

    Negara – Batu Marta Sebesar Rp57.596.806,83

    Pekerjaan Pembangunan Jalan Paket Peningkatan Akses Jalan Kota Negara –

    Batu Marta dilaksanakan oleh PT PGN, berdasarkan kontrak Nomor

    622/96/KPA/PNK/WIL.II/PU.BM/II/2013 tanggal 14 Februari 2013, dengan

    nilai kontrak sebesar Rp13.647.990.000,00. Jangka waktu pelaksanaan

    konstruksi pekerjaan selama 180 hari kalender terhitung sejak tanggal 18

    Februari s.d. 16 Agustus 2013. Masa pemeliharaan selama 180 hari kalender.

    Kontrak mengalami dua kali addendum tambah kurang pekerjaan dengan

    addendum terakhir Nomor 622/96.D/KPA/PNK/WIL.II/PU.BM/VI/2013

    tanggal 21 Juni 2013.

    Pekerjaan telah mencapai 100% dengan Berita Acara Serah Terima Pertama

    Pekerjaan (PHO) Nomor 619/BA.PHO/KPA-WIL.II/PU.BM/VIII/2013 tanggal

    16 Agustus 2013. Atas pekerjaan tersebut, telah dibayar 100% atau sebesar

    Rp13.647.990.000,00, dengan rincian pada Tabel 29 berikut.

    Tabel 29. Realisasi Pembayaran Pembangunan Jalan Paket Peningkatan Akses

    Jalan Kota Negara – Batu Marta

    Nilai

    No. Nomor SP2D Tanggal SP2D

    (Rp)

    1 00790/SP2D/1.03.01.01/2013 18 Maret 2013 2.729.598.000,00

    2 02233/SP2D/1.03.01.01/2013 23 April 2013 5.117.996.250,00

    3 05645/SP2D/1.03.01.01/2013 09 Juli 2013 2.558.998.125,00

    4 07739/SP2D/1.03.01.01/2013 13 September 2013 2.558.998.125,00

    5 12965/SP2D/1.03.01.01/2013 20 Desember 2013 682.399.500,00

    Jumlah 13.647.990.000,00

    Hasil pemeriksaan dokumen kontrak dan pemeriksaan fisik tanggal 5 Desember

    2013, menunjukkan terdapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak, yaitu

    pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas B. Volume pekerjaan menurut kontrak

    3

    sebesar 17.550,00 m , sedangkan volume pekerjaan yang terpasang sebesar

    3 3

    17.461,64 m . Harga satuan pekerjaan sebesar Rp651.842,54/m . Sehingga,

    3 3

    terjadi kekurangan volume pekerjaan sebesar 88,36 m (17.550,00 m –

    3 3 3

    17.641,64 m ) atau sebesar Rp57.596.806,83 (88,36 m x Rp651.842,54/m ).

    BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 41

    3) Kegiatan Pembangunan Jalan Paket Peningkatan Jalan Jaka Baring – Sp.

    Penyandingan Sebesar Rp29.973.775,17

    Pekerjaan Pembangunan Jalan Paket Peningkatan Jalan Jaka Baring – Sp.

    Penyandingan dilaksanakan oleh PT KS, berdasarkan kontrak Nomor

    622/101/KPA/PNK/WIL.II/PU.BM/II/2013 tanggal 14 Februari 2013, dengan

    nilai kontrak sebesar Rp3.896.926.000,00. Jangka waktu pelaksanaan

    konstruksi pekerjaan selama 180 hari kalender terhitung sejak tanggal 18

    Februari s.d. 16 Agustus 2013. Masa pemeliharaan selama 180 hari kalender.

    Kontrak mengalami dua kali addendum tambah kurang pekerjaan dengan

    addendum terakhir Nomor 622/101.D/KPA/PNK/WIL.II/PU.BM/VIII/2013

    tanggal 12 Agustus 2013.

    Pekerjaan telah mencapai 100% dengan Berita Acara Serah Terima Pertama

    Pekerjaan (PHO) Nomor 622/2015/PU.BM/VIII/2013 tanggal 16 Agustus 2013.

    Atas pekerjaan tersebut, telah dibayar 95% atau sebesar Rp3.702.079.700,00,

    dengan rincian pada Tabel 30 berikut.

    Tabel 30. Realisasi Pembayaran Pembangunan Jalan Paket Peningkatan Jalan

    Jaka Baring – Sp. Penyandingan

    Nilai

    No. Nomor SP2D Tanggal SP2D

    (Rp)

    1 00809/SP2D/1.03.01.01/2013 18 Maret 2013 779.385.200,00

    2 05223/SP2D/1.03.01.01/2013 28 Juni 2013 2.192.020.875,00

    3 08446/SP2D/1.03.01.01/2013 07 Oktober 2013 730.673.625,00

    Jumlah 3.702.079.700,00

    Hasil pemeriksaan dokumen kontrak dan pemeriksaan fisik tanggal 3 Desember

    2013, menunjukkan bahwa terdapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan

    kontrak, yaitu pekerjaan Agregat B. Volume pekerjaan menurut kontrak sebesar

    3 3

    1.561,87 m , sedangkan volume pekerjaan yang terpasang sebesar 1.505,28 m .

    3

    Harga satuan pekerjaan sebesar Rp529.665,58/m . Sehingga, terjadi kekurangan

    3 3 3

    volume pekerjaan sebesar 56,59 m (1.561,87 m – 1.505,28 m ) atau sebesar

    3 3

    Rp29.973.775,17 (56,59 m x Rp529.665,58/m ).

    4) Kegiatan Pembangunan Jalan Paket Peningkatan Jalan Akses ke

    Pelabuhan Penyeberangan Feri Tanjung Api-Api Sebesar

    Rp100.903.794,53

    Pekerjaan Pembangunan Jalan Paket Peningkatan Jalan Akses ke Pelabuhan

    Penyeberangan Feri Tanjung Api-Api dilaksanakan oleh PT MJ, berdasarkan

    kontrak Nomor 622/109/KPA/PNK/WIL.II/PU.BM/II/2013 tanggal 14 Februari

    2013, dengan nilai kontrak sebesar Rp12.743.244.000,00. Jangka waktu

    pelaksanaan konstruksi pekerjaan selama 180 hari kalender terhitung sejak

    tanggal 18 Februari s.d. 16 Agustus 2013. Masa pemeliharaan selama 180 hari

    kalender. Kontrak mengalami tiga kali addendum tambah kurang pekerjaan,

    dengan addendum terakhir Nomor 622/109.E/KPA/PNK/WIL.II/

    PU.BM/VIII/2013 tanggal 02 Agustus 2013 dan nilai kontrak berkurang

    menjadi sebesar Rp11.468.919.600,00.

    Pekerjaan telah mencapai 100%, dengan Berita Acara Serah Terima Pertama

    Pekerjaan (PHO) Nomor 1132/BA/PU.BM/PLW.I/VIII/2013 tanggal 16

    BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 42

    Agustus 2013. Atas pekerjaan tersebut, telah dibayar 84,72% atau sebesar

    Rp9.716.723.550,00, dengan rincian pada Tabel 31 berikut.

    Tabel 31. Realisasi Pembayaran Pembangunan Jalan Paket Peningkatan Jalan

    Akses ke Pelabuhan Penyeberangan Feri Tanjung Api-Api

    Nilai

    No. Nomor SP2D Tanggal SP2D

    (Rp)

    1 00919/SP2D/1.03.01.01/2013 21 Maret 2013 2.548.648.800,00

    2 06548/SP2D/1.03.01.01/2013 30 Juli 2013 2.389.358.250,00

    3 06558/SP2D/1.03.01.01/2013 30 Juli 2013 2.389.358.250,00

    4 08298/SP2D/1.03.01.01/2013 02 Oktober 2013 2.389.358.250,00

    Jumlah 9.716.723.550,00

    Hasil pemeriksaan dokumen kontrak dan pemeriksaan fisik tanggal 7 Desember

    2013, menunjukkan bahwa terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar

    Rp100.903.794,53, dengan rincian pada Tabel 32 berikut.

    Tabel 32. Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Jalan Paket Peningkatan Jalan

    Akses ke Pelabuhan Penyeberangan Feri Tanjung Api-Api

    Volume Selisih Harga Satuan Nilai

    No Uraian Pekerjaan Sat

    Kontrak Cek Fisik Volume (Rp) (Rp)

    1 2 3 4 5 6 = (4 – 5) 7 8 = (6 x 7)

    1. Laston lapis antara (AC-BC) ton 1.709,68 1.692,47 17,21 571.877,81 9.842.017,11
    2. Laston lapis pondasi (AC

    ton 3.106,45 3.006,76 99,69 561.715,16 55.997.384,30

    Base)

    1. Aspal Minyak BC ton 274,15 270,50 3,65 9.302.612,79 33.954.536,68
    2. Filler kg 103.883,31 103.435,20 448,11 2.476,75 1.109.856,44

    Jumlah 100.903.794,53

    5) Kegiatan Pembangunan Jalan Paket Peningkatan Jalan Sp. Meranjat – Bts.

    Kab. Muara Enim Sebesar Rp28.637.045,81

    Pekerjaan Pembangunan Jalan Paket Peningkatan Jalan Sp. Meranjat – Bts. Kab.

    Muara Enim dilaksanakan oleh PT DPM, berdasarkan kontrak Nomor

    622/97/KPA/PNK/WIL.II/PU.BM/II/2013 tanggal 14 Februari 2013. Jangka

    waktu pelaksanaan konstruksi pekerjaan selama 180 hari kalender terhitung

    sejak tanggal 18 Februari s.d. 16 Agustus 2013. Masa pemeliharaan selama 180

    hari kalender. Kontrak mengalami addendum tambah kurang pekerjaan dengan

    addendum kontrak Nomor 622/97.A/KPA/PNK/WIL.II/PU.BM/III/2013

    tanggal 11 Maret 2013 dan terakhir mengalami addendum kontrak Nomor

    622/97.B/KPA/PNK/WIL.II/PU.BM/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013 dengan nilai

    sebesar Rp5.305.060.000,00.

    Pekerjaan telah mencapai 100%, dengan Berita Acara Serah Terima Pertama

    Pekerjaan (PHO) Nomor 129/BA.PHO/KPA.WIL.II/PU.BM/VIII/2013 tanggal

    16 Agustus 2013. Atas pekerjaan tersebut, telah dibayar 100% atau sebesar

    Rp5.305.060.000,00, dengan rincian pada Tabel 33 berikut.

    BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 43

    Tabel 33. Realisasi Pembayaran Pembangunan Jalan Paket Peningkatan Jalan Sp.

    Meranjat -Bts. Kab. Muara Enim

    Nilai

    No. Nomor SP2D Tanggal SP2D

    (Rp)

    1 00990/SP2D/1.03.01.01/2013 25 Maret 2013 1.178.902.400,00

    2 04500/SP2D/1.03.01.01/2013 07 Juni 2013 3.315.663.000,00

    3 12992/SP2D/1.03.01.01/2013 20 Desember 2013 545.241.600,00

    4 13377/SP2D/1.03.01.01/2013 23 Desember 2013 265.253.000,00

    Jumlah 5.305.060.000,00

    Hasil pemeriksaan dokumen kontrak dan pemeriksaan fisik tanggal 10

    Desember 2013, menunjukkan terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar

    Rp28.637.045,81, dengan rincian pada Tabel 34 berikut.

    Tabel 34. Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Pembangunan Jalan Paket

    Peningkatan Jalan Sp. Meranjat -Bts. Kab. Muara Enim

    Volume Selisih Harga Satuan Nilai

    No Uraian Pekerjaan Sat

    Kontrak Cek Fisik Volume (Rp) (Rp)

    1 2 3 4 5 6 = (4 – 5) 7 8 = (6 x 7)

    Laston lapis antara (AC-

    1. ton 841,78 817,21 24,57 511.007,22 12.555.447,40

    WC)

    1. Aspal Minyak BC ton 54,46 52,95 1,51 10.218.307,75 15.429.644,70
    2. Lapis Perekat kg 3485,48 3.426,50 58,98 11.053,81 651.953,71

    Jumlah 28.637.045,81

    6) Kegiatan Rehab/Pemeliharaan Jalan Paket Pemeliharaan Berkala Jalan

    Kota Palembang Seberang Ilir Sebesar Rp10.089.596,68

    Pekerjaan Rehab/Pemeliharaan Jalan Paket Pemeliharaan Berkala Jalan Kota

    Palembang Seberang Ilir dilaksanakan oleh PT RP, berdasarkan kontrak Nomor

    621/130/KPA/PML/WIL.II/PU.BM/II/2013 tanggal 14 Februari 2013, dengan

    nilai kontrak sebesar Rp5.835.088.000,00. Jangka waktu pelaksanaan

    konstruksi pekerjaan selama 180 hari kalender terhitung sejak tanggal 18

    Februari s.d. 16 Agustus 2013. Masa pemeliharaan selama 180 hari kalender.

    Kontrak mengalami tiga kali addendum tambah kurang pekerjaan, dengan

    addendum terakhir Nomor 621/130.C/KPA/PML/WIL.II/PU.BM/VII/2013

    tanggal 23 Juli 2013.

    Pekerjaan telah mencapai 100%, dengan Berita Acara Serah Terima Pertama

    Pekerjaan (PHO) Nomor 638/BA.PHO/KPA-WIL.II/PU.BM/VIII/ 2013 tanggal

    16 Agustus 2013. Atas pekerjaan tersebut, telah dibayar 85,49% atau sebesar

    Rp4.989.000.050,00, dengan rincian pada Tabel 35 berikut.

    Tabel 35. Realisasi Pembayaran Rehab/Pemeliharaan Jalan Paket Pemeliharaan

    Berkala Jalan Kota Palembang Seberang Ilir

    Nilai

    No. Nomor SP2D Tanggal SP2D

    (Rp)

    1 00792/SP2D/1.03.01.01/2013 18 Maret 2013 1.167.017.600,00

    2 06722/SP2D/1.03.01.01/2013 01 Agustus 2013 2.188.158.000,00

    3 08388/SP2D/1.03.01.01/2013 04 Oktober 2013 1.094.079.000,00

    4 10247/SP2D/1.03.01.01/2013 21 Nopember 2013 539.745.450,00

    Jumlah 4.989.000.050,00

    BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 44

    Hasil pemeriksaan dokumen kontrak dan pemeriksaan fisik tanggal 19

    November 2013, menunjukkan terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar

    Rp10.089.596,68, dengan rincian pada Tabel 36 berikut.

    Tabel 36. Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Pembangunan Jalan Paket

    Peningkatan Jalan Sp. Meranjat – Bts. Kab. Muara Enim

    Volume Selisih Harga Satuan Nilai

    No Uraian Pekerjaan Sat

    Kontrak Cek Fisik Volume (Rp) (Rp)

    1 2 3 4 5 6 = (4 – 5) 7 8 = (6 x 7)

    1. Lapis pondasi agregat kelas A m3 79,01 78,21 0,80 616.096,17 492.876,94
    2. Lapis perekat – aspal cair liter 1.234,91 1.206,02 28,89 10.619,43 306.795,33
    3. Laston Lapis Aus (AC WC) ton 294,09 286,34 7,75 632.764,44 4.903.924,41
    4. Aspal Minyak ton 19,50 18,99 0,51 8.600.000,00 4.386.000,00

    Jumlah 10.089.596,68

    7) Kegiatan Pembangunan Jalan Paket Peningkatan Jalan MP.

    Mangkunegara, Cs Sebesar Rp10.327.963,41

    Pekerjaan Pembangunan Jalan Paket Peningkatan Jalan MP. Mangkunegara, Cs

    dilaksanakan oleh PT RP, berdasarkan kontrak Nomor

    621/120/KPA/PNK/WIL.II/PU.BM/II/2013 tanggal 14 Februari 2013, dengan

    nilai kontrak sebesar Rp6.843.956.000,00. Jangka waktu pelaksanaan

    konstruksi pekerjaan selama 180 hari kalender terhitung sejak tanggal 18

    Februari s.d. 16 Agustus 2013. Masa pemeliharaan selama 180 hari kalender.

    Kontrak mengalami tiga kali addendum tambah kurang pekerjaan, dengan

    addendum terakhir Nomor 621/120.E/KPA/PNK/WIL.II/PU.BM/VIII/2013

    tanggal 02 Agustus 2013 dan mengalami perubahan nilai kontrak menjadi

    Rp6.159.560.400,00.

    Pekerjaan telah mencapai 100%, dengan Berita Acara Serah Terima Pertama

    Pekerjaan (PHO) Nomor 621/2017/PU.BM/VIII/2013 tanggal 16 Agustus 2013.

    Atas pekerjaan tersebut, telah dibayar 95% atau sebesar Rp5.851.582.380,00,

    dengan rincian pada Tabel 37 berikut.

    Tabel 37. Realisasi Pembayaran Pembangunan Jalan Paket Peningkatan Jalan

    1. Mangkunegara, Cs

    Nilai

    No. Nomor SP2D Tanggal SP2D

    (Rp)

    1 00795/SP2D/1.03.01.01/2013 18 Maret 2013 1.368.791.200,00

    2 07836/SP2D/1.03.01.01/2013 16 September 2013 3.849.725.250,00

    3 10716/SP2D/1.03.01.01/2013 28 November 2013 633.065.930,00

    Jumlah 5.851.582.380,00

    Hasil pemeriksaan dokumen kontrak dan pemeriksaan fisik tanggal 28

    November 2013, menunjukkan terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar

    Rp10.327.963,41, dengan rincian pada Tabel 38 berikut.

    BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 45

    Tabel 38. Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Jalan Paket Peningkatan Jalan

    MP.Mangkunegara, Cs

    Volume Selisih Harga Satuan Nilai

    No Uraian Pekerjaan Sat

    Volume

    Kontrak Cek Fisik

    (Rp) (Rp)

    1 2 3 4 5 6 = (4 – 5) 7 8 = (6 x 7)

    1. Lapis perekat – aspal cair liter 2.138,93 2.119,40 19,53 10.749,74 209.942,42
    2. Laston Lapis Aus (AC WC) ton 240,85 233,83 7,02 606.595,53 4.258.300,62
    3. Laston Lapis Antara (AC Ton 21,17 21,01 0,16 589.327,31 94.292,37
    4. Aspal MinyakBC) ton 38,42 37,79 0,63 8.750.000,00 5.512.500,00
    5. Filler Kg 11.841,57 11.647,01 194,56 1.300,00 252.928,00

    Jumlah 10.327.963,41

    8) Kegiatan Pembangunan Jalan Paket Peningkatan Jalan Sp. Periuk – Tugu

    Mulyo – Terawas Sebesar Rp25.176.699,41

    Pekerjaan Pembangunan Jalan Paket Peningkatan Jalan Paket Peningkatan Jalan

    Sp. Periuk – Tugu Mulyo – Terawas dilaksanakan oleh PT FKU, berdasarkan

    kontrak Nomor 622/084/PNK/WIL.I/PU.BM/II/2013 tanggal 14 Februari 2013,

    dengan nilai kontrak sebesar Rp3.786.745.000,00. Jangka waktu pelaksanaan

    konstruksi pekerjaan selama 180 hari kalender terhitung sejak tanggal 14

    Februari s.d tgl 16 Agustus 2013. Masa pemeliharaan selama 180 hari kalender.

    Kontrak mengalami dua kali addendum tambah kurang pekerjaan, dengan

    addendum terakhir Nomor 622/084.b/PNK/WIL.I/PU.BM/VII/2013 tanggal 26

    Juli 2013 dan merubah nilai kontrak menjadi Rp3.408.070.000,00.

    Pekerjaan telah mencapai 100% dengan Berita Acara Serah Terima Pertama

    Pekerjaan (PHO) Nomor 1130/BA/PU.BM/PLW.I/VII/2013 tanggal 16 Agustus

    1. Atas pekerjaan tersebut, telah dibayar 95% atau sebesar

    Rp3.237.666.500,00, dengan rincian pada Tabel 39 berikut.

    Tabel 39. Realisasi Pembayaran Pembangunan Jalan Paket Peningkatan

    Jalan Sp.Periuk – Tugu Mulyo – Terawas

    No. Nomor SP2D Tanggal SP2D Nilai (Rp)

    1 00840/SP2D/1.03.01.01/2013 18 Maret 2013 757.349.000,00

    2 04647/SP2D/1.03.01.01/2013 12 Juni 2013 2.130.044.062,50

    3 09812/SP2D/1.03.01.01/2013 14 Nopember 2013 350.273.437,50

    Jumlah 3.237.666.500,00

    Hasil pemeriksaan dokumen kontrak dan pemeriksaan fisik tanggal 26

    November 2013, menunjukkan bahwa terdapat pekerjaan yang tidak sesuai

    dengan kontrak, yaitu pekerjaan Lapis pondasi agregat kelas B dengan volume

    3 3

    sebesar 149,32 m . Harga satuan pekerjaan sebesar Rp563.741,59 /m .

    3

    Sedangkan volume pekerjaan yang terpasang sebesar 104,66 m . Sehingga,

    3 3 3

    terjadi kekurangan volume pekerjaan sebesar 44,66 m (149,32 m – 104,66 m )

    3 3

    atau sebesar Rp25.176.699,41 (44,66 m x Rp563.741,59/m ).

    9) Kegiatan Pembangunan Jalan Paket Peningkatan Jalan Mayor Zen, Cs

    Sebesar Rp45.364.906,04

    Pekerjaan Pembangunan Jalan Paket Peningkatan JalanMayor Zen, Cs.

    dilaksanakan oleh PT CPK, berdasarkan kontrak Nomor

    BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 46

    621/117/KPA/PNK/WIL.II/PU.BM/II/2013 tanggal 14 Februari 2013, dengan

    nilai kontrak sebesar Rp5.857.776.000,00. Jangka waktu pelaksanaan

    konstruksi pekerjaan selama 180 hari kalender terhitung sejak tanggal 18

    Februari s.d. tgl 16 Agustus 2013. Masa pemeliharaan selama 180 hari kalender.

    Kontrak mengalami empat kali addendum tambah kurang pekerjaan, dengan

    addendum terakhir Nomor 621/117.4/KPA/PNK/WIL.II/PU.BM/X/2013

    tanggal 10 Oktober 2013 dan mengalami perubahan nilai kontrak menjadi

    Rp5.261.987.776,02.

    Pekerjaan telah mencapai 100% dengan Berita Acara Serah Terima Pertama

    Pekerjaan (PHO) Nomor 904/BA.PHO/KPA.WIL.II/PU.BM/X/2013 tanggal 18

    Oktober 2013. Atas pekerjaan tersebut, telah dibayar 64,01% atau sebesar

    Rp3.368.221.200,00, dengan rincian pada Tabel 40 berikut.

    Tabel 40. Realisasi Pembayaran Pembangunan Jalan Paket Peningkatan

    Jalan Mayor Zen, Cs

    Nilai

    No. Nomor SP2D Tanggal SP2D

    (Rp)

    1 01170/SP2D/1.03.01.01/2013 28 Maret 2013 1.171.555.200,00

    2 09019/SP2D/1.03.01.01/2013 29 Oktober 2013 2.196.666.000,00

    Jumlah 3.368.221.200,00

    Hasil pemeriksaan dokumen kontrak dan pemeriksaan fisik tanggal 28

    November 2013, menunjukkan bahwa terdapat pekerjaan yang tidak sesuai

    dengan kontrak, yaitu pekerjaan Perkerasan Jalan Beton dengan volume sebesar

    3 3

    281,87m . Harga satuan pekerjaan sebesar Rp1.855.415,38 /m . Sedangkan

    3

    volume pekerjaan yang terpasang sebesar 257,42 m . Sehingga, terjadi

    3 3 3

    kekurangan volume pekerjaan sebesar 24,45m (281,87 m – 257,42 m ) atau

    3

    sebesar Rp45.364.906,04 (24,45 m x Rp1.855.415,38 /m3).

    10) Kegiatan Pembangunan Jalan Paket Peningkatan Jalan Tj. Lalang – Suban

    Baru Sebesar Rp68.664.975,82

    Pekerjaan Pembangunan Jalan Paket Peningkatan Jalan Tj. Lalang-Suban Baru

    dilaksanakan oleh PT SDC, berdasarkan kontrak Nomor

    622/147/KPA/PNK/WIL.II/PU.BM/II/2013 tanggal 21 Februari 2013, dengan

    nilai kontrak sebesar Rp4.842.391.000,00. Jangka waktu pelaksanaan

    konstruksi pekerjaan selama 180 hari kalender terhitung sejak tanggal 25

    Februari s.d. tgl 23 Agustus 2013. Masa pemeliharaan selama 180 hari kalender.

    Kontrak mengalami dua kali addendum tambah kurang pekerjaan, dengan

    addendum terakhir Nomor 622/147.D/KPA/PNK/WIL.II/PU.BM/IX/2013

    tanggal 5 September 2013 dan mengubah nilai kontrak menjadi

    Rp4.358.151.900,00.

    Pekerjaan telah mencapai 100% dengan Berita Acara Serah Terima Pertama

    Pekerjaan (PHO) Nomor 622/2980/PU-BM/IX/2013 tanggal 06 September

    1. Atas pekerjaan tersebut, telah dibayar 95% atau sebesar

    Rp4.140.244.305,00, dengan rincian pada Tabel 41 berikut.

    BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 47

    Tabel 41. Pembangunan Jalan Paket Peningkatan Peningkatan Jalan Tj. Lalang –

    Suban Baru

    Nilai

    No. Nomor SP2D Tanggal SP2D

    (Rp)

    1 00976/SP2D/1.03.01.01/2013 25 Maret 2013 968.478.200,00

    2 05611/SP2D/1.03.01.01/2013 08 Juli 2013 1.815.896.625,00

    3 12962/SP2D/1.03.01.01/2013 20 Desember 2013 1.355.869.480,00

    Jumlah 4.140.244.305,00

    Hasil pemeriksaan dokumen kontrak dan pemeriksaan fisik tanggal 11

    Desember 2013, menunjukkan terdapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan

    3

    kontrak, yaitu pekerjaan Agregat B dengan volume sebesar 1.260,00 m . Harga

    3

    satuan pekerjaan sebesar Rp632.856,92 /m . Sedangkan volume pekerjaan yang

    3

    terpasang sebesar 1.151,50m . Sehingga, terjadi kekurangan volume pekerjaan

    3 3 3

    sebesar 108,5m (1.260,00 m – 1.151,50 m ) atau sebesar Rp68.664.975,82

    3 3

    (108,50 m x Rp632.856,92/m ).

    11) Kegiatan Pembangunan Jalan Paket Pembangunan Jalan Akses Bandara –

    Kebun Sayur Segmen 2 Sebesar Rp101.038.609,54

    Pekerjaan Pembangunan Jalan Jalan Paket Pembangunan Jalan Akses Bandara-

    Kebun Sayur Segmen 2 dilaksanakan oleh PT GU, berdasarkan kontrak Nomor

    621/116/KPA/PMB/WIL.II/PU.BM/II/2013 tanggal 14 Februari 2013, dengan

    nilai kontrak sebesar Rp16.657.700.000,00. Jangka waktu pelaksanaan

    konstruksi pekerjaan selama 180 hari kalender terhitung sejak tanggal 18

    Februari s.d. 16 Agustus 2013. Masa pemeliharaan selama 180 hari kalender.

    Kontrak mengalami addendum tambah kurang pekerjaan dengan addendum

    kontrak Nomor 621/116.A/KPA/PMB/WIL.II/PU.BM/ VIII/2013 tanggal 14

    Februari 2013 dengan perubahan nilai kontrak sebesar Rp14.991.930.000,00.

    Pekerjaan telah mencapai 100% dengan Berita Acara Serah Terima Pertama

    Pekerjaan (PHO) Nomor 48/BA-PHO/KPA.WIL.II/PMB/AB-KS.2/X/2013

    tanggal 17 Oktober 2013. Atas pekerjaan tersebut, telah dibayar 100% atau

    sebesar Rp14.991.930.000,00, dengan rincian pada Tabel 42 berikut.

    Tabel 42. Pembangunan Jalan Paket Peningkatan Jalan Jaka Baring – Sp. Penyandingan

    Nilai

    No. Nomor SP2D Tanggal SP2D

    (Rp)

    1 00791/SP2D/1.03.01.01/2013 18 Maret 2013 3.331.540.000,00

    2 04216/SP2D/1.03.01.01/2013 03 Juni 2013 3.123.318.750,00

    3 05744/SP2D/1.03.01.01/2013 12 Juli 2013 3.123.318.750,00

    4 09113/SP2D/1.03.01.01/2013 30 Oktober 2013 3.123.318.750,00

    5 13640/SP2D/1.03.01.01/2013 24 Desember 2013 749.596.500,00

    6 14012/SP2D/1.03.01.01/2013 27 Desember 2013 1.540.837.250,00

    Jumlah 14.991.930.000,00

    Hasil pemeriksaan dokumen kontrak dan pemeriksaan fisik tanggal 20

    November 2013, menunjukkan bahwa terdapat pekerjaan yang tidak sesuai

    3

    dengan kontrak, yaitu pekerjaan Agregat B dengan volume sebesar 5.958,04 m .

    3

    Harga satuan pekerjaan sebesar Rp635.942,91/m . Sedangkan volume pekerjaan

    3

    yang terpasang sebesar 5.799,16 m . Sehingga, terjadi kekurangan volume

    BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 48

    3 3 3

    pekerjaan sebesar 158,88 m (5.958,04 m – 5.799,16 m ) atau sebesar

    3 3

    Rp101.038.609,54 (158,88 m x Rp635.942,91/m ).

    12) Kegiatan Pembangunan Jalan Paket Pembangunan Jalan Akses Bandara –

    Kebun Sayur Segmen 1 Sebesar Rp123.892.493,73

    Pekerjaan Pembangunan Jalan Paket Pembangunan Jalan Akses Bandara –

    Kebun Sayur Segmen 1 dilaksanakan oleh PT TRA, berdasarkan kontrak

    Nomor 621/115/KPA/PMB/WIL.II/PU.BM/II/2013 tanggal 14 Februari 2013,

    dengan nilai kontrak sebesar Rp 14.958.801.900,00. Jangka waktu pelaksanaan

    konstruksi pekerjaan selama 225 hari kalender terhitung sejak tanggal 18

    Februari s.d. 30 September 2013. Masa pemeliharaan selama 180 hari kalender.

    Kontrak mengalami dua kali addendum tambah kurang pekerjaan, dengan

    addendum terakhir Nomor 621/115.A/KPA/PMB/WIL.II/PU.BM/VIII/2013

    tanggal 16 Agustus 2013 .

    Pekerjaan telah mencapai 100%, dengan Berita Acara Serah Terima Pertama

    Pekerjaan (PHO) Nomor 50/BA-PHO/KPA.WIL.II/PMB/AB-KS.1/X/2013

    tanggal 17 Oktober 2013. Atas pekerjaan tersebut, telah dibayar 100% atau

    sebesar Rp14.958.810.900,00, dengan rincian pada Tabel 43 berikut.

    Tabel 43. Pembayaran Pembangunan Jalan Akses Bandara-Kebun Sayur Segmen I

    Nilai

    No. Nomor SP2D Tanggal SP2D

    (Rp)

    1 00793/SP2D/1.03.01.01/2013 18 Maret 2013 3.324.180.200,00

    2 05610/SP2D/1.03.01.01/2013 08 Juli 2013 3.116.418.937,50

    3 07527/SP2D/1.03.01.01/2013 05 September 2013 3.116.418.937,50

    4 08671/SP2D/1.03.01.01/2013 17 Oktober 2013 3.116.418.937,50

    5 13696/SP2D/1.03.01.01/2013 24 Desember 2013 1.537.433.342,50

    6 13956/SP2D/1.03.01.01/2013 27 Desember 2013 747.940.545,00

    Jumlah 14.958.810.900,00

    Hasil pemeriksaan dokumen kontrak dan pemeriksaan fisik tanggal 20

    November 2013, menunjukkan terdapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan

    3

    kontrak, yaitu pekerjaan Agregat B dengan volume sebesar 8.537,96 m . Harga

    3

    satuan pekerjaan sebesar Rp643.597,37 /m . Sedangkan volume pekerjaan yang

    3

    terpasang sebesar 8.345,46 m . Sehingga, terjadi kekurangan volume pekerjaan

    3 3 3

    sebesar 192,5m (8.537,96 m – 8.345,46  m ) atau sebesar Rp123.892.493,73

    3 3

    (192,5 m x Rp643.597,37/m ).

    13) Kegiatan Peningkatan Jalan Sekayu – Bts. Kab. Muara Enim Sebesar

    Rp25.313.910,27

    Pekerjaan Kegiatan Peningkatan Jalan Sekayu – Bts. Kab. Muara Enim

    dilaksanakan oleh PT TLT, berdasarkan kontrak Nomor

    622/91/KPA/WIL.II/PU.BM/II/2013 tanggal 14 Februari 2013, dengan nilai

    kontrak sebesar Rp5.736.284.000,00. Jangka waktu pelaksanaan konstruksi

    pekerjaan selama 180 hari kalender terhitung sejak tanggal 18 Februari s.d. 16

    Agustus 2013. Masa pemeliharaan selama 180 hari kalender. Kontrak

    mengalami addendum tambah kurang pekerjaan dengan addendum kontrak

    Nomor 622/91.D/PNK/WIL.I/PU.BM/VIII/2013 tanggal 16 Agustus 2013 dan

    mengalami perubahan nilai kontrak menjadi Rp5.162.655.000,00.

    BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 49

    Pekerjaan telah mencapai 100%, dengan Berita Acara Serah Terima Pertama

    Pekerjaan (PHO) Nomor 724.a/BA.PHO/KPA.WIL.II/PU.BM/VIII/2013

    tanggal 16 Agustus 2013. Atas pekerjaan tersebut, telah dibayar 95% atau

    sebesar Rp4.904.522.250,00, dengan rincian pada Tabel 44 berikut.

    Tabel 44. Realisasi Pembayaran Pembangunan Jalan Paket Peningkatan Jalan

    Sekayu – Bts. Kab. Muara Enim

    Nilai

    No. Nomor SP2D Tanggal SP2D

    (Rp)

    1 01214/SP2D/1.03.01.01/2013 28 Maret 2013 1.147.256.800,00

    2 06422/SP2D/1.03.01.01/2013 29 Juli 2013 2.151.106.500,00

    3 11773/SP2D/1.03.01.01/2013 11 Desember 2013 1.606.158.950,00

    Jumlah 4.904.522.250,00

    Hasil pemeriksaan dokumen kontrak dan pemeriksaan fisik tanggal 27

    November 2013, menunjukkan terdapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan

    kontrak, yaitu pekerjaan Perkerasan Jalan Beton. Volume pekerjaan menurut

    3

    kontrak sebesar 604,305 m . Sedangkan volume pekerjaan yang terpasang

    3 3

    sebesar 593,13 m . Harga satuan pekerjaan sebesar Rp2.265.226,87 /m .

    3 3

    Sehingga, terjadi kekurangan volume pekerjaan sebesar 11,175 m (604,305 m

    3 3 3

    – 593,13 m ) atau sebesar Rp25.313.910,27 (11,175 m x Rp2.265.226,87/m ).

    14) Kegiatan Pembangunan Jalan Paket Peningkatan Jalan Tanjung Raja –

    Sp. Tambang Rambang Sebesar Rp27.790.282,76

    Pekerjaan Pembangunan Jalan Paket Peningkatan Jalan Tanjung Raja – Sp.

    Tambang Rambang dilaksanakan oleh PT GMS, berdasarkan kontrak Nomor

    622/87/KPA/PNK/WIL.II/PU.BM/II/2013 tanggal 14 Februari 2013, dengan

    nilai kontrak sebesar Rp5.786.401.000,00. Jangka waktu pelaksanaan

    konstruksi pekerjaan selama 180 hari kalender terhitung sejak tanggal 18

    Februari s.d. 16 Agustus 2013. Masa pemeliharaan selama 180 hari kalender.

    Kontrak mengalami addendum tambah kurang pekerjaan dengan addendum

    kontrak Nomor 622/87.C/KPA/PNK/WIL.II/PU.BM/IV/2013 tanggal 03 April

    2013.

    Pekerjaan telah mencapai 100%, dengan Berita Acara Serah Terima Pertama

    Pekerjaan (PHO) Nomor 636/BA.PHO/KPA.WIL.II/PU.BM/VIII/2013 tanggal

    16 Agustus 2013. Atas pekerjaan tersebut, telah dibayar 95% atau sebesar

    Rp5.497.080.950,00, dengan rincian pada Tabel 45 berikut.

    Tabel 45. Realisasi Pembayaran Pembangunan Jalan Paket Peningkatan Jalan

    Tanjung Raja – Sp. Tambang Rambang

    Nilai

    No. Nomor SP2D Tanggal SP2D

    (Rp)

    1 01103/SP2D/1.03.01.01/2013 27 Maret 2013 1.157.280.200,00

    2 04577/SP2D/1.03.01.01/2013 11 Juni 2013 3.254.850.562,50

    3 09005/SP2D/1.03.01.01/2013 29 Oktober 2013 1.084.950.187,50

    Jumlah 5.497.080.950,00

    Hasil pemeriksaan dokumen kontrak dan pemeriksaan fisik tanggal 2 Desember

    2013, menunjukkan terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar

    Rp27.790.282,76, dengan rincian pada Tabel 46 berikut.

    BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 50

    Tabel 46. Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Jalan Paket Peningkatan Jalan

    Tanjung Raja – Sp. Tambang Rambang

    Uraian Volume Selisih Harga Satuan Nilai

    No Sat

    Pekerjaan Kontrak Cek Fisik Volume (Rp) (Rp)

    1 2 3 4 5 6 = (4 – 5) 7 8 = (6 x 7)

    1. Filler kg 7.783,38 7.018,15 765,23 1.729,04 1.323.113,28
    2. ACWC ton 216,13 209,15 6,98 508.966,49 3.552.586,10
    3. Aspal Minyak BC ton 23,35 21,05 2,3 9.962.862,34 22.914.583,38

    Jumlah 27.790.282,76

    15) Kegiatan Pembangunan Paket Peningkatan Jalan Sp. Kepuh – Kurungan

    Nyawa Sebesar Rp28.235.015,31

    Pekerjaan Pembangunan Jalan Paket Peningkatan Jalan Sp. Kepuh – Kurungan

    Nyawa dilaksanakan oleh PT SJP, berdasarkan kontrak Nomor

    622/209/KPA/PNK/WIL.II/PU.BM/III/2013 tanggal 13 Maret 2013, dengan

    nilai kontrak sebesar Rp5.730.315.268,00. Jangka waktu pelaksanaan

    konstruksi pekerjaan selama 180 hari kalender terhitung sejak tanggal 15 Maret

    s.d. 10 September 2013. Masa pemeliharaan selama 180 hari kalender. Kontrak

    mengalami addendum tambah kurang pekerjaan dengan addendum kontrak

    Nomor 622/209.C/KPA/PNK/WIL.II/PU.BM/IV/2013 tanggal 17 April 2013

    dengan mengalami perubahan nilai kontrak menjadi Rp5.157.283.741,00.

    Pekerjaan telah mencapai 100%, dengan Berita Acara Serah Terima Pertama

    Pekerjaan (PHO) Nomor 860/BA.PHO/KPA-WIL.II/PU.BM/X/2013 tanggal 10

    Oktober 2013. Atas pekerjaan tersebut, telah dibayar 68,88% atau sebesar

    Rp3.552.795.466,15, dengan rincian pada Tabel 47 berikut.

    Tabel 47. Realisasi Pembayaran Pembangunan Jalan Paket Peningkatan Jalan

    Sp. Kepuh – Kurungan Nyawa

    Nilai

    No. Nomor SP2D Tanggal SP2D

    (Rp)

    1 03778/SP2D/1.03.01.01/2013 23 Mei 2013 1.146.063.053,60

    2 09003/SP2D/1.03.01.01/2013 29 Oktober 2013 2.148.868.225,50

    3 14019/SP2D/1.03.01.01/2013 27 Desember 2013 257.864.187,05

    Jumlah 3.552.795.466,15

    Hasil pemeriksaan dokumen kontrak dan pemeriksaan fisik tanggal 5 Desember

    2013, menunjukkan bahwa terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar

    Rp28.235.015,31, dengan rincian pada Tabel 48 berikut.

    Tabel 48. Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Jalan Paket Peningkatan Jalan

    Sp. Kepuh – Kurungan Nyawa

    Uraian Volume Selisih Harga Satuan Nilai

    No Sat

    Pekerjaan Kontrak Cek Fisik Volume (Rp) (Rp)

    1 2 3 4 5 6 = (4 – 5) 7 8 = (6 x 7)

    1. Filler kg 9.124,56 8.664,14 460,42 1.500,00 690.630,00
    2. AC Base ton 489,22 464,57 24,65 671.244,84 16.546.185,31
    3. Aspal Minyak ton 25,21 23,94 1,27 8.660.000,00 10.998.200,00

    Jumlah 28.235.015,31

    BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 51

    16) Kegiatan Pembangunan Jalan Paket Peningkatan Jalan Batas Kota

    Palembang Kayu Agung Sebesar Rp38.254.429,21

    Pekerjaan Pembangunan Jalan Paket Peningkatan Jalan Batas Kota Palembang

    Kayu Agung dilaksanakan oleh PT BBP, berdasarkan kontrak Nomor

    622/88/KPA/PNK/WIL.II/PU.BM/II/2013 tanggal 14 Februari 2013, dengan

    nilai kontrak sebesar Rp5.283.236.000,00. Jangka waktu pelaksanaan

    konstruksi pekerjaan selama 180 hari kalender terhitung sejak tanggal 18

    Februari s.d. 16 Agustus 2013. Masa pemeliharaan selama 180 hari kalender.

    Kontrak mengalami addendum tambah kurang pekerjaan dengan addendum

    kontrak Nomor 622/88.C/KPA/PNK/WIL.II/PU.BM/IV/2013 tanggal 04 April

    2013.

    Pekerjaan telah mencapai 100%, dengan Berita Acara Serah Terima Pertama

    Pekerjaan (PHO) Nomor 637/BA.PHO/KPA.WIL.II/PU.BM/VIII/2013 tanggal

    16 Agustus 2013. Atas pekerjaan tersebut, telah dibayar 95% atau sebesar

    Rp5.019.074.200,00 dengan rincian pada Tabel 49 berikut.

    Tabel 49. Realisasi Pembayaran Pembangunan Jalan Paket Peningkatan Jalan

    Batas Kota Palembang Kayu Agung

    Nilai

    No. Nomor SP2D Tanggal SP2D

    (Rp)

    1 01033/SP2D/1.03.01.01/2013 26 Maret 2013 1.056.647.200,00

    2 04599/SP2D/1.03.01.01/2013 11 Juni 2013 2.971.820.250,00

    3 09001/SP2D/1.03.01.01/2013 29 Oktober 2013 990.606.750,00

    Jumlah 5.019.074.200,00

    Hasil pemeriksaan dokumen kontrak dan pemeriksaan fisik tanggal 2 Desember

    2013, menunjukkan bahwa terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar

    Rp38.254.429,21, dengan rincian pada Tabel 50 berikut.

    Tabel 50. Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Jalan Paket Peningkatan Jalan

    Batas Kota Palembang Kayu Agung

    Uraian Volume Selisih Harga Satuan Nilai

    No Sat

    Pekerjaan Kontrak Cek Fisik Volume (Rp) (Rp)

    1 2 3 4 5 6 = (4 – 5) 7 8 = (6 x 7)

    1. Filler kg 3.578,28 2.908,89 669,39 2.196,27 1.470.161,18
    2. AC Base ton 178,91 145,44 33,47 519.792,90 17.397.468,36
    3. Aspal Minyak ton 10,48 8,52 1,96 9.891.224,32 19.386.799,67

    Jumlah 38.254.429,21

    17) Kegiatan Pembangunan Jalan Paket Peningkatan Jalan Mayjen Satibi

    Darwis (Jalan Jepang) Sebesar Rp10.267.257,02

    Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jalan Paket Peningkatan Jalan Mayjen Satibi

    Darwis (Jalan Jepang) dilaksanakan oleh PT SMB, berdasarkan kontrak Nomor

    621/114/KPA/PNK/WIL.II/PU.BM/II/2013 tanggal 14 Februari 2013, dengan

    nilai kontrak sebesar Rp9.275.400.000,00. Jangka waktu pelaksanaan

    konstruksi pekerjaan selama 180 hari kalender terhitung sejak tanggal 18

    Februari s.d. 16 Agustus 2013. Masa pemeliharaan selama 180 hari kalender.

    Kontrak mengalami dua kali addendum tambah kurang pekerjaan, dengan

    BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 52

    addendum terakhir Nomor 621/114.D/KPA/PNK/WIL.II/PU.BM/VII/2013

    tanggal 29 Juli 2013.

    Pekerjaan telah mencapai 100%, dengan Berita Acara Serah Terima Pertama

    Pekerjaan (PHO) Nomor 615/BA.PHO/KPA-WIL.II/PU.BM/VIII/2013 tanggal

    16 Agustus 2013. Atas pekerjaan tersebut, telah dibayar 100% atau sebesar

    Rp9.275.400.000,00, dengan rincian pada Tabel 51 berikut.

    Tabel 51. Realisasi Pembayaran Pembangunan Jalan Paket Peningkatan Jalan

    Mayjen Satibi Darwis (Jalan Jepang)

    Nilai

    No. Nomor SP2D Tanggal SP2D

    (Rp)

    1 00788/SP2D/1.03.01.01/2013 18 Maret 2013 1.855.080.000,00

    2 06735/SP2D/1.03.01.01/2013 01 Agustus 2013 3.478.275.000,00

    3 07485/SP2D/1.03.01.01/2013 03 September 2013 1.739.137.500,00

    4 10588/SP2D/1.03.01.01/2013 26 Nopember 2013 1.739.137.500,00

    5 12851/SP2D/1.03.01.01/2013 20 Desember 2013 463.770.000,00

    Jumlah 9.275.400.000,00

    Hasil pemeriksaan dokumen kontrak dan pemeriksaan fisik tanggal 21

    November 2013, menunjukkan bahwa terdapat pekerjaan yang tidak sesuai

    dengan kontrak, yaitu pekerjaan Perkerasan Jalan Beton dengan volume sebesar

    3 3

    1.182,28  m . Harga satuan pekerjaan sebesar Rp1.846.628,96 /m . Sedangkan

    3

    volume pekerjaan yang terpasang sebesar 1.176,72 m . Sehingga, terjadi

    3 3 3

    kekurangan volume pekerjaan sebesar 5,56m (1.182,28 m – 1.176,72  m ) atau

    3 3

    sebesar Rp10.267.257,02 (5,56 m x Rp1.846.628,96,/m ).

    18) Kegiatan Paket Penggantian Jembatan Air Muara Rambang Sebesar

    Rp56.635.631,25

    Pekerjaan Paket Penggantian Jembatan Air Muara Rambang dilaksanakan oleh

    PT HBI, berdasarkan kontrak Nomor 632/186/KPA/PGGT/WIL.II/III/2013

    tanggal 04 Maret 2013, dengan nilai kontrak sebesar Rp12.666.501.000,00.

    Jangka waktu pelaksanaan konstruksi pekerjaan selama 240 hari kalender

    terhitung sejak tanggal 11 Maret s.d. 05 November 2013. Masa pemeliharaan

    selama 180 hari kalender. Kontrak mengalami addendum tambah kurang

    pekerjaan dengan addendum kontrak Nomor 632/186.C/KPA/PGGT/WIL.II/

    PU.BM/X/2013 tanggal 16 Oktober 2013.

    Pekerjaan telah mencapai 100%, dengan Berita Acara Serah Terima Pertama

    Pekerjaan (PHO) Nomor 979/BA.PHO/KPA-WIL.II/PU.BM/XI/2013 tanggal

    04 November 2013. Atas pekerjaan tersebut, telah dibayar 100,00% atau

    sebesar Rp12.666.501.000,00, dengan rincian pada Tabel 52 berikut.:

    Tabel 52. Realisasi Pembayaran Penggantian Jembatan Air Muara Rambang

    Nilai

    No. Nomor SP2D Tanggal SP2D

    (Rp)

    1 01652/SP2D/1.03.01.01/2013 11 April 2013 2.533.300.200,00

    2 03785/SP2D/1.03.01.01/2013 23 Mei 2013 2.374.968.937,50

    3 06500/SP2D/1.03.01.01/2013 30 Juli 2013 4.749.937.875,00

    4 11817/SP2D/1.03.01.01/2013 11 Desember 2013 2.374.968.937,50

    5 12793/SP2D/1.03.01.01/2013 19 Desember 2013 633.325.050,00

    Jumlah 12.666.501.000,00

    BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 53

    Hasil pemeriksaan dokumen kontrak dan pemeriksaan fisik tanggal 22

    November 2013, menunjukkan bahwa terdapat pekerjaan yang tidak sesuai

    dengan kontrak, yaitu pekerjaan Pemasangan Jembatan Rangka Baja dengan

    volume sebesar 4.800,10 kg. Harga satuan pekerjaan sebesar Rp131.329,00 /kg.

    Sedangkan volume pekerjaan yang terpasang sebesar 4.368,85 kg. Sehingga,

    terjadi kekurangan volume pekerjaan sebesar 431,25 kg (4.800,10 kg – 4.368,85

    1. kg) atau sebesar Rp56.635.631,25 (431,25 kg x Rp131.329,00/kg).

    19) Kegiatan Pembangunan Jalan Akses Simpang Jakabaring 2 Sebesar

    Rp12.264.855,01

    Pekerjaan Pembangunan Jalan Akses Simpang Jakabaring 2 dilaksanakan oleh

    PT PPJP, berdasarkan kontrak Nomor

    621/309/KPA/PMB/WIL.II/PU.BM/IV/2013 tanggal 11 April 2013, dengan

    nilai kontrak sebesar Rp2.557.200.000,00. Jangka waktu pelaksanaan

    konstruksi pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung

    sejak tanggal 11 April s.d. 7 Oktober 2013. Masa pemeliharaan selama 180 hari

    kalender. Kontrak mengalami addendum tambah kurang pekerjaan dengan

    addendum kontrak Nomor 621/309.C/KPA/PEMB/WIL.II/PU.BM/V/2013

    tanggal 16 Mei 2013.

    Pekerjaan telah mencapai 100%, dengan Berita Acara Serah Terima Pertama

    Pekerjaan (PHO) Nomor 844/BA.PHO/KPA/WIL.II/PU.BM/X/2013 tanggal 07

    Oktober 2013. Atas pekerjaan tersebut, telah dibayar 95% atau sebesar

    Rp2.429.340.000,00, dengan rincian pada Tabel 53 berikut.

    Tabel 53. Realisasi Pembayaran Pembangunan Jalan Akses Simpang Jakabaring 2

    Nilai

    No. Nomor SP2D Tanggal SP2D

    (Rp)

    1 02358/SP2D/1.03.01.01/2013 29 April 2013 511.440.000,00

    2 08407/SP2D/1.03.01.01/2013 4 Oktober 2013 1.438.425.000,00

    3 12894/SP2D/1.03.01.01/2013 20 Desember 2013 479.475.000,00

    Jumlah 2.429.340.000,00

    Hasil pemeriksaan dokumen kontrak dan pemeriksaan fisik tanggal 19

    November 2013, menunjukkan bahwa terdapat kekurangan volume pekerjaan

    sebesar Rp12.264.855,01, dengan rincian pada Tabel 54 berikut.

    Tabel 54. Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Jalan Askes Simpang Jakabaring 2

    Volume Selisih Harga Satuan Nilai

    No Uraian Pekerjaan Sat

    Kontrak Cek Fisik Volume (Rp) (Rp)

    1 2 3 4 5 6 = (4 – 5) 7 8 = (6 x 7)

    Laston Lapis Aus (AC

    1. Ton 512,40 503,53 8,87 630.130,52 5.589.257,71

    WC)

    1. Aspal Minyak Ton 31,26 30,72 0,54 8.500.000,00 4.590.000,00
    2. Filler 9.633,21 9.466,31 166,90 1.290,00 215.301,00
    3. Lapis perekat – aspal cair 10.248,10 10.070,54 177,55 10.533,32 1.870.296,30

    Jumlah 12.264.855,01

    BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 54

    20) Kegiatan Pembangunan Jalan Paket Peningkatan Jalan Sukajadi – Tl.

    Betutu Sebesar Rp31.331.992,67

    Pekerjaan Pembangunan Jalan Paket Peningkatan Jalan Sukajadi-Tl.Betutu

    dilaksanakan oleh PT MJM, berdasarkan kontrak Nomor

    622/105/KPA/PNK/WIL.II/PU.BM/II/2013 tanggal 14 Februari 2013, dengan

    nilai kontrak sebesar Rp4.262.121.000,00. Jangka waktu pelaksanaan

    konstruksi pekerjaan selama 180 hari kalender terhitung sejak tanggal 18

    Februari s.d. 16 Agustus 2013. Masa pemeliharaan selama 180 hari kalender.

    Kontrak mengalami dua kali addendum tambah kurang pekerjaan, dengan

    addendum terakhir Nomor 622/105.B/KPA/PNK/WIL.II/ PU.BM/VII/2013

    tanggal 26 Juli 2013.

    Pekerjaan telah mencapai 100%, dengan Berita Acara Serah Terima Pertama

    Pekerjaan (PHO) Nomor 651/BA.PHO/KPA-WIL.II/PU.BM/VIII/2013 tanggal

    16 Agustus 2013. Atas pekerjaan tersebut, telah dibayar 100% atau sebesar

    Rp4.262.121.000,00 dengan rincian pada Tabel 55 berikut.

    Tabel 55. Realisasi Pembayaran Pembangunan Jalan Paket Peningkatan Jalan

    Sukajadi – Tl. Betutu

    Nilai

    No. Nomor SP2D Tanggal SP2D

    (Rp)

    1 00799/SP2D/1.03.01.01/2013 18 Maret 2013 947.138.000,00

    2 05636/SP2D/1.03.01.01/2013 09 Juli 2013 1.775.883.750,00

    3 07575/SP2D/1.03.01.01/2013 06 September 2013 887.941.875,00

    4 10184/SP2D/1.03.01.01/2013 20 Nopember 2013 438.051.325,00

    5 13379/SP2D/1.03.01.01/2013 23 Desember 2013 213.106.050,00

    Jumlah 4.262.121.000,00

    Hasil pemeriksaan dokumen kontrak dan pemeriksaan fisik tanggal 6 Desember

    2013, menunjukkan bahwa terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar

    Rp31.331.992,67, dengan rincian pada Tabel 56 berikut.

    Tabel 56. Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Jalan Paket Peningkatan Jalan

    Sukajadi – Tl. Betutu

    Volume Selisih Harga Satuan Nilai

    No Uraian Pekerjaan Sat

    Kontrak Cek Fisik Volume (Rp) (Rp)

    1 2 3 4 5 6 = (4 – 5) 7 8 = (6 x 7)

    1. Overlay AC WC ton 113,13 106,26 6,87 618.556,83 4.249.485,42
    2. Filler kg 2,31 2,17 0,14 1.952.940,00 273.411,60
    3. Aspal Minyak ton 7,37 7,17 0,2 9.193.271,83 1.838.654,37
    4. Perkerasan Beton m3 803,34 800,13 3,21 2.103.825,18 6.753.278,83
    5. Timbunan Biasa m3 337,12 168,56 168,56 108.075,24 18.217.162,45

    Jumlah 31.331.992,67

    21) Kegiatan Pembangunan Jalan Tanjung Api-api – Sungsang Sebesar

    Rp19.838.418,25

    Pekerjaan Pembangunan Jalan Tanjung Api-api – Sungsang dilaksanakan oleh

    PT NSK, berdasarkan kontrak Nomor

    622/107/KPA/PMB/WIL.II/PU.BM/II/2013 tanggal 14 Februari 2013, dengan

    nilai kontrak sebesar Rp2.884.862.000,00. Jangka waktu pelaksanaan

    BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 55

    konstruksi pekerjaan selama 180 hari kalender terhitung sejak tanggal 18

    Februari s.d. 16 Agustus 2013. Masa pemeliharaan selama 180 hari kalender.

    Kontrak mengalami addendum tambah kurang pekerjaan dengan addendum

    kontrak Nomor 622/107.A/KPA/PMB/WIL.II/PU.BM/IV/2013 tanggal 08 April

    2013.

    Pekerjaan telah mencapai 100%, dengan Berita Acara Serah Terima Pertama

    Pekerjaan (PHO) Nomor 649/BA.PHO/KPA-WIL.II/PU.BM/VIII/2013 tanggal

    16 Agustus 2013. Atas pekerjaan tersebut, telah dibayar 100% atau sebesar

    Rp2.884.862.000,00, dengan rincian pada Tabel 57 berikut.

    Tabel 57. Realisasi Pembayaran Pembangunan Jalan Jalan Tanjung Api-api –

    Sungsang

    Nilai

    No. Nomor SP2D Tanggal SP2D

    (Rp)

    1 00855/SP2D/1.03.01.01/2013 19 Maret 2013 576.972.400,00

    2 04329/SP2D/1.03.01.01/2013 04 Juni 2013 1.081.823.250,00

    3 06561/SP2D/1.03.01.01/2013 30 Juli 2013 540.911.625,00

    4 09357/SP2D/1.03.01.01/2013 04 Nopember 2013 540.911.625,00

    5 12948/SP2D/1.03.01.01/2013 20 Desember 2013 144.243.100,00

    Jumlah 2.884.862.000,00

    Hasil pemeriksaan dokumen kontrak dan pemeriksaan fisik tanggal 7 Desember

    2013, menunjukkan bahwa terdapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan

    kontrak, yaitu pekerjaan water tank dengan volume sebesar 1.702,23 ltr. Harga

    satuan pekerjaan sebesar Rp11.654,37/ltr. Sedangkan volume pekerjaan yang

    terpasang sebesar 0 liter. Sehingga, terjadi kekurangan volume pekerjaan

    sebesar 1.702,23 kg (1.702,23 liter – 0  liter) atau sebesar Rp19.838.418,25

    (1.702,23 kg x Rp11.654,37/kg).

    22) Kegiatan Pembangunan Jalan Paket Peningkatan Jalan Pangeran Ayin

    Sebesar Rp45.303.722,09

    Pekerjaan Pembangunan Jalan Paket Peningkatan Jalan Pangeran Ayin

    dilaksanakan oleh PT AAU, berdasarkan kontrak Nomor

    622/119/KPA/PNK/WIL.II/PU.BM/II/2013 tanggal 14 Februari 2013, dengan

    nilai kontrak sebesar Rp3.471.089.400,00. Jangka waktu pelaksanaan

    konstruksi pekerjaan selama 180 hari kalender terhitung sejak tanggal 18

    Februari s.d. 16 Agustus 2013. Masa pemeliharaan selama 180 hari kalender.

    Kontrak mengalami dua kali addendum tambah kurang pekerjaan, dengan

    addendum terakhir Nomor 622/119.D/KPA/PNK/WIL.II/ PU.BM/VIII/2013

    tanggal 02 Agustus 2013.

    Pekerjaan telah mencapai 100%, dengan Berita Acara Serah Terima Pertama

    Pekerjaan (PHO) Nomor 621/2014/BA/PUBM/VIII/2013 tanggal 16 Agustus

    1. Atas pekerjaan tersebut, telah dibayar 95% atau sebesar

    Rp3.297.534.930,00 dengan rincian pada Tabel 58 berikut.

    BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 56

    Tabel 58. Realisasi Pembayaran Pembangunan Jalan Paket Peningkatan Jalan

    Pangeran Ayin

    Nilai

    No. Nomor SP2D Tanggal SP2D

    (Rp)

    1 01032/SP2D/1.03.01.01/2013 26 Maret 2013 771.353.200,00

    2 06791/SP2D/1.03.01.01/2013 02 Agustus 2013 2.169.430.875,00

    3 14030/SP2D/1.03.01.01/2013 27 Desember 2013 356.750.855,00

    Jumlah 3.297.534.930,00

    Hasil pemeriksaan dokumen kontrak dan pemeriksaan fisik tanggal 30

    November 2013, menunjukkan bahwa terdapat kekurangan volume pekerjaan

    sebesar Rp45.303.722,09, dengan rincian pada Tabel 59 berikut.

    Tabel 59. Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Jalan Paket Peningkatan Jalan

    Pangeran Ayin

    Uraian Volume Selisih Harga Satuan Nilai

    No Sat

    Pekerjaan Kontrak Cek Fisik Volume (Rp) (Rp)

    1 2 3 4 5 6 = (4 – 5) 7 8 = (6 x 7)

    1. Filler Kg 3.836,30 2.997,49 838,81 1.260,00 1.056.900,60
    2. AC/BC Ton 180,75 141,23 39,52 558.168,56 22.058.821,49
    3. Aspal Minyak Ton 11,78 9,20 2,58 8.600.000,00 22.188.000,00

    Jumlah 45.303.722,09

    23) Kegiatan Rehab/Pemeliharaan Jalan Paket Pemeliharaan Berkala Jalan

    Batas Kab. Muara Enim – Baturaja Sebesar Rp30.738.055,87

    Pekerjaan Rehab/Pemeliharaan Jalan Paket Pemeliharaan Berkala Jalan Batas

    Kab. Muara Enim – Baturaja dilaksanakan oleh PT UMA, berdasarkan kontrak

    Nomor 622/127/KPA/PML/WIL.II/PU.BM/II/2013 tanggal 14 Februari 2013,

    dengan nilai kontrak sebesar Rp3.302.233.000,00. Jangka waktu pelaksanaan

    konstruksi pekerjaan selama 180 hari kalender terhitung sejak tanggal 18

    Februari s.d. 16 Agustus 2013. Masa pemeliharaan selama 180 hari kalender.

    Kontrak mengalami addendum tambah kurang pekerjaan dengan addendum

    kontrak Nomor 622/127.D/KPA/PML/WIL.II/PU.BM/VIII/2013 tanggal 02

    Agustus 2013 dengan perubahan nilai kontrak menjadi sebesar

    Rp2.972.009.000,00.

    Pekerjaan telah mencapai 100%, dengan Berita Acara Serah Terima Pertama

    Pekerjaan (PHO) Nomor 2010.1/PU.BM/PLW.I/VIII/2013 tanggal 16 Agustus

    1. Atas pekerjaan tersebut, telah dibayar 22,22% atau sebesar

    Rp660.446.600,00 dengan nomor SP2D 01178/SP2D/1.03.01.01/2013 tanggal

    28 Maret 2013.

    Hasil pemeriksaan dokumen kontrak dan pemeriksaan fisik tanggal 3 Desember

    2013, menunjukkan bahwa terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar

    Rp30.738.055,87, dengan rincian pada Tabel 60 berikut.

    BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 57

    Tabel 60. Kekurangan Volume Pekerjaan Rehab/Pemeliharaan Berkala Jalan Batas

    Kab. Muara Enim – Baturaja

    Uraian Volume Selisih Harga Satuan Nilai

    No Sat

    Pekerjaan Kontrak Cek Fisik Volume (Rp) (Rp)

    1 2 3 4 5 6 = (4 – 5) 7 8 = (6 x 7)

    1. Filler Kg 21.554,47 21.009,19 545,28 1.550,00 845.184,00
    2. AC/WC ton 1.052,66 1.026,03 26,63 508.966,49 13.553.777,63
    3. Aspal Minyak ton 64,93 63,29 1,64 9.962.862,34 16.339.094,24

    Jumlah 30.738.055,87

    24) Kegiatan Pembangunan Jalan Paket Peningkatan Jalan Batas Ogan Ilir –

    Lubuk Batang Segmen 1 Sebesar Rp84.787.013,98

    Pekerjaan Pembangunan Jalan Paket Peningkatan Jalan Batas Ogan Ilir – Lubuk

    Batang Segmen 1 dilaksanakan oleh PT UMA, berdasarkan kontrak Nomor

    622/93/KPA/PNK/WIL.II/PU.BM/II/2013 tanggal 14 Februari 2013, dengan

    nilai kontrak sebesar Rp10.284.410.000,00. Jangka waktu pelaksanaan

    konstruksi pekerjaan selama 180 hari kalender terhitung sejak tanggal 18

    Februari s.d. 16 Agustus 2013. Masa pemeliharaan selama 180 hari kalender.

    Kontrak mengalami dua kali addendum tambah kurang pekerjaan, dengan

    addendum terakhir Nomor 622/93.D/KPA/PNK/WIL.II/ PU.BM/VIII/2013

    tanggal 2 Agustus 2013, dengan merubah nilai kontrak menjadi sebesar

    Rp9.255.969.000,00.

    Pekerjaan telah mencapai 100%, dengan Berita Acara Serah Terima Pertama

    Pekerjaan (PHO) Nomor 2008.1/PU-BM/PLW.II/VIII/2013 tanggal 16 Agustus

    1. Atas pekerjaan tersebut, telah dibayar 100% atau sebesar

    Rp9.255.969.000,00, dengan rincian pada Tabel 61 berikut.

    Tabel 61. Realisasi Pembayaran Pembangunan Jalan Paket Peningkatan Jalan

    Batas Ogan Ilir – Lubuk Batang Segmen 1

    No. Nomor SP2D Tanggal SP2D Nilai (Rp)

    1 00962/SP2D/1.03.01.01/2013 22 Maret 2013 2.056.882.000,00

    2 06615/SP2D/1.03.01.01/2013 30 Juli 2013 5.784.980.625,00

    3 13597/SP2D/1.03.01.01/2013 24 Desember 2013 951.307.925,00

    4 13627/SP2D/1.03.01.01/2013 24 Desember 2013 462.798.450,00

    Jumlah 9.255.969.000,00

    Hasil pemeriksaan dokumen kontrak dan pemeriksaan fisik tanggal 4 Desember

    2013, menunjukkan bahwa terdapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan

    kontrak, yaitu pekerjaan Penyiapan Badan Jalan dengan volume sebesar

    23.351,00 m2. Harga satuan pekerjaan sebesar Rp3.630,98 /m2. Sedangkan

    volume pekerjaan yang terpasang sebesar 0 m2. Sehingga, terjadi kekurangan

    volume pekerjaan sebesar 23.351,00 m2 (23.351,00 m2 – 0  m2) atau sebesar

    Rp84.787.013,98 (23.351,00 m2 x Rp3.630,98/m2).

    25) Kegiatan Pembangunan Jalan Paket Peningkatan Jalan Batas Ogan Ilir –

    Lubuk Batang Segmen 2 Sebesar Rp95.838.621,97

    Pekerjaan Pembangunan Jalan Paket Peningkatan Jalan Batas Ogan Ilir – Lubuk

    Batang Segmen 2 dilaksanakan oleh PT BRU, berdasarkan kontrak Nomor

    BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 58

    622/94/KPA/PNK/WIL. II/PU.BM/II/2013 tanggal 14 Februari 2013, dengan

    nilai kontrak sebesar Rp 10.190.545.000,00. Jangka waktu pelaksanaan

    konstruksi pekerjaan selama 180 hari kalender terhitung sejak tanggal 18

    Februari s.d. 16 Agustus 2013. Masa pemeliharaan selama 180 hari kalender.

    Kontrak mengalami dua kali addendum tambah kurang pekerjaan, dengan

    addendum terakhir Nomor 622/94.D/KPA/PNK/WIL. II/PU.BM/VIII/2013

    tanggal 2 Agustus 2013 dengan merubah nilai kontrak menjadi sebesar

    Rp9.171.490.500,00.

    Pekerjaan telah mencapai 100%, dengan Berita Acara Serah Terima Pertama

    Pekerjaan (PHO) Nomor 2009.1/PU.BM/PLW.II/VIII/2013 tanggal 16 Agustus

    1. Atas pekerjaan tersebut, telah dibayar 100% atau sebesar

    Rp9.171.490.500,00, dengan rincian pada Tabel 62 berikut.

    Tabel 62. Realisasi Pembayaran Pembangunan Jalan Paket Peningkatan Jalan

    Batas Ogan Ilir – Lubuk Batang Segmen 2

    Nilai

    No. Nomor SP2D Tanggal SP2D

    (Rp)

    1 00929/SP2D/1.03.01.01/2013 22 Maret 2013 2.038.109.000,00

    2 06616/SP2D/1.03.01.01/2013 30 Juli 2013 5.732.181.562,50

    3 13596/SP2D/1.03.01.01/2013 24 Desember 2013 942.625.412,50

    4 13628/SP2D/1.03.01.01/2013 24 Desember 2013 458.574.525,00

    Jumlah 9.171.490.500,00

    Hasil pemeriksaan dokumen kontrak dan pemeriksaan fisik tanggal 4 Desember

    2013, menunjukkan bahwa terdapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan

    kontrak, yaitu pekerjaan Penyiapan Badan Jalan dengan volume sebesar

    2 2

    26.383,00 m . Harga satuan pekerjaan sebesar Rp3.632,59/m . Sedangkan

    volume pekerjaan yang terpasang sebesar 0 m2. Sehingga, terjadi kekurangan

    2 2

    volume pekerjaan sebesar 26.383,00 m (26.383,00 m – 0  m2) atau sebesar

    2 2

    Rp95.838.621,97 (26.383,00 m x Rp3.632,59/m ).

    26) Kegiatan Pembangunan Jalan Paket Pembangunan Jalan Akses Macan

    Kumbang – Soekarno Hatta – Tl. Kelapa Sebesar Rp33.783.129,77

    Pekerjaan Pembangunan Jalan Paket Pembangunan Jalan Akses Macan

    Kumbang – Soekarno Hatta – Tl. Kelapa dilaksanakan oleh PT CAN.

    berdasarkan kontrak Nomor 621/118/KPA/PMB/WIL.II/PU.BM/II/2013

    tanggal 14 Februari 2013, dengan nilai kontrak sebesar Rp2.487.362.000,00.

    Jangka waktu pelaksanaan konstruksi pekerjaan selama 180 hari kalender

    terhitung sejak tanggal 18 Februari s.d. 16 Agustus 2013. Masa pemeliharaan

    selama 180 hari kalender. Kontrak mengalami addendum tambah kurang

    pekerjaan dengan addendum kontrak Nomor 621/118.C/KPA/PMB/WIL.II/

    PU.BM/IV/2013 tanggal 15 April 2013.

    Pekerjaan telah mencapai 100%, dengan Berita Acara Serah Terima Pertama

    Pekerjaan (PHO) Nomor 621/2017.1/BA/PU.BM/VIII/2013 tanggal 16 Agustus

    1. Atas pekerjaan tersebut, telah dibayar 95,00% atau sebesar

    Rp2.362.993.900,00, dengan rincian pada Tabel 63 berikut.

    BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 59

    Tabel 63. Realisasi Pembayaran Pembangunan Jalan Paket Pembangunan Jalan

    Akses Macan Kumbang – Soekarno Hatta – Tl. Kelapa

    Nilai

    No. Nomor SP2D Tanggal SP2D

    (Rp)

    1 01036/SP2D/1.03.01.01/2013 26 Maret 2013 497.472,400,00

    2 06803/SP2D/1.03.01.01/2013 02 Agustus 2013 1.399.141.125,00

    3 13888/SP2D/1.03.01.01/2013 27 Desember 2013 466.380.375,00

    Jumlah 2.362.993.900,00

    Hasil pemeriksaan dokumen kontrak dan pemeriksaan fisik tanggal 19

    November 2013, menunjukkan bahwa terdapat pekerjaan yang tidak sesuai

    dengan kontrak, yaitu pekerjaan Lapis pondasi agregat kelas B dengan volume

    sebesar 150,00 m3. Harga satuan pekerjaan sebesar Rp682.487,47 /m3.

    Sedangkan volume pekerjaan yang terpasang sebesar 100,50 m3. Sehingga,

    terjadi kekurangan volume pekerjaan sebesar 49,50 m3 (150,00 m3 – 100,50

    m3) atau sebesar Rp33.783.129,77 (49,50 m3 x Rp682,487,47 / m3).

    27) Kegiatan Pembangunan Jalan Paket Peningkatan Jalan Jakabaring Cs

    Sebesar Rp68.213.798,82

    Pekerjaan Pembangunan Jalan Paket Peningkatan Jalan Jaka Baring Cs

    dilaksanakan oleh CV KS, berdasarkan kontrak Nomor

    621/113/KPA/PNK/WIL.II/PU.BM/II/2013 tanggal 14 Februari 2013, dengan

    nilai kontrak sebesar Rp1.906.800.000,00. Jangka waktu pelaksanaan

    konstruksi pekerjaan selama 180 hari kalender terhitung sejak tanggal 18

    Februari s.d. 16 Agustus 2013. Masa pemeliharaan selama 180 hari kalender.

    Kontrak mengalami dua kali addendum tambah kurang pekerjaan, dengan

    addendum terakhir Nomor 621/113.D/KPA/WIL.II/ PU.BM/VIII/2013 tanggal

    2 Agustus 2013.

    Pekerjaan telah mencapai 100%, dengan Berita Acara Serah Terima Pertama

    Pekerjaan (PHO) Nomor 621/2013/PU-BM/VIII/2013 tanggal 16 Agustus 2013.

    Atas pekerjaan tersebut, telah dibayar 95% atau sebesar Rp1.811.460.000,00

    dengan rincian pada Tabel 64 berikut.

    Tabel 64. Realisasi Pembayaran Pembangunan Jalan Paket Peningkatan Jalan

    Jakabaring Cs

    Nilai

    No. Nomor SP2D Tanggal SP2D

    (Rp)

    1 01062/SP2D/1.03.01.01/2013 26 Maret 2013 381.360,000,00

    2 06799/SP2D/1.03.01.01/2013 02 Agustus 2013 1.072.575.000,00

    3 14023/SP2D/1.03.01.01/2013 27 Desember 2013 357.525.000,00

    Jumlah 1.811.460.000,00

    Hasil pemeriksaan dokumen kontrak dan pemeriksaan fisik tanggal 23

    November 2013, menunjukkan bahwa terdapat kekurangan volume pekerjaan

    sebesar Rp68.213.798,82, dengan rincian pada Tabel 65 berikut.

    BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 60

    Tabel 65. Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Jalan Paket Peningkatan

    Jalan Jaka Baring Cs

    Uraian Volume Selisih Harga Satuan Nilai

    No Sat

    Pekerjaan Kontrak Cek Fisik Volume (Rp) (Rp)

    1 2 3 4 5 6 = (4 – 5) 7 8 = (6 x 7)

    1. AC/WC Ton 232,67 176,63 56,04 637.824,97 35.743.711,32
    2. Aspal Minyak Ton 15,16 11,51 3,65 8.500.000,00 31.025.000,00
    3. Filler kg 4.799,97 3.643,9 1.156,07 1.250,00 1.445.087,50

    Jumlah 68.213.798,82

    28) Kegiatan Pembangunan Jalan Paket Peningkatan Jalan Sp. 9 Cecar – Batas

    Lahat Sebesar Rp14.568.457,21

    Pekerjaan Pembangunan Jalan Paket Peningkatan Jalan Sp. 9 Cecar-Batas Lahat

    dilaksanakan oleh PT UMA, berdasarkan kontrak Nomor

    622/086/PNK/WIL.I/PU.BM/II/2013 tanggal 18 Februari 2013, dengan nilai

    kontrak sebesar Rp3.382.767.000,00. Jangka waktu pelaksanaan konstruksi

    pekerjaan selama 180 hari kalender terhitung sejak tanggal 18 Februari s.d. 16

    Agustus 2013. Masa pemeliharaan selama 180 hari kalender. Kontrak

    mengalami addendum tambah kurang pekerjaan dengan addendum kontrak

    Nomor 622/086.B/PNK/WIL.I/PU.BM/VII/2013 tanggal 26 Juli 2013.

    Pekerjaan telah mencapai 100%, dengan Berita Acara Serah Terima Pertama

    Pekerjaan (PHO) Nomor 1122/BA/PU.BM/PLW.I/VIII/2013 tanggal 16

    Agustus 2013. Atas pekerjaan tersebut, telah dibayar 95% atau sebesar

    Rp3.213.628.650,00, dengan rincian pada Tabel 66 berikut.

    Tabel 66. Realisasi Pembayaran Pembangunan Jalan Paket Peningkatan Jalan

    Sp. 9 Cecar – Batas Lahat

    Nilai

    No. Nomor SP2D Tanggal SP2D

    (Rp)

    1 00640/SP2D/1.03.01.01/2013 8 Maret 2013 751.763.400,00

    2 04520/SP2D/1.03.01.01/2013 7 Juni 2013 2.114.334.562,50

    3 09912/SP2D/1.03.01.01/2013 15 Nopember 2013 347.530.687,50

    Jumlah 3.213.628.650,00

    Hasil pemeriksaan dokumen kontrak dan pemeriksaan fisik tanggal 25

    November 2013, menunjukkan bahwa terdapat kekurangan volume pekerjaan

    sebesar Rp14.568.457,21, dengan rincian pada Tabel 67 berikut.

    Tabel 67. Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Jalan Paket Peningkatan Jalan Sp. 9

    Cecar-Batas Lahat

    Uraian Volume Selisih Harga Satuan Nilai

    No Sat

    Pekerjaan Kontrak Cek Fisik Volume (Rp) (Rp)

    1 2 3 4 5 6 = (4 – 5) 7 8 = (6 x 7)

    1. Filler Ton 3.633,62 3.408,79 224,83 1.600,00 359.728,00
    2. AC/WC Ton 201,87 189,38 12,49 654.794,30 8.178.380,81
    3. Aspal Minyak Ton 11,31 10,61 0,70 8.500.000,00 5.950.000,00
    4. Lapis Perekat Ltr 610,40 602,77 7,63 10.530,59 80.348,40

    Jumlah 14.568.457,21

    BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 61

    29) Kegiatan Pembangunan Jalan Paket Peningkatan Jalan Sp. Semambang –

    Bts. Kab. Muara Enim Sebesar Rp144.456.218,32

    Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jalan Paket Peningkatan Jalan Sp.

    Semambang – Bts. Kab. Muara Enim dilaksanakan oleh PT AAU, berdasarkan

    kontrak Nomor 622/088/PNK/WIL.I/PU.BM/II/2013 tanggal 14 Februari 2013,

    dengan nilai kontrak sebesar Rp14.553.188.000,00. Jangka waktu pelaksanaan

    konstruksi pekerjaan selama 180 hari kalender terhitung sejak tanggal 18

    Februari s.d. 16 Agustus 2013. Masa pemeliharaan selama 180 hari kalender.

    Kontrak mengalami addendum tambah kurang pekerjaan dengan addendum

    kontrak Nomor 622/088.A/PNK/WIL.I/PU.BM/VII/2013 tanggal 26 Juli 2013

    dengan mengubah nilai kontrak menjadi Rp13.097.869.200,00.

    Pekerjaan telah mencapai 100%, dengan Berita Acara Serah Terima Pertama

    Pekerjaan (PHO) Nomor 1132/BA/PU.BM/PLW.I/VIII/2013 tanggal 16

    Agustus 2013. Atas pekerjaan tersebut, telah dibayar 100% atau sebesar

    Rp13.097.869.200,00, dengan rincian pada Tabel 68 berikut.

    Tabel 68. Realisasi Pembayaran Pembangunan Jalan Paket Peningkatan Jalan

    Sp. Semambang – Bts. Kab. Muara Enim

    Nilai

    No. Nomor SP2D Tanggal SP2D

    (Rp)

    1 00636/SP2D/1.03.01.01/2013 8 Maret 2013 2.910.637.600,00

    2 03776/SP2D/1.03.01.01/2013 23 Mei 2013 5.457.445.500,00

    3 06858/SP2D/1.03.01.01/2013 2 Agustus 2013 2.728.722.750,00

    4 09823/SP2D/1.03.01.01/2013 15 Nopember 2013 1.346.169.890,00

    5 13662/SP2D/1.03.01.01/2013 24 Desember 2013 654.893.460,00

    Jumlah 13.097.869.200,00

    Hasil pemeriksaan dokumen kontrak dan pemeriksaan fisik tanggal 22

    November 2013, menunjukkan bahwa terdapat kekurangan volume pekerjaan

    sebesar Rp144.456.218,32, dengan rincian pada Tabel 69 berikut.

    Tabel 69. Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Jalan Paket Peningkatan Jalan

    Sp. Semambang – Batas Kab. Muara Enim

    Volume Selisih Harga Satuan Nilai

    No Uraian Pekerjaan Sat

    Kontrak Cek Fisik Volume (Rp) (Rp)

    1 2 3 4 5 6 = (4 – 5) 7 8 = (6 x 7)

    1. Filler Ton 38.624,64 36.561,15 2.063,49 2.380,51 4.912.158,58
    2. AC/WC Ton 2.145,81 2.031,17 114,64 619.366,19 71.004.140,02
    3. Aspal Minyak Ton 128,75 121,87 6,88 9.800.000,00 67.424.000,00
    4. Lapis Perekat Ltr 412.128,00 412.033,01 94,99 11.747,76 1.115.919,72

    Jumlah 144.456.218,32

    30) Kegiatan Pembangunan Jalan Paket Pembangunan Jalan Lingkar Selatan

    Kota Lubuk Linggau Sebesar Rp78.187.577,25

    Pekerjaan Pembangunan Jalan Paket Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Kota

    Lubuk Linggau dilaksanakan oleh PT FKU, berdasarkan kontrak Nomor

    622/089/PEMB/WIL.I/PU.BM/II/2013 tanggal 14 Februari 2013, dengan nilai

    kontrak sebesar Rp4.743.917.000,00. Jangka waktu pelaksanaan konstruksi

    pekerjaan selama 180 hari kalender terhitung sejak tanggal 18 Februari s.d. 16

    BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 62

    Agustus 2013. Masa pemeliharaan selama 180 hari kalender. Kontrak

    mengalami dua kali addendum tambah kurang pekerjaan, dengan addendum

    terakhir Nomor 622/084.B/PNK/WIL.I/PU.BM/VIII/2013 tanggal 1 Agustus

    2013 dan merubah nilai kontrak menjadi sebesar Rp4.269.525.000,00.

    Pekerjaan telah mencapai 100%, dengan Berita Acara Serah Terima Pertama

    Pekerjaan (PHO) Nomor 1131/BA/PU.BM/PLW.I/VII/ 2013 tanggal 16

    Agustus 2013. Atas pekerjaan tersebut, telah dibayar 95% atau sebesar

    Rp4.056.049.035,00, dengan rincian pada Tabel 70 berikut.

    Tabel 70. Realisasi Pembayaran Pembangunan Jalan Paket Pembangunan Jalan

    Lingkar Selatan Kota Lubuk Linggau

    Nilai

    No. Nomor SP2D Tanggal SP2D

    (Rp)

    1 00838/SP2D/1.03.01.01/2013 18 Maret 2013 948.783.400,00

    2 04202/SP2D/1.03.01.01/2013 3 Juni 2013 2.668.453.312,50

    3 09811/SP2D/1.03.01.01/2013 14 Nopember 2013 438.812.322,50

    Jumlah 4.056.049.035,00

    Hasil pemeriksaan dokumen kontrak dan pemeriksaan fisik tanggal 26

    November 2013, menunjukkan bahwa terdapat pekerjaan yang tidak sesuai

    dengan kontrak, yaitu pekerjaan Lapis pondasi agregat kelas B dengan volume

    sebesar 3.600,00 m3. Harga satuan pekerjaan sebesar Rp613.235,90 /m3.

    Sedangkan volume pekerjaan yang terpasang sebesar 3.472,5m3. Sehingga,

    terjadi kekurangan volume pekerjaan sebesar 127,50 m3 (3.600,00 m3 –

    3.472,50  m3) atau sebesar Rp78.187.577,25 (127,50 m3 x Rp613,235,90 / m3).

    31) Kegiatan Pembangunan Jalan Paket Peningkatan Jalan Bts. Kab. Muba –

    Sp. Air Itam Sebesar Rp14.119.624,25

    Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jalan Paket Peningkatan Jalan Bts.Kab.Muba

    – Sp. Air Itam dilaksanakan oleh PT CAN, berdasarkan kontrak Nomor

    622/072/PNK/WIL.I/PU.BM/II/2013 tanggal 14 Februari 2013, dengan nilai

    kontrak sebesar Rp7.709.735.000,00. Jangka waktu pelaksanaan konstruksi

    pekerjaan selama 180 hari kalender terhitung sejak tanggal 18 Februari s.d. 16

    Agustus 2013. Masa pemeliharaan selama 180 hari kalender. Kontrak

    mengalami tiga kali addendum tambah kurang pekerjaan, dengan addendum

    terakhir Nomor 622/072.B/PNK/WIL.I/PU.BM/VII/2013 tangga 31 Juli 2013

    dan merubah nilai kontrak menjadi sebesar Rp6.938.761.500,00.

    Pekerjaan telah mencapai 100%, dengan Berita Acara Serah Terima Pertama

    Pekerjaan (PHO) Nomor 1128/PUBM/PLW.I/VIII/2013 tanggal 16 Agustus

    1. 2013. Atas pekerjaan tersebut, telah dibayar 100% atau sebesar

    Rp6.938.761.500,00, dengan rincian pada Tabel 71 berikut.

    Tabel 71. Realisasi Pembayaran Pembangunan Jalan Paket Peningkatan

    Jalan Bts. Kab. Muba – Sp. Air Itam

    Nilai

    No. Nomor SP2D Tanggal SP2D

    (Rp)

    1 00634/SP2D/1.03.01.01/2013 8 Maret 2013 1.541.947.000,00

    2 05536/SP2D/1.03.01.01/2013 4 Juli 2013 4.336.725.937,50

    3 12892/SP2D/1.03.01.01/2013 20 Desember 2013 713.150.487,50

    4 13953/SP2D/1.03.01.01/2013 27 Desember 2013 346.938.075,00

    Jumlah 6.938.761.500,00

    BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 63

    Hasil pemeriksaan dokumen kontrak dan pemeriksaan fisik tanggal 27

    November 2013, menunjukkan bahwa terdapat kekurangan volume pekerjaan

    sebesar Rp14.119.624,25, dengan rincian pada Tabel 72 berikut.

    Tabel 72. Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Jalan Paket Peningkatan Jalan

    Bts. Kab. Muba – Sp. Air Itam

    Uraian Volume Selisih Harga Satuan Nilai

    No Sat

    Pekerjaan Kontrak Cek Fisik Volume (Rp) (Rp)

    1 2 3 4 5 6 = (4 – 5) 7 8 = (6 x 7)

    1. Filler Kg 2.061,80 1.837,48 224,32 1.380,00 309.561,60
    2. AC/WC Ton 114,54 102,08 12,46 583.171,16 7.266.312,65
    3. Aspal Minyak Ton 6,87 6,12 0,75 8.725.000,00 6.543.750,00

    Jumlah 14.119.624,25

    32) Peningkatan Jalan Muara Siban – SP. Embacang Segmen I Sebesar

    Rp141.200.631,82

    Peningkatan Jalan Muara Siban – SP. Embacang Segmen I dilaksanakan oleh

    PT TM, berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor

    622/077/PNK/WIL.I/PU.BM/II/2013 tanggal 14 Februari 2013 dengan nilai

    kontrak sebesar Rp14.593.313.000,00. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan

    selama 225 hari kalender, terhitung mulai tanggal 18 Februari s.d. 30 September

    1. Kontrak mengalami perubahan, terakhir dengan Final Amandemen

    Kontrak Nomor 622/077.c/PNK/WIL.I/PU.BM/VII/2013 tanggal 26 Agustus

    2013 tentang tambah kurang pekerjaan sehingga nilai kontrak menjadi sebesar

    Rp13.133.982.000,00.

    Pekerjaan fisik dinyatakan selesai 100%, berdasarkan Berita Acara Serah

    Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor

    622/2233/PNK/WIL.I/PU.BM/IX/2013 tanggal 4 September 2013. Pekerjaan

    tersebut telah dibayar 100% atau sebesar Rp13.133.981.700,00, terakhir dengan

    SP2D Nomor 12818/SP2D/1.03.01.01/2013 tanggal 20 Desember 2013.

    Hasil pemeriksaan atas dokumen kontrak dan pemeriksaan fisik di lapangan

    tanggal 15 April 2014, menunjukkan bahwa terdapat kekurangan volume

    pekerjaan sebesar Rp141.200.631,82, dengan rincian pada Tabel 73 berikut.

    Tabel 73. Kekurangan Volume Pekerjaan Peningkatan Jalan Muara Siban – SP.

    Embacang Segmen I

    Volume Harga

    No Uraian Pekerjaan Sat Satuan Jumlah (Rp)

    Rancangan Pemeriksaan Selisih (Rp)

    1 Pasangan Batu dengan m3 279,00 168,72 110,28 651.363,15 71.832.328,18

    Mortar

    2 Lapis Pondasi Agregat m3 523,60 410,70 112,90 614.422,53 69.368.303,64

    Kelas B

    Jumlah 141.200.631,82

    33) Peningkatan Jalan Muara Siban – SP. Embacang Segmen II Sebesar

    Rp143.893.642,65

    Peningkatan Jalan Muara Siban – SP. Embacang Segmen II dilaksanakan oleh

    PT UDB, berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor

    622/078/PNK/WIL.I/PU.BM/II/2013 tanggal 14 Februari 2013 dengan nilai

    BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 64

    kontrak sebesar Rp14.699.829.000,00. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan

    selama 225 hari kalender, terhitung sejak diterbitkannya SPMK tanggal 18

    Februari s.d. 30 September 2013. Kontrak mengalami perubahan, terakhir

    dengan Final Amandemen Kontrak Nomor 622/078.c/PNK/WIL.I/PU.BM/

    VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013 tentang tambah kurang pekerjaan sehingga

    nilai kontrak menjadi Rp13.229.846.000,00.

    Pekerjaan fisik dinyatakan selesai 100%, berdasarkan Berita Acara Serah

    Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor 622/2189/PNK/PU.BM/VIII/2013

    tanggal 30 Agustus 2013. Pekerjaan tersebut telah dibayar 100% atau sebesar

    Rp13.229.846.000,00, terakhir dengan SP2D Nomor

    13507/SP2D/1.03.01.01/2013 tanggal 24 Desember 2013.

    Hasil pemeriksaan atas dokumen kontrak dan pemeriksaan fisik di lapangan

    tanggal 15 April 2014, menunjukkan bahwa terdapat kekurangan volume

    pekerjaan sebesar Rp143.893.642,65, dengan rincian pada Tabel 74 berikut.

    Tabel 74. Kekurangan Volume Pekerjaan Peningkatan Jalan

    Muara Siban – SP. Embacang Segmen II

    Volume Harga Satuan

    No Uraian Pekerjaan Satuan Cek (Rp) Jumlah (Rp)

    Kontrak Selisih

    Fisik

    1 Pasangan Batu m3 200,20 123,82 76,38 656.016,86 50.106.567,77

    dengan Mortar

    2 Lapis Pondasi Agregat m3 465,90 313,32 152,58 614.674,76 93.787.074,88

    Kelas B

    Jumlah 143.893.642,65

    Keadaan tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010

    sebagaimana  diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang

    Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada:

    1. Pasal 6 poin f yang menyatakan bahwa para pihak yang terkait dalam pelaksanaan

    pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika menghindari dan mencegah terjadinya

    pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa;

    1. Pasal 89 ayat (4) yang menyatakan bahwa pembayaran bulanan/termin untuk

    pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk

    peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan

    diserahterimakan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kontrak.

    Permasalahan diatas mengakibatkan:

    1. Terjadinya kelebihan pembayaran sebesar Rp1.765.500.325,25, dengan rincian:

    1) Dinas Pendidikan sebesar Rp303.643.975,58, dengan rincian:

    1. a) PT PMU sebesar Rp52.222.376,10;
    2. b) CV AP HK sebesar Rp41.281.334,21;
    3. c) CV CA sebesar Rp28.541.716,05;
    4. d) CV Lin sebesar Rp150.722.337,71;
    5. e) CV MU sebesar Rp30.876.211,51.

    2) Dinas Kesehatan, yaitu PT DJ sebesar Rp40.571.060,00,

    3) Dinas Peternakan sebesar Rp237.551.649,60, dengan rincian:

    1. a) CV KA sebesar Rp112.742.361,80;
    2. b) CV SK sebesar Rp124.809.287.80.

    BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 65

    4) Dinas Perindustrian dan Perdagangan, yaitu PT RRJA sebesar

    Rp106.319.871,98;

    5) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, yaitu PT LKS sebesar

    Rp23.879.760,00;

    6) Dinas PU Bina Marga sebesar Rp1.053.534.008,09, dengan rincian:

    1. a) PT PGN sebesar Rp57.596.806,83;
    2. b) PT DPM sebesar Rp28.637.045,81;
    3. c) PT GU sebesar Rp101.038.609,54;
    4. d) PT TRAsebesar Rp123.892.493,73;
    5. e) PT SMB sebesar Rp10.267.257,02;
    6. f) PT HBI sebesar Rp56.635.631,25;
    7. g) PT MJM sebesar Rp31.331.992,67;
    8. h) PT NSK sebesar Rp19.838.418,25;
    9. i) PT AAU sebesar Rp144.456.218,32;
    10. j) PT UMA sebesar Rp84.787.013,98;
    11. k) PT BRU sebesar Rp95.838.621,97;
    12. l) PT CAN sebesar Rp14.119.624,25;
    13. m) PT TM sebesar Rp141.200.631,82;
    14. n) PT UDB sebesar Rp143.893.642,65;
    15. Terjadinya potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp875.910.129,21, dengan

    rincian:

    1) Dinas Pendidikan, yaitu PT TL sebesar Rp49.590.705,23;

    2) Dinas PU Cipta Karya sebesar Rp76.980.071,65, dengan rincian:

    1. a) CV VAA sebesar Rp48.153.404,60;
    2. b) CV SPA RM sebesar Rp28.826.667,05;

    3) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yaitu CV PJ sebesar Rp20.823.067,25;

    4) Dinas PU Bina Marga sebesar Rp728.516.285,08, dengan rincian:

    1. a) PT YMP sebesar Rp35.361.340,45;
    2. b) PT KS sebesar Rp29.973.775,17;
    3. c) PT MJ sebesar Rp100.903.794,53;
    4. d) PT RP sebesar Rp20.417.560,09 (Rp10.089.596,68 + Rp10.327.963,41);
    5. e) PT FKU sebesar 364.276,66 (Rp25.176.699,41 +

    Rp78.187.577,25);

    1. f) PT CPK sebesar Rp45.364.906,04;
    2. g) PT SDC sebesar Rp68.664.975,82;
    3. h) PT TLT sebesar Rp25.313.910,27;
    4. i) PT GMS sebesar Rp27.790.282,76;
    5. j) PT SJP sebesar Rp28.235.015,31;
    6. k) PT BBP sebesar Rp38.254.429,21;
    7. l) PT PPJP sebesar Rp12.264.855,01;
    8. m) PT AAU sebesar Rp45.303.722,09;
    9. n) PT UMA sebesar Rp45.306.513,08 (Rp30.738.055,87 + Rp14.568.457,21);
    10. o) PT CAN sebesar Rp33.783.129,77;
    11. p) CV KS sebesar Rp68.213.798,82.

    BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 66

    Hal tersebut disebabkan karena:

    1. Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Peternakan,

    Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Dinas Perhubungan,

    Komunikasi dan Informatika, Kepala Dinas PU Cipta Karya, Kepala Dinas PU Bina

    Marga dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kurang melakukan

    pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan;

    1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan

    Pengawas Lapangan pada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Peternakan,

    Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan

    Informatika, Dinas PU Cipta Karya, Dinas PU Bina Marga dan Dinas Tenaga Kerja

    dan Transmigrasi tidak cermat dalam melakukan pengawasan pekerjaan fisik di

    lapangan;

    1. Konsultan Pengawas tidak cermat dalam melakukan pengawasan pekerjaan fisik di

    lapangan;

    1. Rekanan tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak.

    Atas permasalahan tersebut:

    1. Kepala Dinas Pendidikan menyatakan akan menindaklanjuti dengan memerintahkan

    rekanan untu menyetorkan kelebihan pembayaran ke Kas Daerah;

    1. Kepala Dinas Kesehatan menyatakan akan menindaklanjuti dengan memerintahkan

    rekanan untuk menyetorkan kelebihan pembayaran;

    1. Kepala Dinas Peternakan menyatakan akan menindaklanjuti dengan memerintahkan

    rekanan untuk menyetorkan kelebihan pembayaran;

    1. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyatakan sepakat dengan temuan

    tim BPK RI;

    1. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika menyatakan akan

    menindaklanjuti dengan memerintahkan rekanan untuk menyetorkan kelebihan

    pembayaran;

    1. Kepala Dinas PU Cipta Karya menyatakan akan memerintahkan rekanan untuk

    menyetorkan kelebihan pembayaran;

    1. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyatakan akan memerintahkan

    rekanan untuk menyetorkan kelebihan pembayaran;

    1. Kepala Dinas PU Bina Marga menyatakan akan memerintahkan rekanan untuk

    menyetorkan kelebihan pembayaran.

    Atas kelebihan pembayaran tersebut, telah dilakukan penyetoran ke Kas Daerah

    yang dilakukan oleh:

    1. Dinas Pendidikan sebesar Rp130.355.081,33, dengan rincian:

    1) PT TL sebesar Rp49.590.705,23 pada tanggal 6 Januari 2014;

    2) PT PMU sebesar Rp52.222.376,10 pada tanggal 11 Februari 2014;

    3) CV CA sebesar Rp28.542.000,00 pada tanggal 13 Mei 2014;

    1. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika oleh PT LKS sebesar

    Rp23.879.760,00 pada tanggal 20 Mei 2014;

    1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi oleh CV PJ sebesar Rp20.823.123,90 pada

    tanggal 24 Desember 2013;

    1. Dinas PU Bina Marga sebesar Rp216.983.897,89, dengan rincian:

    1) PT KS sebesar Rp29.976.423,50 pada tanggal 25 Maret 2014;

    BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 67

    2) PT RP sebesar Rp20.172.440,86 (Rp10.089.596,68 + Rp10.082.844,18) pada

    tanggal 21 Maret 2014;

    3) PT SDC sebesar Rp49.000.000,00 pada tanggal 15 Januari 2014;

    4) PT GMS sebesar Rp27.790.282,76 pada tanggal 21 Maret 2014;

    5) PT BBP sebesar Rp38.254.429,21 pada tanggal 21 Maret 2014;

    6) PT SMB sebesar Rp10.261.192,69 pada tanggal 21 Maret 2014;

    7) PT PPJP sebesar Rp10.197.136,20 pada tanggal 21 Maret 2014;

    8) PT MJM sebesar Rp31.331.992,67 pada tanggal 14 Mei 2014.

    BPK merekomendasikan kepada Gubernur Sumatera Selatan agar memerintahkan

    Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Peternakan, Kepala

    Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan

    Informatika, Kepala Dinas PU Cipta Karya, Kepala Dinas PU Bina Marga dan Kepala

    Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk:

    1. Meningkatkan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan;
    2. Menginstruksikan PPK, PPTK, dan Pengawas Lapangan lebih cermat dalam

    melakukan pengawasan fisik di lapangan;

    1. Menegur konsultan pengawas lebih cermat dalam melakukan pengawasan pekerjaan

    fisik di lapangan;

    1. Menarik kelebihan pembayaran dan menyetor ke Kas Daerah sebesar

    Rp1.619.263.287,74, dengan rincian:

    1) Dinas Pendidikan sebesar Rp222.879.883,43, dengan rincian:

    1. a) CV AP HK sebesar Rp41.281.334,21;
    2. b) CV Lin sebesar Rp150.722.337,71;
    3. c) CV MU sebesar Rp30.876.211,51.

    2) Dinas Kesehatan, yaitu PT DJ sebesar Rp40.571.060,00,

    3) Dinas Peternakan sebesar Rp237.551.649,60, dengan rincian:

    1. a) CV KA sebesar Rp112.742.361,80;
    2. b) CV SK sebesar Rp124.809.287.80.

    4) Dinas Perindustrian dan Perdagangan, yaitu PT RRJA sebesar

    Rp106.319.871,98;

    5) Dinas PU Bina Marga sebesar Rp1.011.940.822,73, dengan rincian:

    1. a) PT PGN sebesar Rp57.596.806,83;
    2. b) PT DPM sebesar Rp28.637.045,81;
    3. c) PT GU sebesar Rp101.038.609,54;
    4. d) PT TRAsebesar Rp123.892.493,73;
    5. e) PT SMB sebesar Rp6.064,33;
    6. f) PT HBI sebesar Rp56.635.631,25;
    7. g) PT NSK sebesar Rp19.838.418,25;
    8. h) PT AAU sebesar Rp144.456.218,32;
    9. i) PT UMA sebesar Rp84.787.013,98;
    10. j) PT BRU sebesar Rp95.838.621,97;
    11. k) PT CAN sebesar Rp14.119.624,25;
    12. l) PT TM sebesar Rp141.200.631,82;
    13. m) PT UDB sebesar Rp143.893.642,65;
    14. Memotong pembayaran retensi atas potensi kelebihan atau menarik kelebihan

    pembayaran dan menyetor ke Kas Daerah sebesar sebesar Rp630.108.292,53,

    BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 68

    dengan rincian:

    1) Dinas PU Cipta Karya sebesar Rp76.980.071,65, dengan rincian:

    1. a) CV VAA sebesar Rp48.153.404,60;
    2. b) CV SPA RM sebesar Rp28.826.667,05;

    2) Dinas PU Bina Marga sebesar Rp553.128.220,88, dengan rincian:

    1. a) PT YMP sebesar Rp35.361.340,45;
    2. b) PT MJ sebesar Rp100.903.794,53;
    3. c) PT RP sebesar Rp245.119,23;
    4. d) PT FKU sebesar 364.276,66 (Rp25.176.699,41 +

    Rp78.187.577,25);

    1. e) PT CPK sebesar Rp45.364.906,04;
    2. f) PT SDC sebesar Rp19.664.975,82;
    3. g) PT TLT sebesar Rp25.313.910,27;
    4. h) PT SJP sebesar Rp28.235.015,31;
    5. i) PT PPJP sebesar Rp2.067.718,81;
    6. j) PT AAU sebesar Rp45.303.722,09;
    7. k) PT UMA sebesar Rp45.301.412,54 (Rp30.738.055,87 + Rp14.568.457,21);
    8. l) PT CAN sebesar Rp33.783.129,77;
    9. m) CV KS sebesar Rp68.213.798,82.
    1. Penggunaan Dana Hibah Oleh Panitia Daerah Islamic Solidarity Games Belum

    Dipertanggungjawabkan Sebesar Rp3.090.000.000,00 dan Kelebihan Nilai Kontrak

    Pekerjaan Pre Show Dan Show Opening – Closing ISG III 2013 di Sumatera Selatan

    Sebesar Rp118.097.000,00

    Pelaksanaan ISG III dilaksanakan di Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 22

    September s.d. 1 Oktober 2013 yang sumber dananya berasal dari dana hibah pemerintah

    pusat serta APBD Provinsi Sumatera Selatan, dengan rincian pada Tabel 75 berikut:

    Tabel 75. Sumber Dana Pelaksanaan ISG III Tahun 2013 di Provinsi Sumatera Selatan

    Nilai

    No. Nama SKPD Jenis Belanja

    (Rp)

    1. Pemerintah Pusat Hibah 79.000.000.000,00
    2. BPKAD Hibah 75.000.000.000,00
    3. BPKAD Belanja Modal dan Belanja Barang 65.750.361.500,00
    4. PU Bina Marga Belanja Modal 4.941.969.000,00
    5. PU Cipta Karya Belanja Barang 9.443.672.000,00

    Jumlah 234.136.002.500,00

    Berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen pertanggungjawaban atas pelaksanaan

    ISG, diketahui terdapat penggunaan dana hibah sebesar Rp3.090.000.000,00 yang belum

    dipertangungjawabkan oleh Panitia Daerah, serta terdapat kelebihan nilai kontrak pada

    pekerjaan Pre show dan Show Opening-Closing, dengan uraian sebagai berikut.

    1. Penggunaan Dana Hibah Belum Dipertanggungjawabkan

    Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PPKD, hibah kepada Panitia Daerah

    ISG III dianggarkan sebesar Rp75.000.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar

    Rp75.000.000.000,00 atau 100% dari anggaran. Dalam Naskah Perjanjian Hibah

    Daerah, disebutkan bahwa tujuan penggunaan dana adalah untuk membiayai

    BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 69

    kegiatan Panitia Daerah Penyelenggara Islamic Solidarity Games III Tahun 2013.

    Penerima dana menyatakan akan melaksanakan penggunaan hibah sesuai

    peruntukannya dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan

    yang berlaku.

    Hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban berupa buku kas umum dan

    surat pertanggungjawab (SPJ) pada Panitia Daerah penyelenggara ISG,

    menunjukkan bahwa terdapat penggunaan dana yang belum dipertanggungjawabkan

    sebesar Rp3.090.000.000,00, yang akan digunakan untuk kegiatan Technical

    Delegates (TD) dan Chief De Mission (CDM), biaya pembuatan website, uang muka

    SDM dan seragam serta uang muka kegiatan look of the games, dengan rincian pada

    Tabel 76 berikut.

    Tabel 76. Dana Panitia Daerah ISG yang Belum Dipertanggungjawabkan

    Jumlah

    No Penerima Tanggal Kwitansi Penggunaan

    (Rp)

    1 Lng Agustus 2013 Pinjaman dana untuk kegiatan TD-CDM 20.000.000,00

    Meeting di Griya Agung tanggal 21

    Agustus 2013

    2 YR Agustus 2013 DP Pembuatan Website Panitia Daerah 20.000.000,00

    Penyelenggaraan ISG III 2013

    Sumatera Selatan

    3 ND 18 September 2013 Uang Muka Kegiatan Look Of The 2.000.000.000,00

    Games III-2013 Sumatera Selatan

    4 ND 13 Juli 2013 Uang Muka Kegiatan TDM-CDM 450.000.000,00

    Meeting ISG-III 2013 Sumatera Selatan

    5 ND 13 Juli 2013 Uang Muka Kegiatan TDM-CDM 350.000.000,00

    Meeting ISG-III 2013 Sumatera Selatan

    6 ND 15 Juli 2013 Uang Muka SDM dan Seragam ISG III- 250.000.000,00

    2013 Sumatera Selatan

    Jumlah 3.090.000.000,00

    Selain hal tersebut, sampai dengan pemeriksaan berakhir, Panitia Daerah

    Penyelenggara Islamic Solidarity Games III Tahun 2013 belum menyampaikan

    laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana hibah kepada Gubernur melalui

    PPKD. Hal tersebut menyulitkan BPK dalam melakukan pemeriksaan atas

    penggunaan dana hibah oleh panitia daerah secara lebih mendalam.

    1. Kelebihan Nilai Kontrak Pekerjaan Pre Show dan Show Opening – Closing

    Pekerjaan Pre Show dan Show Opening – Closing ISG III 2013 di Sumatera Selatan

    dilaksanakan oleh PT NSB berdasarkan kontrak Nomor B/28/Deputi

    IV/ISG.III/IX/2013 tanggal 16 September 2013 dengan nilai sebesar

    Rp24.500.000.000,00. Jangka waktu pelaksanaan mulai tanggal 16 September s.d. 4

    Oktober 2013. Kontrak mengalami addendum dengan addendum kontrak Nomor

    B/41/Deputi IV/ISG.III/IX/2013 tanggal 23 September 2013. Nilai kontrak

    mengalami penurunan menjadi sebesar Rp23.319.000.000,00 karena adanya

    pengurangan kegiatan.

    Pekerjaan telah mencapai 100% berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan

    Nomor B/34/Deputi IV/ISG.IV/ISG.III/IX/2013 tanggal 18 September 2013. Atas

    pekerjaan tersebut, telah dibayar sebesar Rp20.799.940.000,00 dengan rincian

    sebesar Rp15.299.940.000,00 pada tanggal 18 September dan sebesar

    Rp5.500.000.000,00 pada tanggal 30 September 2013, sehingga nilai kontrak yang

    BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 70

    belum dibayar sebesar Rp2.519.060.000,00 (Rp23.319.000.000,00 –

    Rp20.799.940.000,00).

    Hasil pengujian atas nilai addendum kontrak menunjukkan bahwa terdapat kelebihan

    nilai kontrak addendum sebesar Rp118.097.000,00 yang disebabkan adanya

    pengurangan nilai kontrak yang tidak diikuti dengan pengurangan PPN yang

    bersangkutan, dengan uraian pada Tabel 77 berikut.

    Tabel 77. Pengujian atas Nilai Addendum Kontrak pada Pekerjaan Pre Show dan Show

    Opening – Closing ISG III 2013 di Sumatera Selatan

    Addendum Nilai yang

    Selisih

    No. Uraian Kontrak Seharusnya

    (Rp)

    (Rp) (Rp)

    1. Nilai Kontrak 24.500.000.000,00

     Nilai Kontrak Setelah Dikurangi PPN 10% 22.272.730.000,00

    1. Pengurangan
    2. Projection Mapping pada kegiatan

    Opening Ceremony kurang dari 2 jam 500.000.000,00 500.000.000,00

    1. Pendukung Acara Artis + MC Kegiatan

    Closing Ceremony dibayar dari sumber

     dana lain 281.000.000,00 281.000.000,00

    1. Kegiatan Tarian Kolosal pada acara

    Closing Ceremony dibayar dari sumber

     dana lain 400.000.000,00 400.000.000,00

     Jumlah Pengurangan 1.181.000.000,00 1.181.000.000,00

     Jumlah Total Sebelum PPN 10% -    21.091.730.000,00

     PPN 10% 2.109.173.000,00

     Jumlah Total Setelah PPN 10% 23.319.000.000,00 23.200.903.000,00 118.097.000,00

    Kondisi diatas tidak sesuai dengan:

    1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah

    terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang

    Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 ayat (2) yang menyatakan bahwa

    penerima subsidi, hibah, bantuan, sosial, dan bantuan keuangan bertanggung jawab

    atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya dan wajib

    menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan kepada kepala daerah;

    1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman

    Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan

    dan Belanja Daerah Pasal 16 ayat (1) yang menyatakan bahwa penerima hibah

    berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada kepala daerah

    melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait;

    1. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman

    Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Sumatera

    Selatan Pasal 16 ayat (1) yang menyatakan bahwa penerima hibah berupa uang

    menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Gubernur melalui PPKD dengan

    tembusan Kepala SKPD terkait;

    1. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

    Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada:

    1) Pasal 6 huruf f yang menyatakan bahwa para pihak yang terkait dalam

    pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika, antara lain

    menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan

    negara dalam pengadaan barang/jasa;

    BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 71

    2) Pasal 89 Ayat (4) yang menyatakan pembayaran bulanan/termin untuk

    pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang,

    termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan

    yang akan diserahterimakan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam

    kontrak.

    Permasalahan di atas mengakibatkan

    1. Potensi penyalahgunaan keuangan daerah sebesar Rp3.090.000.000,00;
    2. Potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp118.097.000,00.

    Atas permasalahan tersebut, Kepala BPKAD menjelaskan bahwa pihaknya telah

    meminta agar Panitia Daerah ISG segera mempertangungjawabkan penggunaan dana

    hibah yang diterima. Sedangkan, untuk kelebihan nilai kontrak sebesar

    Rp118.097.000,00, pihak Panitia Daerah ISG telah memperhitungkan dalam pembayaran

    termin terakhir kepada rekanan yang bersangkutan. Dari nilai kontrak setelah addendum

    sebesar Rp23.319.000.000,00, Panitia Daerah ISG hanya membayarkan sebesar

    Rp23.200.903.000,00 (Rp23.319.000.000,00 – Rp118.097.000,00). Adapun pembayaran

    sebesar Rp23.200.903.000,00 dilakukan dengan rincian sebesar Rp15.299.940.000,00

    pada tanggal 18 September 2013, sebesar Rp5.500.000.000,00 pada tanggal 30 September

    2013, sebesar Rp1.353.110.000,00 pada bulan Januari 2014 dan sebesar

    Rp1.047.853.000,00 pada bulan Maret 2014.

    Hal tersebut disebabkan oleh:

    1. Kepala BPKAD kurang melakukan pengawasan atas penggunaan dana hibah kepada

    Panitia Daerah ISG;

    1. Ketua dan Bendahara Panitia Daerah ISG lalai dalam mengawasi

    pertanggungjawaban penggunaan dana;

    1. Ketua Deputi IV Panitia Daerah ISG tidak cermat dalam membuat surat perjanjian.

    BPK RI merekomendasikan Gubernur Sumatera Selatan agar memerintahkan:

    1. Kepala BPKAD meningkatkan pengawasan atas penggunaan dana hibah kepada

    panitia Daerah ISG;

    1. Ketua dan Bendahara Panitia Daerah ISG untuk mempertanggungjawabkan

    penggunaan dana sebesar Rp3.090.000.000,00;

    1. Ketua Panitia Daerah ISG untuk menegur Ketua Deputi IV Panitia Daerah ISG tidak

    cermat dalam membuat surat perjanjian.

    1. Pelaksanaan 15 Kegiatan Islamic Solidarity Games pada BPKAD dan Dinas PU

    Cipta Karya Kurang Volume Sebesar Rp1.223.782.898,36

    Pelaksanaan ISG III dilaksanakan di Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 22

    September s.d. 1 Oktober 2013 yang sumber dananya berasal dari dana hibah pemerintah

    pusat serta APBD Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan pemeriksaan fisik beberapa

    pekerjaan belanja modal dan belanja barang pada BPKAD dan Dinas PU Cipta Karya

    terkait pelaksanaan ISG, diketahui bahwa terdapat kekurangan volume sebesar

    Rp1.223.782.898,36, dengan uraian sebagai berikut.

    BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 72

    1. BPKAD

    Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui BPKAD pada TA 2013, telah

    menganggarkan Belanja Kegiatan Islamic Solidarity Games (ISG) sebesar

    Rp80.192.415.900,00 dengan realisasi sebesar Rp65.750.361.500,00 atau 81,99%

    dari anggaran. Hasil pemeriksaan fisik beberapa pekerjaan belanja barang dan

    belanja modal yang dilaksanakan, menunjukkan terdapat kekurangan volume

    pekerjaan sebesar Rp1.077.372.739,06, dengan uraian sebagai berikut.

    1) Belanja Barang

    1. a) Kegiatan Normalisasi Saluran Drainase dan Perbaikan Sarana Air

    Bersih Stadion Bumi Sriwijaya Sebesar Rp122.186.579,86

    Kegiatan Normalisasi Saluran Drainase dan Perbaikan Sarana Air Bersih

    Stadion Bumi Sriwijaya dilaksanakan oleh CV DM, berdasarkan kontrak

    Nomor 03/NSD-SMS/BPKAD-V/SPPP/2013 tanggal 21 Agustus 2013,

    dengan nilai kontrak sebesar Rp502.764.000,00. Jangka waktu pelaksanaan

    pekerjaan selama 30 hari kalender sejak tanggal 21 Agustus s.d. 19

    September 2013.

    Pekerjaan telah dinyatakan selesai 100%, dengan Berita Acara Serah

    Terima Pertama Nomor 75/DM/IX/2013 tanggal 16 September 2013. Atas

    pekerjaan tersebut, telah dibayar 100% atau sebesar Rp502.764.000,00,

    dengan rincian pada Tabel 78 berikut.

    Tabel 78. Realisasi Pembayaran Normalisasi Saluran Drainase dan

    Perbaikan Sarana Air Bersih Stadion Bumi Sriwijaya

    No Nomor SP2D Uraian Jumlah (Rp)

    1 09566/SP2D/1.20.05.01/2013 Termyn I 477.625.800,00

    2 12334/SP2D/1.20.05.01/2013 Termyn II 25.138.200,00

    Jumlah 502.764.000,00

    Hasil pemeriksaan atas dokumen kontrak, data pendukung, dan

    pemeriksaan fisik secara uji petik di lapangan pada tanggal 6 Februari 2014

    yang dihadiri oleh PPTK, rekanan dan BPK, menunjukkan bahwa terdapat

    kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp122.186.579,86, dengan rincian

    pada Tabel 79 berikut.

    BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 73

    Tabel 79. Kekurangan Volume Kegiatan Normalisasi Saluran Drainase dan Perbaikan

    Sarana Air Bersih Stadion Bumi Sriwijaya

    Volume Harga

    Selisih Nilai

    No Uraian Pekerjaan Sat Satuan

    Kontrak Cek Fisik Volume (Rp)

    (Rp)

    I Pembuatan Saluran Drainase Type I

    1 Pas. Batu Bata ad.1:4 untuk M3 34.49 11.57 22.92 826.027,00 18.932.538,84

    sal. Drainase dan bak control

    2 Plesteran Saluran ad..1:3 M2 160,45 105,36 55,09 41.404,50 2.280.973,91

    dan box culvert

    II Pembuatan Saluran Drainase Type I

    1 Pas. Batu Bata ad.1:4 untuk M3 21,42 7,13 14,29 826,027.00 11.803.925,83

    sal. Drainase

    2 Plesteran Saluran ad..1:3 M2 151.2 82.29 68.91 41,404.50 2.853.184,10

    III Pembuatan Saluran Drainase Type V (kayaknya tipe IV)

     1 Pas. Batu Bata ad.1:4 untuk M3 40,00 12.82 27.18 826,027.00 22.451.413,86

    sal. Drainase

    2 Plesteran Saluran ad..1:3 M2 250,00 181.34 68.66 41,404.50 2.842.832,97

    IV Pembuatan Saluran Drainase Type III

    1 Pas. Batu Bata ad.1:4 untuk M3 67.06 14.56 52.50 826,027.00 43.366.417,50

    sal. Drainase

    2 Plesteran Saluran ad..1:3 M2 526,90 100,49 426,41 41.404,50 17.655.292,85

    Jumlah 122.186.579,86

    1. b) Kegiatan Pemeliharaan Kansteen JSC Sebesar Rp58.832.102,31

    Kegiatan Pemeliharaan Kansteen JSC dilaksanakan oleh CV AP,

    berdasarkan kontrak Nomor 03/KANS-JSC/BPKAD-V/SPPP/2013 tanggal

    21 Agustus 2013, dengan nilai kontrak sebesar Rp579.190.000,00. Jangka

    waktu pelaksanaan pekerjaan selama 30 hari kalender terhitung sejak

    tanggal 21 Agustus s.d. 19 September 2013.

    Pekerjaan telah mencapai 100% berdasarkan Berita Acara Serah Terima

    Pertama Nomor 02/BA-STP/KANS.JSC/AP/X/2013 tanggal 7 September

    1. Atas pekerjaan tersebut, telah dibayar 100% atau sebesar

    Rp579.190.000,00, dengan rincian pada Tabel 80 berikut.

    Tabel 80. Realisasi Pembayaran Kegiatan Pemeliharaan Kansteen JSC

    No Nomor SP2D Uraian Jumlah (Rp)

    1 07810/SP2D/1.20.05.01/2013 Termyn I 550.230.500,00

    2 12264/SP2D/1.20.05.01/2013 Termyn II 28.959.500,00

    Jumlah 579.190.000,00

    Hasil pemeriksaan atas dokumen kontrak, data pendukung, dan

    pemeriksaan fisik secara uji petik di lapangan pada tanggal 5 Februari 2014

    yang dihadiri oleh PPTK, rekanan, dan BPK, menunjukan bahwa terdapat

    kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp58.832.102,31 berupa pekerjaan

    Cat Kansteen (Cat Minyak). Volume pekerjaan menurut kontrak sebesar

    2

    5.083,63 m , sedangkan volume pekerjaan yang terpasang sebesar 3.455,24

    2 2

    m . Harga satuan pekerjaan sebesar Rp36.129,00/m . Sehingga, terjadi

    BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 74

    2 2

    kekurangan volume pekerjaan sebesar 1.628,39 m (5.083,63 m – 3.455,24

    2 2 2

    m ) atau sebesar Rp58.832.102,31 (1.628,39 m x Rp36.129,00/m ).

    1. c) Kegiatan Pemeliharaan Jalan di Lingkungan JSC Sebesar

    Rp24.216.377,80

    Kegiatan Pemeliharaan Jalan di Lingkungan JSC dilaksanakan oleh PT

    TRA, berdasarkan kontrak Nomor 03/PBJL/BPKAD-V/SPPP/2013 tanggal

    21 Agustus 2013, dengan nilai kontrak sebesar Rp5.340.791.000,00.

    Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 30 hari kalender terhitung

    sejak tanggal 21 Agustus s.d. 19 September 2013.

    Pekerjaan telah mencapai 100% berdasarkan Berita Acara Serah

    Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 06b/PBJL/BPKAD/BAPP/2013 tanggal 14

    Agustus 2013. Atas pekerjaan tersebut, telah dibayar 100% atau sebesar

    Rp5.340.791.000,00, dengan rincian pada Tabel 81 berikut.

    Tabel 81. Realisasi Pembayaran Pemeliharaan Jalan di Lingkungan JSC

    No Nomor SP2D Uraian Jumlah (Rp)

    1 08437/SP2D/1.20.05.01/2013 Termyn I 2.670.395.500,00

    2 10161/SP2D/1.20.05.01/2013 Termyn II 2.403.355.950,00

    3 13250/SP2D/1.20.05.01/2013 Termyn III 267.039.550,00

    Jumlah 5.340.791.000,00

    Hasil pemeriksaan atas dokumen kontrak, data pendukung, dan

    pemeriksaan fisik secara uji petik di lapangan pada tanggal 7 Februari 2014

    yang dihadiri oleh PPTK, rekanan, dan BPK, menunjukan bahwa terdapat

    kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp24.210.028,47, berupa pekerjaan

    Lapis Aus (AC-WC)/(Gradasi halus/kasar). Volume pekerjaan menurut

    kontrak sebesar 1.168,83 ton, sedangkan volume pekerjaan yang terpasang

    sebesar 1.130,69 ton. Harga satuan pekerjaan sebesar Rp634.933,87/ton.

    Sehingga, terjadi kekurangan volume pekerjaan sebesar 38,14 ton

    (1.168,83 ton – 1.130,69 ton) atau sebesar Rp24.216.377,80 (38,13 ton x

    Rp634.933,87/ton).

    1. d) Kegiatan Pemeliharaan Track Lintasan Stadion Bumi Sriwijaya

    Sebesar Rp152.465.388,24

    Kegiatan Pemeliharaan Track Lintasan Stadion Bumi Sriwijaya

    dilaksanakan oleh CV TDM, berdasarkan kontrak Nomor 03/TL-

    SMS/BPKAD-V/SPPP/2013 tanggal 21 Agustus 2013, dengan nilai

    kontrak sebesar Rp580.810.000,00. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan

    selama 30 hari kalender terhitung sejak tanggal 21 Agustus s.d. 19

    September 2013.

    Pekerjaan telah mencapai 100% berdasarkan Berita Acara Serah Terima

    Pertama Nomor 72/TDM/IX/2013 tanggal 16 September 2013. Atas

    pekerjaan tersebut, telah dibayar 100% atau sebesar Rp580.810.000,00,

    dengan rincian pada Tabel 82 berikut.

    BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 75

    Tabel 82. Pembayaran Kegiatan Pemeliharaan Track Lintasan

    Stadion Bumi Sriwijaya

    No Nomor SP2D Uraian Jumlah (Rp)

    1 08228/SP2D/1.20.05.01/2013 Termyn I 551.769.500,00

    2 12149/SP2D/1.20.05.01/2013 Termyn II 29.040.500,00

    Jumlah 580.810.000,00

    Hasil pemeriksaan atas dokumen kontrak, data pendukung, dan

    pemeriksaan fisik secara uji petik di lapangan pada tanggal 6 Februari 2014

    yang dihadiri oleh PPTK, rekanan, dan BPK, menunjukan bahwa terdapat

    kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp152.465.388,24, dengan rincian

    pada Tabel 83 berikut.

    Tabel 83. Kekurangan Volume Kegiatan Pemeliharaan Track Lintasan Stadion Bumi Sriwijaya

    Volume Harga

    Selisih Nilai

    No Uraian Pekerjaan Sat Satuan

    Kontrak Cek Fisik Volume (Rp)

    (Rp)

    I Pemeliharaan TraCipta Karya Lintasan

    1 Pembersihan dan Pencucian Track M2 6.125,00 5.252.72 872,28 26.420,00 23.045.637,60

    Lintasan Lari

    2 Pengecatan Track Lintasan Lari M2 6.125,00 5.252,72 872,28 43.171,00 37.657.199,88

    3 Pengecatan List Jalur Lintasan Lari M2 2.344,50 218,94 2.125,56 43.171,00 91.762.550,76

    Jumlah 152.465.388,24

    1. e) Kegiatan Pemeliharaan Stadion dan Site Development Stadion Madya

    Sriwijaya Sebesar Rp37.919.981,65

    Pelaksanaan Pemeliharaan Stadion dan Site Development Stadion Madya

    Sriwijaya dilaksanakan oleh PT PMU, berdasarkan kontrak Nomor

    03/PSMS/BPKAD-V/SPPP/2013 tanggal 21 Agustus 2013, dengan nilai

    kontrak sebesar Rp1.528.087.000,00. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan

    selama 30 hari kalender.

    Pekerjaan telah selesai 100%, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan

    Pekerjaan (PHO) Nomor 92/PMU/ST-1/XI/2013 tanggal 19 September

    1. Atas pekerjaan tersebut, telah dibayar 100% atau sebesar

    Rp1.528.087.000,00, dengan SP2D terakhir Nomor

    12747/SP2D/1.20.05.01/2013 tanggal 19 Desember 2013.

    Hasil pemeriksaan atas dokumen kontrak dan pemeriksaan fisik di

    lapangan pada tanggal 6 Februari 2014, menunjukkan bahwa terdapat

    kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp37.919.981,65 dengan rincian

    pada Tabel 84 berikut.

    BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 76

    Tabel 84. Kekurangan Volume atas Kegiatan Pemeliharaan Stadion dan Site Development

    Stadion Madya Sriwijaya

    Volume Selisih Harga Satuan Nilai

    No Uraian Pekerjaan Sat

    Kontrak Cek Fisik Volume (Rp) (Rp)

    1 Pagar BRC M’ 410,54 364,80 45,74 310.750,00 14.213.705,00

    2 Lampu Merkuri 500w Bh 9,00 7,00 2,00 450.000,00 900.000,00

    3 Plafon Spandrell M² 208,24 182,8 25,44 425.000,00 10.812.000,00

    4 Bongkar Keramik M² 86,60 60,31 26,29 7.500,00 197.175,00

    5 Cor Jalan Beton M³ 76,90 65 11,90 991.353,08 11.797.101,65

    Jumlah 37.919.981,65

    2) Belanja Modal

    1. a) Kegiatan Pemeliharaan Lapangan dan Pematangan Lahan Arena

    Panahan JSC Sebesar Rp18.494.201,70

    Kegiatan Pemeliharaan Lapangan dan Pematangan Lahan Arena Panahan

    JSC dilaksanakan oleh PT PMU, berdasarkan kontrak Nomor

    03/LPJSC/BPKAD-V/SPPP/2013 tanggal 21 Agustus 2013, dengan nilai

    kontrak sebesar Rp1.216.943.000,00. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan

    selama 30 hari kalender terhitung sejak tanggal 21 Agustus s.d. 19

    September 2013.

    Pekerjaan telah mencapai 100% berdasarkan Berita Acara Serah Terima

    Pekerjaan Pertama Nomor 93/PMU/ST-I/XI/2013 tanggal 19 September

    1. Atas pekerjaan tersebut telah dibayar 100% atau sebesar

    Rp1.216.943.000,00, dengan rincian pada Tabel 85 berikut.

    Tabel 85. Realisasi Pembayaran Pemeliharaan Lapangan dan Pematangan

    Lahan Arena Panahan JSC

    No Nomor SP2D Uraian Jumlah (Rp)

    1 12061/SP2D/1.20.05.01/2013 Termyn I 1.156.095.850,00

    2 12753/SP2D/1.20.05.01/2013 Termyn II 60.847.150,00

    J u m l a h 1.216.943.000,00

    Hasil pemeriksaan atas dokumen kontrak, data pendukung, dan

    pemeriksaan fisik secara uji petik di lapangan pada tanggal 5 Februari 2014

    yang dihadiri oleh PPTK, rekanan, dan BPK, menunjukan bahwa terdapat

    kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp18.494.201,70, dengan rincian

    pada Tabel 86 berikut.

    Tabel 86. Kekurangan Volume Pemeliharaan Lapangan dan Pematangan

    Lahan Arena Panahan JSC

    Volume Harga

    Selisih Nilai

    No Uraian Pekerjaan Sat Satuan

    Kontrak Cek Fisik Volume (Rp)

    (Rp)

    I Tanam Rumput dan Taman

    1 Urugan Pasir Bawah Rumput M3 1.020,00 994,04 25,96 113.190,00 2.938.412,40

    II Pembuatan Dinding Pembatas Kawat Harmonika Panjang 61 M (61 Modul)

    1 Pek. Rangka Pipa Carbon Steel Modul 61 31 30 518.526,31 15.555.789,30

    dia.2” dan list besi dia. 12 mm

    serta kawat harmonika

    Jumlah 18.494.201,70

    BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 77

    1. b) Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Bangku Tribun Stadion Gelora

    Sriwijaya Sebesar Rp43.330.000,00

    Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Bangku Tribun Stadion Gelora

    Sriwijaya dilaksanakan oleh CV TFG, berdasarkan kontrak Nomor

    03/BTSG/BPKAD-V/SPPP/2013 tanggal 23 Agustus 2013, dengan nilai

    kontrak sebesar Rp904.172.000,00. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan

    selama 30 hari kalender terhitung sejak tanggal 23 Agustus s.d. 21

    September 2013.

    Pekerjaan telah mencapai 100% berdasarkan Berita Acara Serah Terima

    Pekerjaan Nomor 193/BAST/TD/IX/2013 tanggal 18 September 2013.

    Atas pekerjaan tersebut, telah dibayar 100% atau sebesar

    Rp904.172.000,00, dengan rincian pada Tabel 87 berikut.

    Tabel 87. Realisasi Pembayaran Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan

    Bangku Tribun Stadion Gelora Sriwijaya

    No Nomor SP2D Uraian Jumlah (Rp)

    1 09217/SP2D/1.03.03.01/2013 Termyn I 858.963.400,00

    2 13336/SP2D/1.03.03.01/2013 Termyn II 45.208.600,00

    J u m l a h 904.172.000,00

    Hasil pemeriksaan atas dokumen kontrak, data pendukung, dan

    pemeriksaan fisik secara uji petik di lapangan pada tanggal 3 Februari 2014

    yang dihadiri oleh PPTK, rekanan, dan BPK, menunjukan bahwa terdapat

    kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp43.330.000,00, dengan rincian

    pada Tabel 88 berikut.

    Tabel 88. Kekurangan Volume Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Bangku Tribun

    Stadion Gelora Sriwijaya

    Volume Harga

    Selisih Nilai

    No Uraian Pekerjaan Sat Satuan

    Kontrak Cek Fisik Volume (Rp)

    (Rp)

    I Pekerjaan Bangku Tribun

    1 Baut Dinabolt Bh 4.500 300 4.200 3.650,00 15.330.000,00

    2 Pemasangan Bangku Tribun pada Bh 1.500 100 1.400 20.000,00 28.000.000,00

    Beton Bertulang

    Jumlah 43.330.000,00

    1. c) Kegiatan Pemeliharaan Prasarana Pendukung JSC Sebesar

    Rp184.705.384,66

    Kegiatan Pemeliharaan Prasarana Pendukung JSC dilaksanakan oleh CV

    JB, berdasarkan kontrak Nomor 03/PP-JSC/BPKAD-V/SPPP/2013 tanggal

    21 Agustus 2013, dengan nilai kontrak sebesar Rp545.275.000,00. Jangka

    waktu pelaksanaan pekerjaan selama 30 hari kalender terhitung sejak

    tanggal 21 Agustus s.d. 19 September 2013.

    Pekerjaan telah mencapai 100% berdasarkan Laporan Kemajuan Fisik per

    tanggal 23 Desember 2013. Atas pekerjaan tersebut, telah dibayar 100%

    atau sebesar Rp545.275.000,00, dengan rincian pada Tabel 89 berikut.

    BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 78

    Tabel 89. Realisasi Pembayaran Pemeliharaan Prasarana Pendukung JSC

    No Nomor SP2D Uraian Jumlah (Rp)

    1 07453/SP2D/1.20.05.01/2013 Termyn I 518.011.250,00

    2 12790/SP2D/1.20.05.01/2013 Termyn II 27.263.750,00

     J u m l a h 545.275.000,00

    Hasil pemeriksaan atas dokumen kontrak, data pendukung, dan

    pemeriksaan fisik secara uji petik di lapangan pada tanggal 4 Februari 2014

    yang dihadiri oleh PPTK, rekanan, dan BPK, menunjukan bahwa terdapat

    kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp184.705.384,66, dengan rincian

    pada Tabel 90 berikut.

    Tabel 90. Kekurangan Volume Pemeliharaan Prasarana Pendukung JSC

    Volume Harga

    Selisih Nilai

    No Uraian Pekerjaan Sat Satuan

    Kontrak Cek Fisik Volume (Rp)

    (Rp)

    I Bundaran Gelora Sriwijaya The Stadium

    1 Pekerjaan Plesteran Lantai 881,90 13.15 868.75 46.996,00 40.827.775,00

    Bundaran

    2 Pekerjaan Cat Lantai Bundaran 2.320,80 848,99 1.471,81 25.520,00 37.560.591,20

    3 Pekerjaan Pasang Pipa Besi 3″ 96 0 96 83.225,62 7.989.659,52

    II Plaza Gelora Sriwijaya The Stadium

    1 Pekerjaan Plesteran Lantai 1.031,68 18,89 1.012,79 46.996,00 47.597.078,84

    Plaza

    2 Pekerjaan Cat Lantai Plaza 5.158,40 3.317,29 1.841,11 25.520.00 46.985.127,20

    3 Pekerjaan Pasang Pipa Besi 3″ 45 0 45 83.225,62 3.745.152,90

    Jumlah 184.705.384,66

    1. d) Kegiatan Pemasangan Pagar Keliling Tribun dan Cor Beton Utara

    Stadion Bumi Sriwijaya Sebesar Rp75.324.432,84

    Pelaksanaan kegiatan Pemasangan Pagar Keliling Tribun dan Cor Beton

    Utara Stadion Bumi Sriwijaya dilaksanakanoleh CV VAA, berdasarkan

    kontrak Nomor 03/PK-SMS/BPKAD-V/SPPP/2013 tanggal 21 Agustus

    2013, dengan nilai kontrak sebesar Rp1.744.778.000,00. Jangka waktu

    pelaksanaan pekerjaan selama 30 hari kalender.

    Pekerjaan telah selesai 100% berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan

    Pekerjaan (PHO) Nomor 61/VAA/IX/2013 tanggal 16 September 2013.

    Atas pekerjaan tersebut, telah dibayar 100% atau sebesar

    Rp1.744.778.000,00 dengan SP2D terakhir Nomor

    12336/SP2D/1.20.05.01/2013 tanggal 16 Desember 2013.

    Hasil pemeriksaan atas dokumen kontrak dan pemeriksaan fisik di

    lapangan pada tanggal 6 Februari 2014, menunjukkan bahwa terdapat

    kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp75.324.432,84, dengan rincian

    pada Tabel 91 berikut.

    BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 79

    Tabel 91. Kekurangan Volume Atas Kegiatan Pemasangan Pagar Keliling Tribun dan Cor Beton

    Utara Stadion Bumi Sriwijaya

    Volume Harga

    Selisih Nilai

    No Uraian Pekerjaan Sat Satuan

    Kontrak Cek Fisik Volume (Rp)

    (Rp)

    1 Galian tanah untuk ris m³ 99,56 5,2 94,36 68.259,00 6.440.919,24

    2 Plesteran Ris m² 495 65,01 429,99 41.440,00 17.818.785,60

    3 Ris Bata m³ 62,4 5,20 57,20 892.740,00 51.064.728,00

    Jumlah 75.324.432,84

    1. e) Kegiatan Pemeliharaan Lampu dan Elektrikal Venues ISG Sebesar

    Rp39.056.290,00

    Pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Lampu dan Elektrikal Venues ISG

    dilaksanakan oleh PT KAA, berdasarkan kontrak Nomor 03/LAMO-

    EV/BPKAD-V/SPPP/2013 tanggal 21 Agustus 2013, dengan nilai kontrak

    sebesar Rp10.784.000.000,00. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama

    30 hari kalender.

    Pekerjaan telah selesai 100% berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan

    Pekerjaan (PHO) Nomor 61/KAA/IX/2013 tanggal 16 September 2013.

    Atas pekerjaan tersebut, telah dibayar 100% atau sebesar

    Rp10.784.000.000,00, dengan SP2D terakhir Nomor

    12234/SP2D/1.20.05.01/2013 tanggal 16 Desember 2013.

    Hasil pemeriksaan atas dokumen kontrak dan pemeriksaan fisik di

    lapangan tanggal 6 Februari 2014, menunjukkan bahwa terdapat

    kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp39.056.290,00, dengan rincian

    pada Tabel 92 berikut.

    Tabel 92. Kekurangan Volume atas Kegiatan Pemeliharaan Lampu dan Elektrikal Venues ISG

    Volume Selisih Harga Satuan Nilai

    No Uraian Pekerjaan Sat

    Kontrak Cek Fisik Volume (Rp) (Rp)

     GOR Dempo

    1 Galian Kabel M 250,00 180,00 70,00 45.857,00 3.209.990,00

     GOR Ranau

    2 MCB 10A Bh 20,00 0,00 20,00 39.000,00 780.000,00

    3 Rel MCB Bh 3,00 1,00 2,00 24.000,00 48.000,00

    4 Ground Panel Bh 5,00 0,00 5,00 120.000,00 600.000,00

    5 MCCB 630A Bh 1,00 0,00 1,00 15.500.000,00 15.500.000,00

     GOR Pusri

    1 Ground Panel Bh 4,00 0,00 4,00 120.000,00 480.000,00

    2 Ground konektor Bh 4,00 0,00 4,00 138.575,00 554.300,00

    3 Penangkal Petir Bh 4,00 0,00 4,00 2.735.000,00 10.940.000,00

    4 Upah Kabel NYFGBY 4×70 M’ 160,00 0,00 160,00 43.400,00 6.944.000,00

     Jumlah 39.056.290,00

    1. f) Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Dalam Kota

    Palembang Sebesar Rp320.842.000,00

    Pelaksanaan kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Dalam

    Kota Palembang dilaksanakan oleh PT KAA, berdasarkan kontrak Nomor

    03/LJDK/BPKAD-V/SPPP/2013 tanggal 23 Agustus 2013, dengan nilai

    kontrak sebesar Rp14.543.120.00,00. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan

    selama 30 hari kalender.

    BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 80

    Pekerjaan telah selesai 100% berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan

    Pekerjaan (PHO) Nomor 65/KAA/IX/2013 tanggal 18 September 2013.

    Atas pekerjaan tersebut, telah dibayar 100% atau sebesar

    Rp14.543.120.00,00, dengan SP2D terakhir Nomor 12243/SP2D/

    1.20.05.01/2013 tanggal 16 Desember 2013.

    Hasil pemeriksaan atas dokumen kontrak dan pemeriksaan fisik di

    lapangan pada tanggal 5 Februari 2014, menunjukkan bahwa terdapat

    kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp320.842.000,00, dengan rincian

    pada Tabel 93 berikut.

    Tabel 93. Kekurangan Volume Atas Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan

    Dalam Kota Palembang

    Volume Selisih Harga Satuan Nilai

    No Uraian Pekerjaan Satuan

    Kontrak Cek Fisik Volume (Rp) (Rp)

    1 Tiang Lampu Bh 138,00 105,00 33,00 4.788.800,00 158.030.400,00

    2 MCB 4A Bh 276,00 210,00 66,00 193.600,00 12.777.600,00

    3 P3K Ls 1,00 0,00 1,00 5.000.000,00 5.000.000,00

    4 NYF6BY 4×6 M 3.224,00 2.109,00 1.115,00 71.780,00 80.034.700,00

    5 NYY 2x 2,5 M 5.250,00 4.590,00 660,00 33.780,00 22.294.800,00

    6 Galian Tanah M 3.224,00 2.109,00 1.115,00 28.000,00 31.220.000,00

    7 Urugan Tanah Kembali M 3.224,00 2.109,00 1.115,00 10.300,00 11.484.500,00

    Jumlah 320.842.000,00

    1. Dinas PU Cipta Karya

    Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas PU Cipta Karya pada TA 2013

    telah menganggarkan belanja barang kegiatan ISG sebesar Rp9.821.718.000,00

    dengan realisasi sebesar Rp9.443.672.000,00 atau 96,15% dari anggaran. Hasil

    pemeriksaan fisik atas empat pekerjaan belanja modal yang dilaksanakan,

    menunjukkan bahwa terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar

    Rp146.410.159,30, dengan uraian sebagai berikut.

    1) Kegiatan Perbaikan Kansteen Bandara – Jakabaring Sport City sebesar

    Rp67.817.949,30

    Kegiatan Perbaikan Kansteen Bandara – Jakabaring Sport City oleh CV AP

    sesuai kontrak Nomor 03/PKBJ/DPU.CK/SPPP/2013 tanggal 21 Agustus 2013

    dengan nilai kontrak sebesar Rp1.609.926.000,00.  Jangka waktu pelaksanaan

    pekerjaan selama 30 hari kalender sejak tanggal 21 Agustus s.d. 19 September

    2013.

    Pekerjaan telah dinyatakan selesai 100% sesuai dengan Berita Acara Serah

    Terima (BAST) Pertama Nomor 08/BA-STP/ISG-KBJSC/AP/IX/2013 tanggal

    18 Septermber 2013 dan telah dibayar 95% atau sebesar Rp1.529.429.700,00,

    dengan rincian pada Tabel 94 berikut.

    Tabel 94. Realisasi Pembayaran Perbaikan Kansteen Bandara –

    Jakabaring Sport City

    No Nomor SP2D Uraian Jumlah (Rp)

    1 09824/SP2D/1.03.03.01/2013 Termin I 804.963.000,00

    2 12771/SP2D/1.03.03.01/2013 Termin II 724.466.700,00

    J u m l a h 1.529.429.700,00

    BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 81

    Hasil pemeriksaan atas dokumen kontrak, data pendukung, dan pemeriksaan

    fisik secara uji petik di lapangan pada tanggal 29 Januari 2014 yang dihadiri

    oleh PPK, PPTK, Pengawas Lapangan, konsultan pengawas dan BPK

    menunjukkan kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp67.817.949,30, yaitu

    Pekerjaan Cat Kansteen (Cat Minyak). Volume menurut kontrak sebesar

    15.960,00 m2. Sedangkan volume pekerjaan yang terpasang sebesar 14.057,94

    m2 harga satuan pekerjaan sebesar Rp35.655,00/m2. Sehingga, terjadi

    kekurangan volume pekerjaan sebesar 1.902,06 m2 (15.960,00 m2 – 14.057,94

    m2) atau sebesar Rp67.817.949,30 (1.902,06 m2 x Rp35.655,00/m2).

    2) Kegiatan Pemasangan Lampu Selang Jalan A. Yani sebesar

    Rp4.396.710,00

    Kegiatan Pemasangan Lampu Selang Jalan A. Yani dilaksanakan oleh CV CM

    sesuai kontrak Nomor 03/LSAY/DPUCK/SPPP/2013 tanggal 21 Agustus 2013

    dengan nilai kontrak sebesar Rp120.079.000,00. Jangka waktu pelaksanaan

    pekerjaan selama 30 hari kalender terhitung sejak tanggal 21 Agustus s.d.

    tanggal 19 September 2013.

    Pekerjaan telah mencapai 100% berdasarkan Berita Acara Serah Terima

    pertama Pekerjaan Nomor 273/BA/DPU.CK-TPB/2013 tanggal 19 September

    2013 dan telah dibayar 95% atau sebesar Rp114.075.050,00, dengan rincian

    pada Tabel 95 berikut.

    Tabel 95. Realisasi Pemasangan Lampu Selang Jalan A. Yani

    No Nomor SP2D Uraian Jumlah (Rp)

    1 09217/SP2D/1.03.03.01/2013 Angsuran I 60.039.500,00

    2 13336/SP2D/1.03.03.01/2013 Angsuran II 54.035.550,00

    J u m l a h 114.075.050,00

    Hasil pemeriksaan atas dokumen kontrak, data pendukung, dan pemeriksaan

    fisik secara uji petik di lapangan pada tanggal 30 Januari 2014 yang dihadiri

    oleh PPTK, rekanan, Pengawas Lapangan dan BPK menunjukan bahwa terdapat

    kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp4.396.710,00, dengan rincian pada

    Tabel 96 berikut.

    Tabel 96. Kurang Volume Pemasangan Lampu Selang A. Yani

    Volume Harga

    Selisih Nilai

    No Uraian Pekerjaan Sat Hasil Satuan

    Kontrak Volume (Rp)

    Cek Fisik (Rp)

    I Pengadaan Bahan

    1 Kabel LVTC 2 x 16 mm2 M1 900,00 522,60 377,40 7.650,00 2.887.110,00

    II Pekerjaan Pemasangan

    1 Kabel LVTC 2 x 16 mm2 M1 900,00 522,60 377,40 4.000,00 1.509.600,00

    Jumlah 4.396.710.00

    3) Kegiatan Pemasangan Lampu Selang dan Lampu Sorot Seputaran

    Kambang Iwak Kecik sebesar Rp4.894.500,00

    Kegiatan Pemasangan Lampu Selang dan Lampu Sorot Seputaran Kambang

    Iwak Kecik dilaksanakan oleh CV TP, sesuai kontrak Nomor

    03/ISG.LSKIK/DPU.CK/SPPP/2013 tanggal 21 Agustus 2013 dengan nilai

    BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 82

    kontrak sebesar Rp136.036.000,00. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama

    30 hari kalender terhitung sejak tanggal 21 Agustus s.d. 19 September 2013.

    Pekerjaan telah mencapai 100% berdasarkan Berita Acara Serah Terima

    Pertama Pekerjaan Konstruksi Nomor 172/ISG/DPU.CK-TPB/2013 tanggal 17

    September 2013 dan telah dibayar 55% atau sebesar Rp74.819.800,00, dengan

    rincian pada Tabel 97 berikut.

    Tabel 97. Realisasi Pembayaran Pemasangan Lampu Selang Lampu Sorot

    Seputaran Kambang Iwak Kecik

    No Nomor SP2D Uraian Jumlah (Rp)

    1 10469/SP2D/1.03.03.01/2013 Termin I 68.018.000,00

    2 13242/SP2D/1.03.03.01/2013 Termin II 6.801.800,00

    J u m l a h 74.819.800,00

    Hasil pemeriksaan atas dokumen kontrak, data pendukung, dan pemeriksaan

    fisik secara uji petik di lapangan pada tanggal 30 Januari 2014 yang dihadiri

    oleh PPTK, rekanan, dan Pengawas Lapangan dan BPK menunjukan bahwa

    terdapat kekurangan volume pekerjaan, sebesar Rp4.894.500,00, dengan rincian

    pada Tabel 97 berikut.

    Tabel 98. Rincian Lampu Selang dan Lampu Sorot Seputaran Kambang Iwak Kecik

    Volume Harga

    Selisih Nilai

    No Uraian Pekerjaan Sat Hasil Satuan

    Kontrak Volume (Rp)

    Cek Fisik (Rp)

    I Pengadaan Bahan

    1 Lampu Selang 2 line Roll 27,00 25,50 1,50 3.015.000,00 4.522.500,00

    II Pemasangan

    1 Lampu Selang 2 line Roll 27,00 25,50 1,50 248.000,00 372.000,00

    J u m l a h 4.894.500,00

    4) Kegiatan Pemasangan Pemasangan Lampu Hias Tersebar Dalam Kota

    Palembang sebesar Rp69.301.000,00

    Kegiatan Pemasangan Pemasangan Lampu Hias Tersebar Dalam Kota

    Palembang dilaksanakan oleh PT MMM, sesuai kontrak Nomor

    03/PLHTKP/DPU.CK/SPPP/2013 tanggal 27 Agustus 2013 dengan nilai

    kontrak sebesar Rp3.789.793.000,00. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan

    selama 30 hari kalender terhitung sejak tanggal 27 Agustus s.d. tanggal 25

    September 2013.

    Pekerjaan telah dinyatakan 100% berdasarkan Berita Acara Pembayaran

    Angsuran Ketiga (Terakhir) Nomor  /BAP/PLHDKP/SPP/DPU.CK.TPB/2013

    dan telah dibayar 93,02% atau sebesar Rp3.525.265.448,00, dengan rincian

    pada Tabel 99 berikut.

    BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 83

    Tabel 99. Realisasi Pembayaran Pemasangan Lampu Hias Tersebar

    Dalam Kota Palembang

    No Nomor SP2D Uraian Jumlah (Rp)

    1 10056/SP2D/1.03.03.01/2013 Angsuran I 1.894.896.500,00

    2 13869/SP2D/1.03.03.01/2013 Angsuran II 189.489.650,00

    3 14076/SP2D/1.03.03.01/2013 Angsuran III 1.440.879.298,00

    J u m l a h 3.525.265.448,00

    Hasil pemeriksaan atas dokumen kontrak, data pendukung, dan pemeriksaan

    fisik secara uji petik di lapangan pada tanggal 30 Januari 2014 yang dihadiri

    oleh PPTK, rekanan, dan Pengawas Lapangan dan BPK menunjukan bahwa

    terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp69.301.000,00, rincian pada

    Lampiran 8.

    Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010

    sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang

    Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada:

    1. Pasal 6 huruf f yang menyatakan bahwa para pihak yang terkait dalam pelaksanaan

    pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika menghindari dan mencegah terjadinya

    pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa;

    1. Pasal 89 ayat (4) yang menyatakan pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan

    konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang;

    1. Pasal 120 yang menyatakan bahwa selain perbuatan atau tindakan sebagaimana

    dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1), Penyedia Barang/Jasa yang terlambat

    menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak

    karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa, dikenakan denda keterlambatan sebesar

    1/1000 (satu perseribu) dari nilai Kontrak atau nilai bagian Kontrak untuk setiap hari

    keterlambatan;

    1. Buku 5 Lampiran III Pelaksanaan Kontrak Konstruksi tentang Pembayaran Prestasi

    Kerja bagian 1 (c) yang menyatakan bahwa pembayaran dilakukan senilai pekerjaan

    yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi

    pekerjaan.

    Permasalahan di atas mengakibatkan:

    1. Terjadinya kelebihan pembayaran sebesar Rp1.077.372.739,06 atas pelaksanaan

    pekerjaan kegiatan ISG pada BPKAD, dengan rincian:

    1) CV DM sebesar Rp122.186.579,86;

    2) CV AP sebesar Rp58.832.102,31;

    3) PT TRA sebesar Rp24.216.377,80;

    4) CV TDM sebesar Rp152.465.388,24;

    5) PT PMU sebesar Rp56.414.183,35 (Rp37.919.981,65 + Rp18.494.201,70)

    6) CV TFG sebesar Rp43.330.000,00;

    7) CV JB sebesar Rp184.705.384,66;

    8) CV VAA sebesar Rp75.324.432,84;

    9) PT KAA sebesar Rp359.898.290,00 (Rp39.056.290,00 + Rp320.842.000,00);

    1. Terjadinya potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp146.410.159,30 atas

    pelaksanaan pekerjaan pada Dinas PU Cipta Karya, dengan rincian:

    1) CV AP sebesar Rp67.817.949,30;

    2) CV CM sebesar Rp4.396.710,00;

    BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 84

    3) CV TP sebesar Rp4.894.500,00;

    4) PT MMM sebesar Rp69.301.000,00.

    Hal tersebut disebabkan oleh:

    1. Kepala BPKAD dan Kepala Dinas PU Cipta Karya kurang melakukan pengawasan

    pelaksanaan pekerjaan;

    1. PPK, PPTK, dan Pengawas Lapangan masing-masing pekerjaan kurang cermat

    dalam mengendalikan dan mengawasi pekerjaan sesuai kontrak;

    1. Panitia Penerima Pekerjaan lalai dalam melaksanakan tugas.

    Atas permasalahan tersebut:

    1. Kepala BPKAD menyatakan bahwa para rekanan telah menyatakan kesediaan untuk

    mengembalikan kelebihan pembayaran dan pihak BPKAD telah menyurati kesebelas

    rekanan tersebut untuk segera menyetorkan ke Kas Daerah;

    1. Kepala Dinas PU Cipta Karya menyatakan akan memerintahkan rekanan untuk

    menyetorkan kelebihan pembayaran ke Kas Daerah.

    Atas kelebihan pembayaran tersebut, telah diakukan penyetoran ke Kas Daerah

    sebesar Rp403.229.950,00 atas pelaksanaan pekerjaan pada BPKAD, yang terdiri dari:

    1. PT TFG sebesar Rp43.330.000,00 tanggal 3 Maret 2014;
    2. PT KAA sebesar Rp359.898.290,00 (Rp320.842.000,00 + Rp39.057.950,00)

    tanggal 4 Maret 2014.

    BPK merekomendasikan kepada Gubernur Sumatera Selatan agar memerintahkan

    Kepala BPKAD dan Kepala Dinas PU Cipta Karya untuk:

    1. Meningkatkan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan;
    2. Menginstruksikan PPK, PPTK, dan Pengawas Lapangan lebih cermat

    mengendalikan dan mengawasi pekerjaan sesuai kontrak;

    1. Menginstruksikan Panitia Penerima Pekerjaan lebih cermat dalam melaksanakan

    tugas;

    1. Menarik kelebihan pembayaran dan menyetor ke Kas Daerah sebesar

    Rp674.144.449,06 atas pelaksanaan pekerjaan pada BPKAD, dengan rincian:

    1) CV DM sebesar Rp122.186.579,86;

    2) CV AP sebesar Rp58.832.102,31;

    3) PT TRA sebesar Rp24.216.377,80;

    4) CV TDM sebesar Rp152.465.388,24;

    5) PT PMU sebesarRp56.414.183,35 (Rp37.919.981,65 + Rp18.494.201,70)

    6) CV JB sebesar Rp184.705.384,66;

    7) CV VAA sebesar Rp75.324.432,84;

    1. Memotong pembayaran retensi atas potensi kelebihan atau menarik kelebihan

    pembayaran dan menyetor ke Kas Daerah sebesar Rp146.410.159,30 atas

    pelaksanaan pekerjaan pada Dinas PU Cipta Karya, dengan rincian:

    1) CV AP sebesar Rp67.817.949,30;

    2) CV CM sebesar Rp4.396.710,00;

    3) CV TP sebesar Rp4.894.500,00;

    4) PT MMM sebesar Rp69.301.000,00.

    BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 85

    1. Realisasi Belanja Hibah Sebesar Rp821.939.561.916,00 Belum

    Dipertanggungjawabkan

    Provinsi Sumatera Selatan melalui BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan

    Daerah (PPKD) pada TA 2013, telah menganggarkan Belanja Hibah sebesar

    Rp2.118.889.843.100,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp2.031.305.991.844,00 atau

    sebesar 95,87% dari anggaran. Rincian realisasi belanja hibah sebesar

    Rp2.031.305.991.844,00, dapat dilihat pada Tabel 100 berikut.

    Tabel 100. Realisasi Belanja Hibah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan TA 2013

    Anggaran Realisasi

    Uraian

    (Rp) (Rp)

    Belanja Hibah Lembaga/Organisasi Pemerintah 1.877.418.468.100,00 1.797.910.481.607,00

    Hibah Kepada Organisasi Keagamaan 39.406.900.000,00 38.868.654.192,00

    Hibah Kepada Organisasi Wartawan 15.164.475.000,00 15.164.475.000,00

    Hibah Kepada Organisasi kemasyarakat 34.500.000.000,00 32.822.732.545,00

    Hibah Aspirasi 152.400.000.000,00 146.539.648.500,00

    Jumlah 2.118.889.843.100,00 2.031.305.991.844,00

    Dari realisasi Belanja Hibah sebesar Rp2.031.305.991.844,00, termasuk di

    dalamnya realisasi dana BOS sebesar Rp776.856.377.500,00, Sekolah Swasta sebesar

    Rp165.972.265.500,00, BOP dan Insentif Guru Non PNS SLB Swasta sebesar

    Rp1.883.408.000,00 dan Guru Honor TK sebesar Rp5.504.562.000,00. Dana BOS dan

    Sekolah Swasta langsung ditransfer ke masing-masing rekening sekolah, sedangkan

    Insentif Guru Non PNS SLB Swasta dan Guru Honor TK langsung ditransfer ke masing-

    masing guru yang bersangkutan. Pertanggungjawaban atas keempat kegiatan tersebut

    dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan kabupaten/kota yang bersangkutan. Sehingga,

    belanja hibah yang harus dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah kepada BPKAD

    Provinsi Sumatera Selatan di luar keempat kegiatan tersebut yaitu sebesar

    Rp1.081.089.378.844,00.

    Pengujian atas penyampaian laporan pertanggungjawaban dari masing-masing

    penerima hibah, menunjukkan bahwa sampai dengan akhir pemeriksaan tanggal 19 Mei

    2014, terdapat belanja hibah sebesar Rp821.939.561.916,00 yang belum

    dipertanggungjawabkan, dengan uraian sebagai berikut.

    1. Belanja Hibah kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera

    Selatan Rp253.000.702.391,00 dan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

    Provinsi Sumatera Selatan Sebesar Rp232.328.030.000,00 Belum

    Dipertanggungjawabkan

    Dari realisasi Belanja Hibah Lembaga/Organisasi Pemerintah sebesar

    Rp1.797.910.481.607,00, terdapat realisasi sebesar Rp253.000.702.391,00 kepada

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Selatan dan sebesar

    Rp232.328.030.000,00 kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi

    Sumatera Selatan.

    Pemberian hibah kepada KPU Provinsi Sumatera Selatan didasarkan pada Naskah

    Perjanjian Hibah Derah (NPHD) Nomor 900/00155/BPKAD-II/2013 dan Nomor

    18/KPU-Prov-006/I/2013 tanggal 22 Januari 2013, yang kemudian diaddendum.(amrizal aroni)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com