• Lembah MPII Sumsel “PKI Bertentangan Dengan Konstitusi”

    0
    mpii

    Lembah MPII Sumsel “PKI Bertentangan Dengan Konstitusi”

    Palembang,  jurnalsumatra.com- Penolakan akan kebangkitan dan gerakan komunisme terus bergulir, kali ini pernyataan tegas dilontarkan oleh ketua lembaga Bantuan Hukum (Lembah) Majelis Pemuda Islam Indonesia (MPII) Sumsel, Adv Zamzam Mabrur Nuris. Ia meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap mereka yang mencoba untuk menghidupkan kembali gerakan dan paham yang bertentangan dengan konstitusi.

    “Sudah jelas larangan tertuang dalam Tap MPRS Nomor 25/1966 tentang pembubaran PKI dan larangan terhadap Komunisme, Marxisme dan Leninisme,” kata Zamzam kepada jurnalsumatra.com, Minggu (29/5). Menurutnya, pihak-pihak yang berupaya menghidupkan komunisme harus ditindak sesuai dengan UU 27/1999 tentang Perubahan KUHP Yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara.

    “Tap MPRS 25/1966 itu tidak bisa dicabut, karena Tap itu dibuat saat MPR sebagai lembaga tertinggi negara, tap sejak Amandemen UUD 1945 membuat MPR menjadi lembaga tinggi, sehingga tidak bisa membuat ketetapan di bawah UU lagi,” ungkapnya mengutip pendapat pakar Hukum Tata Negara, Prof Mahfud MD.

    Menurut alumnus Unisma Malang ini, sebaiknya kejadian-kejadian masa lalu cukup menjadi sejarah, untuk melangkah kedepan, jangan sampai kejadian kelam terjadi kembali. Sehingga apapun bentuknya harus diantisipasi dan apapun alasannya NKRI adalah harga mati yang harus dijaga oleh anak bangsa.

    “Cukup sudah kita perang saudara, banyak korban berjatuhan. Kedepan sudah kita sepakati Pancasila sebagai dasar Negara, ayo kita jaga bersama dan jangan biarkan paham-paham yang muncul untuk merusak keutuhan NKRI tumbuh, baik itu paham ekstrim kiri maupun ekstrim kanan,” pintanya. (eka)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com