• Legislator Bekasi Kritisi Gaji ASN Terlibat Korupsi

    0

    Bekasi, jurnalsumatra.com – Anggota DPRD Kota Bekasi Ronny Hermawan mengkritisi kebijakan pemerintah setempat yang masih memberikan gaji kepada enam aparaturnya yang berstatus tersangka kasus korupsi.
    “Kok tersangka korupsi yang saat ini tidak bekerja melayani masyarakat tetap digaji. Hak dan tanggung jawab itu harus sejalan,” katanya di Bekasi, Sabtu.
    Menurut Ronny, meski enam orang Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemkot Bekasi yang tersandung kasus itu telah resmi dicopot dari jabatannya, namun setiap bulan mereka menerima 75 persen dari total gajinya sebagai aparatur.
    “Bahkan, saat mereka pensiun nanti, tetap akan menerima hak uang pensiun,” katanya.
    Masih berlakunya pemberian hak aparatur tersebut dikarenakan yang bersangkutan masih tercatat aktif sebagai ASN di Kota Bekasi.
    “Sementara kita tahu, bahwa keenam tersangka itu telah mendekam di penjara dan tidak ada upaya pelayanan kepada masyarakat yang bisa mereka lakukan,” katanya.
    Menurut Ronny, keenam tersangka itu hanya fokus pada urusan pribadi mereka dalam rangka menyelamatkan diri dari jeratan hukum di pengadilan nanti.
    Ronny meminta Pemkot Bekasi untuk mengevaluasi kebijakan pemberian gaji atau honor kepada aparatur yang tersandung kasus hukum.
    “Harus ada evaluasi, karena selain tidak lagi ada jabatan, mereka juga tidak bekerja untuk masyarakat,” katanya.
    Kepala Sub Bidang Unit Pengembangan Karir Kepegawaian pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi Robby Arfiyansyah mengatakan pemberian gaji itu sesuai dengan aturan kepegawaian.
    “Keenamnya masih menjalani proses persidangan atas dugaan tindak pidana korupsi,ż katanya.
    Adapun keenam ASN itu di antaranya mantan Kepala Bagian Telematika Sri Sunarwati dalam perkara pengadaan sistem pengamanan komputer atau antivirus senilai Rp800 juta lebih.
    Selanjutnya adalah perkara korupsi honor Linmas senilai Rp1 miliar lebih yang melibatkan sejumlah ASN Kota Bekasi yakni mantan Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi, Hendri Malino Samosir, mantan Pelaksana Administrasi Toni Hermawanto, dan mantan Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat Mita Susilawati.
    Adapun perkara yang sedang berjalan proses sidangnya adalah korupsi dana Guru Daerah Terpencil, atas nama tersangka Bambang Prayitno selaku staf Dinas Pendidikan Kota Bekasi.
    Selanjutnya adalah mantan Staf Ahli Wali Kota Bekasi Roro Yoewati dalam dugaan penyalahgunaan jabatan dalam Diklat Prajabatan (BKD). (anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com