• Laporan PAD Triwulan BUMD Bikin Harnojoyo Kesal

    0

    Palembang, jurnalsumatra.com – Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ada diminta Walikota Palembang Harnojoyo, agar dapat memberikan kontribusi yang maksimal, dalam peningakatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun ini.

    Karena pencapaian realisasi PAD Kota Palembang sampai bulan April 2016 masih minim. Tiga BUMD miliik Pemkot Palembang diantaranya PD Pasar Palembang Jaya, PDAM Tirta Musi, dan PT SP2J, yang harusnya sudah mampu menyokong kekurangan realisasi PAD diluar pendapatan pajak, malah belum melaporkan kontribusinya, sehingga tercatat realisasinya nol persen.

    Dikatakan Harnojo kepada jurnalsumatra.com “Seharusnya, ada kerja ekstra dari seluruh SKPD dan BUMD terkait, dalam merealisasikan pencapaian target PAD. Karena ini sudah hampir masuk semester satu,” ungkap Harnojoyo saat ditemui Kantor Dispenda Palembang. Kamis (26/5).

    Harnojoyo, meminta dengan tegas, agar semua harus terlibat dalam meningkatakan PAD Kota Palembang, terutama Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) yang mempunyai peranan penting menghasilkan PAD terbesar dari sektor pendapatan pajak, dimintanya untuk semakin serius menggali potensi.

    Karena, jika melihat dari laporan rapat koordinasi PAD triwulan pertama yang dilaksanakan hari ini, jelasnya kepada jurnalsumtra.com dan mengatakan “Dari rasio yang harus dicapai sebesar 33,33%, sementara target Rp 777,398 Miliar baru mencapai 25,37% dengan nominal Rp 197,205 Miliar, sedangkan sektor pajak baru bisa menyumbang 28,71% untuk capaian PAD hingga April. Bahkan, untuk item Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), baru bisa mencapai 4,13% dari target sebesar Rp 107,712 Miliar”.

    Kebiasaan masyarakat dalam membayar pajak di akhir tahun, harusnya bisa dirubah oleh Dispenda. Karena tren masyarakat Palembang, membayar PBB mendekati jatuh tempo bulan September nanti bukanlah kebiasaan yang bagus.  “Jangan dijadikan alasan bagi Dispenda untuk melaporkan jika masyarakat biasa membayar saat jatuh tempo. Karena, Dispenda bisa melakukan jemput bola, khususnya untuk perusahaan atau bangunan komersil,” tambahnya.

    Satgas disetiap kecamatan dapat dimaksimalkan. Karena jika di lihat, cukup banyak bangunan perusahaan dan bangunan komersil lainnya yang “nihil” pajaknya. Selama ini, perusahaan hanya membayar pajak buminya dan mengabaikan pajak bangunan yang kadang diubah tanpa sepengetahuan dan laporan ke Dispenda.

    ‪Menurutnya, jika pada tahun lalu dia dua lantai, tahun ini menjadi tiga lantai, nilai pajak bangunannya harus berubah. Yang tidak berubah itu adalah pajak buminya, tetapi lahan nya harus berubah. “Dan ini kami minta optimalisasi potensinya dari Dispenda, segera sidak dan data perusahaannya” ungkapnya.

    Kesadaran masyarakat pemilik bangunan, diharapkan untuk dapat melaporkan secara langsung jika memang terjadi perubahan bangunan. “Memang semuanya tugas Dispenda, tetapi tidak ada salah kalau ada kesadaran masyarakat untuk melapor. Ini kan demi PAD Palembang juga. Karena dari sini kita dapat melakukan pembangunan untuk Kota Palembang,” pungkasnya. (eddie)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com