• KPPU Proses Hukum Monopoli Pengadaan Rumput Laut

    0

    Kupang, jurnalsumatra.com – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KKPU) Pusat tengah memroses kasus dugaan monopoli dalam proyek pengadaan bibit rumput laut oleh PT Astil, salah satu perusahan daerah milik Pemerintah Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur.
    Ketua KPPU Pusat Dr Muhamad Sarkowi Rauf, SE.ME dalam dialog dengan forum jurnalis di Kota Kupang, Senin, mengatakan proyek pengadaan bibit rumput laut yang dikerjakan PT Astil pada 2015, sudah memenuhi unsur monopoli.
    “Proyek pengadaan bibit rumput laut itu hanya dilakukan satu perusahan itu sehingga harus di proses secara hukum karena sudah memenuhi unsur persaingan usaha yang tidak sehat,” ujarnya.
    Kasus ini sudah ditangani oleh tim penyidik dari Polres Sumba Timur, dan diharapkan segera diproses sesuai aturan hukum yang berlaku.
    “Kami berharap proses hukum atas kasus itu dapat berlangsung di Kupang agar bisa diketahui secara luas oleh publik di NTT bahwa tindakan seperti ini jelas melanggar aturan hukum,” katanya.
    Ia menambahkan penunjukan PT Astil sebagai pengada bibit rumput laut itu berdasarkan SK Gubernur NTT No.274 Tahun 2014.
    Menurut Rauf, selain melakukan tindakan monopoli, pelanggaran hukum lainnya berupa penunjukkan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumba Timur Ir Maxon M Pekuwali, MSi sebagai komisaris utama dalam struktur perusahaan tersebut.
    “Bagaimana mungkin tidak terjadi monopoli, kepala dinasnya malah ditunjuk sebagai komisaris utama di perusahaan daerah itu,” katanya dan menambahkan pihaknya juga sudah menyurati Gubernur NTT untuk merevisi kembali SK Gubernur tersebut untuk menghindari terjadinya monopoli.
    Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumba Timur Ir Maxon M Pekuwali, MSi yang dikonfrimasi Antara dari Kupang mengakui telah diperiksa pihak KPPU Pusat dan penyidik Kepolisian Polres Sumba Timur dalam kasus dugaan monopili pengadaan bibit rumput laut di Sumba Timur tahun 2015.
    Namun, kata dia, proses hukum atas kasus ini tidak jelas karena sejak dirinya diperiksa tahun 2015 hingga saat ini, proses penyidikannya terkesan berjalan tidak jelas.
    “Saya ingin kasus ini segera di proses sehingga bisa diketahui dimana monopoli yang dikatakan KPPU itu. Apakah salah bupati menunjuk PT Astil sebagai pihak yang melakukan pengadaan atau ada masalah lain,” kata Pekuwali.
    Dia mengatakan, penunjukkan PT Astil oleh Bupati Sumba Timur, sesuai UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT), dimana perusahan daerah juga dapat melakukan pengadaan hasil bumi, dan lain-lain.
    Ketika ditanya soal penunjukkan dirinya sebagai komisaris utama PT Astil, Pekuwali mengatakan hal itu tidak melanggar aturan, karena perusahaan tersebut adalah milik pemerintah daerah.
    “Karena perusahaan tersebut adalah milik pemerintah daerah Sumba Timur maka jajaran komisarinya harus berasal dari unsur pemerintah Kabupaten Sumba Timur,” katanya menegaskan.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com