• KPK Bantu Banten Terapkan Sistem Antikorupsi

    0

    Jakarta, jurnalsumatra.com – KPK membantu Provinsi Banten untuk menerapkan sistem tata kelola pemerintahan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
    “Ini adalah pertemuan lanjutan dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Intinya adalah Pak Gubernur punya komitmen dengan seluruh pemerintah wali kota dan bupati termasuk DPRD untuk menciptakan Banten yang lebih akuntabel, transparan dan baik bagi masyarakat. Pak Gubernur ‘committed’ untuk memperbaiki hal pokok yang sudah dibahas bersama dengan KPK,” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dalam konferensi pers di gedung KPK Jakarta, Selasa.
    Hari ini KPK mengadakan Pelatihan Integritas bagi kepala daerah seprovinsi Banten yang dihadiri oleh Gubernur Banten Rano Karno dan 8 pasang wali kota/bupati dan wakilnya Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Cilegon, Kota Serang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang.
    “Namun gubernur juga punya keterbatasan mengkoordinasikan bupati/walikota dan anggota DPRD karena itu KPK dan Pak Gubernur bekerja sama agar koordinasi dalam rentang tugas gubernur sehingga bisa dilakukan dengan baik dan KPK akan selalu bersama dengan gubernur Banten agar bisa mencapai perbaikan yang lebih baik,” tambah Syarif.
    Menurut Syarif, Banten adalah salah satu dari enam provinsi contoh yang dibidik KPK selain Aceh, Sumatera Utara, Riau, Papua dan Papua Barat.
    “Kami menargetkan ada tiga program “Quick Win” yang diharapkan dapat tercapai pada September 2016 Tim KPK sekarang membantu Pak Gubernur untuk memastikan agar september nanti Insya Allah ‘Quick Win’ selesai dengan baik,” ungkap Syarif.
    Menurut Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan, program “Quick Win” yang dilakukan KPK terkait dengan jumlah sumber daya manusia (SDM), pengaturan aset dan perbaikan gedung DPRD Banten.
    “Pertama soal SDM kami menemukan ada ketimpangan antara PNS dan tenaga honorer yaitu PNS berjumlah 4.000 orang dan sedangkan tenaga honorer berjumlah 6.000 orang. Saat ini kami mendesain berapa jumlah ideal pegawai dan dan siapa mengisi bidang apa,” kata Pahala.
    Sedangkan soal aset di provinsi Banten menurut Pahala selalu mengundang permasalahan karena tidak ada administrasi yang baik saat pengalihan aset dari provinsi Jawa Barat ke Banten.
    “Dari temuan misalnya ada barang tapi dokumen tidak ada, kemudian dokumen ada tapi barang tidak ada atau dua-duanya tidak ada, tapi di catatan dulu ada. Sekarang sudah membaik keadaannya, setidaknya 60 persen sudah punya catatan. Tapi masih ada misalnya kendaraan dinas yang rusak atau kendaraan yang dipegang tapi tidak dikembalikan. Setidaknya ada 700 mobil yang punya biaya pemeliharaan tapi mobilnya rusak,” jelas Pahala.
    Selanjutnya soal kurangnya infrakstruktur yang mendukung rapat-rapat internal DPRD Banten.
    “Anggota DPRD provinsi Banten banyak melakukan rapat di luar gedung karena infrastruktur di dalam gedung kurang memadai. Kami minta Pak Gubernur untuk memperbaiki infrastruktur di gedung DPRD karena kalau rapat di luar kantor kontrolnya susah,” ungkap Pahala.
    Pahala juga meminta agar enam kabupaten/kota di Banten mengikuti sistem yang dilakukan oleh kota Tangerang Selatan dan Tangerang di bidang infrakstruktur, Pendidikan dan Kesehatan.
    “Mengenai sistem, kami temukan bahwa pemasangan sistem, Kota Tangsel dan Tangerang sudah mengimplementasikan sistem pengangaran, pengadaan dan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) yang baik. Kita minta gubernur untuk mengkoordinasikan 8 kabupaten/kota berkunjung ke 2 tempat ini,” tambah Pahala.
    Sistem lain yang akan diperbaiki adalah Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).
    “Terakhir penguatan aparat pengawas internal pemerintah (APIP). Program jangka panjang penguatan APIP membantu pemprov untuk mengaudit internal agar sistem baik sehingga tidak lagi tergantung dengan BPK, KPK dan orang lain,” ungkap Pahhala.
    Gubernur Banten Rano Karno mengakui bahwa provinsi yang dipimpinnya punya enam masalah.
    “Tidak dapat dipungkiri ada enam masalah di Banten yaitu penganggaran, sistem, sumber daya manusia, rekrutmen SDM dan perizinan satu pintu jadi fokus utama kami. Pengadaan barang dan jasa juga harus melalui mekanisme sangat ketat. Setelah ‘workshop’ ini kami diharapkan menjadi bagian KPK di daerah untuk menjadi ‘trainer’ bagi SKPD, DPRD dan yang lain,” kata Rano Karno. (anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com