• Kejati Tahan Ketua Banleg DPRD Jeneponto

    0

         Makassar, jurnalsumatra.com – Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan menahan Ketua Badan Legislasi DPRD Jeneponto Andi Mappatunru usai menjalani pemeriksaan sekitar delapan jam dibawa ke Lembaga Pemasyarakatan Makassar.
    “Hari ini, dia diperiksa sebagai tersangka dan langsung kami masukkan dalam sel tahanan sebelum proses pemberkasannya dirampungkan,” ujar Koordinator Pidana Khusus Kejati Sulselbar Noer Adi, di Makassar, Rabu.
    Andi Mappatunru didampingi kuasa hukumnya Yusuf Gunco itu, menjalani pemeriksaan sebagai tersangka setelah sebelumnya hanya diperiksa sebagai saksi.
    Tersangka akan ditahan selama 20 hari pertama seperti diatur dalam pasal 24 KUHAP.

         Menurut Noer Adi, dalam waktu 20 hari itu, proses perampungan perkara itu harus diselesaikan dan jika tidak rampung, maka proses penahanannya akan diperpanjang hingga 40 hari sebelum perkaranya masuk tahap dua.
    Dia menyebutkan, penetapan yang bersangkutan sebagai tersangka, berdasarkan dua alat bukti yang cukup.
    Sedangkan alasan dilakukan penahanan terhadap tersangka karena alasan subjektif dan objektif serta mempermudah proses penyidikan dalam kasus ini.
    “Setelah berkas penyidikannya rampung, secepatnya akan kami proses tahap dua ke bidang penuntutan,” ujarnya lagi.
    Kuasa hukum tersangka, Yusuf Gunco mengatakan bahwa pihaknya menghargai proses hukum yang berjalan.
    Selain itu, menurutnya, penahanan yang dilakukan oleh penyidik dinilai telah sesuai prosedur.

         “Saya serahkan semua proses ini ke pihak kejaksaan,” ujar dia lagi.
    Andi Mappatunru diduga ikut menerima aliran dana aspirasi DPRD Kabupaten Jeneponto yaitu sekitar Rp250 juta dana aspirasi dialihkan untuk proyek pemasangan paving blok sepanjang 292 meter, lebar 3,9 meter di lokasi kompleks perumahan milik pribadinya.
    Namun dalam pengerjaan proyek tersebut tidak tercantum dalam anggaran dana aspirasi DPRD Kabupaten Jeneponto tahun 2013.
    Proyek pemasangan paving blok tersebut justru dialihkan ke KPR milik developer tersangka.
    Selain itu, ada empat jenis paket pekerjaan yang tidak masuk dalam program aspirasi yang dikelola tersangka Andi Mappatunru dan dinilai tidak sesuai peruntukannya.

         Pekerjaan itu adalah pembangunan drainase di lokasi jalan Karya Kabupaten Jeneponto dengan anggaran sebesar Rp250 juta, dan pemasangan paving blok di jalan Karya dengan anggaran Rp250 juta.
    Lalu, pembuatan sumur bor di Desa Bungeng dengan anggaran sebesar Rp100 juta, dan rehabilitasi kantor Desa Jenetallasa dengan anggaran sebesar Rp50 juta. Total anggaran keseluruhan mencapai Rp650 juta.
    Sedangkan rekanan yang ditunjuk untuk mengerjakan proyek tersebut adalah CV Ayumi Jaya, dengan anggaran penawaran dalam kontrak sebesar Rp248 juta lebih dari pagu anggaran sebesar Rp250 juta untuk proyek pemasangan paving blok.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com