• Kejati Panggil Ulang LPDB Terkait Dana Koperasi

    0

         Makassar, jurnalsumatra.com – Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat kembali melakukan pemanggilan terhadap Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Kementrian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terkait penyaluran dana bergulir.
    “Karena pemanggilan pertama tidak direspon, makanya kita layangkan pemanggilan kedua karena keterangan dari LPDB ini sangat penting,” kata Koordinator Pidana Khusus Kejati Sulselbar Noer Adi di Makassar, Rabu.
    Dia mengatakan, dugaan penyaluran dana bergulir koperasi dan UMKM yang diduga fiktif itu masih harus didalami dengan mengumpulkan fakta-fakta termasuk keterangan dari pihak terkait.
    Noer Adi menyebutkan jika tim penyidik menemukan adanya dana dari Kementerian Koperasi yang mengalir ke Lembaga Pengelolah Dana Bergulir (LPDB) yang jumlahnya hingga ratusan juta rupiah.
    “Makanya itu kita akan kembali melayangkan surat panggilan ke lembaga itu untuk dimintai keterangannya terkait penyaluran dana itu,” katanya.

        Sebelumnya, Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari) Pelabuhan, Makassar, yang menyelidiki kasus ini sejak awal sudah sampai pada tahap penyidikan dan menemukan adanya dugaan penyimpangan.
    Namun seiring dengan berjalannya waktu, kasus ini kemudian diambil alih penanganannya oleh Kejati Sulselbar untuk dilanjutkan dan dituntaskan karena penetapan tersangka sudah selesai dilakukan.
    “Kasus ini sudah setahun lalu kita tangani dan pemeriksaan saksi-saksinya sudah selesai. Tersangkanya juga sudah kita tetapkan, tapi belum bisa kita sebut nama atau inisialnya karena dikhawatirkan akan kabur,” ujar Kepala Cabang Kejari Pelabuhan Herzen Suryo Pramudityo.
    Dia mengatakan, dua alat bukti yang dimilikinya serta satu di antaranya keputusan hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Selatan menjadi dasar penetapan itu.

         Dalam kasus tersebut, Kementerian Koperasi dan UKM pada 2014 mengucurkan dana bantuan untuk salah satu koperasi di Makassar. Namun pencairan dana tersebut tidak digunakan sesuai peruntukannya dan dianggap menyalahi prosedur.
    Menurut Herzen, koperasi yang dimaksud diduga tidak aktif namun tetap diberikan bantuan. Kuat dugaan terjadi pemalsuan tanda tangan.
    Selain itu diduga ada perubahan status koperasi dari tidak aktif menjadi aktif tanpa melalui prosedur seperti rapat pengurus koperasi.
    Dia menuturkan pihaknya baru menemukan satu koperasi bermasalah, namun masih ada lagi sekitar 20 koperasi yang diduga juga bermasalah.
    Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar Abdul Gani Sirman menyatakan pihaknya sempat menerima informasi adanya indikasi perbuatan melawan hukum dalam pemberian dan pengelolaan dana koperasi pada 2014.
    “Belum ada informasi jelas yang kami terima soal adanya tersangka dalam kasus ini,” kilahnya.
    Gani juga pernah mengatakan bahwa penyaluran dana bergulir tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan Kementerian Koperasi dan UKM melalui LPDB-KUMKM dan bukan kewenangannya.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com