• Kanwil Kemkumham Papua Usulkan Penambahan Personil Lapas

    0

    Jayapura, jurnalsumatra.com – Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementrian Hukum dan HAM (Kemkumham) Provinsi Papua Abner Banosro mengaku telah mengusulkan penambahan personil lembaga pemasyarakatan (lapas) ke Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
    “Saya sudah usulkan untuk penambahan personil sipir atau petugas lapas kepada Kemenpan RB. Karena di Papua masih banyak kekurangan, dan ini juga ternyata dialami semua lapas,” kata Abner Banosro di Jayapura, Papua, Jumat.
    Dari pengusulan yang diajukan kepada Menpan RB melalui Deputi I Kemenmkumham, akhirnya terjawab bahwa nantinya ada perekrutan tenaga atau petugas lapas sebanyak 1.000 orang yang akan disebar di 33 provinsi.
    “Kalau dibagi, yah paling kita di Papua hanya dapat kuota sebanyak 80 sampai 90 orang. Tesnya juga terpusat, kami sudah usulkan agar dibuka secara lokal di Papua agar bisa memberdayakan warga lokal untuk menjadi tenaga lapas, namun hal ini masih menunggu petunjuk dari pusat,” katanya.
    Abner mengakui akibat kekurangan petugas lapas di Papua kerap kali mencuat persoalan seperti kaburnya narapidana atau warga binaan, sehingga hal ini perlu segera ditindaklanjuti dengan penambahan petugas lapas.
    “Tapi itu semua harus lewat prosedur dan aturan yang berlaku. Kami di Papua hanya bisa mengusulkan ke pusat, bahwa inilah persoalan yang sering kami alami,” katanya.
    Terkait pengusulan penambahan petugas lapas lewat perekrutan baru itu, kata Abner, juga sudah disampaikan ke instansi vertikal seperti Polri dan TNI melalui Polda Papua dan Kodam XVII/Cenderawasih, termasuk mengusulkan redistribusi ASN atau PNS dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua.
    “Semula untuk yang ASN dari Pemrov Papua itu sudah disetujui, ada 40 ASN yang siap direstribusi menjadi pegawai Kanwil Kemenkumham, namun setelah kami lakukan pengecekan pada Desember 2015 menurun menjadi 30 orang. Tapi setelah akan diverivikasi, malah tidak ada yang berminat,” katanya dengan nada kecewa.
    Tidak berminatnya ASN Pemprov Papua itu dialihkan menjadi pegawai Kanwil Kemenkumham, kata Abner, karena soal etos kerja yang berbeda.
    “Jawaban yang saya terima dari Pemprov Papua itu, ASN yang tidak berminat itu karena pola kerja di kantor kami yang terlihat semi militer, sering apel pagi dan sore. Inilah yang membuat batalnya redistribusi ASN ke Kanwil Kemenkumham Papua,” katanya.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com