• Jaringan 98 Duga, Ada Indikasi Korupsi di Pemkot Palembang

    0
    Jaringan 98 Duga, Ada Indikasi Korupsi di Pemkot Palembang

    Jaringan 98 Duga, Ada Indikasi Korupsi di Pemkot Palembang

    PALEMBANG, jurnalsumatra.com – Aktivis jaringan 98 mempertanyakan pencopotan Sekda kota Palembang ditengah kekosongan kursi wakil walikota Palembang. Sebab, jelas akan menggangu situasi politik dan pembangunan Metropolis. Apalagi, saat ini mereka menilai pembangunan yang dilakukan Pemkot tidak ada gebrakan dan justru terindikasi korupsi.

    “Kita minta KPK, BPK memantau Pemkot Palembang. Ada kasus korupsi, coba periksa tidak mungkin tidak ada. Sudah carut marut, KPK, Kejaksaan harus turun. Relawan Asian Games yang dianggarkan Satker PMK,” kata Juru Bicara Asrul kepada wartawan, Rabu (11/5).

    “Kita akan ke KPK, ke Kejagung minta diaudit. Rp 560 juta per minggu yang harus dikeluarkan dana APBD. Kita berkumpul di sini mau mengatakan ada apa dengan Kota Palembang,” tambahnya didampingi aktivis lainnya, Achmad Sazali (Jack), Yoyon, Arialcana Herlambang, Iqbal, Deka Aries, dan Panji.

    Ia menuturkan, sejumlah kejanggalan mulai dari diundur-undur Pilwawako. Sekarang Sekda Ucok Hidayat birokrat senior, dicopot. Ada upaya mengkosongkan Kota Palembang. Kota Palembang sentral pintu masuk Sumsel. Membuat preseden buruk. Tidak baik. Masyarakat Kota Palembang yang dirugikan.

    “Siapa yang bertanggungjawab di Kota Palembang. Ada indikasi one man show. Palembang dalam kondisi darurat. Krisis kepercayaan untuk investor. Menyadarkan Pemkot, tolong benahi institusi dulu. Tidak boleh menjalankan roda hanya dengan satu orang saja,”

    Jaringan 98 menilai Harnojoyo yang sudah menjabat dua kali DPRD yang berpendidikan mencurigai masih dikendalikan mantan Walikota H Romi Herton. “Semua pembangunan tidak ada. Malah menurun. Padahal diperlukan percepatan Palembang. Artinya Palembang tidak bisa dipimpin satu orang atau segelintir orang. Kalau pembangunan yang lain itu dilakukan oleh Pemprov,” sambung Arya.

    Sementara Pengamat Politik Ade Indra Chaniago sendiri menilai bahwa pencopotan Sekda Kota Palembang Ucok Hidayat terkesan sangat dipolitisir dan alasan pemberhentian sulit diajak bekerjasama itu tidak bisa diterima.

    “Pasalnya Walikota atasan langsung Sekda. Kita tidak tahu apakah sudah ada dilakukan komunikasi terkait keluhan Walikota tersebut. Harusnya itu bisa diselesaikan di internal. Ini menjadi tanda tanya buat kita kenapa Plt Sekdanya Kurniawan. Padahal masih banyak senior. Jangan politisasi birokrasi,” kata Ade Indra Chaniago yang juga Dosen Ilmu Politik Stisipol Chandradimuka Palembang.

    Sementara itu, Kabag Humas dan Protokol Pemkot Palembang Ahmad Mustain mengklarifikasi dana kelurahan peduli lingkungan yang dimaksud.

    “Itu dana kelurahan peduli lingkungan. Itupun belum diresmikan. Ada 107 kelurahan. Paling capaian nilainya Rp 30 juta. Untuk gotong royong. Pak Wali ingin memperkuat kelurahan difokuskan sebagai ujung tombak. Nantinya Rp 1 M per satu kelurahan. Bukan hanya Rp 30 juta tadi,” tegas Mustain. (Eka)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com