• Hendri Anggap Pembangunan Sumsel Stagnasi

    0
    pemekaran

    Suasana Dialog Publik pemekaran daerah berdasarkan UU. no 23 tahun 2014 di kantor DPD RI Provinsi Sumatra Selatan, Kamis (26/05)

    Palembang, jurnalsumatra.com – Pemekaran Provinsi dan kabupaten/kota menjadi suatu keharusan sebagai solusi dalam mengentas kemiskinan yang meningkat di wilayah Sumatera Selatan (Sumsel).

    Hal tersebut diungkapkan anggota DPD RI dari Sumsel, H Hendri Zainuddin dalam Dialog Publik pemekaran daerah berdasarkan UU. no 23 tahun 2014 di kantor DPD RI Provinsi Sumatra Selatan, Kamis (26/05). “Dengan adanya pemekaran wilayah ini mudah – mudahan dapat membangun infrastruktur yang lebih maju lagi untuk kedepanya,” kata Hendri.

    Hendri mengungkapkan, masing – masing kabupaten Kota dan Provinsi saat ini masih mengalami kendala biaya, sehingga pembangunan tidak merata. “Dalam grand disaind nasional, tahun 2025 nantu, Sumsel menjadi 2 Provinsi dan 23 kabupaten/kota,” ungkapnya.

    Menurut Hendri, perjuangan pemekaran ini telah berkoordinasi bersama Mendagri, DPD, dan Komisi II tentang pembiayaan yang akan di kelolah dalam pemekaran wilayah Sumsel Barat. “Pemekaran wilayah baik yang ada di Provinsi maupun di kabupaten/kota, harus ada musyawrah bersama, dan adanya persetujuan dari pemerintah terkait,” ingatnya.

    Hadir dalam dialog tersebutm sejumlah tokoh presidium Sumsel Barat, Muba Timur, Pantai Timur, Banyuasin Timur dan sejumlah tokoh pemuda, aktivis, akademisi serta perwakilan organisasi kemasyarakatan. (eka)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com