• Gerindra Kaji Hukuman Dalam Perppu Perlindungan Anak

    0

        Jakarta, jurnalsumatra.com – Sekjen Partai Gerindra Ahamd Muzani mengatakan partainya akan mengkaji secara mendalam terkait hukuman yang diatur dalam Perppu nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan ke 2 atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
    “Jadi apa yang dilakukan Presiden Joko Widodo sebagai kesungguhan pememerintah terhadap pencegahan seksual dibawah umur tapi bentuk hukuman ini akan kami kaji kembali,” katanya di Gedung Nusantara II, Jakarta, Kamis.
    Muzani mengatakan, Gerindra akan mengkoneksikan aturan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) itu dengan aturan lain, apakah memberikan efek jera atau tidak.

        Dia juga menjelaskan terkait adanya hukuman mati dalam Perppu itu, apakah itu sesuai antara bentuk kejahatan yang dilakukan pelaku dengan hukuman yang ditimpakan.
    “Kami dalam waktu tiga bulan akan lakukan kajian untuk memberi persetujuan atau revisi terhadap persoalan ini,” ujarnya.
    Dia mengatakan pada prinsipnya Gerindra setuju dengan upaya pencegahan kejahatan seksual terhadap anak yang dilakukan dengan kuat.
    Namun dia menilai keterdesakan pemerintah atas respon publik terkait kasus kekerasan seksual terhadap anak, perlu pemikiran lebih jernih dan tenang sehingga jangan karena ada satu persoalan kejahatan seksual lalu pemerintah keluarkan Perppu.
    “Harus ada pemikiran yang lebih jernih sehingga jangan gampang keluarkan Perppu. Pemerintah harus merespon kegelisahan masyarakat namun harus tepat di jangka panjang,” katanya.
    Dia menilai lebih baik menggunakan UU Penghapusan Kekerasan Seksual namun karena pemerintah sudah keluarkan Perppu maka harus menerima sebagai pengganti UU.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com