• Forum Aksi Bersama Tentang Reklamasi Sungai Serai

    0

    Tanjungpinang, jurnalsumatra.com – Sekitar 40 pemuda dengan mengatasnamakan Forum Aksi Bersama menentang reklamasi yang dilakukan PT Indah View Residence di Sungai Serai Kelurahan Sei Jang, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau
    “Penimbunan mangrove ini tidak hanya persoalan kerusakan lingkungan, tetapi hajat hidup sekitar 120 nelayan,” kata koordinator aksi, Indra Jaya dalam unjuk rasa di halaman Kantor Pemprov Kepri, Kamis.
    Pendemo mempersoalkan izin penimbunan yang diberikan Pemkot Tanjungpinang sebagai dasar perusahaan untuk melakukan penimbunan di Sungai Serai.
    Akibat penimbunan sungai itu, nelayan sulit mendapatkan ikan.
    Karena itu, dalam orasinya, Indra mendesak Plt Gubernur Kepri Nurdin Basirun untuk mengeluarkan rekomendasi penghentian kegiatan reklamasi PT Indah View Residence di Sungai Serai.
    “Kami meminta kepada DPRD Kepri melalui Komisi IV untuk segera memanggil Wali Kota Tanjungpinang yang jelas-jelas mengeluarkan izin beroperasinya PT Indah View Residence dalam pengembangan reklamasi di Sungai Serai Kel Seijang Tanjungpinang,” ujarnya.
    Dia mengatakan kegiatan penimbunan sungai tersebut dilaksanakan dua tahap yakni tahun 2014 dimulai kegiatan pengerukan pada kawasan pesisir dengan menimbun pohon-pohon mangrove. Namun kegiatan ini menuai protes sehingga Pemkot Tanjungpinang melalui Satpol PP Tanjungpinang menghentikan kegiatan tanpa memiliki sama sekali.
    “Tahap kedua tahun 2015 tepatnya pada akhir Desember, kembali lagi melakukan pengerukan kawan pesisir lebih ke arah pantai dan membabat habis pohon-pohon mangrove, hanya mempunyai IMB dan UPL-UKL,” katanya.
    Menurut dia, ijin yang dikeluarkan Pemkot Tanjungpinang kepada perusahaan tersebut tidak mempunyai jangkauan perbuatan yang dilegalkan oleh aturan hukum untuk melakukan kegiatan pengerukan atau reklamasi kawasan pesisir.
    “Pemkot Tanjungpinang tidak memiliki wewenang dalam pengelolaan pesisir 0-12 mil. Kami minta aparat penegak hukum menangkap mafia reklamasi,” tegasnya.
    Kepala Badan Lingkungan Hidup Kepri Yerri Suparna yang menemui para pendemo mengatakan seluruh aspirasi pengurus Forum Aksi Bersama akan disampaikan kepada Plt Gubernur Kepri Nurdin Basirun.
    “Kami akan tindak lanjuti permasalahan ini, sesuai ketentuan yang berlaku. Beri waktu kami seminggu atau dua minggu,” ujarnya.
    Yerri mengatakan izin diberikan oleh Pemkot Tanjungpinang bukan Pemerintah Kepri, karena peralihan baru setahun diberlakukan. Dasar penimbunan tersebut peraturan daerah,bukan hanya IMB.
    “Kewenangan sekarang memang di tangan Pemprov Kepri, tetapi izin tetap dikeluarkan oleh kementerian terkait,” katanya.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com