• DPRD Lahat Kecewa, PTPE Mangkir Dari Panggilan

    0
    DPRD Lahat Kecewa, PTPE Mangkir Dari Panggilan

    DPRD Lahat Kecewa, PTPE Mangkir Dari Panggilan

    Lahat, jurnalsumatra.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lahat, daerah pemilihan (Dapil) I, sangat geram dan kecewa terhadap PT Primanaya Energi (PTPE). Pasalnya, pihak perusahaan tersebut mangkir dari pemanggilan terhadap reses, terkait mengenai aspirasi masyarakat yang ada diwilayah itu.

    Hasil dari aspirasi tersebut meliputi, ganti rugi lahan dari pembangunan jaringan listrik ekstra tinggi atau kata lain sutet, akses jalan dari itu menjadi rusak sehingga warga kesulitan beraktifitas.

    Juru Bicara (Jubir) Reses dapil I, Sri Marhaeni Wulansih SH, berdasarkan hasil yang didapat di lapangan maupun laporan dari masyarakat, bahwasanya PTPE sama sekali belum melakukan pengantian rugi terhadap berdirinya sutet tersebut.

    “Oleh sebab itulah, tadi pagi kami (Anggota DPRD Reses dapil I, red) memanggil pihak perusahaan untuk meminta klarifikasi mengenai hal disebutkan diatas, akan tetapi, kenyataannya yang hadiri bukan orang decision maker (pengambil keputusan, red), sehingga di skorsing (tunda, red) dan dilanjutkan siang hari pukul 14.00 WIB. Ini sangat membuat kita kecewa sekali,” katanya.

    Namun, sambung Sri, setelah dilakukan komunikasi dengan perusahaan hingga waktu yang telah ditetapkan, untuk mendengarkan klarifikasi tersebut, sayangnya tidak hadir.

    “Kita sebetulnya menyayangkan dengan ketidakhadiran pihak PTPE dalam pertemuan reses dapil I ini, dimana, lokasinya masuk dalam Kota Lahat dan masyarakat melaporkan kepada kami sebagai perpanjangan tangan rakyat, guna duduk satu meja, bertukar pikiran dan mencarikan solusi tepat,” tukas Sri Marhaeni seraya menyebutkan tentunya akan dijadwal kembali pemanggilan terhadap perusahaan bersangkutan, agar dapat memenuhi panggilan dan membahas semua permasalahan ini.

    Sementara itu, Budiman perwakilan PTPE yang hadir panggilan pada pagi hari mengatakan, bahwasanya dirinya tidak mengetahui persis perkara tersebut dan akan berkoordinasi terlebih dahulu kepada pimpinan.

    “Saya tidak paham akan kejadian tersebut, dimana, usulan yang disampaikan tersebut akan diberitahukan terlebih dahulu kepada atasan sehingga dapat dikomunikasi kepada DPRD Kabupaten Lahat,” imbuhnya lugas.

    Terpisah, Drs Ahmad SA Gumay SH Legal dan Konsultan PTPE menambahkan, apabila ada rusak akibat pengerjaan betul-betul tersebut warga tidak melaporkan adanya kerusakan tersebut dan perusahaan tidak akan merugikan masyarakat.

    “Walaupun rusak pasti kita timbun dengan kerokos, baru tahu hari ini adanya kerusakan akses jalan tersebut yang ada di Satuan Pemukiman (SP) 6,” ulasnya.

    Menurutnya, kalaupun ada diundang oleh DPRD harus ada instruksi langsung dari atasan, kompensasi jalur diatur oleh Peraturan Gubernur (Pergub) No 19/2014, mengenai hal tersebut tidak ada masalah, kaget mengapa dialihkan ke dewan.

    “Semua sesuai dengan prosedural yang berlaku, ganti rugi perusahaan dijadwalkan, tapi, tidak akan lari hanya uang yang tidak seberapa, tidak ada seniatpun melecehkan dengan Anggota DPRD, siapa yang diutus oleh pimpinan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut untuk turun,” ujarnya dengan lantang. (Din)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com