• Bupati Jarang Di Tempat ASN Lahat Jadi Malas

    0
    Pengelola Keuangan Harus Ubah Mindsite

    Bupati Jarang Di Tempat ASN Lahat Jadi Malas

    Lahat, jurnalsumatra.com – Pemkab Lahat akan mengurangi jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) cukup banyak. Kebijakan ini dilakukan bukanlah atas dasar ijazah PNS yang bersangkutan, melainkan kinerja PNS. Bagi PNS yang malas, dipastikan akan masuk dalam daftar PNS pensiun dini.

    Akan tetapi pengakuan beberapa ASN kepada jurnalsumatra.com agak mengagetkan, mereka mengaku bukanya malas tetapi tidak ada sesuatu yang bisa dilakukan ditempat kerjanya, penyebabnya antara lain tidak ada kegiatan rutin apalagi kegiatan swakelola sehingga waktu yang ada membuat mangu-mangu saja apalagi kalau bupati tidak berkantor. Belakangan ini Bupati lahat sangata jarang berkantor di Lahat lebih sering di luar kota.

    Namun  Sekda Nasrun Aswari SE MM menjelaskan, bila tujuh hari dalam seminggu hanya masuk 1 hari, Pemkab Lahat tidak butuh PNS seperti itu. Meski pemerintah pusat telah mengeluarkan payung hukum pengurangan dilakukan atas dasar jenjang pendidikan, Pemkab Lahat tetap akan mengeluarkan mereka yang rajin tidak masuk.

    “Kalau ada pengurangan yang rajin tidak masuk kami prioritaskan, terserah pusat mau menerima atau tidak,” tegas Nasrun, didampingi Kepala Dinas PPKAD Lahat H Haryanto SE MM MBA, saat ujian kompetensi PNS lingkungan Dinas PPKAD. Nasrun mengungkapkan, kemungkinan Sumsel kebagian pengurangan PNS mencapai 100.000 orang dan Lahat mendapat pengurangan minimal 1.000 PNS.

    Dalam aturan Aparatur Sipil Negara (ASN), jelas Nasrun, terdapat tiga jabatan, meliputi jabatan administrasi, fungsional dan jabatan pimpinan. Bila PNS yang bersangkutan tidak masuk dalam ketiganya, artinya yang bersangkutan tidak bekerja alias malas. “Kalau tidak masuk dalam 3 jabatan tersebut, sama saja dengan pengangguran. Kalau dia pengguran, tidak boleh mendapat fasilitas diluar gaji,” tegas Nasrun.

    Tak dipungkiri, saat ini PNS Kabupaten Lahat menumpuk di Dinas PPKAD, Bappeda, Dinas PU, dan Sekretariat Dewan. Dinas PPKAD saja memiliki 162 PNS, padahal idealnya hanya 70 PNS dan maksimal 90 PNS. Sehingga untuk pertama kali di Kabupaten Lahat, Dinas PPKAD menggelar uji kompetensi bagi seluruh PNS dilingkunganya. “Kami ingatkan bukan hanya PPKAD saja tempat bekerja, banyak ada 32 SKPD,” bebernya. (sumber : Lhk/viv)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com