• BPK Serahkan Hasil Laporan Keuangan Pemda

    0
    bpk

    BPK Serahkan Hasil Laporan Keuangan Pemda

    PALEMBANG, jurnalsumatra.com  – Badan pemeriksa keuangan RI perwakilan sumsel menyerahkan hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2015, di kantor BPK sumsel, Selasa (31/5),

    Sebanyak 12 Kabupaten/Kota di Sumsel meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumsel. Kabupaten Kota penerima tersebut OKU Selatan, Banyuasin, Kota Palembang, sejak tahun 2010 sdh WTP, Lahat, OKUT, Muara Enim, Lubuk Linggau, Muba, OKI, Prabumulih, Pagaralam, OKU.

    Menurut Kepala BPK RI Perwakilan Sumsel, I Gede Kastawa mengapreasi hal tersebut. Hal ini tak lepas dari kinerja walikota/bupati dan DPRD yang berhasil mengawal laporan keuangan dengan basis akrual”

    Laporan ini juga berhasil diserahkan langsung tepat waktu meskipun adanya perubahan dari laporan yang sebelumnya basis cash toward menjadi basis akrual,” ujarnya”

    Dari hasil laporan yang telah diberikan, pihaknya telah melakukan pemeriksaan dari laporan baik kinerja dan lain sebagainya. Hasilnya, masih ditemukan permasalahan yang mempengaruhi laporan berbasis akrual ini. Mungkin ini dikarenakan SDM yang menangani laporan belum memadai,” tegasnya”

    Lanjutnya Dirinya juga menerangkan, selain SDMnya, sistem informasi yang mendukung laporan tersebut belum begitu baik, serta komitmen dari kepala daerah belum menunjukkan baik. “Kami tidak tahu alasannya, apakah beliau tidak memahami atau belum memahami manfaat dari akrual basis ini,” terangnya.

    Dirinya juga menerangkan tujuan dibuatnya laporan keuangan berbasis akrual ini karena dengan laporan yang berbasis akrual lebih memahami dan mengetahui keuangan daerah secara potensif, drpd cash toward. Selain itu, lebih komperehensif. “Intinya dgn penerapan akrual nasis ini menyajikan lapran lebih komprehensif dalam melakukn pengelolaan keuangan daerah,” terangnya.

    Sebanyak 12 kabupaten/kota yang mendapatkan WTP, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan selama 2 bulan dari April dan Mei, ada 4 daerah yang mendapatkan Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Keempat daerah tersebut yakni PALI, OI, Musirawas dan Empat Lawang.

    Kalo PALI ini mengalami pengingkatan dari Disclaimer menjadi WDP mengingat Kabupaten baru lahir. Nah untuk dua kabupaten yakni OI dan Musirawas itu mengalami penurunan dari tahun sebelumnya WTP menjadi WDP,” jelasnya.

    Dirinya juga menambahkan, hal yang perlu diperhatikan, meskipun diberikan WTP bukan berarti daerah tersebut clear n clean masih ada masalah yg harus dibenahi. “Kami minta kepada daerah yang sudah mendapatkan laporan hasil pemeriksaan untu segera membenahi dalam waktu 60 hari, jika tidak maka akan diberika sanksi administrasi bahkan pidana,”jelasnya”(mdn)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com