• BNPD Sampaikan Aspirasi Di DPRD Sultra

    0

         Kendari, jurnalsumatra.com -  Puluhan orang yang mengatasnamakan Barisan Nasional Pendamping Desa (BNPD) Provinsi Sulawesi Tenggara, Senin  menggelar aksi penolakan terkait implementasi pendampingan desa serta UU Desa oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), yang dinilai menuai diskriminatif.
    Koordinator aksi BNPD Sultra, Eko Purwanto mengatakan, orasi yang disampaikan itu menuntut Kementerian desa PDTT agar segera menerbitkan surat perpanjangan kontrak tenaga pendamping Desa yang berakhir 31 Mei 2016 melalui mekanisme evaluasi kinerja (Evkin) yang objektif.
    “Kami ingingkan agar proses perpanjangan kontrak itu tidak diskriminatif, transparan, akuntable dan melibatkan pemerintah daerah sebagai pengguna jasa pendampingan, termasuk  tidak memperlakukan pendamping desa berbeda-beda,” ujarnya.

         Para komunitas BNPD Sultra sebelum berorasi di gedung Sekertariat DPRD Sultra, berorasi selama hampir 30 menit di alun-alun
    eks lapangan MTQ Kota Kendari kemudian melajutkan perjalanan panjang dengan membawa sejumlah spanduk yang bertuliskan, “Jangan Politisasi Pendamping, Kemendesa PDT dan Transmigrasi dinilai arogan”.
    Disamping itu mengeluarkan serun untuk mencabut surat Dirjen PPMD Kemendesa dan Transmigrasi Nomor.749 tanggal 31 Matet 2016 yang dinilai diskriminatif dan mendukung surat Gubernur Sultra Nomor.140/1476 tanggal 28 Maret 2016 tentang penempatan kembali pendamping profesional (eks PNPM dan hasil perekrutmen tahun 2015) yang berakhir 31 Maret 2016 melalui mekanisme evaluasi kinerja.

         “Untuk itu kami memngharapkan melalui Pemda dan DPRD Sulktra  bisa menyampaikan aspirasi kami bahwa kami menolak adanya diskriminasi, kami menolak adanya dikotomi dalam pendampinagn desa karena kami tenaga pemberdayaan di masyarakat tapi selama ini kenyataan justru diperdayai,” kata Alis Muna yang juga sekertaris orasi BNPD Sultra.
    Aksi damai yang disampaikan puluhan orang dari BNPD Sultra, tidak ditunggangi oleh pihak lain, apalai berfaliasi dengan kelompok maupun pendukung politik tertentu.
    “Kami menyampaikan aspirasi ini, hanya semata-mata mempertanyakan hak kami kenapa ada perbedaan/diskriminatif yang dikontrak enam bulan dengan kami BNPD hanya dua bulan padahal tugas dan kewajiban kami sama,” ujar Eko Purwanto.
    Usai menyampaikan orasi di alun-alun eks MTQ Kendari, kemudian mereka melanjutkan orasi di gedung sekertariat DPRD yang diterima wakil Ketua Komisis I DPRD Sultra Suwandi Andi dan beberapa anggota lainnya.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com