• BGG Kuasai Lahan Tanpa Hak Harus Hentikan Operasinya

    0
    BGG Kuasai Lahan Tanpa Hak Harus Hentikan Operasinya

    BGG Kuasai Lahan Tanpa Hak Harus Hentikan Operasinya

    PALEMBANG, jurnalsumatra.com – Wakil Ketua DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) Nopran Marjani meminta agar operasional perusahaan pertambangan PT BGG sementara waktu. Ini menyusul pengaduan masyarakat yang lahannya belum juga diganti rugi.

    Hal ini disampaikan Nopran saat dihubungi via ponselnya. Nopran mengatakan kasus ini ketahui saat ia melakukan reses beberapa waktu lalu. Saat itu ada pengaduan dari masyarakat dari Desa Merapi Timur Kabupaten Lahat yang mengatakan lahan mereka yang dijadikan areal tambang belum diganti rugi.

    Atas pengaduan ini Nopran pun melakukan pertemuan dengan warga di Desa Merapi Timur. Dari sana diketahui ternyata ada 400 hektar lahan warga dikuasai oleh PT BGG tanpa hak. Tanpa ada ganti rugi. BGG sendiri sudah beroperasi sejak 2014 lalu.

    Kalau pun ada ujar Sekretaris DPD Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini tidak dilakukan sebagai mana mestinya. Perusahaan memberikan ganti rugi kepada bukan yang berhak. Ganti rugi Rp 60  juta tiap dua hektar  diberikan kepada orang yang tidak semestinya. Bukan kepada 200 kepala keluarga yang berhak.

    Ia mengatakan ada permainan antara pihak perusahaan dengan makelar tanah. Sehingga uang tidak pernah sampai ke warga. Memang ada yang sampai ke warga, tetapi itu lagi-lagi bukan ke yang berhak. Bahkan orang yang menjadi makelar sudah mengaku dan saat ini ditahan pihak kepolisian setempat terkait kasus ini.

    Atas pengaduan ini ia meminta perusahaan menghentikan operasionalnya sementara waktu. “Status quo dulu sampai masalah ini selesai. Kalau selesai, clear and  clean silahkan beroperasi lagi,” katanya.

    Nopran akan memanggil semua pihak terkait ke DPRD Sumsel. Baik itu perusahaan, BPN Lahat, BPN Sumsel. Termasuk Dinas Pertambangan Lahat, serta Dinas Pertambangan Provinsi. Rapat akan dilakukan sesegera mungkin dan dilakukan lintas komisi, Komisi I dan IV DPRD Sumsel.

    Nopran mengatakan dirinya dan masyarakat tidak anti investasi dan pertambangan. Hanya saja semua harus diuntungkan. Di saat beropersional pun Nopran berharap perusahaan akan untung. Sebab kalau untung yang diuntungkan masyarakat juga. Ada dana CSR yang bisa didapatkan. “Jadi masyakarat harus ikut menjaga juga. Sekali lagi, bukan harus mengabaikan dan merugikan masyarakat di saat awal beroperasi,” tukasnya.(eka)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com