• Unjuk Rasa Minta Pemerintah Cabut HGU Sasando

    0

    Kupang, jurnalsumatra.com – Ratusan warga yang mengaku sebagai keluarga besar Manbait-Oetpah, Senin melakukan unjuk rasa di depan kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang menuntut pemerintah mencabut HGU PT Sansando yang menguasai lahan mereka seluas 225 hektare.
    Kedatangan pengunjuk rasa didampingi sejumlah organisasi masyarakat yang tergabung dalam Partai Rakyat Demokratik (PRD).
    Ketua Partai Rakyat Demokratik (PRD) NTT, Yoseph Asafa mengatakan
    pemerintah harus segera mencabut HGU yang diberikan kepada PT Sasando dan menyerahkan kembali tanah itu untuk digarap oleh pemilik tanah.
    Menurut dia, lahan seluas 225 hektar yang terletak di Desa Kuimasi, Kecamatan Fatuleu itu merupakan hak ulayat keluarga besar Suku Manbait.
    Kronologi masalah lahan tersebut berawal, ketika lahan itu diserahkan oleh keluarga Fetor Manbait atas nama Nikolas Bait pada tahun 1962 kepada Perusahaan Negara (PN) Mekatani 07.
    Penyerahan lahan itu untuk dijadikan kebun percontohan pengembangan tanaman padi, jagung dan palawija lainnya.
    Dalam kesepakatan, PN Mekatani dapat menggunakan lahan tersebut selama lima tahun dan dapat diperpanjang apabila masih membutuhkannya.
    Namun, pada tahun 1970, PN Mekatani bekerja sama dengan PT Sasando terkait program peternakan, di mana PN Mekatani kemudian menyerahkan sebagian lahannya.
    Tahun 1971, ketika PN Mekatadi 07 dilikuidasi bersama dengan seluruh PN Mekatani lainnya di seluruh Indonesia, pegawai beserta asset-aset lainnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi NTT.
    Saat itu, dari tanah seluas 1.000 hektar itu, sebanyak 775 hektar yakni dari lokasi di Lili sampai Oelbonak dikembalikan kepada pemilik tanah yaitu Bapak Thertius Bait dan kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan fasilitas umum, pembangunan Pasar Camplong.
    Sedangkan sisanya, dari Oelmasi hingga Kilometer 38 ¿ 39 seluas 225 hektar diambil oleh Pemda NTT dan diberikan Hak Guna Usaha (HGU) ke PT. Sasando sesuai surat dukungan gubernur No.521.3/280/83-BANGPRODA pada tanggal 18 Oktober 1983.
    Persoalannya, menurut  warga, mereka tidak tahu terkait kebijakan pemerintah itu.
    Suku Manbait merasa tidak pernah menyerahkan tanahnya kepada PT Sasando, kata mereka.
    Warga juga menyatakan, sejak dikeluarkan surat dari gubernur, hingga hari ini, lahan tersebut dibiarkan terlantar.
    Karena itu, keluarga besar Suku Manbait berhak untuk mengambil alih kembali tanah tersebut, kata Yoseph Asafa.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com