• Terdakwa Korupsi Dana Keramba Apung Divonis Bervariasi

    0

         Ambon, jurnalsumatra.com – Majelis hakim tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon menjatuhkan vonis bervariasi antara dua tahun dan tujuh bulan hingga 3,5 lima tahun penjara terhadap empat terdakwa korupsi dana pembuatan keramba apung milik Dinas Kelautan dan Perikanan Maluku,
    “Untuk terdakwa Hardo dijatuhi hukuman selama 3,5 tahun penjara, denda Rp100 juta subsider tiga bulan kurungan dan membayar uang penggantti Rp349 juta,” kata Ketua majelis hakim tipikor, R.A Didi Ismiatun di Ambon, Senin.
    Harta benda terdakwa Hardo juga akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan bila tidak mencukupi, maka kepadanya dijatuhkan hukuman tambahan berupa satu tahun kurungan karena perbuatannya terbukti melanggar pasal 3 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001.
    Untuk terdakwa Solaeman Latupono juga dijatuhi hukuman selama 3,5 tahun penjara dan denda  Rp100 juta subsider tiga bulan kurungan.

        Sedangkan terdakwa Reinold Geritz Hetaria dan Samsul Bahri Jainahu ditahui vonis dua tahun dan tujuh bulan penjara serta denda Rp50 juta subsider tiga bulan kurungan karena terbukti melanggar pasal 3 UU nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi.
    Yang memberatkan para terdakwa dijatuhi hukuman karena perbuatannya telah merugikan keuangan negara, sedangkan yang meringankan berupa para terdakwa berlaku sopan, mempunyai tanggungan keluarga dan belum pernah dihukum.
    Putusan majelis hakim juga lebih ringan dari tuntutan tim jaksa penuntut umum Kejaksaan Tinggi Maluku yang meminta para terdakwa dijatuhi hukuman bervariasi antara empat hingga lima tahun.
    Seperti terdakwa Solaeman Latupono dan Hardo awalnya dituntut hukuman selama lima tahun penjara, denda Rp200 juta subsider tiga bulan kurungan.

         Selain itu, terdakwa Solaeman Latupono juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp200 juta subsider tiga bulan kurungan dan rekannya Hardo sebesar Rp300 juta subsider tiga bulan kurungan.
    Kemudian untuk terdakwa Samsul Bahri Jainahu dituntut selama empat tahun penjara, denda Rp50 juta subsider tiga bulan kurungan, dan membayar uang pengganti sebesar Rp200 juta subsider tiga bulan kurungan.
    Sementara terdakwa Raymond Hetaria selaku ketua panitia pemeriksa barang dalam proyek bantuan perikanan berupa keramba apung ini dituntut empat tahun penjara, denda Rp50 juta subsider tiga bulan kurungan tetapi tidak dituntut membayar uang pengganti.
    Empat terdakwa yang dibagi dalam tiga berkas perkara terpisah adalah Hardo dan Sulaiman Latupono, serta Raymond Hetaria selaku ketua tim pemeriksa barang DKP Maluku dan Syamsul Bahri Jainahu.

         Syamsul adalah Ditekrut CV. Sulabesi Mandiri yang meminjamkan bendera perusahaannya kepada terdakwa Hardo dan Solaiman Latupono untuk ikut tender dan memenangkan 12 paket proyek pekerjaan keramba jaring apung di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT).
    Menurut JPU, pada Bulan Agustus 2012 lalu terdakwa Hardo dan Solaiman awalnya mendatangi Syamsul Bahri untuk meminjam bendera perusahaannya mengikuti proses lelang tender proyek tersebut.
    Kedua terdakwa juga meminjam bendera perusahaan lainnya yaitu CV. Saniafa dengan direkturnya Makrawi Amim Laolo dan CV. Bahari Mandiri milik saksi Syamsul Bachri Soamole, untuk memenuhi syarat tiga perusahaan mengikuti proses tender.
    Setelah CV. Sulabesi Mandiri dinyatakan sebagai pemenang, maka dibuatlah surat perintah dimulainya pekerjaan tersebut dan administrasinya ditandatangani saksi Syamsul Bahri Jainahu dengan masa kerja dalam kontrak selama 75 hari kalender.

         Namun dalam proses pengerjaannya sampai dengan berakhir masa kontrak, pekerjaan 12 paket keramba jaring apung di Kabupaten SBB tidak rampung.
    Kemudian Gerald Hetharie selaku ketua tim pemeriksa barang hanya melakukan pemeriksaan secara kolektif dengan melihat jaring keramba apung yang dibangun saksi Efendi Talib di Desa Kaitetu, Kecamatan Leihitu (Pulau Ambon) Kabupaten Maluku Tengah.
    Padahal yang dibangun saksi Efendi di Desa Kaitetu hanya 10 keramba jaring apung yang akan diberikan masing-masing kepada Kota Ambon enam unit dan Kabupaten Seram Bagian Barat dua unit dan Kota Tual dua unit.

         Sedangkan 12 unit keramba yang dibangun di Desa Sesar, Kecamatan Bula (Kabupaten SBB) oleh Saksi Taher Siwasiwan atas perintah saksi Efendi tidak pernah diperiksa, namun dilaporkan selesai dan siap digunakan sehingga anggaran dicairkan 100 persen.
    Akibat perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian keuangan negara sesuai hasil audit BPKP RI Perwakilan Provinsi Maluku sebesar Rp709,7 juta.
    Perbuatan terdakwa terbukti melanggar pasal 2  ayat (1) juncto pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001, juncto pasal 55 ayat (1) ke-1KUH Pidana.
    Atas keputusan tersebut, baik tim JPU maupun penasihat hukum para terdakwa menyatakan pikir-pikir.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com