• Terbukti Bersalah Di Pengadilan Masih Minta Dibebaskan

    0
    Terdakwa Suap Pahri dan Lucy Bengong Dengar Tuntutan

    Terbukti Bersalah Di Pengadilan Masih Minta Dibebaskan

    PALEMBANG, jurnalsumatra.com – Pengadilan Tipikor PN Palembang kembali menggelar sidang kasus suap dengan terdakwa Pahri Azhari dan Lucianty, Kamis (21/4/2016). Sidang lanjutan yang dipimpin majelis Hakim Saiman memasuki agenda pleidoi atau nota pembelaan dari kedua terdakwa. Pledoi kedua terdakwa dibacakan langsung oleh Penasehat Hukum ke dua terdakwa secara bergantian.

    Dalam nota pembelaan yang dibacakan, terdakwa Pahri Azhari dan Lucianty minta dibebaskan dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK RI. Dalam nota pembelaan tersebut penasehat hukum memohon berdasarkan fakta yuridis yang dibacakan sebelumnya, meminta untuk dijatuhkan putusan terhadap ke dua terdakwa agar di keluarkan dari tahanan dan di bebaskan dari segala tuntutan.

    Selain minta dibebaskan, kedua terdakwa juga meminta dipulihkan nama baik harkat dan martabat kedudukan di dalam lingkungan masyarakat. Selain itu juga meminta barang bukti berupa uang senilai 2,65 miliar dan uang 200 juta rupiah agar dikembalikan kepada terdakwa Lucianti dan meminta biaya beban perkara dibayarkan oleh negara.

    “Intinya kedua terdakwa tidak terbukti melakukan pemberian uang dan memerintahkan untuk memberikan sesuatu kepada DPRD,” ujar Febuar Rahman, penasihat hukum kedua terdakwa, usai mengikuti sidang di Pengadilan Tipikor Palembang.

    Menurutnya, terdakwa Pahri yang merupakan Bupati Musi Banyuasin (Muba) non aktif justru mencegah bawahannya untuk menyetujui permintaan dari DPRD Muba. Mengenai pinjaman uang yang diberikan terdakwa Lucianty karena termakan tipu daya dari terpidana Syamsudin Fei yang menyebut uang pinjaman tersebut hanya untuk membayar honor pegawai.

    “Tuntutan jaksa hanya mengulang dakwaan, bukan berdasarkan fakta persidangan. Maka kami minta dibebaskan dari segala tuntutan dan mengembalikan sejumlah uang yang disita,” imbuhnya.

    Sementara itu JPU KPK RI Irene Putri menanggapi Nota Pembelaan kedua terdakwa mengtakan tetap pada tuntutannya. Hal ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dimana Pahri Azhari selaku Bupati MUBA dan memegang hak penuh atas penguasa anggaran mustahil tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh bawahannya. “Kan sudah ada tadi pernyataan dari PU Cipta Karya dan PU Bina Marga yang mengatakan hanya mau membantu karena permintaan dari terdakwa satu,”ujarnya.

    Dalam persidangan sebelumnya terdakwa Pahri Azhari dituntut empat tahun penjara dan Lucianti du tahun serta keduanya dituntut membayar denda sebesar Rp150 juta subsider dua bulan penjara.

    Atas kasus suap pengesahan LKPJ kepala daerah 2014 dan pembahasan RAPBD Muba 2015, kedua terdakwa dinyatakan terbukti melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a, Undang-undang RI Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.(yuyun)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com