• Tahun Depan Provinsi Take Over Management Pengelolaan SMA/SMK

    0
    widodo

    Tahun Depan Provinsi Take Over Management Pengelolaan SMA/SMK

    PALEMBANG, jurnalsumatra.com – Administrasi pengelolaan Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat ke pemerintah provinsi , dinilai akan menguntungkan sekolah dan berpeluang lebih besar bagi guru itu sendiri.

    Saat ini, pengelolaan SMA sederajat di bawah Dinas Pendidikan Kota atau Kabupaten. Tahun depan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, manajemen pengelolaan SMA, SMK, Madrasah Aliyah, berpindah ke pemerintah provinsi. Pemerintah Kota dan Kabupaten masih bertanggung jawab terhadap pengelolaan SD hingga SMP sederajat

    Rencana peralihan pengelolaan sekolah dan guru SMU/SK dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menimbulkan gejolak rotasi dan mutasi guru dan kepala sekolah di sejumlah kabupaten kota di Sumatera Selatan.

    Hal ini diketahui dari hasil verifikasi data yang dilakukan Dinas Pendidikan Nasional Sumatera Selatan yang menunjukkan banyaknya perubahan data guru dan kepala sekolah yang seharusnya tidak lagi dilakukan jelang peralihan status tenaga pengajar yang justru akan menimbulkan masalah.

    Tidak hanya melakukan pergeseran guru dan jabatan kepala sekolah, salah satu Pemerintah Daerah Kabupaten Kota bahkan menarik kendaraan dinas sekolah.

    “Pergeseran itu aturannya tidak boleh. Biasanya karena politis, tidak senang dengan salah satu guru/kepsek lalu dipindahkan ke SMP, yang kayak gitu-gitu. Termasuk juga asetnya ditarik. Salah satu kabupaten kota bahkan menarik mobil dinas di sekolah. Itu tidak boleh”, ujar Widodo di Palembang, Kamis (07/4/2016).

    Dalam keterangannya kepada jurnalsumatra.com Kepala Dinas Pendidikan Nasional Sumatera Selatan Widodo mengungkapkan, hal seperti ini justru akan menempatkan guru sebagai korban. Guru yang selama ini telah terdata mengajar di SMU/SMK, terancam tidak menerima gaji karena telah dipindahkan untuk mengajar di tingkat SMP.

    “Salah satu masalahnya soal gaji. Guru yang selama ini terdata di kita guru SMA ternyata dalam perjalanan dipindahkan menjadi guru SMP. Akibatnya guru yang bersangkutan ada peluang untuk tidak gajian karena datanya masih di Provinsi tapi datanya di daerah,” jelas Widodo.

    Menurut Widodo, sebanyak 467 SMU/SMK dan 9.600 lebih guru akan diserahterimakan dari kabupaten kota ke tingkat provinsi pada tahun ini. Meski rentan permasalahan, namun Widodo mengaku pergeseran guru, kepala sekolah dan aset sekolah tidak bisa dicegah karena merupakan kewenangan dari Pemerintah Daerah setempat.(yuyun)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com