• Sumsel Bakal Kaji Ulang Semua Perda

    0

    PALEMBANG, jurnalsumatra.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) bakal mengkaji ulang seluruh Peraturan Daerah (Perda) mulai dari 10 tahun terakhir. Hal tersebut sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat.

    Kepala Biro Hukum dan HAM, Ardani mengatakan, berdasarkan arahan dari pemerintah pusat, Presiden meminta kementrian dan non, gubernur, bupati utk melakukan evaluasi terhadap peraturan yg ada antara lain, perda lama yg belom di cabut padahal sdh buat baru, Perda yg bertentangan peraturan perundangan-undang yg lebih tinggi,Perda yg menghambat investasi, Perda yg menimbulkan biaya tinggi, dan perda dibidang perizinan yg membuat perizinan berbelit pelaku usaha. “Pertemuan seluruh kabag hukum seluruh kabupaten/kota di Sumsel untuk membahas pengkajian perda,” katanya, Jum’at (22/4/2016).

    Dijelaskannya, tujuan dikajinya ini untuk mendapatkan perda yang sudah tidak layak lagi serta perda yang double sehingga menghambat investor untuk menanamkan modal.

    “Perda double ini sendiri maksudnya, ada perda lama, tapi kabupaten/kota membuat baru lagi perda yang baru. Nah, jadi untuk mengatasi itu harus dihapus,” jelasnya.

    Nantinya, sambung Ardani, jika ditemukan perda yang double atau menghambat investasi akan dilakukan revisi bahkan bila perlu akan dihapuskan. Menurutnya, yang terbayang saat ini oleh ada 4 perda di 3 kabupaten/kota se Sumsel sedangkan perda di Pemprov Sumsel sendiri belum ada.

    “Perda dibidang penyelenggaraan dan pengendalian menara telekonmunikasi di Kota Palembang dan OKI, serta dua perda retribusi jasa umum di Banyuasin yang dinilai menghambat investasi,” terangnya.

    Dirinya menerangkan, dalam revisi ini sendiri, bukan menghapus perda namun nantinya bisa saja digabungkan dengan yang sudah ada dengan mengubah beberapa pasal sehingga melahirkan pasal yang baru. Menurutnya, pihaknya sengaja tidak menghapus perda karena perda tersebut dapat bermanfaat dalam pengawasannya. “Dengan dilahirkannya pasal yang baru maka perda perizinan dalam perda tersebut disederhanakan,” ujarnya.

    Selain memanggil seluruh kabag hukum kabupaten/kota, sambung Ardani pihaknya juga akan membentuk tim untuk mengkji perda yang dinilai masuk dalam arahan presiden tersebut.

    “Targetnya sendiri, berdasarkan arahan pemerintah pusat itu sampai akhir 2016, tapi kami akan melakukannya jika dapat dilakukan tanpa harus menunggu target dan kami akan melaporkanya kepada pemerintah pusat setiap perda itu,” tegasnya.

    Dirinya menambahkan, di awal tahun 2016 ini juga pemprov telah menghapuskan perda yang dinilai menghambat investasi yakni perda angkutan berlebihan. “Itu merupakan komitmen kita untuk mendukung pemerintah pusat agar investor tidak merasa diberatkan,” tandasnya.(yuyun)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com