• Sepanjang 2016 Ada 116 Laporan Peradilan

    0

    Jakarta, jurnalsumatra.com – Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik Ombudsman RI menyampaikan sepanjang 2016 ada 116 laporan mengenai pelayanan administrasi peradilan.
    “Hingga April 2016, aduan yang diterima Ombudsman RI, sebanyak 116 yang berkaitan dengan lembaga peradilan,” kata salah satu pimpinan Ombudsman RI Ninik Rahayu di Kantor Ombudsman, Jakarta, Rabu.
    Angka tersebut cenderung meningkat, dimana pada 2014, tercatat ada sejumlah 256 aduan dan 296 aduan pada 2015 yang terkait dengan persoalan pelayanan publik yang melingkupi lembaga peradilan.
    “Untuk cara melapor paling banyak adalah datang langsung, dengan 49,8 persen dengan klasifikasi pelapor terbanyak adalah individual, yaitu sebanyak 62,9 persen atau 66 pelapor dari total 105 pelapor,” ujarnya.
    Angka tersebut berpotensi mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya yang tercatat di 65,6 persen atau 172 pelapor dari total 262 pelapor, sedangkan pada 2014, sejumlah 68,8 persen atau 176 pelapor dari 256 pelapor.
    Untuk yang dilaporkan, Ombudsman mencatat pengadilan negeri menjadi lembaga peradilan yang paling banyak dilaporkan ke Ombudsman RI selama tiga tahun terakhir, yaitu dengan 394 pelapor yang hingga 2016 ada 68 pelapor atau sekitar 64,8 persen dari seluruh laporan peradilan.
    “Kalau dilihat per tahunnya, ada konsistensi dari tahun ke tahun. Bahwa yang terbanyak maladministrasi yang banyak dikeluhkan masyarakat itu di pengadilan negeri,” kata Ninik.
    Sedangkan untuk dugaan maladministrasi yang paling banyak dikeluhkan adalah penundaan perkara yang berlarut-larut, yaitu sebanyak 215 pelapor.
    Kemudian, tidak kompeten dalam melaksanakan kinerja dalam sistem peradilan sebanyak 117 pelapor dan penyimpangan prosedur sebanyak 115 pelapor.
    “Ini konsisten juga angkanya dari tahun ke tahun,” ucap Ninik.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com