• Sangsi Tegas SKPD Tidak Disiplin

    0

    SEKAYU, jurnalsumatra.com – Morning Briefing Plt. Bupati Musi Banyuasin diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Muba, Drs H Sohan Majid MM. Rapat dihadiri para asisten, staf ahli dan kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait di lingkungan Pemkab Muba, bertempat  di Ruang Rapat Sekda, Senin (11/4/2016).

    Dalam pertemuan tersebut, para Asisten Setda Muba melaporkan bahwa adanya beberapa SKPD yang tidak disiplin terkait rapat rutin di bawah koordinasi para asisten yang digelar setiap hari Jum’at. Dengan ketidakhadiran tersebut dikhawatirkan memotivasi SKPD yang lain untuk tidak hadir pada rapat koordinasi berikutnya.

    Menanggapi apa yang dilaporkan, Sekda menginstruksikan kepada Bagian Hukum Setda Muba untuk berkoordinasi dengan pihak Inspektorat agar segera dibuat Peraturan Bupati (Perbup) terkait kedisiplinan kepala SKPD untuk wajib menghadiri rapat yang di adakan oleh pemangku kepentingan jajaran pimpinan Pemkab Muba.

    “Kepala Bagian Hukum agar berkoordinasi dengan Inspektorat supaya dibuatkan perbup, untuk seluruh SKPD yang bermasalah di undang untuk rapat khusus, tambahan juga ada beberapa SKPD yang ada permasalahan belum konfirmasi jawaban terkait audit BPK, Bupati juga sudah memberikan instruksi kepada saya, agar SKPD yang tidak hadir pada saat rapat koordinasi untuk segera ditegur, jangan sampai membiasakan yang tidak disiplin, kita sudah bagus tinggal mempertegas dan mempertajam tekad, dengan misi Yakin Permata Muba 2017 mari kita niatkan dari hati untuk mewujudkannya,” tukasnya.

    Sementara itu menanggapi apa yang diinstruksikan oleh Sekda, kepala Inspektorat Drs H RE Aidil Fitri mengatakan bahwa, terkait ketidaksiplinan kepala SKPD yang sering tidak menghadiri undangan rapat di Pemkab Muba, khususnya rapat koordinasi yang rutin digelar setiap hari jum’at dibawah koordinasi para Asisten Setda Muba, bisa diberlakukan Peraturan Pemerintah (PP) No 53 dengan level hukuman sedang yaitu surat peringatan.

    “Jika dengan telah dijatuhkan hukuman level sedang tersebut masih saja diabaikan, maka pihak Inspektorat akan turun langsung dan memberikan hukuman berat, yang bila dijatuhkan maka akan sulit bagi kepala SKPD untuk promosi jabatan, karena pada intinya dalam PP No 53 yang telah ditetapkan wajib bagi kepala SKPD untuk mengayomi para pegawai dan PNS di dinas/instasi masing-masing,” jelasnya.(relis humas Pemkab Muba Sumsel)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com