• Rekrutmen Pendamping Desa Harus Terbuka

    0
    Rekrutmen Pendamping Desa Harus Terbuka

    Rekrutmen Pendamping Desa Harus Terbuka

    Palembang, jurnalsumatra.com – Sedikitnya 100 orang yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pemberdayaan Masyarakat Sumsel saat melakukan aksi damai di DPRD Sumsel, Senin (11/4). Dalam aksinya, mereka menuntu agar rekrutmen tenaga pendamping desa dilakukan secara terbuka. “Jangan sampai ada pengecualian pada prosesnya,” teriak Toni salah satu peserta aksi dalam tuntutannnya.

    Dihadapampn rekan-rekannya dan wakil ketua DPRD Sumsel, Nopran Marjani, ia juga memberikan dua petisi. Pertama, meminta dan menyatakan seleksi pemerimaan tenaga pendamping desa P3MD harus dilaksanakan secara terbuka transparan dan akuntabel. Kedua, kami menyatakan dan meminta persamaan hak dalam seleksi tenaga pendamping desa.

    “Menolak Rekrutmen Tanpa Seleksi, Jangan Ada yang Diistimewakan, Laksanakan Amanat UU No 6 Tahun 2014 dan Lakukan rekrutmen secara terbuka kemendes No 3 Tahun 2015,” tegasnya.

    Hal serupa dikatakan Iskandar. Ia mengatakan semua tenaga pendamping yang berdemo sangat kompoten. Mereka berpengalaman dan sudah membangun desa selama ini. Bila ada yang bergerak dan mendesak diistimewakan hal ini dinilai sangat tidak baik. “Apa lagi sebagaimana undang-undang, aturan yang ada rektrutmen harus dilakukan terbuka dan melalui tes,” pintanya.

    Sementara itu, Kabid Pengembangan Ekonomi dan Parsipasi Masyarakat Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Provinsi Sumsel Juharmansyah mengatakan aspirasi yang disampaikan sudah menjadi komitmen bersama. “Perekrutan ini memang dilakukan berjenjang, ada tenaga profesional, tenaga ahli di tingkat kabupaten, kecematan ada pendamping desa dan tenaga lokal di tingkat desa. Ada pula pendamping pihak ketiga dari perguruan tinggi,” ungkapnya.

    Sesuai dengan UU No 6 tahun 2014 tentang Desa dan turunannnya Permendes No 3, lanjutnya, rekrutmen dilakukan secara terbuka dan ditetapkan oleh menteri. Memang ada Permendes No 4, tentang penyerahan sebagaian tugas pemerintah dalam hal ini Pemprov yaitu dekonsentrasi atau dekon. Dalam pelaksanaannya memang dilakukan terbuka dan aturannya jelas. “Akan tetapi pemprov hanya sebatas fasilitator dan keputusan akhir tetap di pusat,” lanjutnya.

    Sementara itu Wakil Ketua DPRD Sumsel Nopran Marjani mengatakan dirinya berharap hal ini jangan dipolitisasi. Ia juga meminta agar semuanya diberi kesempatan yang sama tanpa ada pembedaan. Semua harus taat dengan aturan yang ada dan wajib memenuhi persyaratan.

    “Saya juga meminta agar nantinya yang ditempatkan orang sana. Kalau orang Lahat ya orang Lahat. Banyuasin ya Banyuasin. Jangan nanti orang Palembang ditempatkan di Lahat, perbatasan Lahat dengan Bengkulu mana betah dia,” pungkas Nopran. (eka)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com