• PRT Bukan Pekerjaan Sehingga Kurang Dihargai

    0

    Jakarta, jurnalsumatra.com – Aktivis Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT) Dewi Cakrawinata mengatakan pekerjaan domestik atau PRT tidak dianggap sebagai pekerjaan.
    “Pekerjaan rumah tangga masih dianggap bukan pekerjaan karena hasilnya tidak bisa diukur secara moneter, padahal jam kerjanya sangat panjang bisa sampai 24 jam. Itu mengapa pekerjaan PRT masih mengalami diskriminasi,” ujar Dewi dalam diskusi di Jakarta, Selasa.
    Selama pekerjaan rumah tangga dikerjakan oleh istri tanpa dibayar maka hal itu berimbas pada para PRT yang kerap didiskriminasi dan memandang rendah pekerjaan tersebut.
    “UU Ketenagakerjaan tidak memasukkan PRT sebagai pekerjaan, jadi jika PRT bermasalah maka dia tidak bisa mengakses UU tersebut.”
    Padahal, lanjut Dewi Cakrawinata, Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) meminta agar hak PRT dijamin mulai dari hari libur, jam kerja yang jelas, upah yang memadai dan dihargai sebagai pekerja.
    “saat ini yang terjadi di Tanah Air adalah tidak ada UU yang bisa diakses para pekerja dan upah yang murah”.
    Dewi mengatakan PRT sudah selayaknya dianggap sebagai pekerjaan sehingga diberikan upah layak. Sistem pengupahan nanti akan diatur oleh Dewan Pengupahan.
    Begitu juga dengan jam bekerja karena selama ini pekerjaan sebagai PRT tidak mengenal jam kerja.
    “Misalnya kalau majikannya baru pulang tengah malam, minta dibikinkan minum dan sebagainya. Selain itu, besaran tanggung jawab juga tidak jelas, pembantu juga juga, pengasuh anak juga”.
    Untuk itu, Dewi meminta pihak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bisa menyetujui untuk disahkannya Rancangan Undang-undang (RUU) PRT secepatnya. RUU tersebut telah diajukan sejak 12 tahun yang lalu.
    “RUU ini sudah 12 tahun diperjuangkan. Sudah masuk Prolegnas sejak 2004 dan saat ini ada di tangan Badan Legislasi (Baleg),” terang dia.
    Sementara itu,Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia (Kowani), Giwo Rubianto, mengatakan jumlah PRT di Tanah Air sangat banyak mencapai 10 juta pekerja.
    Untuk itu, Giwo mendorong agar RUU itu segera disetujui untuk disahkan oleh DPR.
    “Kowani juga mendorong agar para PRT memiliki kompetensi dengan pelatihan yang diberikan. Sehingga pekerjaan sebagai PRT memiliki kompetensi,” kata Giwo.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com