• PPNI : Insentif Perawat Sukarelawan Tulungagung Minim

    0

        Tulungagung, jurnalsumatra.com – Persatuan Perawat Nasional Indonesia cabang Tulungagung, Jawa Timur mendesak pemerintah daerah setempat agar memperhatikan nasib ratusan perawat sukarelawan yang mendapat insentif minim atau di bawah standar upah minimum kabupaten (UMK) Tulungagung, yakni Rp1,42 juta.
    “PPNI berharap pemerintah (daerah) lebih memperhatikan nasib para perawat sukarelawan ini,” kata Ketua PPNI Tulungagung, Sukanto usai Musyawarah Daerah PPNI di Stikes Tulungagung, Rabu.
    Ia tidak menyebut spesifik honor para perawat sukarelawan dimaksud, kecuali hanya mengatakan bahwa insentif masih jauh di bawah UMK Tulungagung yang ditetapkan sebesar Rp1.420.000.

          Padahal, kata Sukanto, jumlah perawat sukarelawan di Tulungagung cukup banyak.
    “Jumlahnya bisa jadi ratusan, karena hampir setiap puskesmas ada, antara 10-20 orang,” katanya.
    Padahal, kata dia, beban tugas perawat sukarelawan hampir sama beratnya dengan perawat honorer maupun yang sudah pegawai negeri sipil (PNS).
    “Perawan sukarelawan ini digaji oleh puskesmas bersangkutan, jadi ya insentif menyesuaikan keuangan unit kerja yang menampung mereka,” kata Sukanto.
    Salah seorang perawat sukarelawan mengaku terpaksa melakukan kerja sampingan di luar puskesmas demi memenuhi kebutuhan hidup.
    Ia berharap segera bisa mendapat tambahan tunjangan kerja atau perubahan status kepegawaian sehingga lebih fokus dalam mengabdi sebagai perawat.

         “Kalau tidak, ya terpaksa harus kerja lain lagi di luar karena kebutuhan terus meningkat,” kata salah seorang perawat di Tulungagung.
    Dikonfirmasi terpisah, Ketua DPRD Tulungagung Supriyono mengatakan desakan PPNI maupun forum perawat sukarelawan untuk mendapat hak insentif di atas UMK tidak bisa serta-merta dipenuhi pemerintah daerah.
    “Semua bergantung keuangan daerah,” ujarnya. Ia menambahkan, pemda butuh penjelasan lebih lanjut dari PPNi terkait kemauan perawat sukarelawan untuk diikat secara resmi melalui kontrak kerja yang jelas.
    “Jumlah mereka terlalu banyak. Prinsip kami akan bantu, tapi itu semua butuh koordinasi lintas sektoral,” ujarnya.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com