• PP No 8 Berubah, DD Terlambat Cair

    0
    12936614_216618202061218_1140130615888811930_nKAYUAGUNG, SUMSEL. Jurnalsumatra.com -‎ Keterlambatan penyaluran dana desa (DD) ke desa-desa yang berada diwilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Sumatera Selatan (Sumsel), disebabkan adanya perubahan Peraturan Pemerintah (PP) No 8 Tahun 2016 yang mengatur tata cara penyaluran dana desa, hal tersebut diungkapkan oleh, Eks Kepala BPMPD Nursula SSos ketika di konfirmasi Jurnalsumatra.com, Kamis (28/4/2016), yang pada saat itu hendak melakukan serah terimah jabatan Kepala BPMPD kepada Fahrul Rozie.
    Nursula menjelaskan, pada tahun sebelumnya mekanisme penyaluran dana desa dibagi menjadi tiga tahap, dengan komposisi sebesar 40 persen untuk tahap pertama dan kedua, dan 20 persen untuk tahap ke tiga. Ditahun 2016 ini, penyaluran dana desa mengalami perubahan menyusul adanya perubahan PP No 8 Tahun 2016, sehingga menjadi dua tahap yakni dengan komposisi 60 dan 40 persen.
    “Terjadinya perubahan regulasi tersebut menyebabkan kendala bagi kita, karena dengan adanya perubahan PP tersebut mengakibatkan perubahan pula pada peraturan menteri keuangan (PMK) No 247/PMK 07/2015, menjadi PMK No 49/PMK 07/2016,” jelasnya sambil menambahkan adanya pula perubahan peraturan bupati (Perbup) No 8 tahun 2015 menjadi Perbup No 15 tahun 2016.
    Ditambahkannya, perubahan tersebut tentunya menjadi kendala, karena PP pusat menjadi tidak singkron dengan Perbub saat ini, sehingga Perbup penyaluran dana desa terpaksa harus dirombak kembali untuk menyesuaikan dengan PP yang telah ditetapkan oleh pusat.
    “Sebelumnya juga telah kita sampaikan ke desa- desa bahwa ada perubahan. Namun memang salinan peraturannya baru kita terima di minggu pertama bulan April lalu,” beber Nursula.
    Ia juga menjelaskan, terhambatnya penyaluran dana desa bukan hanya terjadi di Kabupaten OKI, namun seluruh Indonesia akibat perubahan regulasi dalam penyaluran dana. “Kita telah menyampaikan perubahan ke bupati, dan usulan pencairan DD pada 22 April lalu. Bila telah selesai maka DD siap dicairkan,” ungkapnya.
    Sambungnya, saat ini DD untuk tahap pertama telah dikirimkan dari KAs Negara ke kas daerah. DD teresebut sebesar Rp 125 miliar atau 60 persen DD sebesar Rp209 miliar. “Karena kan tahap satunya memang 60 persen komposisinya. Hanya terhambat karena regulasi saja, kalau sudah kelar maka akan segera disalurkan ke desa- desa,” ungkapnya.
    Nursula juga berpesan kepada pemerintah desa agar bekerjasama dengan memanfaatkan sarjana pendamping, untuk segera menyampaikan APBDesa ke BPMD. Sebab, selain membantu percepatan pembangunan desa, hal tersebut juga dapat mendukung, membantu hingga mempermudah proses kerja Kaban BPMD yang baru agar tidak terhambat.
    “Saat ini baru 10 desa yang telah menyampaikan ABPDes ke BPMD. Sehingga untuk penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) baru disalurkan ke 10 desa tersebut. Termasuk pencairan DD hanya disalurkan kepada desa yang telah menyampaikan APBDesa-nya serta SPJ tahun lalu,” katanya. (RICO)
  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com