• Penyidik Periksa Tiga Saksi Korupsi Embarkasi Haji

    0

        Pekanbaru, jurnalsumatra.com – Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Riau, memeriksa sebanyak tiga orang saksi terkait dugaan korupsi pengadaan lahan embarkasi haji di Kota Pekanbaru.
    Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Riau Mukhzan di Pekanbaru, Senin, mengatakan ketiga saksi yang diperiksa itu diantaranya adalah pemilik lahan serta mantan lurah di lokasi pembangunan embarkasi tersebut.
    “Hari ini penyidik memanggil tiga orang saksi diantaranya adalah WU yang merupakan mantan Lurah Simpang Tiga, M dan HB sebagai pemilik lahan,” jelasnya.

         Menurut Mukhzan, diperiksanya ketiga saksi WU atau Wilmar Usty serta Murtadi (M) dan H Bonarpate (HB) tersebut karena diduga mengetahui keterkaitan pembebasan embarkasi haji senilai Rp17 miliar itu.
    Sebelumnya, proses pemeriksaan juga dilakukan terhadap Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi Riau Abdul Latif serta dua saksi lainnya, yakni Yendra selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, dan Devi Rizaldi. Nama terakhir, saat kegiatan pengadaan lahan dilakukan, menjabat sebagai salah seorang Kepala Bagian di Setdaprov Riau.
    Selain itu, juga terdapat nama mantan Sekretaris Daerah Provinsi Riau Wan Syamsir Yus yang turut menjadi saksi.

          Dalam kasus dugaan korupsi yang merugikan negara sebesar Rp8,3 miliar itu penyidik telah menetapkan Muhammad Guntur sebagai tersangka. Guntur merupakan mantan Kepala Biro Tata Pemerintahan di Provinsi Riau.
    Kasus ini bermula ketika 2012 Pemprov Riau melalui Biro Tata Pemerintahan mengalokasi anggaran kegiatan pengadaan tanah asrama haji senilai Rp17.958.525.000.
    Tanah yang terletak di Kota Pekanbaru itu dimiliki beberapa warga, dengan dasar hukum berupa sertifikat tanah, SKT (Surat Keterangan Tanah), dan SKGR (Surat Keterangan Ganti Rugi). Berdasarkan penetapan harga oleh tim penilai (appraisal), harga tanah tersebut bervariasi antara Rp320.000 hingga Rp425.000 per meter.

          Penyidik Kejati Riau menduga ada penyimpangan dalam pembebasan lahan tersebut. Dugaan pelanggaran berupa harga tanah yang dibayarkan ternyata tidak berdasarkan kepada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tahun berjalan.
    Selain itu, pembayaran atas tanah juga tidak berdasarkan kepada harga nyata tanah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com