• Pengacara Bupati Barru Nilai Dakwaan Jaksa Keliru

    0

         Makassar, jurnalsumatra.com – Tim kuasa hukum terdakwa Bupati Barru Andi Idris Syukur (AIS) dalam nota keberatannya atau eksepsinya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar menilai jika dakwaan jaksa penuntutu umum itu keliru.
    “Bahwa dakwaan jaksa penuntutu umum yang beranggapan bahwa seolah-olah dalam permohonan IUP (Izin Usaha Pertambangan) eksplorasi tanah gamping, klien kami meminta dan menerima bahkan memaksa PT Semen Bosowa untuk menyerahkan satu mobil Mitsubishi Pajero adalah anggapan yang keliru,” ujar Ketua Tim Kuasa Hukum, Muh Aliyas Ismail di Makassar, Senin.
    Dia mengatakan, dakwaan jaksa penuntut umum keliru dan tidak sesuai fakta hukum yang sebenarnya karena mobil yang dimaksudkan Mistubishi Pajero Sport 2,5 D GLX Nopol DD 1727 itu bukanlah hasil tindak kejahatan.

         Yang mana faktanya mobil tersebut dibeli oleh kliennya dari Ahmad Manda senilai Rp317.273.000 juta. Sesuai dengan bukti kuitansi yang dibuat Ahmad Manda pada tanggal 1 Oktober 2012.
    “Sehingga hukum yang terjadi adalah hibungan hukum keperdataan dalam bentuk jual beli mobil,” tandasnya dihadapan majelis hakim yang dipimpin oleh Andi Cakra Alam.
    Dia juga menimpali bahwa penetapan kliennya sebagai tersangka oleh penyidik Mabes Polri dalam kasus tersebut cacat hukum karena penetapan kliennya sebagai tersangka tidak disertai dengan minimal dua alat bukti seperti yang tertuang dalam pasal 184 Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
    “Penetapan klien kami sebagai tersangka dalam kasus ini juga tidak didasari dengan adanya perbuatan melawan hukum. Ini jelas cacat hukum,” kata Alias Ismail.

         Selain itu juga selama proses perkara ini berjalan, AIS tidak pernah dimintai keterangannya dalam tahap penyelidikan. AIS juga tidak pernah diperiksa dalam tahap penyidikan, seperti yang diatur dalam pasal 1 angka 2 KUHAP tentang proses penyidikan.
    “Klien kami tidak pernah diperiksa sebagai calon tersangka. Jelaslah berdasarkan fakta tersebut, pemeriksaan para saksi dan ahli dilakukan setelah penetapan AIS sebagai tersangka,” kilahnya.
    Alias Ismail menandaskan, berdasarkan fakta fakta tersebut, surat dakwaan JPU tidak disusun berdasarkan hasil penyidikan yang sebenarnya.
    Sementara JPU, Zaky Mubarak setelah mendengar eksepsi dari pihak terdakwa, akan mengajukan jawaban atas eksepsi dari terdakwa.

         Dalam kasus ini, Idris dijerat dua pasal sekaligus, yakni Pasal 12 huruf E Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
    Atas perbuatannya tersebut, tersangka yang baru sebulan ini dilantik menjadi kepala daerahh untuk periode keduanya terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara.
    Sementara Ketua Majelis Hakim, Andi Cakra Alam didampingi dua hakim lainnya menanyakan isi dakwaan itu terhadap terdakwa, apakah dakwaannya dimengerti atau tidak.
    Terdakwa yang mendengar dakwaan yang dibacakan oleh tim JPU itu mengaku tidak mengerti tujuan dan maksud dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com