• Penataan Bangunan Lingkungan Bertumpu Pada Kebijakan Kabupaten/Kota

    0

    PALEMBANG, jurnalsumatra.com – Sekertaris Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Provinsi Sumatra Selatan, Muhammad Husni mengatakan, upaya untuk mengkampanyekan Penataan bangunan lingkungan, perlu upaya kuat dari pemerintah agar terus mengkampanyekan konsep tata bangunan dan lahan. Upaya ini bertumpu pada kebijakan pemerintah kabupaten/kota melalui peraturan daerah terkait penataan bangunan dan lingkungan di daerahnya masing masing.

    Sayangnya belum semua daerah memiliki perda tersebut. Baru ada 12 kabupaten/kota di Sumsel yang memilikinya. Yakni Palembang, Empat Lawang, Lubuk Linggau, Prabumulih, Ogan Ilir, Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan, Ogan Komering Ilir, Musi Banyuasin, Pagaralam, Musi Rawas dan Muara Enim.

    “Sementara Pali, Musi Rawas Utara, Lahat, OKU, dan Banyuasin masih dalam proses pengajuan perda itu,” ungkapnya. Pihaknya terus mendorong agar daerah yang bersangkutan secepatnya merampungkan perda tersebut sehingga para pelaku pembangunan tidak semena-mena mendirikan bangunan tanpa mengindahkan dampak bagi lingkungan.

    “Memang sulit bagi kita secara langsung turun tangan menghentikan jika ada pelaku pembangunan yang menimbun lahan rawa menjadi lokasi bangunan. Sebab itu dikembalikan ke kebijakan daerah, apalagi jika daerah itu belum miliki perda. Melalui kampanye ke semua sektor, kita harapkan akan ada ketegasan sebelum para pelaku pembangunan mendirikan bangunan,” ungkap dia.

    Ia menyebutkan saat ini Kota Palembang yang rata-rata didominasi lahan rawa sudah masuk menjadi daerah menapolitan. Kalau ditimbun, resapan air akan berkurang.

    “Kita terus berikan informasi kepada daerah dan mengajaknya untuk lebih tegas dan intensif dalam tata bangunan dan lingkungan. Ini harus dilakukan sedini mungkin, sebab kalau lingkungan sudah rusak, maka akan sulit diperbaiki,” jelas Husni.

    Diakuinya, setiap daerah harus bisa memilah dan menggunakan lahan di rawa sesuai dengan RTRW (rencana tata ruang wilayah) yang ada didaerahnya. Baik rawa reklamasi, rawa konservasi dan rawa budidaya. Pihaknya juga mensosialisasikan agar dalam penataan bangunan mengarah kepada beberapa konsep, diantaranya green water, grren planning, green building, green transportasi, green energy, dan green community.

    Ketua Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Sumsel Direktorat Bina Penataan Bangunan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU Pera, Ahmad Zulkarnain mengatakan, penyelenggaraan bangunan gedung perlu diatur dan dibina demi kelangsungan dan peningkatan kehidupan, sekaligus mewujudkan bangunan gedung yang fungsional, andal, berjatidiri, serasi dan selaras dengan lingkungannya.

    “Maksudnya untuk meningkatkan pengetahuan penyelenggaraan bangunan gedung negara. Dalam pelaksanaannya, persyaratan administratif dan teknis perlu diperhatikan terkait dengan keandalan bangunan gedung, yang menjamin adanya kepastian hukum bagi bangunan gedung yang melakukan pelanggaran,” ucapnya.

    Ia mengungkapkan, para pelaku pembangunan wajib memperhatikan daya dukung lingkungan. Keterbatasan ruang terbuka hijau dan air tanah merupakan salah satu dampak negatif dari penyelenggaraan bangunan gedung yang tidak memperhatikan persyaratan tata ruang yang berlaku.

    Hal ini harus terus dicegah dan diatasi, guna menjaga keseimbangan ekosistem dan lingkungan binaan yang ada. Selain kampanye kepada instansi atau pemda di setiap daerah di Sumsel, pihaknya juga mengajak generasi muda untuk penataan bangunan dan lingkungan.(yuyun)

     

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com