• PEMPROV Lampung Akan Bantu 230 Desa Tertinggal

    0

    Bandarlampung, jurnalsumatra.com – Pemerintah Provinsi Lampung akan membantu 230 desa tertinggal  melalui program Gerakan Membangun Desa Saburai terutama pembangunan infrastruktur pada 2017.
    “Progam khusus itu sudah berjalan sejak 2015 dan hingga tahun ini sebanyak 100 desa tertinggal telah mendapatkan bantuan senilai Rp300 juta per desa untuk pembangunan di desa,” kata Gubernur Lampung M Ridho Ficardo di Bandarlampung, Sabtu.
    Ia menjelaskan untuk bantuan Keuangan bersifat umum diberikan pada 2.435 desa berupa bantuan peningkatan administrasi desa. Masing-masing desa menerima Rp6 juta/desa.
    Berdasarkan Indek Kemajuan Desa (IKD) Provinsi Lampung, lanjutnya, pada tahun 2015 yaitu desa maju sebanyak 391 desa,  berkembang  1.052 desa, kurang berkembang 819 desa dan tertinggal 378 desa.
    Karena itu, lanjutnya, pada tahun 2017 Pemerintah Provinsi Lampung akan melaksanakan program peningkatan keberdayaan masyarakat, pilot project desa percontohan berbasis informatika teknologi satu desa di setiap kabupaten.
    Di sisi lain, Gubernur Lampung M Ridho Ficardo mengatakan bahwa dana desa merupakan alat untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan menghindari keruntuhan akibat jurang ketimpangan yang semakin melebar.
    “Saat ini yang terjadi yang miskin makin miskin dan yang kaya makin kaya. Maka kita lihat dana desa dari segi tujuan yakni memangkas ketimpangan untuk menjaga keutuhan NKRI,” kata dia, pada seminar ” katanya.
    Ia menyebutkan, tantangan lain dana desa,  yakni masalah sumber daya manusia (SDM) di pedesaan yang belum banyak memahami cara penyusunan RPJMDes dari dana desa.
    Sehingga, lanjutnya, dikhawatirkan akan banyak penyimpangan  dalam penyusunannya yang justru membahayakan.
    Terkait dengan itu menurutnya, Pemprov Lampung melakukan pendidikan untuk perangkat desa untuk meminimalkan dan menjaga dari penyimpangan.
    Ridho sangat mendukung pemanfaatan teknologi informasi, seperti adanya program Pembangunan Desa Broadband Terpadu sebagai upaya untuk membangun infrastruktur konektivitas informasi digital.
    Program itu, lanjutnya, dapat membuka akses dan pngetahuan tata kelola dari dana desa tersebut agar bisa berlangsung sesuai tujuannya.
    “Sosialisasi teknologi informasi dan komunikasi juga sangat membantu SDM desa untuk mendapatkan informasi berkaitan penggunaan dana desa dan TIK bisa juga sebagai fungsi kontrol pengawalan dan pendampingan melalui optimalisasinya,” tambah Ridho.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com