• Pemprov Kaji Ulang Pelunasan Stadion Utama Riau

    0

        Pekanbaru, jurnalsumatra.com -  Pemerintah Provinsi Riau menyatakan perlu kehati-hatian untuk melakukan pelunasan terhadap utang pembangunan fisik Stadion Utama Riau yang nilainya empat tahun lalu mencapai Rp240 miliar, agar tidak menyalahi hukum dan terjerat kasus korupsi.
    “Surat yang kami terima dari KPK itu maksudnya harus ada kaji ulang terhadap besaran utang yang harus dilunasi Pemprov,” ungkap Kadispora Riau, Edi Yusti, di Pekanbaru, Selasa.
    Edi menanggapi surat rekomendasi Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, saat mengadakan rapat koordinasi dengan Pemprov Riau pekan lalu,
    Ia mengaku kajian terhadap besaran utang yang harus dibayarkan oleh Pemprov kepada pengembang sudah dilakukan empat tahun lalu oleh tim UNRI.

        Tetapi itu sudah cukup lama dan pasti ada penyusutan, angkanya sudah tidak relefan lagi untuk saat ini.
    “Jadi kalau dari aspek teknis bisa saja dilakukan kajian ulang, karena sudah empat tahun bangunan berlalu ada penyusutan yang cukup besar,” urainya.
    Menurut dia kajian UNRI empat tahun lalu dinyatakan dan diakui pengadilan besaran ganti rugi sekitar Rp240 miliar.
    “Saat itu kita sudah setuju membayarkan, tetapi pengembang tidak mau makanya kami kepengadilan,” tuturnya.
    Hingga akhirnya Stadion Utama Riau diperiksa oleh KPK terkait penambahan anggaran pembangunan oleh DPRD dan mantan Gubernur Riau, Rusli Zainal yang menyebabkan terjadi kevakuman sampai empat tahun lamanya.

        Kini KPK telah menerbitkan rekomendasi penghentian penyidikan Stadion Utama Riau, sehingga proses pelunasan bisa dilanjutkan kembali oleh Pemprov.
    Berbicara denda keterlambatan pelunasan utang yang akan timbul akibat pembayaran yang molor, saat dimintai pendapatnya ia mengaku tidak berani mengatakan itu ikut dihapuskan bersamaan dengan penghentian penyidikan yang diterbitkan KPK terhadap Stadion Utama Riau.
    “Karena inti dari surat KPK itu masih meragukan kami, jadi perlu kehati-hatian, lakukanlah dengan benar karena ini jadi ‘warning’ bagi kita,” tegasnya.
    Namun intinya Pemprov akan berupaya bagaimana Stadion Utama itu bisa dimanfaatkan kembali untuk kepentingan bersama.

        Dispora Riau, berharap agar Stadion Utama Riau bisa kembali digunakan untuk berbagi event nasional dan internasional.
    “Setelah sekian lama terabaikan, kini kami berharap bisa menyelesaikannya. Kami menginginkan pembayarannya sepaket dengan infrastruktur stadion,” katanya.
    Sekedar informasi, sebelumnya, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, saat mengadakan rapat koordinasi dengan Pemprov Riau pekan lalu, membawa surat rekomendasi yang diserahkan kepada Pelaksana tugas Gubernur Riau untuk segera memanfaatkan Stadion Utama Riau.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com