• PEMKAB Sumenep Disarankan Bersinergi Bangun PLTD

    0

    Sumenep, jurnalsumatra.com- Anggota DPRD Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, Bambang Prayogi menyarankan pemerintah setempat bersinergi dengan para pemangku kepentingan untuk mempercepat penyelesaian pembangunan pembangkit lisrik tenaga disel (PLTD) di Pulau Giliraja.
    “Ada beberapa pihak yang sebenarnya bisa diajak kerja sama untuk mempercepat pembangunan PLTD di Pulau Giliraja, Kecamatan Giligenting. Pemkab Sumenep seharusnya bisa menyinergikan program dengan para pihak itu,” katanya, usai menerima puluhan warga Pulau Giliraja yang berdemonstrasi di depan Kantor DPRD Sumenep, Jawa Timur, Kamis.
    Pada Kamis pagi, puluhan warga Pulau Giliraja berdemonstrasi di depan Kantor Bupati Sumenep untuk menagih janji pembangunan PLTD di wilayahnya.
    Setelah itu, mereka yang tergabung dalam Komisi Pemuda dan Masyarakat untuk Keadilan (Kompak) melanjutkan hal yang sama di depan Kantor DPRD Sumenep.
    Bambang menjelaskan, para pemangku kepentingan lainnya yang bisa diajak untuk bersinergi guna menyelesaikan pembangunan PLTD di Pulau Giliraja adalah para kepala desa dan perusahaan atau kontraktor kontrak kerja sama (K3S) yang mengelola blok migas di sekitar Perairan Giligenting.
    “Kami akan mendorong pemerintah daerah bisa bersinergi, karena di tingkat pemerintah desa sebenarnya memiliki dana yang bisa dimanfaatkan untuk ikut membangun fasilitas PLTD. Begitu juga dana tanggung jawab sosial yang dikeluarkan K3S itu,” ujarnya.
    Ia menilai sinergi pemerintah daerah dengan dua pemangku kepentingan itu bisa mempercepat penyelesaian pembangunan PLTD di Pulau Giliraja.
    “Kalau hanya tergantung pada pemerintah daerah, kemungkinan besar tidak bisa selesai satu-dua tahun lagi. Sinergi program antara pemerintah daerah dengan pemangku kepentingan lainnya tersebut bisa menjadi solusi untuk mempercepat penyelesaian pembangunan PLTD di Pulau Giliraja,” kata Bambang.
    Anggota Komisi II DPRD Sumenep itu juga mengemukakan, aspirasi perlunya PLTD di Pulau Giliraja itu disampaikan warga setempat pada 2013-2014, dengan cara mendatangi kantor DPRD.
    “Ketika itu, kami di DPRD Sumenep bersama pihak terkait di pemerintah daerah menyepakati untuk melakukan kebijakan anggaran berkelanjutan guna membangun PLTD di Pulau Giliraja,” ujarnya.
    Sejak 2014 hingga 2016, pemerintah daerah mengalokasikan dana untuk membangun PLTD di Pulau Giliraja, yakni pada 2014 sebesar Rp1,6 miliar, 2015 sebesar Rp1,6 miliar, dan 2016 sebesar Rp600 juta.
    “Anggaran tersebut memang belum mencukupi untuk menyelesaikan pembangunan PLTD, karena estimasinya membutuhkan dana pada kisaran Rp17 miliar-Rp18 miliar. Oleh karena itu, Pemkab Sumenep harus melibatkan pemangku kepentingan lainnya untuk bersinergi,” kata Bambang.
    Sebelumnya, Kepala Kantor Energi dan Sumber Daya Mineral Sumenep, Abd Kahir menyatakan pembangunan PLTD di Pulau Giliraja kemungkinan besar tidak bisa tuntas pada 2017, karena masih ada fasilitas lainnya yang belum tersedia atau terpasang.
    “Pada 2017, pemerintah daerah melalui anggaran yang direncanakan sebesar Rp10 miliar itu akan memasang jaringan listrik. Sementara untuk pengadaan mesin dan fasilitas pendukung lainnya direncanakan pada 2018,” katanya, ketika menemui puluhan warga Pulau Giliraja yang berdemonstrasi di depan Kantor Bupati Sumenep.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com