• Pemkab Donggala Dinilai Sulit Berantas Ilegal Loging

    0

        Palu, jurnalsumatra.com – Direktur Eksekutif LSM Relawan Untuk Orang dan Alam (Roa) Provinsi Sulawesi Tengah, Mochamad Subarkah, menilai Pemerintah Kabupaten Donggala kurang berkomitmen untuk melestarikan serta menjaga kelestarian hutan yang ada di Kecamatan Balaesang Tanjung.
    Pemkab Donggala sulit untuk memberantas praktek penebangan pohon tanpa izin di bagian pegunungan Desa Malei Kecamatan Balaesang Tanjung.
    “Kami melihat kurangnya komitmen Pemkab Donggala dalam menjaga SDA hutan yang kemudian terlihat seperti sulit pemkab setempat untuk memberantas parkatek ilegal loging,” ucap Subarkah di Palu, Sabtu.
    Dikatakan sedianya jika Pemkab Donggala memiliki kepedulian terhadap kelestarian hutan Donggala, maka tentu pemkab akan mengusut dan memberantas praktek ilegal loging yang di Desa Malei yang telah terjadi sejak tahun 1990.

        Sayangnya kegiatan penebangan pohon jenis Palapi, Nantu, Durian, dan jenis lainnya tanpa izin yang sah dari pemerintah, masih tetap berjalan secara sembunyi – sembunyi hingga saat ini.
    Di pihak lain petugas Dinas Kehutanan Kabupaten Donggala tidak pernah turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan/ investigasi secara langsung atas praktek ilegal loging yang berdampak pada kerusakan hutan di bagian hulu Desa Malei.
    “Ini yang perlu menjadi fokus Pemkab Donggala, yaitu menurunkan tim dan melakukan investigas secara mendalam untuk memberantas praktek ilegal loging di Desa Malei,” ujarnya.
    Terkait hal itu Warga Desa Malei, Rizal, menguraikan terdapat lima pemodal yang membiayai kelancaran praktek ilegal loging di bagian kaki gunung Desa Malei Kecamatan Balaesang Tanjung, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah.
    Lima pemodal tersebut ialah H. Darwis, Sonding, H. Agus, H. Yunus, H. Yunus Pakka, membiayai warga Desa Malei sebagai perpanjangan mereka di lapangan untuk membeli kayu ilegal di DEsa Malei.
    “Ada lima orang penyuplai dana atau yang bermain di belakang layar, mereka-lah yang mencuri kayu di bagian hulu Desa Malei, untuk di jual ke luar negeri,” ucapnya.

        Rizal mengutarakan perpanjangan tangan pemilik perusahaan UD Mardianah. Darwis di lapangan yaitu Ridwan, yang tidak lain adalah warga Desa Malei.
    Ridwan bertugas untuk membeli kayu yang telah tumbang di tebang dengan mesin gergaji chainsaw, dengan harga bervasiari mulai dari Rp600 ribu – Rp1 juta per kubik ukuran 40 cm lebar x 20 cm tebal panjang empat meter.
    Sonding perpanjangan tangannya di lapangan yaitu Agung warga Desa Malei, yang memiliki tugas dan fungsi sama seperti Ridwan. Namun dalam prakteknya Sonding mengatasnamakan dari perusahaan UD Mardiana.
    Begitupula dengan Ume, perpanjangan tangan dari H. Agus yang mengatasnamakan dari perusahaan UD Mardiana.
    Kemudian perpanjangan tangan pemilik perusahaan UD. Rahmah, H. Yunus, di lapangan yaitu Fahmi, juga warga Desa Malei dan bertugas sama seperti Ridwan, Agung, dan Ume. Selanjutnya, perpanjangan tangan H. Yunus Pakka di lapangan yakni Hendra warga Desa Malei.

        “Perpanjangan tangan dari lima pemodal tersebut, semuanya adalah warga Desa Malei. Mereka bertugas untuk membayar atau bertransaksi di hutan dengan pihak yang menebang pohon, dibayar cash,” ujarnya.
    Dia mengutarakan perpanjangan tangan lima pemodal tersebut, hanya membeli kayu jenis pohon Palapi, Nantu, Kume dan Meranti Putih serta Durian hutan yang ditebang dengan mesin gergaji tersebut.
    Pohon yang telah tumbang dirapikan oleh petugas pemegang mesin gergaji, kemudian dialiri lewat lewat sungai dan diangkat dengan hand tractor menuju tempat pemuatan yang terletak di kaki gunung bagian hulu Desa Malei.
    “Setelah sudah dibentuk berkubik – kubik, kayu di bawah ketempat pemuatan, namun di simpan di semak – semak, sehingga tidak kelihatan. Pengangkutan atas kayu tersebut mulai pukul 19.30 wita,” sebutnya.
    Lanjut dia dalam sehari terdapat 84 kubik kayu yang dialiri ke sungai untuk di tampung di tempat pengangkutan, kayu – kayu tersebut dibawa menuju pelabuhan Wani, pelabuhan Taipa, pelabuhan Tondo, pelabuhan Dalaka menuju Surabaya.
    Di Surabaya kayu-kayu tersebut di beri merek sesuai Standar Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) sebelum di ekspor ke Singapura, Brunai, Eropa, Malaysia, Thailand, Fhilipina, Jepang dan Korea.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com