• Pejabat KEMENPUPR Terima Belasan Miliaran Dari Pengusaha

    0

    Jakarta, jurnalsumatra.com – Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama Abdul Khoir bersama pengusaha lainnya didakwa menggelontorkan uang sebesar Rp13,78 miliar dan 202.816 dolar Singapura kepada Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara Amran Hi Mustary.
    Menurut jaksa penuntut umum KPK Mochamad Wiraksajaya dalam sidang pembacaan dakwaan di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin, pada 12 Juli 2015 di mall Atrium Senen, Abdul Khoir bersama-sama Direktur PT Sharleen Jaya (Jeco Group) Hong Arta John Alfred bertemu dengan Amran Hi Mustary, Herry dan Imran S Djumadil (wiraswasta).
    “Dalam pertemuan itu Amran meminta sejumlah uang kepada terdakwa dan Hong Artha guna membayar keperluan suksesi Amran menjadi Kepala BPJN IX. Herry menyampaikan permintaan Amran agar menyiapkan uang sejumlah Rp8 miliar,” katanya.
    Untuk itu Amran menjanjikan akan memberikan proyek kepada Abdul Khoir dan Hong Arta pada 2016.
    Uang sejumlah Rp8 miliar kemudian diserahkan pada 13 Juli 2015 oleh Abdul Khoir dan karyawan PT WTU Erwantoro melalui Herry di tempat parkir gedung Arcadia Plaza Senayan.
    Rincian uangnya, yaitu Abdul Khoir memberikan Rp4,5 miliar, sedangkan Hong Arta menyumbang Rp3,5 miliar agar Amran memberikan proyek-proyek di BPJN IX pada anggaran 2016 kepada Abdul Khoir dan Hong Arta.
    Dari jumlah tersebut, Rp7 miliar diserahkan kepada Amran dan sisanya Rp1 miliar dipergunakan Herry.
    Abdul Khoir masih memberikan Rp2 miliar lagi kepada Amran karena Amran meminta uang dengan alasan mengganti uang yang diberikan sebelumnya kepada Herry sejumlah Rp1 miliar dan selebihnya menutupi kekurangan biaya suksesi Amran selaku Kepala BPJN IX.
    Amran masih meminta “fee” sejumlah Rp3 miliar agar bisa mengupayakan proyek program aspirasi DPR disalurkan pada pembangunan jalan di Maluku dan Maluku Utara dalam pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga (RKA K/L).
    “Selain itu terdakwa juga diminta untuk memberikan ‘fee’ kepada anggota Komisi V DPR atas sepengetahuan Amran,” kata jaksa Wiraksajaya.
    Untuk memenuhi permintaan Amran, Abdul Khoir meminta uang kepada rekan-rekannya sehingga terkumpul Rp2,6 miliar yang berasal dari Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa So Kok Seng sejumlah Rp500 juta dan Direktur PT Putra Papua Mandiri Henock Setiawan alias Rino senilai Rp500 juta.
    Selain itu, Hong Arta sejumlah Rp500 juta, Charles Franz sejumlah Rp600 juta dan Khoir memberikan Rp500 juta.
    Uang diberikan di rumah Imran S Djumadil pada 22 Agustus dalam satuan dolar AS agar Imran menyerah ke Amran.
    Tidak hanya berhenti di situ, pada Agustus 2015, Amran mengatakan ada beberapa anggota Komisi V DPR yang akan melakukan kunjungan kerja di Maluku Tengah sehingga Abdul Khoir diminta menyediakan sejumlah uang untuk diberikan ke anggota Komisi V sebagai uang saku.
    Abdul Khoir kemudian memberikan Rp455 juta kepada Amran di Hotel Swiss Bell Ambon. Dalam kunjungan kerja itu, Amran diperkenalkan kepada anggota Komisi V dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa daerah pemilihan Jawa Tengah Mohamad Toha.
    “Dalam pertemuan itu terdakwa menyampaikan kepada Mohamad Toha agar program aspirasi DPR disalurkan dalam bentuk proyek pembangunan/rekonstruksi jalan di Maluku atau Maluku Utara,” kata Wiraksajaya.
    Setelah kunjungan kerja, melalui rapat dengar pendapat di Hotel Le Meridien pada 16 September 2015 Amran meminta kepada anggota Komisi V dari Fraksi PDI Perjuangan daerah pemilihan Jawa Tengah Damayanti Wisnu Putranti dan beberapa anggota Komisi V DPR lain untuk menyalurkan program aspirasinya dalam bentuk pembangunan jalan di Maluku dan Maluku Utara.
    Akhirnya setelah beberapa kali pembahasan, pada 28 Oktober 2015, pimpinan Komisi V dan Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR menyetujui aspirasi anggota Komisi V DPR untuk proyek di Maluku dan Maluku Utara. Pertama, proyek pelebaran jalan Tehoru-Laimmu senilai Rp41 miliar sebagai program aspirasi Damayanti.
    Kedua, proyek rekonstruksi Jalan Werinamu-Laimu senilai Rp5 miliar sebagai program aspirasi anggota Komisi V dari Fraksi Golkar daerah pemilihan Jawa Tengah Budi Supriyanto.
    Ketiga, proyek pembangunan jalan kontainer ruas Jailolo-Mutui Maluku senilai Rp30 miliar, jalan Boso-Kau senilai Rp40 miliar, pembangunan jalan Wayabula-Sofi senilai Rp30 miliar, peningkatan jalan Wayabula-Sofi Rp70 miliar dan jalan Mafa-Matuting senilai Rp10 miliar yang seluruhnya program aspirasi Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PAN Andi Taufan Tiro yang berasal dari dapil Sulawesi Selatan
    Keempat, proyek jalan Laimu-Werinama senilai Rp50 miliar, jalan Haya-Tehoru senilai Rp50 miliar, jalan Aruidas-Arma senilai Rp50 miliar, jalan Tehoru-Laimu senilai RP50 miliar, jalan Piru-Waisala senilai Rp50,44 miliar, jalan Taniwel-Saleman senilai Rp54,32 miliar yang semuanya program aspirasi Kapoksi PKB Musa Zainuddin dari dapil Lampung.
    Meski proyek sudah disepakati, Abdul Khoir masih bersedia memberikan “fee” 7-8 persen kepada Amran Hi Mustari dan anggota Komisi V DPR yang mengusulkan proyek agar menyepakati PT WTU sebagai pelaksananya.
    Abdul Khoir pun kembali memberikan uang kepada Amran dengan rincian, pada 27 November 2015 sejumlah Rp500 juta melalui Imran S Djumadil, 21 Desember 2015 sebesar 202.816 dolar Singapura yang diberikan dalam paperbag, 8 Januari 2016 melalui transfer sebesar Rp25 juta dan 11 Januari 2016 sejumlah Rp200 juta.
    Total Abdul Khoir, Hong Artha, Henokh Setiawan dan Charles Frans memberikan sebesar Rp13,78 miliar dan 202.816 dolar Singapura kepada Amran Hi Mustary.
    Selain kepada Amran, Khoir dan kawan-kawan juga memberikan uang  kepada Andi Taufan Tiro sebesar Rp7,4 miliar, Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PKB Komisi V Musa Zainuddin menerima Rp3,8 miliar dan 328.377 dolar Singapura, Kapoksi PAN Andi Taufan Tiro sebesar Rp7,4 miliar; Damayanti Wisnu Putranti sebesar Rp3,28 miliar dan 72.727 dolar AS serta Budi Supriyanto menerima 305 dolar Singapura.
    Atas perbuatan tersebut, Abdul Khoir didakwa berdasarkan pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 13 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP.
    Pasal tersebut berisi tentang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya dengan ancaman pidana paling singkat 1 tahun dan lama 5 tahun ditambah denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp250 juta.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com